Selasa | 22 Oktober 2019 |
×

Pencarian

NEWS

Peredaran Pil PCC Menakutkan, Tidak Hanya ke BBPOM, BNN Juga Kecewa Sama Instansi Negara Ini

Selasa | 12 Desember 2017 | 1:42

MEDIAKEPRI.CO.ID, Padang – Presiden Republik Indonesia Joko Widodo telah menyatakan Indonesia darurat Narkoba. Bahkan, tidak ada provinsi yang bebas narkoba.

“Bayi enam bulanpun terkontaminasi narkoba, kalau tidak percaya silakan ditanyakan ke Gubernur Sulawesi Selatan. Saat ini jumlah pengguna narkoba di Indonesia yang terdata dari penelitian Universitas Indonesia pada tahun lalu mencapai 6,4 juta,” ujar Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Komisaris Jenderal Budi Waseso di hadapan ribuan Mahasiswa saat memberikan kuliah umum di Kampus II Universitas Bung Hatta, Padang, Sumatera Barat, Senin 11 Desember 2017.

Dari data penelitian itu, katanya, data itu belum akurat dan bahkan bisa belebih sepuluh kali lipat kenyataannya. Begitupun dengan jenis narkotika yang baru sekitar 800 jenis, di Indonesia yang masuk ada 68 jenis, itupun yang sudah tercantum di undang-undang.

Menyikapi hal yang menakutkan dari dampak narkoba ini, Budi Waseso menyayangkan ketidak pedulian Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dan Balai Besar Pengawasan Obat dan Makan (BBPOM) dalam pengawasan pil PCC.

“Pil PCC pertama sekali ditemukan bahan bakunya di Provinsi Riau sebanyak 12 ton dan padahal BPOM manyatakan di tahun 2013 pil PCC telah dilarang di Indonesia,” kata Buwas sapaan akrabnya.

Waseso mengatakan, pihaknya telah mengajak BBPOM dan Kemenkes untuk kerjasama dalam membasmi pil PCC tersebut. Namun, imbuhnya, kerjasama tersebut ditolok dengan beralasan bukan wewenang.

“Saya jawab ini bukan soal kewenangan tapi soal tanggung jawab kepada bangsa dan negara. Bayangkan, dari lima bulan penyelidikan BNN telah menemukan beberapa barang bukti pil PCC dengan jumlah yang besar,” cetusnya.

Waseso membeberkan, seperti di Semarang ditemukan sebanyak 90 juta pil PCC dan di Solo 50 juta pil PCC siap edar. Para pengedar itu, dijerat dengan menyalahi perizinan, pemalsuan, penipuan dan undang-undang perlindungan konsumen.

Diakuinnya, keberhasilan BNN dalam pemberantasan narkoba hanya 10 persen. Maka dari itu, pihaknya mengajak seluruh elemen untuk penanganan narkoba perlu kerja sama yang menyeluruh.

“Masalah narkotika adalah permintaan dan penawaran, apabila permintaan dapat ditekan mau berapapun narkoba beredar tidak akan menjadi masalah,” pungkasnya.

Waseso mengtakan, tidak ada suatu negara yang bebas dalam penyalahgunaan narkoba, termasuk Indonesia. Maka dari itu, peran semua pihak diperlukan tidak hanya sebagai wewenang namun masalah kewajiban bernegara ( Mdk / IM )

sumber: indonesiamedia.com

Editor :