Rabu | 13 November 2019 |
×

Pencarian

RAGAM

Karyawan Palma Minta KPK untuk Membuka Blokir Rekening

Minggu | 03 November 2019 | 0:15

MEDIAKEPRI.CO.ID, Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diminta membuka pemblokiran rekening perusahaan perkebunan kelapa sawit yang diblokir. Pasalnya, pemblokiran rekening perusahaan berimbas pada proses pembayaran gaji terhadap sekitar 1.100 karyawan PT Palma Satu menjadi terhambat.

“Karyawan PT Palma Satu meminta KPK membuka pemblokiran rekening PT Palma Satu sehingga karyawan bisa gajian. Dan perusahaan tetap beroperasional sehingga PHK terhadap 1.100 karyawan tidak terjadi,” ujar Antoni selaku perwakilan perkumpulan karyawan.

Antoni menambahkan, para karyawan Palma Satu khawatir terhambatnya pembayaran gaji dapat berimbas pada pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap seluruh karyawan. “Apakah PT Palma Satu ada menyebabkan kerugian negara? Sehingga KPK blokir rekening PT Palma Satu,” ucapnya.

Antoni mengaku heran dengan sikap KPK yang hanya mengusut keterlibatan PT Palma Satu dalam kasus suap terkait pengajuan revisi alih fungsi hutan di Provinsi Riau pada Kementerian Kehutanan tahun 2014. Menurutnya terdapat ratusan perusahaan perkebunan sawit lainnya yang menjalankan bisnis di hutan Riau.

“Tetapi kenapa hanya PT Palma Satu yang diproses sedangkan yang lainnya tidak diproses hukum oleh KPK?” tandas Antoni. Padahal, kata dia, berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Bandung dalam perkara Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2015/PN Bdg 24 Juni 2015 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Bandung dalam perkara Nomor 22/TIPIKOR/2015/PT.BDG tanggal 15 September 2015, PT Palma Satu secara tegas telah dinyatakan tidak terbukti sehingga lolos dari jerat hukum.

“Dalam putusan Tingkat Kasasi pada perkara Nomor 2819K/Pid.Sus/2015 tertanggal 04 Februari 2016 dalam pertimbangannya kasus ini telah selesai. Selain itu seluruh dokumen yang pernah disita KPK sudah dikembalikan seluruhnya, sehingga makin memperjelas bahwa permasalahan tersebut telah selesai,” tutur Antoni.

Akan tetapi, sambungnya, pada 5 April 2019, tanpa dilakukan pemeriksaan, PT Palma Satu seketika ditetapkan menjadi tersangka korporasi oleh KPK. “Katanya KPK dalam penegakan hukum tidak pandang bulu dan tidak tebang pilih, tapi justru dengan perusahaan sawit raksasa tidak berani sentuh sedangkan dengan perusahaan menengah kecil sangat berani,” tegas Antoni.

Lebih lanjut dikatakannya, KPK hanya menerima Putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara dengan nomor register 3/Pid.Sus-TPK/2019/PN Jkt.Pst tanggal 3 Januari 2019 dan nomor register 4/Pid.Sus-TPK/2019/PN Jkt.Pst tanggal 3 Januari 2019 tanpa melakukan upaya hukum lebih lanjut atas putusan tersebut.

“Secara logika, bagaimana mungkin seseorang yang menjadi direktur/pekerja/karyawan di suatu perusahaan melakukan suap demi kepentingan perusahaan dengan nilai nominal yang tidak kecil dan menggunakan rekening tabungan pribadi miliknya? Tapi kenapa KPK hanya menerima putusan begitu saja atas OTT suap yang katanya dari rekening tabungan pribadi ini?” tandas Antoni.

Maka dari itu, Antoni mengungkap seluruh jajaran PT Palma Satu bersyukur dengan direvisinya UU KPK. Karena, menurut penuturannya, dalam revisi tersebut terdapat aturan baru terkait pembentukan dewan pengawas. (***)

sumber : inilah.com

Editor :