Arsip

MEDIAKEPRI.CO.ID, Jakarta – Wakil Presiden Jusuf Kalla optimistis perekonomian Indonesia ke depan akan lebih baik seiring dengan perbaikan kondisi dan situasi ekonomi dunia yang lebih baik.

“Pertama ekonomi dunia lebih baik dari sebelumnya,” kata Wakil Presiden, saat memberikan pidato kunci Prospek Ekonomi Indonesia 2018 dalam makan pagi bersama Persatuan Wartawan Indonesia di Jakarta, Kamis 2 Oktober 2017.

Ia mengatakan, pada akhir 2017 dan awal 2018, perekonomian dunia semakin baik. Hal ini ditandai dengan semakin meningkatnya harga-harga komoditas yang sebelumnya jatuh. Seperti harga batubara saat ini sudah mendekati 100 dolar per ton, begitu pula dengan harga sawit meskipun pernah jatuh pada kisaran harga 450 dolar per ton, namun kini merangka naik mendekait 600 dolar AS per ton. Harga minyak bumi yang telah meningkat menjadi sekitar 55 dolar AS per barel.

Oleh karena itu, menurut Wapres, penerimaan pajak dari PPn dari sektor komoditas akan meningkat begitu pula dengan PPh yang akan dibayarkan pada tahun depan. “Itulah maka dengan optimisme seperti itu, maka kita melihat bahwa sekarang kita tidak bisa lagi, mengapa ekonomi tidak tumbuh karena harga komoditas, sekarang harga komoditas bisa saya katakan sudah kembali beranjak 3-4 tahun yang lalu walaupun belum mencapai,” katanya.

Wapres mengatakan, upaya-upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah juga mulai memberikan hasil. Hal ini diantaranya tercermin dari indeks kemudahan berbisnis yang dibuat Bank Dunia menempatkan Indonesia tahun ini pada urutan ke-72 meningkat pesat dari sebelumnya yang berada diperingkat 91 dari 190 negara.

Pada laporan “Doing Business 2018” ini, posisi Indonesia tercatat telah melewati Cina yang berada pada peringkat ke 78. Bank Dunia mengakui bahwa Indonesia setidaknya telah melakukan perbaikan pada tujuh indikator, yaitu simplifikasi pendaftaran usaha baru, perbaikan akses atas listrik dan efisiensi biaya pengurusan izin properti usaha.

Selain itu, menurut Wakil Presiden adalah adanya kesinambungan program kerja pemerintah sebelumnya sehingga kini banyak proyek-proyek yang telah direncanakan pada pemerintahan sebelumnya. “Artinya apa yang diawali pemerintahan 2005-2006 hasilnya akan mulai nampak pada tahun-tahun ini, itu artinya adalah bahwa ada kesinambungan kita,” katanya.

sumber : republika

 

MEDIAKEPRI.CO.ID, – Diva ternama Indonesia, Krisdayanti, menjadi brand ambassador untuk sebuah produk kecantikan.

Diakui wanita berusia 42 tahun ini jika dirinya juga memiliki passion dalam ber-make-up selain kariernya dibidang musik.

“Alhamdulillah sudah 2 bulan yang lalu saya dipercaya. Passion saya juga selain bermusik, fashion, juga make-up, semua berkesinambungan,” kata Krisdayanti saat ditemui Grid.ID di Balai Kartini, Jalan Gatot Subroto, Kuningan Timur, Jakarta Selatan, Minggu 8 oktober 2017.

KD juga mengaku bahwa ia sudah mengemban kepercayaan dari banyak produk kecantikan sejak usianya masih 16 tahun.

“Saya dari usia 16 tahun Alhamdulillah sudah dipercaya beberapa produk kecantikan. Jadi ketika di level usia sekarang ini, saya dipercaya kembali, senengnya luar biasa,” ceritanya.

Di usianya yang menginjak 42 tahun, KD merasa lebih dimudahkan saat mendapat kesempatan menjadi brand ambassador produk kecantikan tersebut.

“Artinya saya juga merasa punya tanggung jawab dan kesempatan untuk mendekati market yang seusia saya,” imbuhnya.

“Dan ternyata sekarang jauh lebih mudah. Karena medianya kan sekarang sosial media, jadi lebih attractive, lebih agresif, tidak saja dalam mempromosikan tapi juga bertestimoni secara langsung dan orang bisa ngerasain,” tambah Krisdayanti.

Bagi Krisdayanti, dengan adanya socmed membuat orang jadi lebih konsumtif tanpa harus melihat TV terlebih dahulu.

sumber : tribun

MEDIAKEPRI.co.id – Cinta Laura selalu tampil memukau pada setiap moment.

Mulai dari gaya rambut, gaya berpakaian, hingga riasannya selalu membuat Cinta terlihat sempurna.

Belum lama ini, ia sempat menggegerkan publik ketika menghadiri Emmy Awards bersama artis tampan Michael Johnston.

Banyak netizen beranggapan bahwa Cinta Laura dekat dengan pria tersebut.

Namun, Cinta memberi klarifikasi bahwa hubungan keduanya hanya sebatas teman.

Pemberitaan tentang Cinta kembali ramai ketika ia hadir dalam acara ‘Coach’ yang diselenggarakan di New York.

Pada acara itu, Cinta tampak sempat bercakap-cakap dan berfoto bersama Selena Gomez.

Kali ini, Cinta Laura kembali menjadi sorotan netizen.

Beberapa hari lalu Cinta mengunggah sebuah foto yang mana memperlihatkan dirinya mengenakan pakaian yang sangat minim.

Body goals Cinta hanya dibalut dengan bra berwarna hitam.

istimewa

Kendati demikian, ia tidak mendapat komentar negatif dari netizen.

Ia justru banjir pujian.”Mulus,” tulis pemilik akun @ardiano21

“Ini mah benar-benar cantik. Siapapun yang memandangnya tentu akan jatuh cinta,” tulis pemilik akun @charlievichko
“Woaaa bidadari,” tulis pemilik akun @xmaos
“Cocok jadi Victoria Secret Model,” tulis pemilik akun @rahmat_kiehl

Nah, gimana pendapat kalian tentang penampilan Cinta Laura ini? (Elizabeth Ayudia)
Berita ini sudah tayang di grid.id dengan judul : Tampil Seksi Hanya dengan Bra Hitam, Cinta Laura Menuai Pujian Netizen

MEDIAKEPRI.CO.ID, Jakarta – Rencana Polri membentuk Detasemen Khusus Tindak Pidana Korupsi (Densus Tipikor) dengan menggabungkan fungsi penyidikan dan penuntutan dinilai tidak relevan.

Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia Fakultas Hukum Universitas Indonesia (MaPPI FHUI) menilai, jika penyidikan dan penuntutan di bawah koordinasi kepolisian, maka penuntut umum yang seharusnya mempunyai kewajiban melakukan pengawasan terhadap penyidikan menjadi tidak berjalan dengan semestinya.

“Penuntut umum yang seharusnya secara objektif dapat mengawasi pelaksanaan penyidikan menjadi bermasalah. Ketika atasan dari penuntut umum tersebut adalah anggota Polri bintang 2 yang notabene secara fungsional merupakan penyidik pula, maka pengawasan itu tidak berjalan,” kata peniliti MaPPI FHUI Adery Ardhan Saputra dalam diskusi di Bakoel Coffe, Cikini, Jakarta, Minggu 15 oktober 2017.

Jika pengawasan penentuan umum tidak berjalan dengan semestinya, kata Adery, maka penyidikan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Densus Tipikor bisa sangat rentan dengan kriminalisasi dan pelanggaran prosedural hukum.

“Bahkan struktur ini akan semakin memperkuat serta memperbesar kewenangan kepolisian tanpa pengawasan yang kuat dan menimbulkan potensi kesewenang-wenangan,” tutupnya.

sumber : rmol.

KRIMINALITAS

Kamis | 12 Oktober 2017

BPK Sedang Pantau Proses Impor Senjata Brimob Polri

MEDIAKEPRI.CO.ID, Jakarta – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sedang memantau proses Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu (PDTT) terkait Alat Utama Sistem Pertahanan (Alutsista). Juru bicara BPK, Yudi Ramdhan Budiman mengatakan pemeriksaan yang dilakukan bukan hanya kasus per kasus tetapi secara keseluruhan.

Terkait impor senjata Korps Brimob Polri juga bisa masuk substansi pemeriksaan. “Itu (senjata impor Polri, Red) bagian susbtansi pemeriksaan, yang jelas tim sedang berjalan di lapangan, kita akan lihat proses pengadaan itu,” ujar Yudi di Kantor BPK, Jakarta, Kamis 12 Oktober 2017.

Soal dugaan pembelian senjata yang boleh jadi tanpa seizin BAIS TNI juga menurutnya masuk dalam substansi audit. Yang jelas, Yudi menyampaikan, proses audit itu akan melihat informasi yang ada.

“Seperti tadi saya bilang, BPK memiliki kompetensi dan kemampuan untuk melihat banyak informasi, menganalisis. Itu bagian dari substansi dan metodologi audit,” kata dia menambahkan.

BPK menurutnya bekerja sesuai dengan standar dan fakta-fakta di lapangan dengan seperti biasanya. BPK mengaudit Kementerian Pertahanan (Kemhan), termasuk terkait pengadaan Alutsista sejak 2007.

Sumber : Republika.

 

MEDIAKEPRI.CO.ID , Jakarta – Airline Passenger Experience Association (APEX), asosiasi nirlaba untuk peningkatan pengalaman penumpang penerbangan yang berkedudukan di New York, Amerika Serikat, menobatkan Garuda Indonesia sebagai maskapai bintang lima (5-Star Airlines) dalam acara seremonial APEX Award Ceremony Expo 2017 yang diselenggarakan di Long Beach, California, beberapa waktu lalu.

Pada acara penghargaan tersebut, Garuda terpilih sebagai salah satu dari 22 maskapai penerbangan dunia yang diumumkan sebagai Five Star Recipients of the 2018 Official Airline Ratings, program pemeringkatan penerbangan pertama yang didasarkan pada umpan balik penumpang yang terverifikasi dan tersertifikasi.

Direktur Utama Garuda Pahala N Mansury mengatakan bahwa peringkat maskapai penerbangan bintang lima tersebut semakin menegaskan kembali posisi Garuda sebagai pemimpin global dalam hal pengalaman dan kenyamanan penumpang.

Selain rating dari APEX, Garuda juga telah meraih predikat sebagai “The World’s 5-Star Airline” dari Skytrax, lembaga pemeringkat penerbangan independen yang berkedudukan di London, sejak Desember 2014 lalu.

“Keberhasilan Garuda meraih predikat sebagai maskapai bintang lima merupakan wujud dari komitmen serta hasil kerja keras seluruh karyawan dalam memberikan layanan terbaik kepada para pengguna jasa.

Kami juga mengucapkan terima kasih atas dukungan yang diberikan oleh pengguna jasa sehingga Garuda Indonesia bisa meraih predikat prestisius ini,” ujar Pahala dalam keterangan persnya.

APEX bermitra dengan TripIt® dari Concur®, aplikasi pengorganisasian perjalanan dengan rating tertinggi di dunia, untuk mengumpulkan feedback penumpang secara anonim berdasarkan perjalananmereka yang telah diverifikasi.

Dengan menggunakan skala lima bintang, lebih dari 500.000 penerbangan dinilai oleh penumpang dari seluruh dunia pada periode waktu antara 24 Oktober 2016 sampai 31 Juli 2017.

Para penumpang diminta untuk menilai keseluruhan pengalaman penerbangan mereka dan kemudian diberikan kesempatan untuk memberi peringkat di lima subkategori, yaitu kenyamanan kursi, layanan kabin, makanan dan minuman, hiburan dan Wi-Fi.

Peringkat keseluruhan tersebut kemudian disertifikasi oleh layanan audit eksternal dan digunakan untuk menetapkan The 2018 Official Airline Ratings.

Sumber : Tribunnews

MEDIAKEPRI.CO.ID, Meksiko City – Resepsi diplomatik untuk memperingati Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia kembali digelar di Kedutaan Besar Republik Indonesia di Mexico City.

Resepsi yang terselenggara pada Kamis 5 Oktober lalu di Wisma Duta ini dihadiri oleh sekitar 300 tamu undangan dari kalangan Kementerian Luar Negeri dan institusi Pemerintah Meksiko lainnya, kalangan Parlemen Meksiko. Hadir pula para Duta Besar dan wakil perwakilan asing yang terakreditasi di Meksiko, para Konsul Kehormatan RI di Monterrey dan Guadalajara, kalangan pengusaha, diaspora dan masyarakat Indonesia di Meksiko, dan kalangan pers setempat.

Hadir sebagai tamu kehormatan yaitu Wakil Menteri Luar Negeri Meksiko Carlos Alberto de Icaza Gonzalez, yang didampingi oleh Duta Besar Alfonso de María y Campos, Direktur Jenderal Asia Pasifik Kementerian Luar Negeri Meksiko.

Dalam sambutannya yang disampaikan dalam Bahasa Spanyol, Duta Besar RI untuk Meksiko sampaikan kiprah Indonesia dalam menjaga perdamaian dunia, sejak masa kemerdekaan hingga masa pemerintahan Presiden Joko Wibowo.

“Peran aktif Indonesia untuk jaga perdamaian dunia tercermin dari komitmen dan tindakan Indonesia dalam berbagai fora internasional, termasuk diantaranya dalam berbagai operasi Pasukan Perdamaian PBB sejak tahun 1957. Peran aktif inilah yang mendorong Indonesia untuk mencalonkan diri sebagai anggota non-permanen Dewan Keamanan PBB periode 2019–2020,” ujar Dubes Yusra Khan, dalam keterangan tertulis KBRI Meksiko yang diterima Metrotvnews.com, Kamis 12 Oktober 2017.

Dubes Yusra Khan dalam pidatonya juga menggarisbawahi kerja sama Indonesia dengan Meksiko. Kerja sama bilateral kedua negara terus berkembang sejak tahun 1953, di mana Indonesia merupakan pintu gerbang memasuki pasar Asia Tenggara bagi Meksiko, dan Meksiko adalah pintu gerbang Indonesia ke pasar Amerika Latin. Keeratan kerja sama Indonesia dan Meksiko tersebut masih tetap memiliki ruang untuk terus ditingkatkan.

Wamenlu Meksiko Carlos Alberto de Icaza Gonzalez, menyampaikan pula perkembangan kerja sama Indonesia–Meksiko yang terus berkembang di berbagai fora Internasional, seperti MIKTA (Meksiko, Indonesia, Korea, Turki, Australia) dan G-20.

“Diharapkan kerja sama erat ini dapat terus ditingkatkan. Kami menyampaikan kembali undangan Presiden Enrique Peña Nieto kepada Presiden RI untuk mengunjungi Meksiko, yang pertama kali disampaikan secara lisan dalam pertemuan G-20 di Brisbane bulan November 2014, dan secara tertulis pada awal tahun 2015,” tutur Wamenlu Gonzalez.

Resepsi diplomatik merupakan acara tahunan yang dilaksanakan oleh hampir seluruh kedutaan besar asing mana pun di luar negeri, terutama pada hari nasional mereka. “Resepsi ini tidak hanya untuk mempererat hubungan kedua bangsa, namun juga sebagai sarana promosi ekonomi, budaya dan lain-lain,” kata Duta Besar Yusra Khan, usai penyelenggaraan resepsi.

Untuk itu, pada resepsi diplomatik Peringatan HUT ke-72 Kemerdekaan RI ini, KBRI Mexico City sekaligus mempromosikan keragaman kuliner khas nusantara dengan menyuguhkan aneka makanan khas Indonesia, seperti Sate Padang, Bakwan Malang, Rendang, Rempeyek, Kue Lumpur, Kolak Biji Salak, dan Bir Pletok.

Para tamu tampak sangat menikmati hidangan serta suasana hangat dan santai yang tercipta siang itu. Mereka juga menikmati suguhan budaya, yaitu penampilan Tari Panyembrama dan Tari Piring, serta alunan musik kecapi dan suling yang dimainkan selama resepsi oleh kelompok pemusik pimpinan Daniel Milan, alumni beasiswa Darmasiwa – Indonesia.

Suasana resepsi bertema DKI Jakarta yang diramu dengan kekayaan budaya Indonesia lainnya, baik dalam dekorasi, sajian makanan tradisional dan penampilan seni musik dan tari tradisi memperoleh pujian dari beberapa tamu yang hadir. Guadalupe Franco, rekan kerja KBRI dari Pemerintah Kota Tlalmanalco di Estado de Mexico, sampaikan kekaguman atas tampilan musik yang memikat serta suguhan makanan yang lezat.

Sumber : Metronews

 

 

MEDIAKEPRI.CO.ID, Bandung – Anggota Komisi VIII DPR RI, Desy Ratnasari mengaku siap jika diusung menjadi calon gubernur Jawa Barat 2018 mendatang. “Kalau dapat dukungan alhamdulillah. Tapi tentu butuh usaha dan komunikasi politik di partai,” ujar Desy, Rabu 11 Oktober 2017.

Politikus Partai Amanat Nasional (PAN) ini mengatakan apa pun yang menjadi titah partai, baik itu masih menjadi anggota DPR RI atau menjadi calon gubernur Jawa Barat, merupakan amanah yang harus dijalankan.

“Yang terpenting bagi saya sekarang berdoa saja, memohon yang terbaik kepada Allah. Mau apa saja yang penting masih bisa bermanfaat kepada masyarakat,” kata perempuan kelahiran Sukabumi, 12 Desember 1973 itu.

Namun, menurut Desy, jika posisi gubernur Jawa Barat merupakan pekerjaan yang mempunyai tanggung jawab besar. Selain itu, jabatan tersebut kata Desy juga harus dipertanggungjawabkan bukan hanya di dunia, tapi juga diakhirat.

“Harus siap menjadi pemimpin amanah, karena gubenur itu suatu pekerjaan yang mempunyi tanggung jawab besar, dunia akhirat,” kata Desy seraya mengatakan, tapi tidak serta merta karena survei bagus terus layak menjadi gubernur.

Sumber : Republika

MEDIAKEPRI.CO.ID, Jakarta – Pemerintah menyiapkan segala cara untuk dapat mencukupi pembelian saham PT Freeport Indonesia. Mulai dari pembentukan holding, pembentukan konsorsium, hingga pinjaman dari beberapa perbankan nasional.

Deputi Bidang Usaha Pertambangan, Industri Strategis dan Media, Kementerian BUMN Fajar Hari Sampurno mengatakan, valuasi saham yang akan didivestasikan sedang dibahas oleh pemerintah dan perusahaan tambang raksasa itu. Pembahasan mengenai valuasi dan skema divestasi masuk dalam proses due diligence yang dilakukan pekan ini.

“Tapi kan valuasi harus bersama dengan Freeport. Yang jelas kita sudah kirim surat ke Freeport untuk ajak kita valuasi bersama. Due diligence itu pekan ini,” ucap Fajar, di Kompleks Parlementer Senayan, Jakarta, Selasa 10 Oktober 2017.

Selain pembentukan holding BUMN pertambangan dan konsorsium, Fajar melanjutkan, pemerintah juga telah mencari sumber pendanaan lain guna pembelian saham seperti mengajak BPJS Ketenagakerjaan, Asuransi Negara (Asgara), dan bank BUMN untuk dana segar.

“Sumber pendanaan itu macam-macam, ekuiti, Asgara, dan level berikutnya mungkin pinjaman ke bank pemerintah,” ucap dia.

Pinjaman kepada sumber-sumber pendanaan itu, Fajar menambahkan, akan dilakukan setelah valuasi saham telah selesai dan disepakati. “Kapan saja kalau nilai valuasinya sudah disepakati maka skema pendanaanya nanti akan diatur,” imbuh dia.

Sebelumnya Fajar menjelaskan, pembentukan konsorsium adalah opsi kedua jika pembentukan holding tambang tidak tercapai. Konsorsium berisi oleh perusahaan tambang dalam negeri yakni PT Aneka Tambang, PT Bukit Asam, PT Indonesia Asahan Alumunium, PT Timah, lalu pemerintah provinsi, dan BUMD.

Namun, kemungkinan anggota konsorsium akan ditambah lagi dengan masuknya BPJS Ketenagakerjaan dan Asgara sebagai sumber pendanaan tambahan. “BUMN Tambang. semua. Lalu ada Asgara dan BPJS Ketenagakerjaan mungkin. Tapi kan dua itu bukan tetap, permanen. Jadi sewaktu-waktu mereka bisa cabut,” tutup dia.

Sumber : Metronews

 

 

MEDIAKEPRI.CO.ID, Semarang – Kapolda Jawa Tengah Irjen Condro Kirono membenarkan peristiwa membeberkan kronologi kejadian tewasnya tiga personel Brimob, Kepolisian Daerah Jawa Tengah diduga tewas karena ditembak rekannya sendiri di Blora, Jawa Tengah, pukul 18.30 WIB, Selasa 10 Oktober 2017.

“Kami sampaikan bahwa memang betul, kemarin sekitar pukul 18.00 WIB terjadi penembakan anggota Brimob kepada rekannya sendiri,” kata Condro, di Akademi Kepolisian RI, Semarang, Jawa Tengah, Rabu 11 Oktober 2017.

TKP penembakan tersebut berada di pengeboran sumur minyak PT Sarana Gas Trembul (SGT) 01 di Desa Trembul, Kecamatan Ngawen, Kabupaten Blora, Jawa Tengah.

“Lokasi di pengeboran minyak eksplorasi SGT 01, Blora Jawa Tengah,” ujar mantan Kakorlantas Polri tersebut.

Menurut Condro, keberadaan anggota subdit 4 Sat Brimob Pati itu dalam rangka mengamankan proyek vital nasional yakni PT SGT 01.

“Adanya permohonan pengamanan proyek vital nasional kepada Polri, Satbrimob Polda Jateng. Sehingga ditempatkan 6 orang di sana. Permohonan pengamanan kurang lebih sebulan,” ujar dia.

Saat peristiwa tersebut terjadi, terdengar suara tembakan tiga kali. Setelah itu, ditemukan tiga anggota Brimob tewas yaitu Brigadir Kepala (Bripka) BT, Brigadir BW, dan Brigadir AS.

Menurut Condro, diduga kuat pelakunya adalah Bripka BT yang menembak dua rekannya sendiri karena masalah pribadi.

“Pada saat kejadian terdengar tembakan tiga kali, kemudian anggota yang lagi di kamar mandi keluar dan melihat ada tiga korban meninggal dunia,” kata Condro.

Polisi telah melakukan olah TKP sejak Selasa malam.

“Kami sudah memerintahkan malam itu juga Dirkrimum dengan tim dan identifikasi, termasuk Kasat Brimob untuk berangkat ke TKP beserta Kapolres Blora,” ujar Condro.

“Kami instruksikan untuk memeriksa saksi-saksi, mengidentifikasi kejadian, sekaligus melaksanakan otopsi di Blora. Saat ini masih di sana,” kata dia.

Sumber : Tribunnews

KRIMINALITAS

Rabu | 11 Oktober 2017

DPR : Densus Tipikor dan KPK Harus Bersinergi

MEDIAKEPRI.CO.ID, Jakarta – Ketua Komisi III DPR Bambang Soesatyo menilai, Detasemen Khusus Tindak Pidana Korupsi (Densus Tipikor) Polri harus bersinergi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dengan begitu, bisa menumbuhkan efek gentar dalam upaya memberantas korupsi.

“Melahirkan efek gentar relatif mudah karena jaringan Densus Tipikor terbentang dari Mabes Polri hingga ke semua daerah dan desa,” kata Bambang di Jakarta, Rabu 11 Oktober 2017

Menurutnya, selain faktor bentangan jaringan, kesiapsiagaan satuan Densus Tipikor di semua daerah dalam mengintai atau mengendus pengelolaan dan pemanfaatan anggaran juga bisa menimbulkan efek gentar itu. Namun, Bambang mengingatkan efek gentar dari Densus Tipikor Mabes Polri perlu dikelola sedemikian rupa, agar tidak menimbulkan rasa takut berlebihan dari satuan kerja atau pengguna anggaran.

“Kasus pengendapan dana milik pemerintah daerah di bank-bank umum yang terjadi dalam beberapa tahun belakangan ini patut digarisbawahi oleh Mabes Polri,” ujarnya.

Politikus Partai Golkar itu melanjutkan, salah satu alasan yang dikemukakan adalah rasa takut dikriminalisasi oleh penegak hukum. Ia menilai, fenomena ini sangat memprihatinkan karena total dana pemerintah daerah yang diendapkan itu mencapai ratusan triliun rupiah.

Selain itu, dalam mempersiapkan kehadiran Densus Tipikor, Mabes Polri harus mengantisipasi kemungkinan terjadinya pengendapan dana daerah sejak dini. “Sebab, bisa saja dengan alasan takut dikriminalisasi oleh personil Densus Tipikor yang tersebar di semua daerah dan desa, pengguna anggaran menunda-nunda pemanfaatan anggaran, lalu menyimpannya di bank-bank umum,” katanya.

Bambang mengatakan, Mabes Polri juga harus memastikan bahwa semua personel Densus Tipikor, baik di pusat maupun di daerah dan desa, memahami dengan detil seluk beluk setiap pos anggaran pembangunan serta pemanfaatannya. Menurutnya pemahaman tentang mekanisme penganggaran dan pemanfaatannya tentu saja sangat penting agar kecerobohan dalam penindaan bisa dihindari.

“Karena itu, agar peran dan fungsinya efektif, Densus Tipikor di pusat dan semua daerah idealnya memiliki copy buku APBN dan APBD tahun berjalan sebagai pegangan,” katanya.

Sumber : Republika

MEDIAKEPRI.CO.ID, Jakarta – Pendapat yang mengatakan bakal calon presiden memiliki peluang yang sama dengan Joko Widodo pada pemilihan presiden (Pilpres) 2019 dinilai tepat. Hal itu dilihat dari tingkat elektabilitas Jokowi yang saat ini hanya sekitar 40 persen.

“Tepat sekali kalau ada pendapat, semua calon seperti Prabowo, Gatot, bahkan SBY memiliki peluang yang sama dengan Jokowi untuk memenangkan kompetisi Pilpres 2019,” ungkap peneliti senior dari Network for South East Asian Studies (NSEAS) Muchtar Effendi Harahap kepada Republika.co.id, Senin 9 Oktober 2017.

Muchtar mengalkulasi hasil survei terkait elektabilitas Jokowi yang dilakukan oleh beberapa lembaga survei. Seperti hasil Litbang Kompas yang mengadakan survei berkala pada Januari Hingga April 2017. Hasil survei itu menunjukkan elektabilitas Jokowi mencapai 41,6 persen.

“Pada 14-20 Mei 2017, SMRC adakan survei opini publik. Hasil survei ini menunjukkan elektabilitas Jokowi mencapai 34,1 persen. Pada 23-30 Agustus 2017, CSIS lakukan survei, hasil survei menunjukkan elektabilitas Jokowi cukup tinggi, yakni 50,9 persen,” kata dia.

Kemudian, Muchtar melanjutkan, Lembaga Media Survei Nasional (Median) merilis hasil survei mereka pada 14 -22 September 2017. Dari hasil survei tersebut, elektabilitas Jokowi menunjukkan angka 36,2 persen. “Namun di lain pihak SMRC mengumumkan angka lebih tinggi, yakni elektabilitas Jokowi mencapai 38,9 persen. Angka ini meningkat dibandingkan dengan hasil survei mereka sebelumnya,” jelas dia.

Ia mengatakan, dari sejumlah data elektabilitas tersebut dapat disimpulkan, terjadi penurunan elektabilitas Jokowi hingga mencapai di bawah 40 persen. Bahkan, angka tersebut mendekati 35 persen. Tingkat elektabilitas Jokowi sebelumnya, kata dia, di atas 50 persen.

“Jika ditarik rata-rata dari angka semua lembaga survei di atas, tetap mengalami penurunan, yakni rata-rata sekitiar 40 persen. Sebagai petahana, elektabilitas Jokowi kini jauh di bawah perolehan suaranya pada Pilpres 2014, yaitu di atas 50 persen,” terang dia.

Sumber : Republika

 

KRIMINALITAS

Senin | 09 Oktober 2017

Sahabat: Novel akan Kembali ke KPK November 2017

MEDIAKEPRI.CO.ID, Jakarta – Novel Baswedan direncanakan menjalani operasi terhadap mata kirinya pada bulan Oktober ini. Setelahnya, Novel direncanakan akan kembali ke Jakarta untuk bertugas lagi di KPK.

“Insyaallah Novel sudah bisa kembali ke Tanah Air dan bertugas di KPK pada awal atau pertengahan November 2017 nanti,” kata sahabat Novel, Dahnil Anzar Simanjuntak, dalam rilisnya, Senin 9 Oktober 2017.

Dahnil yang juga Ketua Umum Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah itu menyebut Novel sudah tidak sabar kembali ke KPK. Novel disebut Dahnil ingin segera menuntaskan kasus-kasus yang dia tangani.

“Novel, tentu, sudah tidak sabar kembali bertugas sebagai penyidik KPK, untuk menuntaskan berbagai PR kasus-kasus korupsi yang ia tangani,” ucap Dahnil.

Sebelumnya Novel dikabarkan akan kembali menjalani operasi pada bulan Oktober ini. Operasi itu merupakan operasi tahap dua terhadap mata kiri Novel yang disiram air keras oleh pelaku yang sampai saat ini belum terungkap.

“Alhamdulillah, perkembangan kesehatan dan proses penyembuhan mata Novel Baswedan menunjukkan tanda-tanda positif. Novel tidak perlu menunggu 3-4 bulan lagi untuk melakukan operasi tahap kedua dan akan dilakukan operasi tahap kedua pada sekitar pertengahan bulan Oktober ini,” sebut Dahnil.

Namun, menurut Dahnil, perkembangan kesehatan Novel berbanding terbalik dengan pengusutan teror air keras terhadapnya. Dahnil menyebut sudah lebih dari 6 bulan kasus itu tak juga terungkap.

“Berbeda dengan kondisi kesehatan mata Novel yang mengalami percepatan penyembuhan dan Insyaallah semakin terang untuk melihat. Kasus penyiraman air keras terhadap Novel Baswedan yang ditangani kepolisian, setelah 180 hari atau lebih dari 6 bulan, justru sampai detik ini terasa semakin gelap dan tidak jelas,” kata Dahnil.

Novel mengalami teror penyiraman air keras pada 11 April 2017. Novel mengalami luka bakar di kedua matanya, tetapi mata sebelah kiri lebih parah dan diperlukan tindakan operasi. Kini, Novel masih berada di Singapura untuk menjalani perawatan terhadap matanya tersebut.

Sumber : detik

MEDIAKEPRI.CO.ID, Surabaya – Perubahan kurikulum dari KTSP menjadi K13 telah banyak memberikan perubahan kompetensi dasar pada pelajaran.

Hal ini menjadi keluhan para guru dalam seminar “Peran Pendidikan IPS Menjawab Tantangan Global di Abad 21” di Universitas Negeri Surabaya (Unesa), Minggu 8 Oktober 2017.

Guru Besar Fakultas Pendidikan IPS Universitas Pendidikan Indonesia (UPI), Prof Nana Supriatno pun menanggapi berbagai keluhan yang disampaikan guru anggota Forum Komunikasi Guru IPS Jatim ini.

Menurutnya, kurikulum K13 memberikan penekanan pada pelajaran IPS agar terintegrasi.

“Bukankah anak-anak akan bosan saat ada buku teks tapi pelajarannya diulang lagi. Kurikulum yang ada sekarang mengajak guru untuk lebih berimprovisasi,”ujarnya.

Ia mengungkapkan, guru tidak harus menghabiskan waktu di luar.Karena di awal semester ada penyusunan pembelajaran.Di sini guru bisa menyusun strategi pembelajaran di luar kelas.

“Bisa piknik ataupun keluar kelas agar bisa relevan materinya. Materi itu pengalaman belajar, bukan buku teks,”tegurnya.

Sementara itu, guru besar Pendidikan Sejarah Universitas Sebelas Maret, Prof Hermanu Joebagio menambahkan percepatan menghadapi globalisasi harus dilakukan para guru.Sebab, anak-anak sekarang sudah melek teknologi.

“Jadi dimanfaatkan kecanggihan anak dengan sesuatu yang baik. Harus didorong jadi manusia yang excellence.

Beri anak kesempatan mengembangkan diri dengan pemberian tugas yang memanfaatkan teknologi,” paparnya.

Sumber : Surya.co

INTERNASIONAL

Minggu | 08 Oktober 2017

Korban jiwa akibat wabah kolera di Yaman capai 2.151

MEDIAKEPRI.CO.ID, Sana’a, Yaman – Jumlah korban jiwa akibat kolera di negara yang dicabik perang, Yaman, telah naik menjadi 2.151 orang sejak penyakit itu mewabah pada akhir April, kata Organisasi Kesehatan Dunia (World Health Organization/WHO) pada Sabtu.

Sebanyak 800.626 orang dari 22 provinsi dari total 23 provinsi di negeri itu telah terinfeksi menurut WHO dalam pernyataan yang dibagikan kepada media lokal.

Jumlah korban jiwa telah bertambah 24 dibandingkan dengan yang dilaporkan WHO satu pekan lalu, sedangkan kasus dugaan infeksi telah naik 33.102.

Kebanyakan orang yang meninggal dilaporkan berasal dari Provinsi Hajjah di Yaman Utara, sementara sebagian besar kasus infeksi dilaporkan berasal dari Provinsi Hodeidah di pantai Laut Merah, keduanya dikuasai gerilyawan Syiah Al-Houthi.

Pekan lalu, Komite Palang Merah Internasional memperkirakan wabah itu akan berdampak pada satu juta orang sampai akhir tahun ini.

Perang di Yaman, yang telah berlangsung selama lebih dari dua-setengah tahun, telah menghancurkan banyak sistem kebersihan dan pengairan di negeri tersebut.

Lebih dari separuh fasilitas kesehatan di Yaman tak berfungsi, dan sebanyak 15 juta orang tak memiliki akses ke air yang aman serta layanan kesehatan dasar.

Perang juga telah mendorong negeri itu ke ambang kelaparan, dengan 385.000 anak diperkirakan menderita kurang gizi akut, menempatkan mereka pada risiko lebih besar untuk terserang kolera dan diare akut menurut badan-badan PBB, demikian siaran kantor berita Xinhua.

Sumber : Antara

NEWS

Minggu | 08 Oktober 2017

Jokowi Hadiri Hari Perdamaian di Sumenep

MEDIAKEPRI.CO.ID, Jakarta – Presiden Joko Widodo (Jokowi) bertolak menuju Kabupaten Sumenep, Jawa Timur untuk menghadiri Peringatan Hari Perdamaian Internasional 2017, Minggu 8 Oktober 2017.

Kepala Negara lepas landas menggunakan Pesawat Kepresidenan Indonesia-1 melalui Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma Jakarta, sekitar pukul 07.10 WIB.

Setiba di Bandar Udara Juanda, Presiden beserta rombongan akan berganti pesawat CN-295 menuju Kabupaten Sumenep, Madura, Provinsi Jawa Timur.

Pesantren Annuqayah, Guluk-Guluk, Kabupaten Sumenep, Madura merupakan lokasi pertama yang dikunjungi Presiden Jokowi sekaligus tempat berlangsung peringatan Hari Perdamaian Internasional.

Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden Bey Machmudin mengatakan Presiden Jokowi juga akan menghadiri Halaqah Kebangsaan Ulama, Pengasuh Pesantren, dan Santri Berprestasi se-Madura yang digelar di Pondok Pesantren Al Amien Prenduan, Kabupaten Sumenep, Madura, Provinsi Jawa Timur.

Kunjungan tersebut juga akan dimanfaatkan Presiden untuk menyerahkan Kartu Indonesia Pintar, Program Keluarga Harapan, dan sertifikat hak atas tanah kepada masyarakat se-Kabupaten Sumenep.

Sebelum mengakhiri kegiatan kunjungan kerja di Kabupaten Sumenep, Presiden akan melakukan silaturahmi dengan sejumlah ulama dan tokoh masyarakat di Pondok Pesantren Al Karimiyyah, Kabupaten Sumenep.

Turut mendampingi Presiden dalam penerbangan menuju Kabupaten Sumenep, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Sofyan Djalil, Staf Khusus Presiden Johan Budi, Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono, Sekretaris Militer Presiden Marsda TNI Trisno Hendradi, dan Komandan Paspampres Mayjen TNI (Mar) Suhartono.

INTERNASIONAL

Sabtu | 07 Oktober 2017

Facebook Kunci Kemenangan Trump

MEDIAKEPRI.CO.ID, Jakarta – Platform jejaring sosial Facebook merupakan salah satu kunci utama Donald Trump untuk memenangi kursi Presiden AS. Hal itu disampaikan oleh ahli digital media & periklanan Brad Parscale, yang juga merupakan penasihat kampanye Trump.

Dalam wawancaranya di acara 60 Minutes di CBS News Amerika Serikat Parscale mengatakan bahwa kampanye melalui Facebook sangatlah berpengaruh dalam mengangkat populasi penduduk pro-Trump dalam pilpres tahun lalu.

Adapun, sesi wawancara itu sedianya akan ditayangkan pada Minggu (8/10) waktu setempat. Hanya saja, draft wawancara tersebut terlebih dulu bocor ke sejumlah pihak.

“Twitter adalah platformbagi Trump untuk berbicara ke orang-orang. Sementara Facebook adalah platform uang akan membantu menjelaskan bagaimana dia menang,” kata Parscale, seperti dikutip dari Bloomberg, Sabtu 7 Oktober 2017.

Platform Facebook dinilainya sangat membantu tim kampanye Trump secara efektif mengirimkan pesan kampanye ke audiens yang menjadi target.

Parscale meminta salah satu karyawan Facebook untuk bekerja di kantornya selama beberapa hari dalam seminggu. Dia diminta untuk menjelaskan dan memberikan panduan cara terbaik menggunakan fasilitas Facebook untuk menggaet dukungan publik.

Ketika dimintai konfirmasi mengenai kebenaran draft wawancara tersebut, Parscale belum mau memberikan tanggapan. Sementara itu, juru bicara Facebook mengatakan, bahwa perusahaannya menyediakan panduan penggunaan platformnya kepada tim kampanye Trump, sama dengan yang ditawarkannya kepada perusahaan lain. Facebook menampik jika pihaknya mengistimewakan Trump.

Pernyataan Parscale ini menjadi isu krusial, setelah Facebook selama ini dituding mengetahui keterlibatan Rusia dalam pilpres AS 2016 lalu.

Adapun sebelumnya, pada Juli 2017 Facebook Inc menemukan dana sekitar US$100.000 dalam pendapatan dari iklan, yang terhubung dengan sejumlah akun palsu. Adapun, akun palsu tersebut terdeteksi dijalankan dari Rusia dan diduga digunakan untuk menyebarkan berita palsu selama pemilu AS tahun lalu.

Faceboook mengatakan, dana tersebut terkumpul pada rentang waktu Juni 2015-Mei 2017. Perusahaan teknologi itu juga menyebutkan dana tersebut terhubung dengan akun-akun palsu yang berjumlah kurang lebih 470 akun dan 3.000 iklan.

Meskipun tak selalu merujuk pada tema mengenai pemilihan umum Amerika Serikat (AS), akun-akun palsu itu acap kali menyerbarkan pesan sosial dan politik yang memecah belah. Temuan ini pun telah diserahkan kepada pihak penyelidik di AS.

Perusahaan teknologi terbesar di AS itu pun telah menyerahkan rincian data iklan tersebut ke Kongres AS dan penasihat khusus Robert Mueller, yang memimpin penyelidikan campur tangan Rusia dalam kampanye Trump.

Terpisah, salah satu sumber yang enggan disebutkan namanya mengatakan, Facebook sebenarnya juga telah menawarkan layanan serupa yang diberikan ke Trump kepada calon Presiden AS dari Partai Demokrat Hillary Clinton. Namun tak dijelaskannya apakah Hillary juga mengambil tawaran tersebut.

Bisnis.com

MEDIAKEPRI.CO.ID, Pekanbaru – Rektor Universitas Riau Prof Dr Aras Mulyadi menilai bentrokan sesama mahasiswa usai acara wisuda di kampus itu pada Kamis (5/10) tidak mempengaruhi penilaian perguruan tinggi itu untuk mendapatkan akreditasi A sebesar 20 persen dari 92 program studi pada 2018.

“Akreditasi ini gambaran dari proses akademis yang ada, dan juga menilai dari beberapa kinerja komponen pendukung yang ada di dalam kampus. Kami tentu melihat dampaknya, Insya Allah (bentrokan) ini tidak akan berpengaruh kepada itu,” katanya pada konferensi pers di Aula Pascasarjana Universitas Riau (UR), Pekanbaru, Sabtu.

“Kami akan terus berjuang untuk mendapatkan akreditasi terbaik untuk UR di masa yang akan datang,” kata Aras.

Sebelumnya, dua kelompok mahasiswa dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) dengan Fakultas Teknik UR saling baku hantam usai upacara wisuda pada Kamis 5 Oktober 2017.

Bentrokan terjadi dua kali, dengan yang paling parah terjadi pada malam hari karena mahasiswa merusak pos sekuriti dan membakar papan karangan bunga ucapan wisuda yang berjejer dijalan masuk kampus FISIP.

Pihak kampus menyatakan ada dua mahasiswa luka berat dan 15 lainnya luka ringan akibat insiden itu.

Pengamat pendidikan Riau, Soemardi Taher menilai insiden memalukan tersebut akan menjadi ganjalan bagi Rektorat UR yang pada tahun ini sedang gencar mengejar akreditasi A sebesar 20 persen dari 92 program studi (prodi).

Menurut dia, insiden bentrokan mahasiswa tersebut akan mempengaruhi penilaian terhadap UR secara keseluruhan untuk mendapat akreditasi A.

Ia menilai, akreditasi merupakan salah satu bentuk penilaian (evaluasi) mutu dan kelayakan institusi perguruan tinggi atau program studi yang dilakukan oleh organisasi atau badan mandiri di luar perguruan tinggi, yakni Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT).

“Program akreditasi yang diperjuangkan UR ini pastilah tidak main-main, tetapi kini harus ternoda oleh ulah segelintir mahasiswa, ” ujarnya.

Menurut dia, indikator perilaku mahasiswa merupakan salah satu dari tiga dasar penilaian yang jadi penentu juga untuk akreditasi dimana kemahasiswaan perlu difokuskan pada prestasi dan peraihan berbagai kejuaraan di berbagai bidang, baik dalam Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional (Pimnas) maupun kegiatan lainnya.

“Bentrokan mahasiswa ini bukannya bekerja pakai fikiran dan otak, malah mengandalkan otot,” katanya.

Karena itu, ia berharap kejadian ini dijadikan pengalaman berharga buat pimpinan perguruan tinggi itu agar ke depan mencoba membangun kerja sama yang lebih solid, tidak dengan jalan sendiri-sendiri dengan egosentrisnya.

“Saya kenal pimpinan PT UR lulusan terbaik luar negeri, memiliki kecerdasan luar biasa. Cuma mengapa kejadian menyedihkan ini terjadi, barangkali karena masih kurang koordinasi dan kemampuan untuk mengarahkan dan mengelola potensi sumber daya manusia yang ada untuk bersama-sama memajukan UR,” katanya.

“Kita berdoa ke depan UR berubah lebih baik dan semakin berhasil,” tambah Soemardi Taher.

Sumber : Antara.

KRIMINALITAS

Sabtu | 07 Oktober 2017

Semangat Susi Perangi Maling Ikan Laut Indonesia

MEDIAKEPRI.CO.ID, Jakarta – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) terus memperjuangkan pemberantasan pencurian ikan secara global. Ini jelas-jelas tindak pidana kriminal.

Siaran pers KKP, Jakarta, Jumat 6 Oktober 2017, menyebutkan, KKP yang diwakili oleh Satgas Pemberantasan Penangkapan Ikan Secara Ilegal (Satgas 115) telah menghadiri pertemuan Kelompok Kerja Internasional Kejahatan Perikanan Interpol di Wina, Austria, September 2017.

Koordinator Staf Khusus Satgas 115 Mas Achmad Santosa bersama-sama Gunnar Stolvik dari Norwegia menjadi pimpinan sementara yang akan memimpin 30 anggota panel ahli dari seluruh dunia.

Panel ahli itu bakal berada dalam naungan badan PBB UNODC dan akan terdiri dari berbagai pakar dan praktisi pemberantasan kejahatan perikanan yang berpengalaman dari seluruh dunia.

Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menginginkan berbagai pihak dapat menjaga agar melimpahnya stok ikan di kawasan perairan nasional dampak pemberantasan pencurian ikan, jangan sampai turun lagi ke depannya.

“Sekarang ikan banyak, jangan sampai stok ikan turun lagi. Kita harus pastikan ikan tetap banyak dan ada,” kata Susi.

Menurut Susi, semua orang wajib menjaga dan memantau kondisi kawasan perairan di berbagai daerah agar tidak ada lagi aktivitas penangkapan ikan secara ilegal.

KKP telah mengukur potensi sumber daya perikanan di kawasan perairan nasional setiap tahun sehingga dapat menjadi dasar bagi kebijakan yang menentukan berapa batas jumlah perikanan yang boleh ditangkap secara berkala.

“Riset yang kami jalankan setiap tahun adalah melakukan ‘stock assessment’ melalui pendekatan saintifik sehingga menentukan berapa jumlah ikan yang bisa diambil agar sumber daya perikanan tetap berkelanjutan,” kata Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan KKP Zulficar Mochtar.

Menurut Zulficar, hasil dari riset penilaian stok ikan itu juga penting selain untuk menjawab persoalan dari segi ilmiah, juga sebagai dasar membangun kebijakan.

Sebelumnya, KKP memperkirakan potensi perikanan tangkap di 11 wilayah pengelolaan perikanan yang tersebar di seluruh kawasan perairan Indonesia mencapai 9,9 juta ton atau meningkat dari potensi tahun 2011 sebesar 6,5 juta ton.

Sementara itu, Anggota Komisi VI DPR RI Bambang Haryo Soekartono di Jakarta, Rabu 13 September 2017, menginginkan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan memberi masukan kepada Menteri Kelautan dan Perikanan agar dalam menenggelamkan kapal jangan dilakukan dekat dengan garis pantai. “Penenggelaman seharusnya boleh dilakukan seperti Australia yang melakukannya di laut dalam. Itu pun juga tidak ditenggelamkan,” kata Bambang.

Menurut dia, penenggelaman kapal yang dilakukan dengan meledakkan moda transportasi laut itu berpotensi mengotori laut dan menimbulkan polusi.

Sumber : inilah.com

MEDIAKEPRI.CO.ID, Malang – Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) dalam waktu dekat ini segera menerapkan uji coba rapor ganda pada sejumlah daerah yang dinilai dinamis mengikuti perkembangan dunia pendidikan. “Mudah-mudahan rapor ganda ini bisa diujicobakan pada tahun ini juga,” kata Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy usai mengikuti Lokakarya Nasional Majelis Nasional Pendidikan Katolik (MNPK) di Malang, Jawa Timur, Jumat 6 Oktober 2017.

Mantan Rektor Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) itu mengatakan, uji coba rapor ganda tersebut akan dilakukan di sejumlah daerah. Ada beberapa daerah yang menjadi proyek percontohan, termasuk Kota Malang. Rapor ganda yang bakal diujicobakan itu, pada tahap awal membidik siswa SD dan tahun ini mulai direalisasikan. Selanjutnya untuk jenjang SMP dan SMA/SMK.

Menurut dia, bentuk rapor tersebut nantinya akan disederhanakan. Selanjutnya, ada bentuk baru untuk mengisi beberapa item penting, seperti rekam perkembangan dan kepribadian siswa. “Rapor ganda ini lebih banyak mengarah dan menyentuh masalah budi pekerti, capaian ekstrakurikuler dan lainnya.

Untuk jenjang SMP, lanjutnya juga pada kepribadian. Sedangkan untuk SMA/SMK lebih banyak bersentuhan dengan bobot kompetensi. “Kami memilih Kota Malang sebagai salah satu kota proyek percontohan, karena paling dinamis dalam menerima reformasi pendidikan. Saya yakin Malang sangat siap untuk melakukan ji coba rapor ganda,” ujarnya.

Ia mengemukakan, rapor itu nanti adalah rapor akademik dan nonakademik. Dan, rapor ganda ini bisa menjadi portofolio siswa sekaligus untuk menjembatani komunikasi antara sekolah dengan siswa. Sebab, banyak sekolah yang tidak tahu kegiatan siswanya.

Uji coba rapor akademik dan rapor kepribadian ini, katanya bisa mencatat semua kegiatan siswa secara rinci. Contohnya, anak yang tidak pernah ke gereja dengan anak yang sering ke gereja, tentu beda. Demikian juga dengan siswa yang rajin dalam kegiatan lainnya dengan siswa yang ‘diam’.

Sementara itu, dalam lokakarya MNPK nasional tersebut, Muhadjir mengatakan pemerintah akan merevisi program Guru Garis Depan (GGD) yang selama ini diterapkan di wilayah 3T (terdepan, terluar, dan tertinggal). “Revisi ini kami lakukan karena sejumlah daerah yang menjadi target program GGD menolak adanya guru yang dikirim dari luar wilayahnya,” ujarnya.

Guru untuk GGD, kata Muhadjir selama ini adalah para sarjana garis depan. Program GGD merupakan satu di antara empat program pemerataan pendidikan yang dilaksanakan Kemendikbud. Pengiriman GGD ke daerah 3T Indonesia sebagai upaya pemerataan distribusi guru, terutama di daerah terpencil dan pinggiran.

Sumber : Republika

 

MEDIAKEPRI.CO.ID, Jakarta- Biro Investigasi Federal (FBI) Amerika Serikat menelisik aset Direktur Biomorf Lone, vendor sistem identifikasi sidik jari otomatis kartu tanda penduduk berbasis elektronik atau e-KTP, Johannes Marliem.

Sebagian laporan investigasi FBI tersebut terungkap dalam sidang upaya perampasan aset Johannes Marliem di Pengadilan Minnesota, Amerika Serikat, akhir September lalu

Agen khusus FBI, Jonathan Holden, seperti dikutip Startribute dan Wehoville, mengatakan Biomorf menerima lebih dari US$ 50 juta untuk pembayaran subkontrak proyek e-KTP. Sebagian duit itu mengalir ke rekening pribadi Marliem.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan berkoordinasi dengan FBI untuk mengungkap kasus korupsi proyek pengadaan e-KTP.

“Fakta yang muncul di persidangan Amerika akan kami koordinasikan lebih lanjut,” kata juru bicara KPK, Febri Diansyah, Kamis 5 Oktober 2017 berikut ini sebagian hasil penelisikan FBI yang terungkap dalam sidang di Pengadilan Minnesota.

1. Aliran dana ke rekening pribadi Marliem
Selama periode Juli 2011-Maret 2014 terdapat aliran dana hingga US$ 13 juta, setara dengan Rp 175 miliar, dari Indonesia ke rekening pribadi Marliem.

2. Pembelian jam tangan mewah
Sebagian uang digunakan Marliem untuk membeli jam tangan merek Richard Mille seharga Rp 1,8 miliar dari sebuah butik di Beverly Hills. Jam itu disebut diserahkan kepada Setya Novanto. Setya telah membantah terlibat kasus e-KTP dan mengaku tidak mengenal Marliem.

3. Pembelian aset
Marliem juga menggunakan uang dari proyek e-KTP untuk membeli rumah di tepi Danau Minnetonka senilai Rp 25,5 miliar, mobil Buggati Rp35 miliar, sejumlah jam tangan mewah Rp21,5 miliar, dan dua tas merek Hermes Rp 8 miliar. Ia juga menggunakan uang itu untuk menyewa jet pribadi Rp10,7 miliar.

4. Sumbangan dana kampanye
Marliem tercatat menyumbang Rp 3,02 miliar untuk acara pelantikan Presiden Amerika Serikat Barack Obama pada 2013.

5. Sumbangan sosial
Marliem menyumbang Rp 888 juta ke organisasi nirlaba Como Friends pada 2014.

6. Aliran ke anggota DPR
Mantan Ketua Komisi Pemerintahan DPR, Chairuman Harahap, juga tercatat menerima uang dari Johannes Marliem senilai US$ 700 ribu atau Rp 9,4 miliar. Chairuman telah membantah menerima dana proyek e-KTP.

Sumber : kabar24

NEWS

Jumat | 06 Oktober 2017

Menteri Jonan Temui Bos Freeport Hari Ini

MEDIAKEPRI.CO.ID, Jakarta – Menteri ESDM Ignasius Jonan hari ini, Jumat 6 Oktober 2017 melakukan pertemuan dengan CEO Freeport-McMoRan Inc. Richard C. Adkerson dan Direktur & EVP PT Freeport Indonesia Tony Wenas.

Staf Khusus Menteri ESDM Hadi M. Djuraid yang juga ikut dalam pertemuan tersebut mengungkapkan Jonan didampingi Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM M. Teguh Pamudji dan Kepala Biro Hukum Kementerian ESDM Hufron Asrofi. Pertemuan berlangsung sejak pukul 10.45 hingga menjelang siang.

Hadi menjelaskan pertemuan itu terkait proses perundingan yang sedang berjalan. Menurutnya, Freeport masih tetap pada kerangka dasar kesepakatan yang telah ditetapkan pada 29 Agustus lalu.

“Freeport sesuai dengan framework atau kerangka dasar kesepakatan yang sudah disepekati bersama terkait divestasi 51%, pembangunan smelter, kemudian penerimaan negara, baik pajak, retribusi dan lain-lain, itu lebih besar dibandingkan KK [Kontrak Karya],” katanya di kantor Kementerian ESDM, Jumat 6 Oktober 2017.

Sesuai arahan Presiden Joko Widodo, dalam satu bulan terakhir perundingan dipimpin oleh Kementerian Keuangan dengan melibatkan Kementerian BUMN. Menteri ESDM pun akan terus membantu dalam prosesnya agar bisa segera tercapai titik temu.

“Nanti hasilnya akan dituangkan dalam lampiran Izin Usaha Pertambangan Khusus [IUPK],” ujarnya.

Seperti diketahui, Adkerson menyatakan dengan tegas tidak sepakat dengan posisi Pemerintah Indonesia terkait ketentuan kewajiban divestasi anak usahanya, Freeport Indonesia.

“Kami telah menerima posisi pemerintah terkait divestasi pada 28 September 2017. Kami sangat tidak setuju dengan pernyataan termasuk dokumen yang disertakan dalam respons kami beserta klarifikasi terhadap posisi pemerintah yang kurang akurat,” tutur Adkerson dalam surat yang ditujukan kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan Hadiyanto pada 28 September 2017.

Pihak Freeport tidak mempermasalahkan besaran saham yang harus didivestasikan, yakni minimal 51%.

Hanya saja Freeport tidak setuju dengan cara penghitungan nilai sahamnya. Adkerson menyatakan pihaknya ingin harga sahamnya dihitung berdasarkan nilai pasar yang wajar dengan asumsi operasi hingga 2041.

Saat ini, kepemilikan nasional lewat saham pemerintah di Freeport Indonesia baru mencapai 9,36%. Artinya, masih ada 41,64% saham yang harus dilepas.

Sumber : Bisnis.com

MEDIA KEPRI.CO.ID, Banten – Presiden Joko Widodo hadir dalam perayaan HUT ke-72 TNI, Kamis 5 Oktober 2017 kemarin.

Sebagaimana diketahui, acara tersebut dilangsungkan di Dermaga Indah Kiat, Cilegon, Banten.

Dalam acara tersebut, Presiden Jokowi pun berkesempatan memyampaikan pidato.

Di pidatonya, Presiden Jokowi ternyata sempat menyingung soal netralitas TNI.
Rupanya, pernyataan Presiden tersebut dinilai mengkitik petinggi TNI yang melakukan politik praktis.

Dalam amanatnya, mantan Wali Kota Solo itu menyampaikan pesan pahlawan nasional Jenderal Sudirman tentang politik TNI.

“Saya ingat pesan Jenderal Sudirman tentang jati diri TNI yang saya yakin sangat relevan sampai sekarang.

Bahwa politik tentara, politik negara, politik TNI adalah politik negara. Loyalitas TNI adalah loyalitas negara,” ujar Jokowi.

“TNI adalah milik nasional yang berada di atas semua golongan, yang tak terkotak-kotak dengan kepentingan politik yang sempit dan tak masuk ke kancah politik praktis. Yang selalu menjamin netralitas politik di NKRI ini,” tambahnya lagi.

Berkaitan dengan hal tersebut, sejumlah pihak pun setuju dengan amanat Jokowi.
Bahkan, ada yang menilai wajar bila Presiden Jokowi menyampaikan hal tersebut.

Sementara itu, seolah menjawab amanat Presiden Jokowi, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo pun mengutarakan pendapatnya.

Lebih lanjut, dihimpun Tribunwow.com, berikut ulasannya:

1. TNI harus menjaga negara

Wakil Sekretaris Jenderal Partai Hanura Dadang Rusdiana mengaku setuju dengan pidato yang disampaikan Presiden Jokowi.

“Tentu Pak Jokowi sedang mengkritik selama ini ada petinggi-petinggi yang melakukan langkah politik praktis yang kemudian melupakan fungsi dan peranan TNI,” kata Dadang, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis 5 oktober 2017 sebagaimana dikutip dari Kompas.com.

Dadang pun menjelaskan sudah seharusnya aparat TNI bersikap netral terhadap politik.

“Oleh karena itu, saya kira kita harus menggarisbawahi pernyataan Pak Jokowi di hari TNI ini agar TNI tetap pada khithahnya sebagai yang menjaga negara. Politiknya kebangsaan, bukan politik praktis,” lanjut dia.

2. Wajar Jokowi ingatkan prajuritnya

Diungkapkan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam), Wiranto, ujaran Presiden Jokowi soal politik negara dan TNI rasanya tak perlu ditanggapi.

Hal ini, dijelaskannya lantaran Presiden memang memiliki hak untuk mengarahkan para prajuritnya.

“Presiden itu kan pengarahan kepada Prajurit, pengarahan kepada TNI. Itu tidak boeh ditanggapi,” ucap Wiranto usai menghadiri HUT ke-72 TNI sebagaimana dikutip dari Tribunnews.

Lebih lanjut, dikatakan Wiranto, hal yang dilakukan Jokowi memang sangat wajar mengingat Presiden merupakan Panglima tertinggi TNI.

“Sangat logis dan wajar kalau seorang bapak, seorang Panglima selalu mengingatan kepada prajurit apa yang selalu taat kepada yang disumpahkannya,” ujarnya.

“Pesannya adalah, presiden sebagai bapak dan panglima TNI mengingatkan bahwa mereka adalah Bhayangari bagi seluruh rakyat Indonesia, sebagai pengawal dan bangsa Indonesia,” katanya.

3. ‘Balasan’ Jenderal Gatot

Seolah membalas dan menanggapi amanat yang disampaikan Presiden Jokowi, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo pun menegaskan posisinya. Diucapkan Gatot, ia beranggapan politik TNI memanglah politik negara.

“Pada saat yang sama, saya tegaskan pula bahwa politik TNI adalah politik negara,” ujar Gatot seperti diberitakan Tribunnews.

Selain itu, Gatot juga meminta agar Presiden Jokowi tak meragukan TNI. “Sekali lagi jangan ragukan kesetiaan TNI,” kata Gatot.

Sumber : poskupang

 

MEDIAKEPRI.CO.ID, Jakarta – Kementerian BUMN percaya diri, bisa dan mampu untuk membeli saham Freeport-indonesia-1′>PT Freeport Indonesia. Untuk itulah BUMN dari awal negoisasi dengan perusahaan tambang asal Amerika tersebut meminta agar kewajiban Freeport dalam mendivestasikan 51% bisa segera diselesaikan.

Rini Soemarno, Menteri BUMN mengatakan, keyakinan didasarkan pada kemampuan keuangan BUMN tambang. Saat ini Kementerian BUMN melihat kemampuan keuangan BUMN tambang cukup baik.

“Sebagian BUMN tambang kita kemampuannya sudah cukup kuat dan besar. Kalau tidak mampu, kami sejak awal tidak akan ngotot,” katanya, Kamis 5 Oktober 2017.

Bukan hanya dari sisi keuangan,Rini juga mengatakan, kemampuan juga dimiliki dalam hal keahlian. Rini mengatakan, BUMN bisa mengelola tambang Freeport dengan baik. Pemerintah ingin Freeport mendivestasikan 51% saham mereka untuk Indonesia.

Dalam surat pemerintah ke Freeport yang beredar pekan lalu, pemerintah ingin divestasi 51% saham tersebut bisa diselesaikan paling lambat 31 Desember 2018. Rini mengatakan, Kementerian Keuangan dan BUMN saat ini terus bernegoisasi dengan Freeport agar keinginan tersebut bisa terwujud.

“Baik metode divestasi dan valuasi masih dikomunikasikan,” katanya.

Sumber : Kontan.

 

HIBURAN

Kamis | 05 Oktober 2017

Ini Lima Film Terpilih Eagle Awards 2017

MEDIAKEPRI.CO.ID, Jakarta – Eagle Institute kembali penyelenggaraan Eagle Awards Documentary Competition (EADC) Tahun 2017 dengan mengusung tema “Indonesia Cerdas”. Dalam ajang ini, Eagle Institute telah menentukan lima film terbaik yakni Marka, Melawan Realita, Mengeja Belantara, Mendengar Senyum dan Di Atas Genteng.

Head Development Eagle Institute Tedika Pura Amanda mengatakan, selain sebagai sebuah perayaan ide dan perayaan estetik, program Eagle Awards Documentary Competition dengan tema “Indonesia Cerdas” juga bisa menjadi sebuah medium untuk meneropong cara pandang kaum intelektual muda Indonesia. Dengan melihat aspek-aspek pendidikan di Indonesia berserta ruang lingkupnya.

“Seperti halnya dalam Antologi film dokumenter Eagle Awards 2017, kita bisa melihat kebeberagaman perspektif dan cara melihat kenyataan yang unik serta konstruksi dunia pendidikan beserta dinamika lainnya, seperti kebijakan politik, adat, kemandirian, seni dan realitas lainnya,”kata Tedika di acara Eagle Awards Movie Premiere dengan tema “Indonesia Cerdas” di Senayan, Jakarta Pusat, Rabu 3 Oktober 2017.

Tedika menjelaskan, Eagle Awards Documentary 2017 ini bertujuan untuk mengetahui peran dan posisi pendidikan di Indonesia dan memberikan gambaran mengenai perjuangan anak Indonesia untuk meraih pendidikan.

“Di tahun ini filmnya sangat beragam, ada Masyarakat yang berdaya untuk mengelola pendidikannya, ada juga kawan kawan disabel yang berjuang untuk pendidikannya, pointnya pendidikan itu sangat sentral dan penting makanya tahun ini bertema Indonesia Cerdas,” kata Tedika.

Dengan diluncurkannya Antologi film Dokumenter Eagle Awards Documentary Competition 2017 ini, semoga bisa berkontribusi bagi perkembangan film dokumenter di Indonesia. Baik menyangkut perkembangan estetika maupun perkembangan kajian film dokumenter

Sumber : Metronews.

MEDIAKEPRI.CO.ID, Jakarta – Bank Indonesia (BI) optimistis, target inklusi keuangan sebesar 75% pada 2019 akan tercapai.

Seperti diketahui, inklusi keuangan adalah akses masyarakat terhadap lembaga-lembaga keuangan, apakah untuk menabung atau kredit.

Dengan optimalisasi keuangan inklusif diharapkan bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Hal ini nantinya bisa berefek ke pengurangan kemisikinan.

Rahmi Artati, Deputi Direktur Kebijakan dan Pengawasan Sistem Pembayaran Bank Indonesia mengatakan, dengan inklusi keuangan yang optimal maka diharapkan literasi keuangan juga akan mengikuti.

“Hal ini membutuhkan waktu dan edukasi,” kata Rahmi dalam paparan seminar literasi keuangan, Rabu 4 Oktober 2017.

Untuk meningkatkan inklusi keuangan regulator terus mensosialisasikan gerakan nasional non tunai baik dalam penyaluran bansos maupun dalam transaksi di transportasi seperti jalan tol.

Dengan target 75% inklusi keuangan pada 2019 layanan keuangan bisa dilakukan dengan berkualitas, tepat waktu, lancar, aman dan dengan biaya yang terjangkau.

Menurut Rahmi tantangan pengembangan keuangan inklusof di Indonesia diantaranya adalah pembanguna infrastrukur dan penyiapan produk yang sesuai keinginan masyarakat.

Sumber : kontan

MEDIAKEPRI.CO.ID, Lingga – Kementerian Agama Republik Indonesia (Kemenag RI) tengah melakukan proses revisi atas Peraturan Menteri Agama (PMA) nomor 18 tahun 2015 tentang penyelenggaraan ibadah umrah.

Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin mengakui bahwa revisi itu dilakukan karena adanya kasus yang menghebohkan beberapa waktu lalu, kasus dugaan penipuan dan pencucian uang yang dilakukan oleh biro perjalanan umroh, First Anugerah Karya alias Firts Travel.

“Jadi memang hikmah dari kasus musibah lalu (Firts Travel) kemudian kita berupaya melakukan revisi regulasi,” jelasnya saat ditemui di Gedung Ombudsman Republik Indonesia (ORI), Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu 4 September 2017.

Lebih lanjut, menteri dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) berharap bahwa PMA yang tengah direvisi itu nantinya akan berimbas pada penguatan regulasi, utamanya dalam pengawasan.

“Intinya (semangat revisi PMA adalah) jangan lagi konsumen lain, jamaah, jadi korban dari tindakan-tindakan atau hal-hal yang iegal yang bertentangan degnan hukum” jelasnya.

Namun demikian, Menteri Lukman belum bisa memastikan kapan revisi PMA itu akan rampung. Alasannya, persoalan umroh merupakan persoalan yang tergolong multikompleks. Dimana persoalan umroh kata dia juga berhubungan dengan kementerian lain, seperti Imigrasi, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Pariwisata, Kementerian Keuangan dalam hal ini Dirjen Pajak.

“Jadi perlu koordinasi dan perlu ada peningkatan koodinasi terkait pengelolaan umroh ini. Terkait target tentu kita ingin secepat mungkin tapi jangan sampai terburu-buru hingga sampai ada bagian yang terlewati, atau terlupakan,” demikian Lukman.

Sunber : Rmol.

MEDIAKEPRI.CO.ID, Jakarta – Mantan Panglima TNI Jenderal (Purnawirawan) Moeldoko enggan berkomentar terkait pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang menyatakan dirinya sebagai panglima tertinggi. Dia enggan menilai maksud dari pernyataan itu atau apakah sebagai “sindiran” terhadap Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo.

“Ya tanya presiden. Intinya adalah begini, kondisi dunia sungguh luar biasa, maka yang jauh lebih penting, jangan ancaman-ancaman di luar tidak dikenal dengan baik justru kita munculkan di dalam,” kata Moeldoko usai diskusi di bilangan Kebayoran Baru, Jakarta, Rabu 4 Oktober 2017.

Moeldoko mengatakan, masyarakat Indonesia saat ini memang mengiinginkan keadaan yang teduh, aman sesuai permintaan Jokowi terkait jangan membuat kegaduhan. Dia pun tidak ingin memunculkan kegaduhan baru.

Menurutnya, masyarakat Indonesia saat ini perlu mendapatkan sebuah kondisi yang teduh, aman, tidak menginginkan gangguan dari waktu ke waktu. Dia mengaku, tidak ingim mengomentari pandangan atau perbuatan dari siapa pun. Yang jauh lebih penting, kata mantan KASAD itu, jika ada rasa saling percaya, rasa menghargai maka semuanya menjadi mudah bekerjasama membangun negeri.

“Yang paling penting bukan komentar dan pandangan dari orang luar, tapi yang paling penting iat di dalam, antar instansi, lembaga dan seterusnya. Itu yang jauh lebih penting,” ucapnya.

Sumber : Republika

INTERNASIONAL

Rabu | 04 Oktober 2017

Bangun Sekolah untuk Anak-anak Pengungsi Rohingya

MEDIAKEPRI.CO.ID, Myanmar – Setelah akhir 2016 lalu berhasil membangun dua sekolah dari dana bantuan masyarakat Indonesia, tahun ini (2017) PKPU Human Initiative sebagai bagian dari AKIM (Aliansi Kemanusiaan Indonesia untuk Myanmar) kembali membangun dua sekolah di Rakhine, Myanmar.

“Untuk pembangunan sekolah baru di kawasan Muslim telah mendapatkan izin, saat ini sudah mulai dibangun pondasinya di kamp pengungsian Khan Doe Khar, tepatnya di Desa Aung Pi Ley,” terang General Manager DRM PKPU-HI, Eson Jumarsono dalam
keterangan pers, Rabu 4 Oktober 2017.

Eson juga menerangkan, sekolah tersebut direncanakan dapat menampung lebih kurang 400 siswa dari etnik Rohingya.

Proses konstruksi sekolah sempat berhenti akibat larangan oleh pihak keamanan dan ketakutan yang dialami oleh pekerja lokal akibat konflik Agustus lalu.

Namun hal tersebut hanya berlangsung sementara, PKPU Human Initiative kembali mengupayakan kelanjutan program pembangunan sekolah.

“Kondisinya, untuk menyalurkan bantuan langsung ke wilayah Myanmar, saat ini semakin sulit.
Karena itu kami harus memikirkan strategi yang matang dalam menyalurkan bantuan dan melaksanakan program,” ungkap Eson.

Eson mengungkapkan, agar tidak ada kecemburuan sosial, yang juga merupakan strategi PKPU Human Initiative untuk berkontribusi mewujudkan perdamaian di Myanmar, selanjutnya sekolah keempat akan dibangun di kawasan Buddhis.

“Saat ini rencana tersebut sedang dalam tahap akhir penentuan lokasi,” tutup Eson.
Anak-anak Rohingya juga memiliki impian seperti anak-anak lainnya.

Tentu kebahagiaan akan sangat mereka rasakan tatkala proses menimba ilmu dan berkumpul bersama teman-temannya, dapat berjalan kembali.

Sumber : Tribunnews.

MEDIAKEPRI.CO.ID, Cilegon – Sisa masa tugas Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo tinggal enam bulan lagi. Gatot mengakui, tugas yang harus dilakukan adalah menyiapkan kader terbaik agar tongkat estafet dipertahankan dan ditingkatkan.

Hal itu disampaikan Gatot saat meninjau gladi bersih HUT TNI ke-72 di Cilegon, Banten, Selasa 3 September 2017 Dia turut menyinggung tema HUT TNI kali ini yaitu Bersama Rakyat TNI Kuat, menjadi wujud TNI untuk mempertahankan dan meningkatkan kepercayaan masyarakat.

“Dalam konteks ini, TNI sebagai organisasi yang diawali oleh manusia. Saya mohon maaf apabila ada prajurit saya dan pasti ada yang melakukan kegiatan-kegiatan di luar kepatutan yang menyakiti hati rakyat, saya mohon maaf dan itulah pekerjaan yang harus segera diselesaikan sehingga tidak ada lagi seperti itu,” ujar Gatot.

Gatot kemudian menjelaskan terkait Tema HUT TNI itu. Menurutnya, sejarah telah membuktikan yang merebut kemerdekaan ini adalah rakyat sebelum ada TNI.

Kemudian setelah merdeka, pejuang-pejuang yang merebut kemerdekaan tersebut ada yang kembali pada karyanya masing-masing. Ada pula yang tinggal di tempat untuk menjaga, memelihara kemerdekaan kemudian keamanan rakyat.

Setelah itu, kata Gatot, TNI pun tidak pernah berjuang sendiri melainkan selalu bersama-sama dengan rakyat. Dan terbukti, kata dia, selama 72 tahun, TNI mampu melaksanakan tugasnya, melindungi segenap tumpah darah persatuan dan kesatuan itu bersama-sama dengan rakyat.

“Maka sentral kekuatan TNI adalah bersama rakyat, tanpa rakyat TNI tidak ada apa-apanya. Apablia bersama-sama dengan rakyat pasti TNI profesional dalam melaksanakan tugasnya,” tegas Palinglima.

Sumber Republika.

MEDIAKEPRICO.ID, Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyikapi adanya pelaporan terhadap Ketua KPK, Agus Rahardjo, ke Bareskrim Polri.

Atas laporan itu, ‎Juru bicara KPK, Febri Diansyah, mengatakan KPK mempercayakan kepada Polri dan Kejaksaan.
“Kalau laporan penegak hukum kita percaya Kepolisian dan Kejaksaan akan jalankan secara fair,” ujar Febri, Selasa 3 September 2017 di KPK, Kuningan, Jakarta Selatan.

Febri Diansyah melanjutkan meski Ketuanya dilaporkan, dia meyakini ‎KPK tidak akan berhenti bekerja untuk mengusut kasus korupsi proyek KTP-elektronik.

Menurutnya, ‎KPK tetap fokus dengan penanganan dan penuntasan kasus yang sedang ditangani KPK.
“Kami akan fokus dengan pekerjaan yang dilakukan KPK,” ujarnya.

Sebelumnya, Kadiv Humas Mabes Polri Irjen Setyo Wasisto membenarkan adanya pelaporan terhadap Ketua KPK Agus Rahardjo.

“Benar, kemarin ada seorang laki-laki yang melapor ke Bareskrim Polri di mana yang dilaporkan banyak hal, termasuk salah satunya yang dilaporkan adalah ketua KPK,” kata Setyo di Mabes Polri.

Jenderal bintang dua itu ‎enggan menjelaskan siapa pelapor itu.
Laporan ini kini sudah diterima Bareskrim namun belum disertai bukti pendukung yang lengkap.

Sehingga, penyidik masih menunggu dokumen dan bukti pendukung atas laporan tersebut dari pelapor.
Dalam foto pelaporan yang beredar, tertera nomor pengaduan Dumas/30/X/2017/Tipidkor.

Ada pun pelapor Agus Raharjo itu bernama Madun Hariyadi.

Laporan tersebut berisi tentang dugaan tindak pidana korupsi pengadaan suatu barang dan pemufakatan.

Tribunnews

EKONOMI

Selasa | 03 Oktober 2017

BI: Inflasi 2017 Mendekati 3,5%

MEDIAKEPRI.CO.ID, Jakarta – Bank Indonesia (BI) meyakini jika tingkat inflasi untuk tahun ini bisa mendekati 3,5 persen. Level tersebut lebih rendah dari target yang dipatok di awal tahun yaitu sebesar empat plus minus satu persen.

Deputi Gubernur Senior BI Mirza Adityaswara mengatakan, raihan inflasi September sebesar 0,13 persen. Dengan pencapaian tersebut maka bank sentral yakin target inflasi dapat tercapai apalagi untuk menuju akhir tahun hanya menyisakan beberapa bulan.

“Year to date-nya 2,6 persen katakan 2,7 persen. Jadi ya inflasi kita kemungkinan kan bisa di bawah empat persen malah mungkin mendekati 3,5 persen,” kata MIrza di Hotel Ritz Carlton, Mega Kuningan, Jakarta, Selasa 3 Oktober 2017.

Dirinya menambahkan, BI memang tak bisa secara langsung mengendalikan inflasi karena ini berada di sektor riil. Namun begitu BI bisa mengkoordinasikan agar inflasi tetap terjaga, dengan cara menjaga pasokan barang yang biasa menyumbang inflasi.

“Maka itu BI banyak koordinasi dengan sektor riil. Kalau mau jaga inflasi, jumlah barang dan jasa harus cukup sehingga mau enggak mau bagaimana cara meningkatkan produksi, menjaga permintaan,” jelas dia.

Pada bulan lalu, inflasi 0,13 persen membawa inflasi secara tahun kalender sebesar 2,66 persen. Sementara untuk inflasi tahunan tercatat sebesar 3,72 persen atau masih dalam rentang target yang dipasang.

Terjaganya inflasi merupakan hasil dari bagaimana pemerintah, BI, dan berbagai pihak menjaga agar tak terjadi gejolak dari volatile food. Meskipun komponen administered price sedikit meningkat tapi hal itu bisa diatasi dengan baik.

Sumber : metronews

MEDIAKEPRI.CO.ID, Jakarta – Pakar Hukum Pidana Universitas Trisakti Abdul Fickar Hadjar mengatakan Setya Novanto memang harus dicegah kembali oleh KPK untuk dimintai keterangannya terkait kasus proyek pengadaan KTP-el. Tak hanya itu, Novanto juga harus diperiksa lalu ditetapkan sebagai tersangka lagi.

“Saya setuju dicegah, diperiksa kembali, dan ditetapkan kembali sebagai tersangka,” kata dia kepada Republika.co.id, Selasa 3 September 2017.

KPK, lanjut dia, juga harus mengeluarkan surat perintah penyidikan (sprindik) yang baru untuk Ketua DPR RI itu untuk kemudian mentersangkakannya kembali. Terkait pertimbangan putusan Hakim tunggal Cepi Iskandar, Fickar mengaku tidak sependapat dengan pertimbangan hakim yang membuat Novanto lolos.

Sebab, dalam salah satu pertimbangannya adalah tidak bisanya menggunakan kembali alat bukti yang telah digunakan untuk perkara orang lain. “Itu yang saya tidak sependapat, walaupun saya menghormati putusan, tapi adalah tidak masuk akal jika bukti yang pernah ada tidak bisa digunakan. Ini bertentangan dengan akal sehat,” kata dia.

Jika itu yang digunakan, maka menurutnya akan banyak penjahat yang lolos dan tidak bisa dihukum. “Ini namanya zolim. Pembunuh, pemerkosa, koruptor, dan penjahat-penjahat lainnya jadi bergentayangan,” tutur dia.

Sumber : Republika

NARKOBA

Selasa | 03 Oktober 2017

Buwas Harap Penggantinya di BNN dari TNI

MEDIAKEPRI.CO.ID, Makasar – Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Komisaris Jenderal Budi Waseso berharap lembaga yang dipimpinnya itu bisa tampil lebih “garang” di masa depan dengan sosok penggantinya dari institusi TNI.

“Di masa saya sekarang ini, saya sudah membawa dua perwira aktif TNI menjadi bagian dari BNN. Keduanya menjadi Kepala BNK dan di masa mendatang, kalau bisa berharap pengganti saya juga harus dari TNI,” ujar Budi Waseso, di Lapangan Karebosi Makassar, Senin 2 September 2017.

Ia mengatakan, alasan dirinya memasukkan TNI ke BNN itu tidak lain karena bahaya gempuran narkoba yang mengancam bangsa ini. Waseso mengaku, penanganan narkoba itu bukan saja menjadi tanggung jawab polisi maupun BNN melainkan semua lapisan masyarakat termasuk TNI.

“Begini, kita tahu bersama tugas TNI itu apa. Mereka ini tugasnya adalah berperang dan bapak presiden sendiri sudah bilang kalau Indonesia ini sudah darurat narkoba. Nah, kalau begitu halnya berarti TNI bisa terlibat langsung memerangi para bandar-bandar besar,” katanya.

Hanya saja, dirinya mengakui jika pelibatan TNI dalam memerangi dan memberantas narkoba itu sangat rentan dengan kemungkinan akan adanya serangan balik dari sisi hak asasi manusia (HAM).

“Contoh, saat kita mencoba menghukum mati bandar besar di Indonesia Fredy Budiman itu, lihat saja reaksi dari aktivis-aktivis HAM itu. Freddy ini juga sampai mati tidak menyesal melakukan itu dan merusak generasi muda bangsa ini. Makanya, pelibatan TNI ini sangat rentan, tapi kita tetap berusaha melindunginya dengan payung hukum yakni dengan melibatkannya ke dalam BNN,” katanya.

Di hadapan para Panglima Komando Utama (Pangkotama) itu, Budi Waseso juga menyampaikan pujian kepada Panglima TNI Gatot Nurmantyo yang begitu tegas dengan permasalahan narkoba dihadapi bangsa ini dan mendukung penuh upaya BNN.

Karenanya, dengan pelibatan TNI ke dalam institusi BNN itu, dirinya berharap bangsa ini bisa terbebas dari jeratan narkoba dengan semakin kencang peran dari TNI memburu para bandar narkoba tersebut.

“Urusan hukum biarlah menjadi urusannya polisi, BNN, kejaksaan dan pengadilan. Teman-teman TNI fokus saja pada perang dan eksekusi saja para perusak bangsa ini karena para bandar adalah pengkhianat bangsa. Saya punya daftarnya dan kejar saja mereka semua itu sampai dapat,” kata Budi Waseso.

Sumber : Republika

MEDIAKEPRI.CO.ID, Jakarta – Badan Kepegawaian Negara (BKN) mengungkapkan peserta tes dalam Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) computer assisted test (CAT) CPNS di Kementerian Hukum dan HAM dan Mahkamah Agung (MA) ada yang mendapat nilai nol.

“Menyayangkan adanya nilai 0 yang diraih peserta SKD. Artinya ada peserta yang tidak menjawab soal sama sekali,” ujar Kepala Biro Humas BKN Mohammad Ridwan kepada Tribunnews.com, Senin 2 September 2017.

Berdasarkan Pusat data CAT BKN menunjukkan bahwa tingkat kelulusan pelamar CPNS tahun 2017 periode I dalam Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) tergolong rendah.

Secara terperinci, Mohammad Ridwan menunjukkan bahwa tingkat kelulusan SKD peserta Mahkamah Agung (MA) berkisar pada angka 14 persen dari total peserta ujian sebanyak 19.278 orang.

“Dari total peserta tersebut hanya 2.545 peserta yang memenuhi passing grade,” jelas Ridwan.

Sementara hasil SKD formasi D3/SMA Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkum dan HAM) hanya mencapai 7,16 persen.

“Dari total peserta yang mengikuti SKD sebanyak 267.692 hanya 19.166 peserta saja yang memenuhi passing grade,” ucapnya.

Menurut Ridwan hal ini harusnya menjadi perhatian bagi calon peserta SKD periode kedua yang direncanakan akan berlangsung pada Oktober 2017 ini.

Sementara itu untuk seleksi CPNS periode kedua, sebanyak 30 (tiga puluh) Kementerian/Lembaga sudah mengumumkan hasil seleksi administrasi.

Rincian informasi kelulusan seleksi administrasi ketiga puluh instansi tersebut dapat diakses pada link website masing-masing instansi.

Sumber : Tribunnews.