UMUM

MEDIAKEPRI.CO.ID, Jakarta – Sejak memimpin Indonesia Oktober 2014, Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) memiliki target tinggi dalam pertumbuhan ekonomi nasional. Jokowi-JK memasang target pertumbuhan ekonomi di level 7%.

Target itu juga tercantum dalam rencana pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN), namun ternyata target itu sulit tercapai. Bahkan, pertumbuhan ekonomi Indonesia sejak 2014 tidak pernah menembus target yang sudah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), Senin, 5 Februari 2018, sejak 2014 ekonomi nasional hanya mampu tumbuh di level 5,02%, angka ini jauh dari asumsi dasar yang dipasang pemerintah dalam APBN yakni sebesar 5,5%.

Kemudian di 2015 ekonomi tumbuh di bawah 5%, tepatnya 4,79%, padahal targetnya 5,7%. Pada 2016 target pertumbuhan ekonomi 5,1%, tapi realisasinya 5,02%.

Selanjutnya, pemerintah juga tidak bisa merealisasikan pertumbuhan ekonomi di level 5,2% pada 2017. Sepanjang tahun lalu, laju pertumbuhan ekonomi nasional berada di level 5,07%.

Untuk 2018, pemerintah menargetkan ekonomi tumbuh 5,2%, pemerintah optimistis target pertumbuhan ekonomi 2018 bisa mencapai 5,2-5,3%.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan realisasi pertumbuhan ekonomi kuartal-I 2018 5,17% dan kuartal-II 2018 5,27% didongkrak oleh konsumsi, investasi, belanja pemerintah, dan ekspor.

“Sampai hari ini saya akan sampaikan dari sisi pertumbuhan ekonomi kita masih mencatat suatu momentum yang sangat positif semester I 5,17%, bahkan kuartal II 5,27% itu didukung semua sisi demand konsumsi, investasi, government spending, ekspor meskipun impor juga meningkat,” jelas Sri Mulyani dalam acara Economic Outlook 2019 yang dihadiri para ekonom di Kuningan Jakarta, Rabu, 3 Oktober 2018.

Pada kuartal III 2018 dia memproyeksi ekonomi Indonesia masih tumbuh di sekitar atau di atas 5,17%. Secara akumulatif, dia memperkirakan ekonomi Indonesia tumbuh 5,2 hingga 5,3% di 2018.

“Jadi secara keseluruhan 2018 full year growth 5,2-5,3%. 5,3% adalah diskusi kita dengan parlemen, tapi lihat dinamika kuatal I dan II mungkin outlook 5,2%,” terangnya.

Menarik untuk ditunggu apakah target tersebut bisa tercapai atau justru kembali gagal seperti tahun-tahun sebelumnya. (***)

sumber: detik.com

MEDIAKEPRI.CO.ID, Jakarta – Harus diakui, Korea pandai membaca peluang bisnis. Mumpung lagu-lagu dan dramanya digilai di Indonesia, mereka pun sekalian ekspansi bisnisnya di sini dengan menjadikan idola sebagai pancingan untuk konsumen.

Setidaknya sudah hampir selusin merek kosmetik Korea masuk ke Indonesia sejak beberapa tahun terakhir. Untuk gerai yang pertama kali dibuka, bahkan pengunjungnya bisa antri berjam-jam hanya untuk membeli produk mereka.

Banyak yang mengaku cocok dengan produk perawatan wajah mereka. Pradita salah satunya, mengaku sangat senang dengan adanya kosmetik Korea di Indonesia. Menurutnya, kosmetik Korea cocok bagi wanita Asia termasuk Indonesia.

“Sebagai cewek yang sayang sama kulit sendiri, bakal ada banyak produk skincare yang kita beli. Tapi kosmetik Korea sangat cocok untuk kulit Asia, harga reasonable, formula kandungannya bagus, packaging menarik,” kata Pradita kepada CNBC Indonesia.

Pradita juga mengaku gampang terpengaruh karena promosi yang dilakukan oleh para selebriti media sosial baik di Youtube maupun instagram. Alhasil, karena penasaran, perempuan ini bisa habiskan Rp 1,5 juta per bulan untuk membeli produk perawatan dan kosmetik wajah.

Tidak mungkiri selain khasiatnya yang alami, pengaruh skincare Korea dari selebgram juva menjadi acuan Pradita. Dan, Pradita sangat menyukai selebgram bernama Sasyachi. “Kalau bujet biasanya selalu menghabiskan Rp 1 juta hingga Rp 1,5 juga,” kata dia.

Beda dengan Pradita yang habiskan uang beli skincare Korea, Eka justru menjadikan kosmetik Korea sebagai salah satu sumber penghasilannya. Lewat akun jualan @kiboostuff, Eka awalnya tidak fokus pada kosmetik Korea tapi produk oleh-oleh yang berasal dari Korea, seperti kaus kaki dan sumpit.

“Awal fokus sih bukan ke kosmetik tapi ke oleh – oleh Korea seperti magnet korea, kaos kaki, dan sujeo set / sumpit. Nah karena ada permintaan order kosmetik saat itu Aloe vera Nature Republic baru deh aku stock,” ujar Eka kepada CNBC Indonesia.

Sedikitnya sekitar 3-5 orang dalam sehari banyak memesan kosmetik asal Korea.
Untuk omset dia mengaku bisa mengantongi Rp 1 juta hingga Rp 2 juta dalam hitungan hari saja tergantung stock yang tersedia. Jadi kalau dalam hitungan bulan, tinggal dikali saja.

Yah, Anda tinggal pilih mau habiskan uang beli kosmetik Korea atau banjir uang dengan jualan produk mereka. (***)

sumber: cnbcindonesia.com

MEDIAKEPRI.CO.ID – Presiden Jokowi mengatakan Bintara Pembina Desa (Babinsa) merupakan ujung tombak pengamanan wilayah sekaligus membantu penyelesaian masalah sosial ekonomi di lapangan.

“Saya sangat bangga kita memiliki Babinsa di setiap desa yang turut membantu masyarakat di lapangan,” kata Jokowi dalam pengarahan pada sekitar 2.000 Babinsa lingkup Kodam XIV/Hasanuddin di Makassar, Ahad, 29 Juli 2018.

Dia mengatakan, jumlah Babinsa yang mencapai lebih dari 60 ribu personel itu memiliki banyak tantangan di lapangan dalam menjalankan tugasnya, bukan hanya tantangan keterbatasan fasilitas di desa misalnya tidak ada jembatan.

Maka wajar jika Babinsa diberi insentif berupa kenaikan tunjangan kinerja dari Rp440 ribu dinaikkan menjadi Rp1,2 juta yang diberlakukan per Juli 2018.
(***)

sumber: merdeka.com

MEDIAKEPRI.CO.ID – Indonesia merupakan negara yang sangat luas yang terdiri dari banyak pulau. Di antara ratusan juta rakyatnya, ada beberapa yang sukses membangun bisnis di negara ini dan menjadi yang terkaya.

Baru-baru ini, Globe Asia merilis daftar 150 orang terkaya di Indonesia. Kekayaan mereka berkisar di angka USD 100 juta sampai USD 21 miliar. Dalam kurs saat ini, 1 juta dolar setara dengan Rp 14,5 miliar (USD 1 = Rp 14.511).

Dari sebegitu banyak nama, ada nama pasangan suami-istri (pasutri) yang berhasil menorehkan nama di daftar tersebut. Hartanya pun tercatat menyentuh Rp 20 triliun.

Pasutri terkaya di Indonesia adalah Murdaya Poo dan Siti Hartati Murdaya. Kekayaan mereka pada 2018 adalah USD 1,4 miliar atau setara Rp 20 triliun. Angka itu meningkat dibanding sebelumnya yakni USD 1,3 miliar.

Pada peringkat Globe Asia, nama pasutri ini ada di nomor 32 di daftar orang-orang terkaya Indonesia. Pasangan terkaya ini mendirikan dan mengawasi berkembangnya perusahaan PT Central Cipta Murdaya yang aktif di bidang properti, manufaktur, energi, dan IT.

Murdaya Poo juga aktif di bidang golf, yakni dalam pengurusan Persatuan Golf Indonesia. Pria yang juga Komisaris Utama PT Jakarta International Expo turut mendukung pemain golf lokal pada ajang Asian Games 2018.

Pasangan ini juga melibatkan anak-anak mereka untuk turut terlibat dalam bisnis itu. Salah satu putra keluarga Poo, Prajna Murdaya, menikahi Irene Teja dari Pakuwon Group. Dan ternyata, orang tua Irene, yakni Alexander Tedja dan Melinda Tedja, juga turut menjadi pasutri terkaya kedua yang masuk di daftar Globe Asia.

Setelah nama pasangan Murdaya, terdapat pasangan Tedja: Alexander Tedja dan Melinda Tedja. Alexander Tedja merupakan pendiri dari Pakuwon Group yang berada di bidang properti dan mal. Ia dan istrinya sama-sama pemilik dari Pakuwon.

Nama Alexander dan istrinya Melinda sama-sama muncul di nomor 56 di daftar 150 Orang Terkaya di Globe Asia. Total kekayaan mereka adalah USD 870 juta. (***)

sumber: merdeka.com

MEDIAKEPRI.CO.ID, Malang – Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJS TK) mengajukan usulan kepada pemerintah untuk pembayaran iuran pekerja rentan atau tidak mampu (miskin) dengan mekanisme penerima bantuan iuran (PBI).

Mekanisme PBI BPJS TK dijalankan sebagaimana mekanisme PBI yang sudah dilaksanakan BPJS Kesehatan.

Deputi Direktur Bidang Hubungan Masyarakat dan Antar Lembaga BPJS TK Irvansyah Utoh Banja mengatakan, BPJS TK sudah melakukan pembahasan dengan instansi terkait yang berwenang dalam hal pengajuan anggaran APBN 2019. Pembahasan mengarah pada terlaksananya pembayaran iuran bagi para pekerja miskin tersebut.

“Nantinya, pemerintah akan membayarkan Rp 16.800 per bulan untuk masing-masing pekerja PBI untuk dua jenis perlindungan dasar, yakni Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian,” kata Irvansyah Kamis, 19 Juli 2018.

Menurut Irvansyah, total anggaran yang diusulkan untuk pekerja rentan PBI mencapai Rp 5,6 triliun. Menilik basis data terpadu Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan/TNP2K 2017, pekerja dengan status kesejahteraan 40 persen terendah di Indonesia dengan rentang usia 15 sampai 59 tahun berjumlah 28 juta orang.

Mereka bekerja di lapangan pekerjaan yang beragam dengan komposisi terbesar di sektor pertanian , yakni sebanyak 31 persen. Para pekerja tersebut pada umumnya dapat dikategorikan sebagai pekerja rentan yang apabila muncul risiko dapat berdampak pada kemiskinan dan terhambatnya keberlangsungan hidup bagi keluarganya.

Irvansyah menerangkan, saat ini jumlah seluruh pekerja di Indonesia mencapai 128 juta orang. Dari jumlah itu, sebanyak 86 juta pekerja dinilai sebagai pekerja yang layak atau mampu membayar iuran (eligible). Termasuk ke dalam pekerja layak/mampu bayar ini adalah anggota TNI, Polri, dan aparatur sipil negara (ASN).

Selain 86 juta pekerja yang mampu membayar iuran, ada sejumlah 28 juta pekerja yang dianggap rentan atau tidak mampu membayar iuran kepesertaan BPJS TK (non-eligible).

“Kecil kemungkinan mereka ini bisa membayar iuran karena untuk hidup saja susah,” kata Irvansyah.

Mengenai basis data pekerja rentan, dia melanjutkan, data yang akan digunakan mengacu pada penerima PBI BPJS Kesehatan. Hanya saja, nantinya akan ada perbedaan jumlah PBI BPJS Kesehatan dengan jumlah PBI BPJS TK.

“Kalau PBI BPJS Kesehatan kan termasuk anggota keluarganya, sedangkan PBI BPJS TK nantinya hanya menghitung kepala keluarga atau anggota keluarga yang bekerja saja. (***)

sumber: republika.co.id

MEDIAKEPRI.CO.ID, Jakarta – PT Kereta Api Indonesia (Persero) yang merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Indonesia yang bergerak di bidang Transportasi Perkeretaapian tengah membuka lowongan pekerjaan untuk masinis dan staf persinyalan kereta api.

Hal ini dilakukan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pekerja formasi Operasional, Pemeliharaan dan Teknologi Informasi di lingkungan PT Kereta Api Indonesia (Persero), dengan kriteria dan persyaratan sebagai berikut :

Warga Negara Indonesia (WNI), jenis kelamin pria, sehat jasmani dan rohani, memiliki ijazah SLTA dengan Nilai UAN rata-rata minimal 6, usia pelamar per 01 Agustus 2018 serendah-rendahnya 18 tahun dan maximal 25 tahun.

Untuk kriteria fisik, para calon pelamar harus memiliki tinggi badan minimal 160 cm untuk formasi Pemeliharaan dan Teknologi Informasi, minimal 165 cm untuk formasi Operasional.

“Bagi calon pelamar yang berminat mengikuti rekrut sesuai formasi yang ditawarkan, wajib melakukan proses apply pada akun masing-masing mulai tanggal 17 Juli 2018 s.d 23 Juli 2018 dan hanya bisa mengikuti 1 (satu) event rekrut saja,” kata surat keterangan yang dikutip dari recruitment.kai.id, Rabu, 17 Juli 2018.

Para pelamar juga tidak terlibat narkoba atau psikotropika, tidak bertato dan tidak bertindik, tidak pernah dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Tidak pernah diberhentikan di anak perusahaan atau institusi lainnya dikarenakan hukuman disiplin.

Para pelamar akan ditempatkan di posisi Formasi Operasional yaitu Masinis, PPKA & Juru Langsir dan Pemeliharaan yang terdiri dari Sarana, Sinyal Telekomunikasi & Listrik dan Jalan Rel & Jembatan penempatan diprioritaskan di wilayah Divisi Regional I Sumatera Utara.

Sementara itu ada pula formasi teknologi informasi penempatan di seluruh wilayah kerja perusahaan. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah kerja PT Kereta Api Indonesia (Persero) sesuai dengan kebutuhan Perusahaan.

Persyaratannya berupa Ijazah SLTA asli atau fotocopy legalisir, nilai UAN asli atau fotocopy legalisir, Kartu tanda penduduk (KTP), Pas foto berwarna terbaru. Data data tersebut bisa diupload ke website https://recruitment.kai.id/.

Rekrutmen PT Kereta Api Indonesia (Persero) tidak dipungut biaya apapun dan tidak menggunakan sistem refund atau penggantian biaya transportasi maupun akomodasi yang berkaitan dengan pelaksanaan recruitment dan dimohon untuk mengabaikan pihak-pihak yang menjanjikan dapat membantu meluluskan peserta rekrut. (***)

sumber: detik.com

MEDIAKEPRI.CO.ID, Jakarta – Setelah mendapatkan Tunjangan Hari Raya (THR), Aparatur Sipil Negara (ASN) atau PNS mendapatkan gaji ke 13.

Gaji ke-13 ini diberikan kepada PNS, TNI/Polri, pensiunan hingga pejabat negara.

Kepala Biro Hukum, Komunikasi, dan Informasi Publik Kementerian PAN-RB Herman Suryatman mengatakan proses pencairan akan dilakukan oleh Kementerian Keuangan. Rencananya, pencairan gaji ke 13 untuk PNS akan dimulai Juli 2018.

“Teknis pencairannya Kementerian Keuangan ya, tapi yang jelas mulai dicairkan awal Juli,” kata Herman Jumat, 29 Juni 2018.

Herman menjelaskan, berbeda dengan THR, gaji ke 13 ini diberikan kepada para PNS untuk membantu pembiayaan anak sekolah setelah libur Lebaran. Dengan begitu, PNS bisa mencukupi kebutuhan di tahun ajaran baru anak sekolah.

“Karena itu kan alokasinya untuk membantu biaya pendidikan anak sekolah,” kata Herman.

Pemerintah telah menetapkan anggaran gaji ke-13 untuk, prajurit TNI, dan anggota Polisi sebesar Rp 17,88 triliun. Anggaran gaji ke-13 untuk PNS ini sudah tertuang dalam UU Nomor 15 Tahun 2017 tentang APBN. Di APBN anggaran untuk THR dan gaji ke-13 sebesar Rp 35,76 triliun atau naik 68,9%.

Penerima dan rincian gaji ke-13

Sebelumnya Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) tentang pemberian gaji ke-13 untuk PNS. Kebijakan itu tercantum dalam PP nomor 18 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pemberian Gaji, Pensiun, atau Tunjangan Ketiga Belas Kepada PNS, TNI/Polri, pejabat negara, dan penerima pensiun atau tunjangan.

Dalam aturan tersebut ditegaskan bahwa gaji, pensiun, atau tunjangan ke-13 bagi PNS, prajurit TNI, anggota Polri, pejabat negara, dan penerima pensiun atau tunjangan akan diberikan sebesar penghasilan bulan Juni.

Pemberian gaji ke-13 untuk PNS, Prajurit TNI, Anggota Polri, pejabat negara akan meliputi gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan atau tunjangan umum, dan tunjangan kinerja.

Sementara gaji ke-13 untuk pensiunan akan meliputi pensiun pokok, tunjangan keluarga, dan/atau tunjangan tambahan penghasilan. Dan penerima tunjangan akan menerima tunjangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

“Pemberian penghasilan ketiga belas sebagaimana dimaksud pada Pasal 3, dibayarkan pada bulan Juli,” tulis PP tersebut seperti dikutip detikFinance.

Ketentuan dalam PP ini berlaku juga bagi pejabat lain yang hak keuangan atau hak administratifnya disetarakan atau setingkat menteri dan pejabat pimpinan tinggi. Wakil menteri atau jabatan setingkat wakil menteri, serta staf khusus di lingkungan kementerian.

Selain itu, berlaku juga bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPD), hakim ad hoc, dan pegawai lainnya yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian/pejabat yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (***)

sumber: detik.com

MEDIAKEPRI.CO.ID, Jakarta – Pembukaan lowongan calon pegawai negeri sipil (CPNS) biasanya dinanti masyarakat. Nah, belakangan ini marak beredar informasi palsu mengenai lowongan CPNS.

Kepala Biro Hukum, Komunikasi, dan Informasi Publik Kementerian PAN-RB Herman Suryatman mengimbau masyarakat perlu waspada dan hati-hati terhadap informasi palsu tersebut. Dia mengatakan informasi mengenai CPNS dapat dilihat langsung portal resmi pemerintah.

“Pengumuman itu disampaikan melalui portal resmi pemerintah, kalau kami menpan.go.id, kalau BKN bkn.go.id. Jadi jangan sampai terkecoh, terjebak dari wa atau portal yang tidak jelas sumbernya,” kata Herman Jakarta, Senin, 25 Juni 2018.

Masyarakat diminta waspada terhadap situs-situs berisi info lowongan CPNS selain milik pemerintah.

“Contoh cpns.com, lalu pegawainegeri.com, seolah-olah official padahal itu mengecoh. Padahal itu nggak tau, itu portal yang tidak jelas. Jadi harus merujuk portal resmi pemerintah,” jelasnya.

Herman menambahkan pemerintah akan menginformasikan masyarakat jika membuka lowongan CPNS.

“Pokoknya jangan galau, nggak usah risau, jadi persiapkan diri saja dengan baik, lalu update di portal resmi pemerintah. Kalau yang lain abaikan. Toh kalau sudah ditetapkan formasinya bakal langsung diumumkan pemerintah,” tuturnya. (***)

sumber: detik.com

MEDIAKEPRI.CO.ID, Jakarta – PT Pertamina (Persero) akan meluncurkan Elpiji 3 kilogram (kg) non subsidi. Dengan adanya produk tersebut, bagaimana nasib Elpiji 3 kg bersubsidi alias tabung melon?

Deputi Bidang Usaha Pertambangan, Industri Strategis dan Media Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Fajar Harry Sampurno mengatakan, adanya produk tersebut tak akan mengurangi pasokan Elpiji 3 kg subsidi. Sebab, alokasi subsidi tetap sesuai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

“Iya tetap, sesuai dengan APBN. Selama ini kan nggak pernah langka,” kata dia di Kementerian BUMN Jakarta, Kamis, 21 Juni 2018.

Dia mengatakan, produk tersebut akan dijual tahun ini. Meski, pihaknya tak memaparkan secara detail kapan pastinya.

Produk Elpiji 3 kg non subsidi dikeluarkan dengan seri Bright Gas. Dia menuturkan, tabung yang dikeluarkan memiliki kualitas yang baik.

“Tabungnya beda, tabungnya akan sama Bright Gas, jadi 3 kg ini serinya Bright Gas. Kita ngomongnya seri Perta kalau BBM gasoline,” ujarnya.

Fajar mengatakan, adanya produk ini untuk memenuhi kebutuhan masyarakat mampu pada tabung yang ringan.

“Jadi subsidi sebenarnya disalurkan keluarga pra sejahtera dan usaha mikro, kenyataannya masih dipakai. Kenapa, karena memang enak, gampang bawanya, ringan,” tutupnya. (***)

sumber: detik.com

MEDIAKEPRI.CO.ID, Jakarta – Cuti bersama untuk libur panjang Idul Fitri 1439 H bagi para Aparatur Sipil Negara (ASN) sudah usai. Seluruh pegawai negeri sipil (PNS) di berbagai kementerian dan lembaga (K/L) sudah harus kembali bertugas pada Kamis, 21 Juni 2018 ini.

Untuk memastikan kehadiran para abdi negara, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Asman Abnur melakukan sidak secara online. Sidak itu dilakukan di Command Center Kementerian PANRB, Jakarta.

“Saya punya alat kontrol baru. Saya bisa lihat secara online kehadiran pegawai ASN dari kementerian, lembaga, dan Pemda. Saya tidak perlu lagi sidak ke lapangan,” kata Asman dalam keterangan resminya, Kamis, 21 Juni 2018.

Sistem ini, kata Asman, akan memudahkan pemerintah pusat melakukan pengawasan. Dengan adanya sistem e-Government yang sudah ditetapkan ini, tidak diawasi pun para ASN akan merasa rugi bila membolos kerja. Sebab, penilaian yang dilakukan pemerintah berdasarkan kinerja masing-masing individu.

“Mereka akan merasa rugi jika berleha-leha,” katanya.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Command Center, sebanyak 87% ASN kementerian, lembaga dan pemda di seluruh Indonesia sudah hadir. Namun karena data ini terus bergerak, persentase kehadiran akan terus berubah.

“Ada juga ASN yang saat cuti bersama kemarin tugas, dan diganti setelah Lebaran,” kata Asman.

Sementara untuk di Kementerian PAN-RB sendiri, hanya ada 3 ASN yang izin, 7 ASN dinas, 1 ASN sakit dan 4 ASN sedang tugas belajar. Tidak ada pegawai Kementerian PANRB yang tak hadir tanpa keterangan. Asman berharap agar semua lapisan pemerintah juga sudah menerapkan layanan e-Government dan e-Office ini.

“Kita berharap Pemda dan K/L yang menerapkan e-Office multi fungsi,” imbuhnya.

Lebih lanjut, Asman menegaskan, para Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) memiliki hak diskresi untuk memberi sanksi bagi para pegawainya. Ada sanksi ringan, sedang, hingga berat.

“Pemberian sanksi sanksi diatur dalam PP 53 tahun 2010 tentang Disiplin PNS sesuai dengan klasifikasinya,” tuturnya. (***)

sumber: detik.com

MEDIAKEPRI.CO.ID, Jakarta – Gaji fantastis fungsionaris Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) terus menuai kritik. Guru besar ilmu ekonomi sekaligus peneliti senior INDEF Didik J Rachbini mengatakan besaran gaji BPIP sangat tak mencerminkan nilai-nilai Pancasila.

“Saya berpandangan bahwa gaji di BPIP sebagai lembaga baru di luar kewajaran. Bahkan saya berani mengatakan bahwa praktik kebijakan seperti itu tidak Pancasilais mengingat kondisi kesenjangan rakyat yang luar biasa pada saat ini,” kata Didik dalam keterangannya Rabu, 30 Mei 2018.

Menurut Didik, pengalokasian gaji itu seperti ingin merayu para tokoh-tokoh yang berada di BPIP. Didik menegaskan para tokoh di BPIP tak layak menerima gaji fantastis.

“Cara mengalokasikan gaji tersebut seperti mau mengambil hati atau ‘menyuap’ tokoh-tokoh agar berpihak kepada pemerintah. Tokoh-tokoh dalamnya ada tokoh-tokoh yang berjuang untuk rakyat dan untuk bangsa juga tidak pantas menerima gaji sebesar itu karena memang hampir tidak bekerja normal sebagaimana layaknya seorang profesional.

Jadi tidak selayaknya menerima gaji berlebihan di luar kewajaran tanpa kerja yang sewajarnya,” kritik Didik.

Didik lalu mengungkit birokrasi di waktu lalu yang disebutnya berkedok reformasi. Ini disebutnya telah menaikkan gaji sangat tinggi kepada para pegawai.

Meski gaji tinggi, Didik menyebut kualitas pelayanan publik tetap buruk dan masih dijangkiti boros, tidak efisien, tuna produktif, bahkan tuna kerja. Hal ini disebut Didik terjadi juga di BPIP.

“Ini dalam teori disebut perilaku ’empire builders’, penyakit membangun birokrasi yang gemuk tapi tuna efisiensi. Lembaga-lembag ad hoc sudah banyak dibubarkan tetapi pada sisi lain dibangun kembali seperti BPIP dengan gaji yang menyinggung perasaan rakyat banyak,” kata dia.

Menurut Didik, praktik yang diterapkan di berbagai lembaga negara dengan mengalokasikan gaji, honorarium, dan renumerasi yang berlebihan akan menguras anggaran negara. Sumber pemborosan negara disebutnya berasal dari praktik-praktik seperti ini.

“Praktik pemborosan birokrasi lebih parah daripada zaman Orde Baru. Pada masa Orde Baru, jumlah APBN hanya sekitar 60-70 triliun rupiah tetapi utang terkendali. Jumlah APBN sekarang tidak kurang dari 2.000 triliun rupiah tetapi haus utang. Sebabnya tidak lain karena praktik pemborosan di birokrasi semacam BPIP dan lembaga-lembaga negara lainnya,” sebutnya.

“Jika praktik pemborosan seperti ini terus dilakukan, maka birokrasi akan memakan negara, pasak memakan tiang. Memang tidak ada hubungan langsung yang signifikan antara gaji 112 juta dengan utang yang besar. Tetapi praktik kolektif ’empire builders’ seperti ini akan menguras anggaran negara secara boros dan tidak produktif,” pungkas Didik. (***)

sumber: detik.com

UMUM

Kamis | 24 Mei 2018

Sejarah Lahirnya Rupiah

MEDIAKEPRI.CO.ID, Yogyakarta – Mata uang Indonesia, Rupiah, ternyata punya kisah sejarah yang panjang, sebelum resmi beredar pada akhir Oktober 1946 untuk menggantikan uang Jepang yang berlaku saat itu.

Seperti apa sejarah lahirnya Rupiah?

Dua bulan setelah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, Oktober 1945, Indonesia mengalami kesulitan ekonomi.

Menteri Keuangan kabinet pertama kala itu, Mr. Maramis, menggagas langkah pembuatan mata uang RI, yang istilah pada masa itu, Oeang Repoeblik Indonesia (ORI).

Gagasan membuat uang sendiri dianggap sebagai upaya untuk menunjukkan bahwa Indonesia adalah negara yang benar-benar berdaulat.

Panitia Dua Selanjutnya, dibentuk Panitia Penyelenggara Pencetakan Uang Republik Indonesia atau dikenal Panitia Dua. Anggotanya adalah Aos Surjatna dan Sahlan Etfeni Osman.

Dikutip dari Harian Kompas, 14 Agustus 1970, dikisahkan bahwa awalnya pengerjaan pencetakan uang dilakukan di Surabaya.

Namun, saat itu, November 1945, terjadi pertempuran sehingga pencetakan uang dipindahkan ke Jakarta.

Di Jakarta, pencetakan uang salah satunya dilakukan di Balai Pustaka. Akan tetapi, situasi politik yang memanas, membuat proses pencetakan tak bisa dikerjakan hingga selesai di Jakarta.

Uang kuno seberat 13,5 kilogram yang ditemukan oleh salah seorang warga di pekarangan rumahnya di Dusun Gedad, Desa Banyusoco, Playen, Gunungkidul, Jumat 21 Oktober 2016. (Tribun Jogja/ Rendika Ferri K) Dibawa ke Yogyakarta

Bersama dengan hijrahnya Bung Karno ke Yogyakarta, uang yang sudah jadi beserta bahan bakunya turut dibawa.

Sementara itu, kertas sebagai bahan baku yang sudah tersedia di pabrik kertas Padalarang juga diangkut ke Yogyakarta. Setibanya di Yogyakarta, kertas-kertas tersebut disebar ke berbagai tempat penyimpanan.

Ada yang disimpan di pabrik gula, ada pula yang dititipkan di rumah Pangeran Purbodirdjo yang berada di Kampung Patangpuluhan.

Sementara, sebagian lagi ditimbun di gudang percetakan bekas Kolff Buning, di Jalan Lodji Ketjil.

Dengan segala keterbatasan, mereka harus membuat uang kertas yang tidak mudah ditiru dan berkualitas baik. Lembaran-lembaran uang harus ulet, lemas, tidak mudah kotor, dan tidak mudah dipalsukan.

Uang kertas yang dibuat bukan saja besar jumlahnya, tetapi juga banyak jenisnya. Uang kertas harus dibuat dalam pecahan 1 sen, 5 sen, 10 sen, 50 sen, 1 rupiah, 10 rupiah, dan 100 rupiah.

Mesin cetak yang digunakan untuk pembuatan uang waktu itu terdiri atas dua buah stopcylinder Augsburg 65 x 50. Uang satu sen kemudian diterbitkan pada 17 Oktober 1945.

Hambatan dalam fasilitas cetak terpaksa diatasi dengan membagi pekerjaan menjadi tiga daerah. Aos Surjatna, Suherman, dan Sudarsono memimpin pengerjaan di Yogyakarta.

Mereka memperoleh fasilitas yang disediakan oleh Percetakan Kanisius, percetakan bekas Kolff Buning, dan Percetakan Kedaulatan Rakyat.

Berdasarkan keterangan Suherman, Panitia Dua harus meminta dari lembaga atau instansi lain untuk mencukupi kebutuhan bahan-bahan pembuatan tinta.

Untuk mencukupi keperluan itu, mereka dibantu oleh Departemen Kemakmuran. Meski dengan susah payah, akhirnya uang kertas ORI bisa diselesaikan, dan akhirnya beredar pada akhir Oktober 1946. (***)

sumber: tribunnews.com

MEDIAKEPRI.CO.ID, Jakarta – Dalam menyambut masuknya bulan Ramadan dan hari raya Idul Fitri 1 Syawal 1439 H, PT PLN (Persero) kembali memberikan promo bertema Gemerlap Lebaran 2018 kepada masyarakat.

Kepala Satuan Komunikasi Korporat I Made Suprateka mengatakan promo yang diberikan PLN ini berupa diskon biaya penyambungan (BP) tambah daya listrik sebesar 50% dengan maksimum potongan Rp 10 juta.

Khusus rumah ibadah, potongan yang diberikan sebesar 100% atau gratis biaya penyambungan.

“Selama Ramadhan, pemakaian listrik masyarakat cenderung meningkat. Untuk itu kami ingin memberikan kenyamanan melalui promo ini, dimana mereka dapat mencukupi kebutuhan daya listrik dengan biaya yang lebih murah,” kata Made dalam keterangan tertulisnya, Jakarta, Jumat, 18 Mei 2018.

Melalui program promo ini, pelanggan dapat mengajukan tambah daya mulai dari 220 VA (Volt Ampere) – 197 kVA (kilo Volt Ampere). Promo bertema Gemerlap Lebaran 2018 berlangsung mulai 17 Mei 2018 hingga 30 Juni 2018.

“Selain lebih murah, pelanggan bisa mendapatkan tambahan daya listrik dengan cepat karena waktu Penambahan Daya (PD) tidak lebih dari 24 jam dan tanpa merubah kWh meter paskabayar menjadi prabayar ataupun sebaliknya,” jelasnya.

Untuk bisa mendapatkan kesempatan ini, pelanggan dapat langsung mendaftar ke Contact Center PLN 123 yang dapat diakses melalui ponsel (kode area+123), telepon 123, email [email protected], Twitter @pln_123, Facebook PLN 123, dan website www.pln.co.id. (***)

sumber: detik.com

MEDIAKEPRI.CO.ID – Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian mengunjungi tiga anak terduga pelaku yang selamat dari ledakan bom di lantai lima Blok B No.2 Rusunawa, Wonocolo, Sidoarjo.

Ledakan tersebut diduga merupakan salah satu dari rentetan ledakan bom di Surabaya.

Kamar tersebut ditinggali oleh enam anggota keluarga yang terdiri dari ayah, ibu dan empat orang anak.

Akibat ledakan tersebut, Anton Febrianto (ayah) (47) Puspita Sari (ibu) (47) dan satu anak tertua atas nama HL (17) dari terduga pelaku dinyatakan meninggal dunia.

Sedangkan tiga adiknya, AR (15), FPH (11), dan HD (11) lolos dari ledakan dan mengalami luka.

FPH (11) mengalami luka di bagian paha sebelah kiri dan HD (11) mengalami luka pada hidung.

Pada saat kejadian, anak kedua, AR dibantu oleh warga berusaha menyelamatkan kedua adiknya dari ledakan untuk dibawa ke RS Siti Khodijah.

Saat ini keduanya sudah dirujuk ke RS Bhayangkara Polda Jawa Timur.

Menurut pengakuan AR, keseharian ayahnya Anton Febrianto menjadi penjual jam tangan online dan seringkali mendengarkan ceramah melalui internet.

Ia juga mengatakan sering mendapat ajakan sang ayah untuk berjihad, namun selalu ditolaknya karena tidak sesuai pemikirannya dan bertolak belakang dengan ajaran Islam.

AR juga membenarkan kepada Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian bahwa bom yang meledak tersebut milik ayahnya.

Bom yang dirakit sendiri oleh sang ayah tersebut merupakan hasil belajar melalui internet dan Youtube.

Pada awalnya AR tak mengetahui bahwa yang dirakit oleh sang ayah itu adalah sebuah bom yang menyebabkan terjadinya ledakan di kamar yang ditinggalinya. (***)

sumber: tribunnews.com

MEDIAKEPRI.CO.ID, Bandung – Pengemudi Go-Jek mendaftar keanggotaan BPJS Ketenagakerjaan di gedung Sabuga, Bandung, Jawa Barat, Ahad, 13 Mei 2018.

Go-Jek menggandeng BPJS Ketenagakerjaan untuk kemudahan akses terhadap layanan jaminan sosial BPJS Ketenagakerjaan pada sektor Bukan Penerima Upah (BPU) bagi para pengemudi berupa Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) hanya dengan membayar iuran Rp 16.800 per bulan. (***)

sumber: republika.co.id

MEDIAKEPRI.CO.ID, Jakarta – Memasuki bulan Ramadan, pemerintah melakukan penyesuaian jam kerja bagi pegawai negeri sipil (PNS) atau Aparatur Sipil Negara (ASN). Pada bulan puasa nanti PNS bisa pulang lebih cepat dari hari biasa.

Berdasarkan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) nomor 336 tahun 2018 tentang Penetapan Jam Kerja ASN, TNI, dan POLRI pada Bulan Ramadhan, jam kerja dikurangi satu jam dari biasanya.

“Jumlah jam kerja bagi instansi pemerintah pusat dan daerah yang melaksanakan lima hari atau enam hari kerja menjadi 32,5 jam per minggu,” bunyi surat edaran tersebut seperti dikutip detikFinance, Jakarta, Senin, 14 mei 2018.

Dengan demikian, maka instansi pemerintahan yang melakukan 5 hari kerja, pada hari Senin hingga Kamis Pukul 08.00 – 15.00 WIB. Kemudian pada hari Jumat, PNS kerja pukul 08.00 WIB hingga 15.30 WIB.

Sementara bagi instansi pemerintah yang memberlakukan enam hari kerja, maka pegawai bekerja di hari Senin hingga Kamis, dan Sabtu mulai pukul 08.00 WIB hingga 14.00 WIB. Sementara untuk hari Jumat pukul 08.00 – 14.30 WIB.

Pengurangan jam kerja ini diberikan agar PNS atau ASN yang melaksanakan puasa dapat meningkatkan ibadahnya. Walaupun demikian, Menteri PANRB Asman Abnur mengimbau agar pelayanan publik tetap berjalan dan ASN tidak mengabaikan tugasnya sebagai pelayan masyarakat.

Penyesuaian jam kerja ini tidak hanya berlaku bagi PNS, namun juga berlaku untuk TNI dan Polri. Penyesuaian jam kerja ini juga hanya berlaku selama bulan Ramadan. (***)

sumber: detik.com

MEDIAKEPRI.CO.ID, Yogyakarta – Ketua Dewan Kehormatan PAN, Amien Rais kembali menyoroti masalah undang-undang di Indonesia yang dianggap pro asing itu merugikan rakyat. Salah satunya adalah UU migas. Oleh karena itu, ia menyebutkan bangsa Indonesia adalah bangsa pekok (bodoh). Apa alasannya?

“Ini ada UU yang aneh dan ajaib. Bahwa gas alam di perut bumi Indonesia, itu boleh digunakan oleh bangsa sendiri setelah bangsa lain dicukupi kebutuhannya,” kata Amien saat mengisi ceramah di Masjid Muthohirin Yogyakarta, Kamis 10 Mei 2018 malam.

Menurutnya, kebijakan tersebut aneh. Sebab, kebutuhan dalam negeri dikorbankan hanya demi memenuhi kebutuhan negara lain, seperti Tiongkok, Taiwan, dan Singapura.

“Ini mesti bangsa pekok (bodoh),” sindirnya.

Akibat kebijakan tersebut, lanjut Amien, Pabrik Pupuk Iskandar Muda di Aceh berhenti beroperasi karena tidak mendapatkan suplai bahan bakar penggerak mesin. Padahal di dekatnya terdapat tambang gas alam.

“Ini sebuah keanehan yang tidak masuk akal. Itu (gas alam) berkontainer-berkontainer dibawa oleh truk dari koorporasi gas, sebelum dibawa ke China itu melewati (Pabrik) Pupuk Iskandar Muda,” ungkapnya.

“Jadi pabrik pupuk di Aceh itu kelenger, tidak bisa berfungsi karena gasnya yang hanya beberapa puluh kilometer dari (pabrik pupuk) itu dijual dulu ke China,” lanjutnya.

Selain UU migas, kata Amien, kasus Freeport menjadi contoh lainnya dari kebodohan bangsa Indonesia. Sebab, hasil tambang emas terbesar di dunia tersebut hanya sebagian kecil yang bisa dinikmati bangsa ini.

“Kita ini, karena bangsa jongos membuat sebuah kesepakatan kontrak karya itu,” ungkapnya.

“Tidak ada bangsa yang lebih pekok dari pada bangsa kita,” tandasnya.

Amien juga meminta umat Islam di Indonesia lebih berpartisipasi dalam perpolitikan nasional. Harapannya umat Islam di indonesia tidak terus tertinggal, baik dari segi ekonomi, politik dan segi lainnya.

“Umat Islam di Indonesia ini (88,5 persen dari jumlah penduduk), itu perlu punya partisipasi, punya hak menentukan negeri ini di dalam kekuasaan politik,” kata Amien.

Ia mengatakan, kini mayoritas umat Islam di Indonesia hanya bisa menjadi penonton. Penggerak ekonomi, pemegang kendali kekuasaan elit politik jarang dipegang kalangan umat Islam. Akibatnya, umat Islam di Indonesia semakin terpinggirkan.

“Sekarang ini jelas sekali umat Islam itu menjadi umat yang marginal, di pinggiran. Karena hampir semua kehidupan nasional tidak ada di tangan umat Islam. Pertambangan di tangan mereka, pertanian di tangan mereka, perkebunan mereka,” sebutnya.

Amien tidak menyebutkan siapa mereka yang dimaksudnya. Namun, sekali lagi dia mengingatkan agar umat Islam di Indonesia lebih berpartisipasi di kancah politik. Dengan harapan umat Islam bisa ikut andil dalam menentukan arah pembangunan.

Selanjutnya, Amien menerangkan, ajakannya agar umat Islam di Indonesia lebih berpartisipasi dalam berpolitik bukan berarti dia mendukung ditegakkannya sistem pemerintahan berdasarkan syariat Islam di indonesia.

“Jadi, saya, kita Muhammadiyah itu memang tidak ada, seperti NU juga, tidak ada pikiran membangun negeri Indonesia ini menjadi negara syariah, ini tidak. Saya juga menolak,” tegasnya.

“Karena kalau kita bicara negara syariah, langsung TNI, Polri dan kaum nasionalis macam-macam itu yang akan masang kuda-kuda. Oleh sebab itu, opsi ini (membangun negara syariah) tidak kita ambil,” pungkas Amien. (***)

sumber: detik.com

MEDIAKEPRICO.ID, Jakarta – Mako Brimob Kelapa Dua, Depok malam ini mencekam. Keributan di dalam sel napi teroris dikabarkan terjadi.

Berdasarkan informasi yang dihimpun INILAHCOM, Selasa, 8 Mei 2018 malam. Kerusuhan terjadi di salah satu sel napi teroris.

“Saya membenarkan ada info kerusuhan di Mako Brimob,” kata koordinator Tim Pengacara Muslim (TPM) Achmad Michdan saat dikonfirmasi, Selasa, 8 Mei 2018 malam.

Namun Michdan belum mengetahui secara pasti apa yang terjadi di Mako Brimob. Yang jelas sejumlah tahanan teroris yang pernah dibelanya sedang mendekam di sana.

“Besok kan ada yang sidang napi (yang saya jadi pengacara). Saya belum tau penyebabnya,” ujarnya.

Sementara itu, Kadiv Humas Polri Irjen Setyo Wasisto saat dihubungi belum direspon hingga saat ini. (***)

sumber: inilah.com

MEDIAKEPRI.CO.ID, Jakarta – Pemerintah mengusul tarif ojek online Rp2.000 per kilometer sudah termasuk keuntungan dan biaya jasa, karena berdasarkan perhitungan yang dilakukan Kementerian Perhubungan, harga tarif pokok yang pantas kisaran Rp1.400-Rp1.500.

“Kemenhub memiliki perhitungan harga tarif pokok ojek online, dengan keuntungan dan jasanya sehingga tarifnya menjadi Rp2.000. Namun Rp2.000 itu harus bersih, jangan dipotong menjadi Rp1.600, karena karena ini yang menjadi modal untuk secara internal mereka menghitung,” kata Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dalam siaran pers yang diterima di Jakarta, Kamis.

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menyatakan itu sebelumnya melakukan rapat Pembahasan Taksi Online dan Ojek Online bersama Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko, Menteri Kominfo Rudiantara, Menteri Tenaga Kerja Hanif Dhakiri dan perwakilan Grab dan Gojek, di Kantor Staf Presiden, Rabu sore 28 Maret 2018.

Hasil pertemuan menyebutkan untuk besaran tarif ojek online, penentuan tarifnya adalah hak perusahaan untuk menentukan. Pemerintah tidak boleh menekan dan mengintervensi, karena perusahaan juga memiliki perhitungan tersendiri untuk mengeluarkan seberapa besar tarif per kilometernya.

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan akan berusaha untuk menampung aspirasi terkait PM 108 tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek.

Kepala KSP Moeldoko, mengatakan poinnya bukan naik atau tidaknya tarif, tapi yang diinginkan adalah pendapatan dari pengemudi itu dinaikkan dan itu sudah disampaikan pesan pengendara ojek ini kepada aplikator.

Prinsipnya aplikator akan menyesuaikan, besarannya berapa, nanti aplikator yang akan menghitung lagi.

“Intinya adalah mereka siap untuk menaikkan. Pastilah tarif yang akan disulkan akan proporsional. Karena dari aplikator juga ingin mensejahterakan pengendara ojeknya. Besarannya nanti manajemen akan rembukan,” katanya.

Moeldoko melanjutkan usaha antara perusahaan aplikator dan pengemudi ojek online bersifat kemitraan. Sehingga dalam kemitraan itu mesti ada keseimbangan antara kedua belah pihak.

Dia mengatakan telah berdiskusi dengan Kementerian Perhubungan dan Kementerian Kominfo karena pada kedua Kementerian inilah terdapat wewenang. (***)

Sumber : industri.com

UMUM

Selasa | 27 Maret 2018

Harga Beras Turun, Demi Lebaran atau ..?

MEDIAKEPRI.CO.ID, Jakarta – Harga beras di Pasar Induk Beras Cipinang atau PIBC turun Rp800-900 per kilonya sejak beberapa waktu terakhir. Apakah penurunan ini berkaitan dengan jelang pemilihan presiden tahun 2019 nanti?

Dikonfirmasi hal ini, Peneliti dari Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Bhima Yudhistira Adhinegara mengatakan, penurunan harga ini merupakan persiapan rutin yang dilakukan oleh pihak pemerintah. Sebab tidak lama lagi memasuki bulan puasa dan Lebaran.

“Itu sih sebenarnya persiapan saja rutin. Kalau harganya turun kan bagus juga berarti pemerintah sudah antisipasif belajar dari lebaran-lebaran sebelumnya,” kata Bhima Selasa, 27 Maret 2018.

Bhima mengatakan, sudah menjadi kewajiban pihak pemerintah untuk menstabilkan harga sembako pada saat bulan puasa dan lebaran nanti. Pasalnya, beras adalah kebutuhan pokok masyarakat.

“Harus dipermurah kalau bisa sembako itu. Karena ini krusial kalau jelang lebaran biasanya inflasi pangan tinggi. Jadi memang harus dikendalikan, pasokannya dijaga,” ujar dia.

Ketua DPD Persatuan Pengusaha Penggilingan Padi dan Pengusaha Beras (Perpadi) DKI Jakarta, Nellys Sukidi sebelumnya mngatakan bila harga beras mengalami penurunan Rp 800-900 per kg.

Menurut Sukidi, penurunan harga beras ini karena sudah memasuki panen raya. “Secara keseluruhan harga beras sudah kembali normal, karena musim panen,” ujar dia.

Mengenai stok beras di PIBC, kata dia, terpenuhi. “Disini perhari biasa 2500-3000 ton. Kalau pasokan kurang dari 2000 ton dan terus menerus, itu signal kenaikan harga. Tapi kalau pasokan diatas 2000-3000 ton dan itu terus menerus. Itu yang namanya stabil,” kata dia. (***)

sumber: inilah.com

MEDIAKEPRI.CO.ID, Jakarta – Harga cabai rawit merah sedang bergejolak. Contohnya di Pasar Senen, Jakarta Pusat, harga cabai rawit merah sempat Rp 70.000/kilogram (kg) selama 2 minggu sebelum akhirnya turun ke Rp 55.000/kg.

Meski turun, pedagang masih menganggap harga cabai rawit merah tinggi.

“Harga cabai rawit Rp 55 ribu/kg dari Rp 70 ribu/kg. Itu turun tapi masih tinggi,” kata Alex, pedagang sayuran di Pasar Senen kepada detikFinance, Jumat 16 Maret 2018.

Lantas, berapa harga idealnya?

“Rawit Rp 30 ribu/kg sampai Rp 35 ribu/kg. Kalau cabai besar Rp 20 ribu/kg sampai Rp 25 ribu/kg,” ujar Dewi, pedagang sayuran di Pasar Senen, Jumat 16 Maret 2018

Bahkan, menurut Alex, kalau pasokan lagi banyak harga cabai bisa lebih rendah lagi. Saat pasokan sedang melimpah harga cabai bisa Rp 20.000-Rp 25.000/kg. (***)

sumber: detik.com

MEDIAKEPRI.CO.ID – PT Pertamina (Persero) menetapkan harga baru jenis bahan bakar minyak umum (bahan bakar minyak non penugasan) yang berlaku mulai pada Sabtu, 24 Februari 2018 pukul 00.00 waktu setempat.

Vice President Corporate Communication PT Pertamina (Persero) Adiatma Sardjito mengatakan seluruh jenis BBM umum yakni Pertamax, Pertamax Turbo, Dexlite, dan Pertamina Dex mengalami perubahan harga.

“Evaluasi harga jual BBM jenis umum atau BBM non penugasan ini dilakukan secara periodik. Jika harga minyak dunia bergerak naik, maka harga jual BBM hingga ke konsumen harus mengalami penyesuaian. Kondisi yang sebaliknya juga bisa terjadi,” dalam rilisnya, Minggu 25 Februari 2018.

Untuk harga BBM umum jenis Pertamax, lanjut Adiatma, di wilayah Sumut, Bengkulu, Jakarta, Jabar, Banten, Jateng, Yogyakarta, Jatim, Bali, Kalteng, Kaltim, Kalsel, dan Kaltara ditetapkan mengalami kenaikan Rp 300 per liter menjadi Rp 8.900 per liter dari harga sebelumya Rp 8.600 per liter.

Demikian pula, harga Pertamax di Aceh, Sumbar, Riau, Jambi, Sumsel, Babel, Lampung, dan NTB mengalami kenaikan Rp300 per liter menjadi Rp9.000 per liter dibandingkan sebelumnya Rp8.700 per liter.

Adiatma mengatakan lagi harga BBM umum jenis PertamaxTurbo mulai Sabtu (24/2) di wilayah Jakarta, Banten, dan Jabar ditetapkan Rp10.100 per liter; di Jateng, DIY, Jatim, dan Bali menjadi Rp10.150 per liter; dan di Aceh, Sumut, Sumbar, Riau, Batam, Jambi, Sumsel, Lampung, dan NTB ditetapkan Rp10.200 per liter.

Selanjutnya, harga BBM umum jenis Dexlite di Aceh, Sumut, Sumbar, Bengkulu, Jakarta, Banten, Jabar, Jateng, DIY, Jatim, Bali, NTB, dan NTT ditetapkan Rp8.100 per liter; di Jambi, Sumsel, Babel, Lampung, Kalimantan dan Sulawesi menjadi Rp8.250 per liter; di Riau, Kepri, dan Batam Rp8.400 per liter; dan di Maluku dan Papua ditetapkan Rp8.550 per liter.

Untuk harga Pertamina Dex, menurut Adiatma, di wilayah Sumut, Jakarta, Banten, dan Jabar ditetapkan Rp10.000 per liter dan di Jateng, DIY, Jatim, Kepri, Sumsel, dan Lampung ditetapkan Rp10.100 per liter.

Menurut dia, penyesuaian harga BBM jenis umum ini terjadi semua wilayah dengan kenaikan rata-rata diantara Rp 100 hingga Rp 300. (***)

sumber: tribunnews.com