UMUM

MEDIAKEPRI.CO.ID, Jakarta – Pinjaman online bodong baru-baru ini memakan nyawa seorang pengemudi taksi berusia 35 tahun. Proses penagihan tak manusiawi jadi salah satu faktor berbahaya dari pinjaman online ilegal. Oleh karena itu, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan lebih dulu ketika Anda ingin memperoleh pinjaman dari layanan pendanaan secara online.

Karena itulah, pakar keuangan Ahmad Gozali menyarankan beberapa tips dalam memilih mitra finansial, khususnya fintech. Analoginya, memilih fintech P2P sama seperti memilih pasangan hidup.

Jajanan Pasar Ini Sangat Menggoda, Yuk Bikin Klepon Ubi Ungu

Ahmad berkata, “Pertama, kepercayaan. Apakah kita harus percaya dengan mereka? Karena kita memberikan identitas untuk mendapatkan pinjaman. Itu lebih berharga dari uang.”

Kepercayaan dapat dibangun melalui keterbukaan dan transparansi. Jika situs fintech P2P memuat cukup banyak informasi tentang layanan dan profil perusahaan, maka mereka dapat dipercaya.

Duaarr!! Granat Meledak Ketika Dipukul-pukul, Bocah !0 Tahun Ini Tewas Mengenaskan

“Kalau di situsnya saja terlalu banyak terms and condition (yang tidak jelas) dan tanda bintang, maka mereka bukan partner yang baik,” tambah Ahmad, Kamis, 14 Februari 2019.

Terakhir, sebelum memilih fintech P2P, ada baiknya Anda mengulas layanan dan latar belakang mereka lebih dulu. Hal serupa bahkan dilakukan penyedia layanan pinjaman kepada calon peminjamnya.

Enaknya Diapain Ya, Begal Sadis yang Ditangkap Satreskrim Polres Cianjur

Ahmad mengatakan, “Karena kalau kita mau pinjam, latar belakang kita di-review dulu oleh fintech. Histori kredit, identitas di media sosial, dan sebagainya. Nah, sebagai individu kita juga perlu lakukan hal yang sama.”

Di kesempatan yang sama, Direktur Pengaturan Perizinan dan Pengawasan Fintech Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Hendrikus Passagi berkata, pinjaman online yang memakan korban itu bukan merupakan jenis fintech P2P yang resmi terdaftar di OJK. Ia berkata, itu adalah lintah darat atau rentenir yang berkedok pinjaman online.

“Kalau P2P lending itu ada AFPI, di sana sudah diatur, tingkat bunga maksimum, batas maksimum penagihan hanya sampai 90 hari (kalau sudah lewat, tidak boleh ditagih lagi), maksimum pembayaran 100% kalau terlambat bayar,” tutup Hendrikus. (***)

sumber: wartaekonomi.com

MEDIAKEPRI.CO.ID, Jakarta – Dompet menipis di akhir bulan? Tenang, kita tetap bisa memenuhi gizi keluarga kok. Simak triknya dari ahli gizi.

Jauhkan pikiran anda dari makanan instan yang praktis dan murah. Karena meski isi dompet mencukupi tapi tabungan gizi di tubuh Anda yang terancam.

Nah, daripada menggadaikan kesehatan yuk intip beberapa rekomendasi makanan yang tidak perlu terlalu dalam merogoh kantong tapi menyehatkan tubuh.

Dari Rayuan Maut, Pelaku Dapatkan Foto Bugil Korbannya untuk Dijadikan Alat Pemerasan

Hebat! Mahasiswa Ini Ubah Minyak Jelantah Jadi Karbol Ramah Lingkungan

Yakin deh, makanan ini jauh lebih nendang dari yang instan.

Ahli Gizi dari FKUI RSCM, dr. Saptawati Bardosono menyebutkan walaupun lagi tidak punya duit, nutrisi harus tetap dijaga dengan tetap makan sayur-sayuran.

Makanan murah yang mengandung sayur-sayuran serta buah adalah gado-gado, pecel atau pun karedok.

Pengendara yang Viral Banting Motor Saat Ditilang Dijerat Pasal Penadahan, Nah Lo

Gado-gado atau karedok berisi sayur-sayuran bayam, bunga kol, kacang panjang, taoge, salada, timun, jagung yang disajikan dengan dengan bumbu kacang.

Biasanya gado-gado atau karedok yang dijual pedagang kaki lima harganya berkisar Rp 10.000 hingga Rp 20.000.

“Ada sayur dan buah. Nah yang lengkap itu karedok, gado-gado. Kalau salad mahal,” kata dr. Saptawati saat ditemui di Jakarta Pusat, Kamis 8 Februari 2019.

Jika ingin lebih hemat lagi, beli saja sayur-sayuran dan rebus dirumah dibuat seperti lalapan yang bisa dikombinasikan dengan sambal agar makan jadi lebih lahap.

“Kalau mau sehat rebusan sayuran atau lalapan pakai sambel terasi, enak kan,” ungkap dr. Saptawati.

Nah, untuk mengirit uang saat akhir bulan daging merah bisa diganti dengan telur ayam atau ikan yang juga mengandung banyak protein.

“Di tanggal tua itu kalau misalnya musti makan makan lengkap cari pilihan makan yang lengkap tapi rendah harganya jadi kita gak bakal daging merah, kalau telur masih terjangkau harganya, ikan juga,” pungkas dr. Saptawati. (***)

sumber: tribunnews.com

MEDIAKEPRI.CO.ID, Jakarta – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan bahwa perekonomian Indonesia masih dihadapkan oleh ketidakpastian global yang berasal dari negara maju maupun negara-negara kawasan Asia. Hal itu diungkapkan saat menjadi pembicara di Mandiri Investment Forum (MIF) 2018 di Fairmont Hotel, Jakarta, Rabu, 30 Januari 2019.

Di depan sekitar 600 investor dan 200 nasabah korporasi Bank Mandiri, Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini menyampaikan bahwa pelemahan ekonomi dunia masih disebabkan oleh krisis keuangan di Argentina dan Turki.

Pacar Vanessa Angel Minta Jane Shalimar Tak Umbar Kebaikan di Sosmed

Divonis Bersalah, Mandala Shoji Belum Penuhi Panggilan Jaksa, Ini Alasannya

“Bahkan India yang merupakan champion juga bergejolak. Indonesia bukan pengecualian, tapi dengan kebijakan antara pemerintah, sentral bank, OJK ,kita bisa me-manage 2018 yang relatif baik,” kata Sri Mulyani.

Koordinasi antara pemerintah, Bank Indonesia (BI), dan OJK dengan melakukan penyesuaian kebijakan untuk menghadapi situasi ekonomi dunia yang cepat berubah.

Dicubit Karena Rewel, Bayi Ini Tak Bergerak dan Pengasuh Pun Jadi Tersangka, Ini yang Terjadi

Banjir Longsor Melanda, Ratusan Warga Dipaksa Mengungsi

“Itu lah kenapa kita memperoleh nilai baik. Kalau dilihat bagaimana mereka menilai proses kebijakan Indonesia, ada pertumbuhan ekonomi lebih kuat,” jelas dia.

Sri Mulyani bilang bawa ketidakpastian global di tahun 2018 akan melanjut ke tahun 2019. Namun, untuk melalui tahun ini harus tetap memanfaatkan momentum capaian di tahun sebelumnya.

“Indonesia harus tetap tangguh dalam maintaining momentum stabilitas dan memperkuat fundamental,” ungkap dia. (***)

sumber: detik.com

MEDIAKEPRI.CO.ID, Jakarta -Harga rumah subsidi dipastikan akan naik bulan Februari 2019. Besaran kenaikannya masih dalam pembahasan Kementerian Keuangan, dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

Direktur Jenderal Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR Khalawi Abdul Hamid pada Senin, 21 Januari 2019 mengatakan harga rumah saat ini sedang dibahas.

Ahok Bebas, Siapakah yang Jemput di Mako Brimob

“Sekarang sedang dibahas di Kementerian Keuangan. Paling lambat diputuskan bulan depan, diusahakan semoga bisa bulan ini,” ujar Khalawi.

Dia mengatakan, jumlah kenaikan yang diusulkan adalah 3 persen sampai 7,5 persen. Angka itu hanya berlaku untuk tahun 2019, sedangkan untuk tahun-tahun berikutnya akan dibicarakan lebih lanjut.

Pakai Jumpsuit dan Sandal Berhak Tinggi, Pebalap Cantik Ini Ndlosor Cium Aspal

Sembari menunggu keluarnya surat keputusan, harga rumah subsidi untuk sementara masih menggunakan harga yang berlaku pada 2018. Untuk diketahui, angka kenaikan harga rumah subsidi berbeda-beda di setiap daerah.

Ada beberapa faktor yang membuat perbedaan harga, di antaranya harga material dan tanah di masing-masing daerah.

Dikenakan Bayar Bagasi Rp 671 Ribu, Bukannya Membayar, Calon Sarjana Ini Pulang Ambil Parang

“Harga tanah itu yang paling tinggi pengaruhnya, di setiap daerah beda-beda, misalnya di Papua, Bali, dan yang lain,” ucap Khalawi.

Dia menambahkan, sudah berdiskusi dengan para pengembang. Sejauh ini para pengembang mengaku tidak ada masalah dengan rencana tersebut. Bahkan mereka semakin bersemangat untuk memasarkan rumah subsidi.

“Kami sudah bicara sama-sama dengan pengembang. Mereka oke saja, jadi enggak ada masalah. Malah lebih semangat,” imbuh Khalawi. (***)

sumber: kompas.com

MEDIAKEPRI.CO.ID, Jakarta – Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menegaskan akan terus memantau maskapai penerbangan dalam mematok tarif tiket pesawat. Hal ini dilakukan menyusul banyaknya keluhan dari masyarakat yang menilai tarif pesawat masih tinggi meskipun sedang dalam periode low season.

Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik Kemenhub Hengki Angkasawan mengatakan, Kemenhub sudah mendengar banyaknya keluhan tersebut. Kendati begitu, dia menegaskan, harga tiket pesawat yang dijual seluruh maskapai masih sesuai regulasi.

Antasari Azhar: Ingat, Pelaku Teror Itu Akan Lebih Duluan Bergerak Daripada yang Akan Diteror

“Informasi dari direktur perhubungan udara yang memonitor harga batas atas dan bawah, tidak ada yang melanggar,” kata Hengki Kamis, 10 Januari 2019.

Dengan demikian, kata dia, secara aturan tidak ada maskapai yang melanggar ketentuan.

Hengki mengatakan, Kemenhub masih berkomunikasi dengan Indonesia National Air Carries Association (INACA) dan semua maskapai. “Kami kan regulator. Kami sedang mencoba mengklarifikasi informasi yang disebutkan (dalam petisi Change.org),” katanya.

Begini Nasib Ibu dan Anaknya Setelah Dililit Ular Piton Jumbo

Sebelumnya, muncul petisi di Change.org yang menyebutkan harga tiket pesawat untuk penerbangan domestik mahal. Petisi tersebut ditujukan kepada Presiden Joko Widodo, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Direktur Utama Garuda Indonesia, CEO Garuda Indonesia, dan CEO Lion Air.

Dalam petisi tersebut, masyarakat mengeluhkan kenaikan harga tiket penerbangan domestik meski pada low season. Bahkan, dalam petisi yang dituliskan oleh Iskandar Zulkarnain itu, harga tiket disebut masih terpantau tinggi untuk beberapa bulan ke depan.

Begini Kepanikan Warga Setelah Beredar Isu Tsunami

Aturan harga batas atas dan batas bawah tarif pesawat diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 14 Tahun 2016 tentang Mekanisme Formula Perhitungan dan Penetapan Tarif Batas Atas dan Batas Bawah Penumpang Pelayanan Kelas Ekonomi Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri. Beleid itu mengatur tarif atas dan batas bawah untuk berbagai rute penerbangan.

Tingginya tarif tiket pesawat turut dirasakan masyarakat di daerah. Di Padang, Sumatra Barat, sebagian konsumen mengeluhkan mahalnya tiket pesawat udara untuk rute Padang-Jakarta yang sudah terjadi sejak pertengahan Desember 2018 hingga Januari 2019.

Tewas dengan Luka Tusukan Didada, Ini Fakta-fakta Pembunuhan Noven

Berdasarkan penelusuran di salah satu situs penyedia tiket daring di Padang, Kamis, 10 Januari 2019, untuk kategori penerbangan berbiaya murah rute Padang-Jakarta dengan lama penerbangan 1 jam 50 menit, tarifnya dibanderol Rp 1.134.000 untuk jadwal penerbangan tiga hari ke depan. Biasanya, tarif nya hanya Rp 700 ribu.

Sementara itu, maskapai rute Padang-Jakarta yang transit di Kuala Lumpur dengan lama perjalanan 7 jam 45 menit, harga tiketnya Rp 1,12 juta atau lebih murah daripada penerbangan langsung. “Masa saya mau ke Jakarta karena ingin murah harus lewat Malaysia dulu, mesti punya paspor dulu. Ini kan sudah tidak masuk akal secara logika,” kata Ardi, salah seorang warga Padang.

Jika merujuk pada PM Nomor 14 Tahun 2016, tarif batas atas rute Jakarta-Padang untuk kelas ekonomi adalah sebesar Rp 2.608.000. Sementara tarif batas bawahnya Rp 782 ribu.

VP Corporate Secretary Garuda Indonesia Ikhsan Rosan memastikan, harga tiket pesawat yang dijual Garuda masih sesuai regulasi. Tarif mengacu pada batas harga atas dan bawah yang ditentukan Kemenhub.

“Garuda Indonesia ini kan full service ya. Harganya pasti sudah dibatasi,” ujar Ikhsan.

Dia mengatakan, Garuda Indonesia sangat paham bahwa penjualan tiket pesawat harus sesuai dengan aturan yang ada. Kisarannya, lanjut Ikhsan, tidak boleh keluar dari batas atas dan bawah.

“Garuda Indonesia masih tertib menjual tiket tidak di atas batas atas. Jadi, kami bukan menaikkan harga tiket, melainkan masih di kisaran yang ditetapkan,” tutur Ikhsan.

Ikhsan mengatakan, meski libur Natal dan tahun baru 2019 berakhir, permintaan di beberapa kota besar masih terus meningkat. Hal itu, menurutnya, yang menyebabkan harga tiket masih terbilang tinggi.

Pengamat penerbangan Alvin Lie mengatakan, maskapai penerbangan sedang menghadapi situasi dilematis. Dia menjelaskan, biaya operasional dalam setahun terakhir terus naik. Kenaikan itu disebabkan depresiasi nilai tukar rupiah, kenaikan harga avtur, kenaikan biaya sewa fasilitas di bandara, hingga kenaikan biaya navigasi penerbangan. “Harga avtur di Indonesia itu 30 persen lebih mahal dibandingkan negara tetangga,” katanya.

Meski harga tiket dianggap mahal oleh konsumen, ia yakin maskapai tak akan ada yang berani melampaui tarif batas atas yang telah ditetapkan. Sebab, maskapai yang melanggar ketentuan akan dicabut izin rutenya.

“Maskapai tidak bisa bermain di harga tiket. Itu sebabnya, sekarang maskapai bermain di harga bagasi,” ujar dia. (***)

sumber: republika.co.id

MEDIAKEPRI.CO.ID, Jakarta – Anggota Komisi IX DPR Okky Asokawati menilai penghentian kerja sama sejumlah rumah sakit (RS) dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan menimbulkan kegaduhan di tengah-tengah masyarakat.

Menurut Okky, persoalan yang dipicu akreditasi RS itu semestinya tidak perlu terjadi jika sejak awal diantisipasi oleh Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dan jajaran di daerah.

Setelah Jalani Pemeriksaan Intensif, Vanessa Angel Dibebaskan, Ini Kata Polisi

“Akibatnya, peserta BPJS yang menjadi korban. Secara politik, pemerintahan Jokowi dirugikan atas informasi yang bias ini di tengah masyarakat,” kata Okky, Senin, 7 Januari 2019.

Politikus Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu menjelaskan, ketentuan soal sertifkat akreditasi ini tertuang dalam Pasal 7 huruf b angka 6 Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 71 Tahun 2003 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional.

Duh Artis cantik Ini Ditangkap Polisi Terkait Kasus Prostitusi Online, Siapakah Dia?

Adapun soal batas akhir akreditasi sebagaimana tertuang dalam Permenkes Nomor 34 Tahun 2017 tentang Akreditasi Rumah Sakit sejak dua tahun Permenkes ini diudangkan yakni pada 27 Juli 2017 lalu.

“Dengan kata lain, batas akhir akreditasi rumah sakit dilakukan pada 27 Juli 2019 mendatang sebagaimana tertuang dalam Pasal 17 Permenkes Nomor 34 Tahun 2017 tentang Akreditasi Rumah Sakit,” imbuh Okky. (***)

sumber: jpnn.com

MEDIAKEPRI.CO.ID, Jakarta – Gubernur Bank Indonesia (BI), Perry Warjiyo memprediksi nilai tukar Rupiah akan lebih stabil di 2019. Tak hanya itu, Rupiah juga diperkirakan akan cenderung menguat di tahun politik ini.

Menurut Perry, pada 2018, nilai tukar Rupiah memang mengalami depresiasi atau pelemahan. Namun depresiasi tersebut masih dalam level yang terkendali.

Biadab!!! RM Tega Kubur Bayinya dalam Keadaan Hidup-hidup, Ini Kata Polisi

“Di 2018 itu terkendali, stabil, depresiasi kurang dari 6 persen atau 5,9 persen,” ujar dia di Gedung BI, Jakarta, Rabu, 2 Januari 2019.

Meski mengalami depresiasi, pelemahan Rupiah masih lebih baik jika dibandingkan dengan mata uang negara lain.

Tragis ya, Seorang Istri Menyaksikan Suaminya Diterkam Buaya Tapi Tak Mampu Berbuat Apa-apa

“Jauh lebih rendah dari depresiasi India atau pun negara lain, Brasil, South Africa, Turki atau pun Argentina. Secara keseluruhan depresiasi Rupiah terkendali dan volatilitas yang terjaga sekitar 8 persen,” ungkap dia.

Sementara untuk 2019, Perry meyakini nilai tukar Rupiah akan cenderung mengalami penguatan. Sebab, banyak faktor di tahun ini yang akan mendorong penguatan tersebut.

Awan Hitam Berbentuk Ombak di Makassar Sepanjang 18 Km, Pertanda Apa Ini?

“2019 kami melihat Rupiah akan bergerak lebih stabil dan cenderung menguat. Rupiah saat ini masih undervalue. Semua faktor akan mendorong Rupiah lebih stabil dan menguat ke depan.

Pertama: kenaikan FFR akan lebih rendah dari yang kita perkirakan.

Kedua: kredibilitas atau konsistensi kebijakan yang ditempuh BI maupun pemerintah.

Ketiga: CAD yang lebih rendah.

Keempat: adalah mekanisme pasar valas, tidak hanya di spot, swap, maupun DNDF,” tandas dia. (***)

sumber: merdeka.com

MEDIAKEPRI.CO.ID, Jakarta – Kabar gembira. PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) membuka lowongan kerja untuk lulusan diploma, baik D3 maupun D4 dan Sarjana (S1) periode tahun 2019.

Mengutip laman resmi PLN, Rabu, 26 Desember 2018, lowongan ini ditujukan guna mengisi kekosongan, baik di PLN, maupun di anak perusahaan seperti PT PLN Enjiniring, PT Indonesia Power, PT PJB, hingga PT PLN Gas dan Geothermal.

PLN membuka pendaftaran dari 22 Desember 2018 hingga 4 Januari 2019. Ada 6 lokasi tes untuk rekrutmen ini yakni Jakarta, Palembang, Balikpapan, Makassar, Denpasar dan Padang.

Berikut ini adalah daftar lowongan tersebut.

  1. Diploma 3

Lulusan D3 Teknik Elektro, D3 Elektronika dan Instrumentasi berkesempatan untuk mengisi lowongan kerja untuk pemeliharaan transmisi dan gardu induk serta formasi pemeliharaan distribusi. Lowongan ini mematok indeks prestasi kumulatif (IPK) minimal 2,75 untuk melamar.

Kemudian, jurusan D3 Teknik Lingkungan bisa mengisi lowongan kerja untuk formasi lingkungan, K2 dan K3. Lowongan ini dipatok indeks prestasi kumulatif (IPK) minimal 2,75 untuk melamar.

Selain lulusan teknik, PLN pun turut membuka lowongan kerja untuk lulusan D3 Manajemen/ Administrasi dengan peminatan Bisnis Pemasaran, Perusahaan, Niaga, Perkantoran. PLN membuka lowongan untuk formasi pemasaran dan pelayanan pelanggan serta profesi administrasi sumber daya manusia dengan syarat IPK minimal 3,00.

  1. Diploma 4 dan S1

Untuk lulusan D-4 dan S-1, PLN juga membuka sejumlah lowongan untuk berbagai bidang keahlian. Bagi lulusan Teknik Elektro serta Elektronika dan Instrumentasi dengan IPK minimal 2,75.

PLN membuka lowongan untuk profesi pemeliharaan transmisi dan gardu induk, serta pemeliharaan distribusi.

Selain itu, formasi pemeliharaan pembangkitan juga ditawarkan bagi lulusan dari Elektronika dan Instrumentasi serta Teknik Mesin dengan minimal IPK 2,75. Adapun untuk Teknik Lingkungan dibutuhkan untuk mengisi formasi lingkungan, K2 dan K3 dengan IPK minimal 2,75.

Lebih lanjut, untuk lulusan Teknik Informasi, perusahaan listrik pelat merah tersebut juga membuka lowongan untuk formasi teknologi informasi dengan minimal IPK 3,00.

Untuk mendaftar lowongan-lowongan tersebut, pendaftar bisa mengunjungi situs resmi PLN di https://rekrutmen. pln.co.id/. (***)

sumber: kompas.com

MEDIAKEPRI.CO.ID, Jakarta – Pemerintah dan sektor swasta diminta mewaspadai peningkatan utang luar negeri Indonesia. Hingga akhir Oktober lalu, total utang luar negeri mencapai US$ 360,5 miliar atau Rp 5.256 triliun (asumsi kurs rupiah 14.500 per dolar AS)-terdiri atas utang pemerintah dan bank sentral, serta utang swasta.

Sampai Oktober tahun ini, utang luar negeri tumbuh 5,3 persen dibanding periode yang sama tahun lalu.

“Posisi saat ini sudah lampu kuning,” ujar ekonom Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Bhima Yudhistira Adhinegara, kepada Tempo, Rabu 19 Desember 2018.

Ekonom Bank Danamon, Wisnu Wardana, mengatakan total utang luar negeri pemerintah dan swasta yang jatuh tempo pada tahun depan sebesar US$ 54 miliar. Dari jumlah itu, US$ 26 miliar merupakan utang non-afiliasi. Artinya, utang ini harus dibayar atau di-roll over (diperbarui) dengan utang baru.

Utang yang jatuh tempo, kata Wisnu, jika tak diantisipasi akan membebani sektor finansial, khususnya neraca pembayaran. Selain itu, yang perlu diwaspadai adalah ketepatan perhitungan pembayaran utang, karena berdampak terhadap likuiditas dan nilai tukar. “Apalagi saat ini neraca pembayaran masih tertekan akibat defisit neraca transaksi berjalan (CAD) yang melebar,” tuturnya.

Namun Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Haryadi Sukamdani, menyatakan tak ada yang perlu dikhawatirkan dari utang luar negeri. “Risiko pinjaman swasta ditanggung sendiri, tidak akan melebar menjadi risiko sistemik,” ujarnya.

Ekonom Bank CIMB Niaga, Adrian Panggabean, mendorong pemerintah mengurangi utang luar negeri dengan memobilisasi dana tabungan dalam negeri. “Kalau ini dilakukan, maka pembiayaan dalam negeri tidak lagi mengandalkan pinjaman luar negeri,” ujarnya, kemarin.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memastikan utang pemerintah digunakan untuk belanja negara yang bersifat penting. “Kalau ekonomi tumbuh tinggi 5 persen, sedangkan kami pinjam hanya 2 persen, pasti kami bayar kembali,” ujarnya.

Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo menegaskan pentingnya menjaga CAD di bawah level aman 3 persen. Dalam pertemuan tahunan BI akhir bulan lalu, Perry mengingatkan bahwa gejolak perekonomian di Indonesia sering berkaitan dengan kebijakan moneter dan fiskal yang tidak pruden, ekspor yang naik-turun, serta tidak terkendalinya sektor properti dan utang luar negeri. “Stabilitas dan ketahanan perekonomian perlu terus diperkuat,” kata dia. (***)

sumber: tempo.co

MEDIAKEPRI.CO.ID, Jakarta – Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengakui betapa sulitnya melakukan pembangunan infrastruktur di Papua. Hal ini menyusul terjadinya insiden pembantian terhadap pekerja proyek tol Trans Papua oleh kelompok kriminal bersenjata (KKB).

BERITA TERKAIT

Lemparan Batu ke Arah Jendela Itu Menewaskan Serda Handoko

Tragedi Penembakan Masal di Papua, Diduga Ini Pemicunya

Jokowi mengungkapkan, masalah cuaca hingga keamanan dianggap sebagai penyebab kendala tersebut. Dengan demikian, ia memaklumi jika proses pembangunan di Papua tidak seprogresif yang dilakukan di Pulau Jawa.

Sempat Dilamar, Tapi Inces Lagi-lagi Batal Menikah, Ini Kata Sang Adik

Kedekatan Cut Meyriska dengan Roger Danuarta, Ayah: “Warning” Pemakai Narkoba Minggir Saja!

“Pembangunan di Papua itu memang sangat sulit sekali medannya. Geografisnya juga, cuacanya, ketinggian 3.000 hingga 4.000 meter di atas permukaan air laut seperti yang kta lihat dari Wamena ke Mamugu sepanjang 278 km. Ketinggiannya di atas 3.000 meter membawa alat beratnya dan aspal ke sana pakai helikopter,” jelas Jokowi di Istana Negara, Jakarta Pusat, Rabu, 5 Desember 2018.

Sebut Pak Harto “Bapak Korupsi dan Guru Korupsi”, Petinggi PDIP Dipolisikan

Jokowi Jajal Yamaha Xmax di Pabrik Perakitannya saat Lepas Ekspor ke-1,5 Juta Unit Motor Yamaha

Ia menegaskan, perlunya dikehui oleh masyarakat bahwa pembangunan di Papua sangat berbeda dengan wilayah lainnya dan teramat sulit pengerjaannya.

“Alamnya sulit di tanah Papua, juga ada sisi keamanan di titik-titik tertentu. Ini yang menyebabkan kadang-kadang, misalnya sebuah proyek itu harus berhenti dulu,” ujarnya.

Presiden RI pun mengakui mengerjakan proyek di Papua tidak hanya membutuhkan usaha dan biaya yang ekstra, melainkan juga nyawa para pekerja di sana menjadi pertaruhannya.

“Misalnya, karena alat yang sangat sulit dan kadang-kadang keamanan juga masih perlu perhatian, sehingga yang bekerja di sana betul2 bertaruh nyawa. Sekali lagi, ingin saya sampaikan bahwa pembangunan Trans Papua tetap terus dijalankan dan diteruskan, tidak akan berhenti,” tandasnya. (***)

sumber: inilah.com

MEDIAKEPRI.CO.ID, Jakarta – Menikah merupakan momen sekali dalam seumur hidup. Jadi, hal yang wajar jika banyak orang memimpikan pesta pernikahan meriah, mengenakan gaun terindah, serta riasan paling cantik di momen spesialnya.

Namun, berbeda dari kebanyakan orang, beauty vlogger Suhay Salim justru memilih menikah dengan tampilan sederhana.

Tips Santap Makanan Pedas Agar Tak Bermasalah saat Buang Hajat

Suhay kerap berbagi tutorial makeup dan me-review soal perawatan kulit lewat akun YouTube pribadinya.

Dengan gayanya yang khas, ia mampu membuat para penggemarnya terinspirasi dan mendapat informasi mengenai semua hal tentang kecantikan.

Jokowi Jajal Yamaha Xmax di Pabrik Perakitannya saat Lepas Ekspor ke-1,5 Juta Unit Motor Yamaha

Uniknya, wanita yang mendapat julukan “Ratu Skincare” ini justru melepas masa lajangnya tanpa riasan dan hanya mengenakan celana jins. Yah, tampilan Suhay di hari spesialnya ini tak berbeda dengan gaya dirinya saat berpergian sehari-hari. Senada dengan Suhay, mempelai pria juga mengenakan tampilan kasual dengan kemeja kotak-kotak.

Hanya Karna Model Gaun yang Dikenakannya, Artis Cantik Ini Terancam 5 Tahun Penjara. Kok Bisa, Ini Alasannya

Bukan tanpa alasan beauty vlogger ternama ini memilih menikah secara sederhana.

Ia mengaku konsep pernikahan yang telah diwujudkannya ini adalah cita-citanya sedari dulu.

Duh, Kasus AIDS Pelajar dan Mahasiswa di Riau Lebih Tinggi dari PSK

“Wisuda aja kaga dateng, padahal di depan lima detik doang. Apalagi nikahan dipampang berjam-jam sumpah males banget,” ungkap Suhay lewat akun Instagram-nya.

Bahkan, Suhay juga tak berencana untuk mengadakan pesta layaknya mempelai lainnya.

Mau Tingkatkan Jumlah Followers di Instagrammu? Ini Caranya

“Kita udah pacaran tiga tahun, dia bukan WNI jadi ngurus suratnya saja pasti ribet. Masa harus mikirin pesta juga,” papar Suhay.

Bagi Suhay, apa yang diinginkannya ini bukan karena dirinya tak memikirkan masa depan.

Awal Desember, Yuk Tonton Keseruan Tiga Film Fantasi Ini

Pernikahan sederhana yang dilakoninya ini merupakan pilihan rasional baginya. “Gue sukanya yang rasional saja, kalau hal yang harusnya bisa jadi simpel harus jadi ribet cuma karena tuntutan masyarakat, gua akan menentang abis-abisan,” tambahnya.

Suhay juga tak bersedia membeli gaun di hari pernikahannya bukan karena ia tak sanggup membelinya.

Menurutnya, ia tak ingin membayar mahal hanya untuk gaun yang dikenakan sekali saja.

“Buat apaan bayar mahal-mahal dipakai sekali doang. Itu tidak rasional menurut gua,” ungkap Suhay.

Sejak mengumumkan kabar pernikahannya di media sosial, Suhay pun menuai decak kagum atas pilihan yang dilakoninya ini. Pengguna media sosial menilai konsep pernikahan unik ala Suhay ini patut menjadi inspirasi bagi pasangan yang akan melaju ke jenjang pernikahan.

“Menikah itu seharunya simpel, gengsi yang membuatnya ribet,” komentar salah satu netizen.

Setiap orang pasti punya keinginan yang berbeda untuk merayakan momen bersejarah dalam hidupnya.

Namun, bagi kalian yang ingin menikah dengan biaya minimal dan tanpa pusing-pusing memikirkan pesta, mungkin konsep pernikahan ala Suhay ini bisa menjadi inspirasi. (***)

sumber: kompas.com

UMUM

Senin | 03 Desember 2018

Rezeki Dibalik Aksi Reuni 212

MEDIAKEPRI.CO.ID, Jakarta – Reuni Aksi 212 digelar hari ini, Minggu 2 Desember 2018. Para peserta yang hadir memadati kawasan monas dan sekitarnya hingga ke kawasan Gondandia, Jakarta Pusta.

Bagaimana tidak, Acara reuni 212 tahun 2018 didatangi oleh para peserta dari penjuru Indonesia. Acara ini berimbas pada keuntungan yang didapat para pedagang.

“Wong Edan Opo Wong Turu” Kata Nardi, Setelah Dicek Ternyata Wanita Itu Innalillahi

Ini Loh Bumbu dan Cara Mengolah Ayam Geprek yang Pedas, Gurih dan Renyah Menggelitik Lidah

Tak Diundang Reuni 212, Ini yang Dilakukan Jokowi

Penjual yang ada di sekitaran tugu tani pun mengatakan bahwa pendapatan mereka naik lebih dari lima kali lipat dari hari biasa.

Kesetrum Kabel Tegangan Tinggi Buat Heri Kehilangan Lengannya, tapi Tak Hilangkan Semangatnya untuk Berjualan

Anak Berbakti Ini Selalu Setia Temani Jualan Es Krim dan Jadi Mata untuk Bapaknya yang Buta

Video Pendek Karya Siswa Kepri Ini Raih Juara 2 di BNPT

“Ya kira-kira dapat lebih dari lima lah (pendapatan) gara-gara acara ini,” terang salah satu pedagang yang ada di Tugu Tani, Ahad, 2 Desember 2018.

GILA!! Demi Kepuasan Pria ini Bunuh Puluhan Wanita, Daging Korban Dikemas dan Dijual, Sebagian Diberikan ke Hewan Ternaknya Sebagai Makanan

Miris, Seorang Remaja Terpental Diseret Sepeda Motor, Tapi Teman-temannya Kok Tertawa, Ini Kata Polisi

Demi Cerdaskan Anak Perbatasan, Tiap Hari Harus Seberangi Sungai

Pria ini menjajakan kopi, rokok, roti hingga permen menggunakan gerobak yang didorong. Ia mengaku telah datang sejak jam setengah lima pagi demi mendapat tempat yang strategis untuk berjualan. (***)

sumber: detik.com

MEDIAKEPRI.CO.ID, Jakarta – Sejak memimpin Indonesia Oktober 2014, Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) memiliki target tinggi dalam pertumbuhan ekonomi nasional. Jokowi-JK memasang target pertumbuhan ekonomi di level 7%.

Target itu juga tercantum dalam rencana pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN), namun ternyata target itu sulit tercapai. Bahkan, pertumbuhan ekonomi Indonesia sejak 2014 tidak pernah menembus target yang sudah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), Senin, 5 Februari 2018, sejak 2014 ekonomi nasional hanya mampu tumbuh di level 5,02%, angka ini jauh dari asumsi dasar yang dipasang pemerintah dalam APBN yakni sebesar 5,5%.

Kemudian di 2015 ekonomi tumbuh di bawah 5%, tepatnya 4,79%, padahal targetnya 5,7%. Pada 2016 target pertumbuhan ekonomi 5,1%, tapi realisasinya 5,02%.

Selanjutnya, pemerintah juga tidak bisa merealisasikan pertumbuhan ekonomi di level 5,2% pada 2017. Sepanjang tahun lalu, laju pertumbuhan ekonomi nasional berada di level 5,07%.

Untuk 2018, pemerintah menargetkan ekonomi tumbuh 5,2%, pemerintah optimistis target pertumbuhan ekonomi 2018 bisa mencapai 5,2-5,3%.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan realisasi pertumbuhan ekonomi kuartal-I 2018 5,17% dan kuartal-II 2018 5,27% didongkrak oleh konsumsi, investasi, belanja pemerintah, dan ekspor.

“Sampai hari ini saya akan sampaikan dari sisi pertumbuhan ekonomi kita masih mencatat suatu momentum yang sangat positif semester I 5,17%, bahkan kuartal II 5,27% itu didukung semua sisi demand konsumsi, investasi, government spending, ekspor meskipun impor juga meningkat,” jelas Sri Mulyani dalam acara Economic Outlook 2019 yang dihadiri para ekonom di Kuningan Jakarta, Rabu, 3 Oktober 2018.

Pada kuartal III 2018 dia memproyeksi ekonomi Indonesia masih tumbuh di sekitar atau di atas 5,17%. Secara akumulatif, dia memperkirakan ekonomi Indonesia tumbuh 5,2 hingga 5,3% di 2018.

“Jadi secara keseluruhan 2018 full year growth 5,2-5,3%. 5,3% adalah diskusi kita dengan parlemen, tapi lihat dinamika kuatal I dan II mungkin outlook 5,2%,” terangnya.

Menarik untuk ditunggu apakah target tersebut bisa tercapai atau justru kembali gagal seperti tahun-tahun sebelumnya. (***)

sumber: detik.com

MEDIAKEPRI.CO.ID, Jakarta – Harus diakui, Korea pandai membaca peluang bisnis. Mumpung lagu-lagu dan dramanya digilai di Indonesia, mereka pun sekalian ekspansi bisnisnya di sini dengan menjadikan idola sebagai pancingan untuk konsumen.

Setidaknya sudah hampir selusin merek kosmetik Korea masuk ke Indonesia sejak beberapa tahun terakhir. Untuk gerai yang pertama kali dibuka, bahkan pengunjungnya bisa antri berjam-jam hanya untuk membeli produk mereka.

Banyak yang mengaku cocok dengan produk perawatan wajah mereka. Pradita salah satunya, mengaku sangat senang dengan adanya kosmetik Korea di Indonesia. Menurutnya, kosmetik Korea cocok bagi wanita Asia termasuk Indonesia.

“Sebagai cewek yang sayang sama kulit sendiri, bakal ada banyak produk skincare yang kita beli. Tapi kosmetik Korea sangat cocok untuk kulit Asia, harga reasonable, formula kandungannya bagus, packaging menarik,” kata Pradita kepada CNBC Indonesia.

Pradita juga mengaku gampang terpengaruh karena promosi yang dilakukan oleh para selebriti media sosial baik di Youtube maupun instagram. Alhasil, karena penasaran, perempuan ini bisa habiskan Rp 1,5 juta per bulan untuk membeli produk perawatan dan kosmetik wajah.

Tidak mungkiri selain khasiatnya yang alami, pengaruh skincare Korea dari selebgram juva menjadi acuan Pradita. Dan, Pradita sangat menyukai selebgram bernama Sasyachi. “Kalau bujet biasanya selalu menghabiskan Rp 1 juta hingga Rp 1,5 juga,” kata dia.

Beda dengan Pradita yang habiskan uang beli skincare Korea, Eka justru menjadikan kosmetik Korea sebagai salah satu sumber penghasilannya. Lewat akun jualan @kiboostuff, Eka awalnya tidak fokus pada kosmetik Korea tapi produk oleh-oleh yang berasal dari Korea, seperti kaus kaki dan sumpit.

“Awal fokus sih bukan ke kosmetik tapi ke oleh – oleh Korea seperti magnet korea, kaos kaki, dan sujeo set / sumpit. Nah karena ada permintaan order kosmetik saat itu Aloe vera Nature Republic baru deh aku stock,” ujar Eka kepada CNBC Indonesia.

Sedikitnya sekitar 3-5 orang dalam sehari banyak memesan kosmetik asal Korea.
Untuk omset dia mengaku bisa mengantongi Rp 1 juta hingga Rp 2 juta dalam hitungan hari saja tergantung stock yang tersedia. Jadi kalau dalam hitungan bulan, tinggal dikali saja.

Yah, Anda tinggal pilih mau habiskan uang beli kosmetik Korea atau banjir uang dengan jualan produk mereka. (***)

sumber: cnbcindonesia.com

MEDIAKEPRI.CO.ID – Presiden Jokowi mengatakan Bintara Pembina Desa (Babinsa) merupakan ujung tombak pengamanan wilayah sekaligus membantu penyelesaian masalah sosial ekonomi di lapangan.

“Saya sangat bangga kita memiliki Babinsa di setiap desa yang turut membantu masyarakat di lapangan,” kata Jokowi dalam pengarahan pada sekitar 2.000 Babinsa lingkup Kodam XIV/Hasanuddin di Makassar, Ahad, 29 Juli 2018.

Dia mengatakan, jumlah Babinsa yang mencapai lebih dari 60 ribu personel itu memiliki banyak tantangan di lapangan dalam menjalankan tugasnya, bukan hanya tantangan keterbatasan fasilitas di desa misalnya tidak ada jembatan.

Maka wajar jika Babinsa diberi insentif berupa kenaikan tunjangan kinerja dari Rp440 ribu dinaikkan menjadi Rp1,2 juta yang diberlakukan per Juli 2018.
(***)

sumber: merdeka.com

MEDIAKEPRI.CO.ID – Indonesia merupakan negara yang sangat luas yang terdiri dari banyak pulau. Di antara ratusan juta rakyatnya, ada beberapa yang sukses membangun bisnis di negara ini dan menjadi yang terkaya.

Baru-baru ini, Globe Asia merilis daftar 150 orang terkaya di Indonesia. Kekayaan mereka berkisar di angka USD 100 juta sampai USD 21 miliar. Dalam kurs saat ini, 1 juta dolar setara dengan Rp 14,5 miliar (USD 1 = Rp 14.511).

Dari sebegitu banyak nama, ada nama pasangan suami-istri (pasutri) yang berhasil menorehkan nama di daftar tersebut. Hartanya pun tercatat menyentuh Rp 20 triliun.

Pasutri terkaya di Indonesia adalah Murdaya Poo dan Siti Hartati Murdaya. Kekayaan mereka pada 2018 adalah USD 1,4 miliar atau setara Rp 20 triliun. Angka itu meningkat dibanding sebelumnya yakni USD 1,3 miliar.

Pada peringkat Globe Asia, nama pasutri ini ada di nomor 32 di daftar orang-orang terkaya Indonesia. Pasangan terkaya ini mendirikan dan mengawasi berkembangnya perusahaan PT Central Cipta Murdaya yang aktif di bidang properti, manufaktur, energi, dan IT.

Murdaya Poo juga aktif di bidang golf, yakni dalam pengurusan Persatuan Golf Indonesia. Pria yang juga Komisaris Utama PT Jakarta International Expo turut mendukung pemain golf lokal pada ajang Asian Games 2018.

Pasangan ini juga melibatkan anak-anak mereka untuk turut terlibat dalam bisnis itu. Salah satu putra keluarga Poo, Prajna Murdaya, menikahi Irene Teja dari Pakuwon Group. Dan ternyata, orang tua Irene, yakni Alexander Tedja dan Melinda Tedja, juga turut menjadi pasutri terkaya kedua yang masuk di daftar Globe Asia.

Setelah nama pasangan Murdaya, terdapat pasangan Tedja: Alexander Tedja dan Melinda Tedja. Alexander Tedja merupakan pendiri dari Pakuwon Group yang berada di bidang properti dan mal. Ia dan istrinya sama-sama pemilik dari Pakuwon.

Nama Alexander dan istrinya Melinda sama-sama muncul di nomor 56 di daftar 150 Orang Terkaya di Globe Asia. Total kekayaan mereka adalah USD 870 juta. (***)

sumber: merdeka.com

MEDIAKEPRI.CO.ID, Malang – Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJS TK) mengajukan usulan kepada pemerintah untuk pembayaran iuran pekerja rentan atau tidak mampu (miskin) dengan mekanisme penerima bantuan iuran (PBI).

Mekanisme PBI BPJS TK dijalankan sebagaimana mekanisme PBI yang sudah dilaksanakan BPJS Kesehatan.

Deputi Direktur Bidang Hubungan Masyarakat dan Antar Lembaga BPJS TK Irvansyah Utoh Banja mengatakan, BPJS TK sudah melakukan pembahasan dengan instansi terkait yang berwenang dalam hal pengajuan anggaran APBN 2019. Pembahasan mengarah pada terlaksananya pembayaran iuran bagi para pekerja miskin tersebut.

“Nantinya, pemerintah akan membayarkan Rp 16.800 per bulan untuk masing-masing pekerja PBI untuk dua jenis perlindungan dasar, yakni Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian,” kata Irvansyah Kamis, 19 Juli 2018.

Menurut Irvansyah, total anggaran yang diusulkan untuk pekerja rentan PBI mencapai Rp 5,6 triliun. Menilik basis data terpadu Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan/TNP2K 2017, pekerja dengan status kesejahteraan 40 persen terendah di Indonesia dengan rentang usia 15 sampai 59 tahun berjumlah 28 juta orang.

Mereka bekerja di lapangan pekerjaan yang beragam dengan komposisi terbesar di sektor pertanian , yakni sebanyak 31 persen. Para pekerja tersebut pada umumnya dapat dikategorikan sebagai pekerja rentan yang apabila muncul risiko dapat berdampak pada kemiskinan dan terhambatnya keberlangsungan hidup bagi keluarganya.

Irvansyah menerangkan, saat ini jumlah seluruh pekerja di Indonesia mencapai 128 juta orang. Dari jumlah itu, sebanyak 86 juta pekerja dinilai sebagai pekerja yang layak atau mampu membayar iuran (eligible). Termasuk ke dalam pekerja layak/mampu bayar ini adalah anggota TNI, Polri, dan aparatur sipil negara (ASN).

Selain 86 juta pekerja yang mampu membayar iuran, ada sejumlah 28 juta pekerja yang dianggap rentan atau tidak mampu membayar iuran kepesertaan BPJS TK (non-eligible).

“Kecil kemungkinan mereka ini bisa membayar iuran karena untuk hidup saja susah,” kata Irvansyah.

Mengenai basis data pekerja rentan, dia melanjutkan, data yang akan digunakan mengacu pada penerima PBI BPJS Kesehatan. Hanya saja, nantinya akan ada perbedaan jumlah PBI BPJS Kesehatan dengan jumlah PBI BPJS TK.

“Kalau PBI BPJS Kesehatan kan termasuk anggota keluarganya, sedangkan PBI BPJS TK nantinya hanya menghitung kepala keluarga atau anggota keluarga yang bekerja saja. (***)

sumber: republika.co.id

MEDIAKEPRI.CO.ID, Jakarta – PT Kereta Api Indonesia (Persero) yang merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Indonesia yang bergerak di bidang Transportasi Perkeretaapian tengah membuka lowongan pekerjaan untuk masinis dan staf persinyalan kereta api.

Hal ini dilakukan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pekerja formasi Operasional, Pemeliharaan dan Teknologi Informasi di lingkungan PT Kereta Api Indonesia (Persero), dengan kriteria dan persyaratan sebagai berikut :

Warga Negara Indonesia (WNI), jenis kelamin pria, sehat jasmani dan rohani, memiliki ijazah SLTA dengan Nilai UAN rata-rata minimal 6, usia pelamar per 01 Agustus 2018 serendah-rendahnya 18 tahun dan maximal 25 tahun.

Untuk kriteria fisik, para calon pelamar harus memiliki tinggi badan minimal 160 cm untuk formasi Pemeliharaan dan Teknologi Informasi, minimal 165 cm untuk formasi Operasional.

“Bagi calon pelamar yang berminat mengikuti rekrut sesuai formasi yang ditawarkan, wajib melakukan proses apply pada akun masing-masing mulai tanggal 17 Juli 2018 s.d 23 Juli 2018 dan hanya bisa mengikuti 1 (satu) event rekrut saja,” kata surat keterangan yang dikutip dari recruitment.kai.id, Rabu, 17 Juli 2018.

Para pelamar juga tidak terlibat narkoba atau psikotropika, tidak bertato dan tidak bertindik, tidak pernah dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Tidak pernah diberhentikan di anak perusahaan atau institusi lainnya dikarenakan hukuman disiplin.

Para pelamar akan ditempatkan di posisi Formasi Operasional yaitu Masinis, PPKA & Juru Langsir dan Pemeliharaan yang terdiri dari Sarana, Sinyal Telekomunikasi & Listrik dan Jalan Rel & Jembatan penempatan diprioritaskan di wilayah Divisi Regional I Sumatera Utara.

Sementara itu ada pula formasi teknologi informasi penempatan di seluruh wilayah kerja perusahaan. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah kerja PT Kereta Api Indonesia (Persero) sesuai dengan kebutuhan Perusahaan.

Persyaratannya berupa Ijazah SLTA asli atau fotocopy legalisir, nilai UAN asli atau fotocopy legalisir, Kartu tanda penduduk (KTP), Pas foto berwarna terbaru. Data data tersebut bisa diupload ke website https://recruitment.kai.id/.

Rekrutmen PT Kereta Api Indonesia (Persero) tidak dipungut biaya apapun dan tidak menggunakan sistem refund atau penggantian biaya transportasi maupun akomodasi yang berkaitan dengan pelaksanaan recruitment dan dimohon untuk mengabaikan pihak-pihak yang menjanjikan dapat membantu meluluskan peserta rekrut. (***)

sumber: detik.com

MEDIAKEPRI.CO.ID, Jakarta – Setelah mendapatkan Tunjangan Hari Raya (THR), Aparatur Sipil Negara (ASN) atau PNS mendapatkan gaji ke 13.

Gaji ke-13 ini diberikan kepada PNS, TNI/Polri, pensiunan hingga pejabat negara.

Kepala Biro Hukum, Komunikasi, dan Informasi Publik Kementerian PAN-RB Herman Suryatman mengatakan proses pencairan akan dilakukan oleh Kementerian Keuangan. Rencananya, pencairan gaji ke 13 untuk PNS akan dimulai Juli 2018.

“Teknis pencairannya Kementerian Keuangan ya, tapi yang jelas mulai dicairkan awal Juli,” kata Herman Jumat, 29 Juni 2018.

Herman menjelaskan, berbeda dengan THR, gaji ke 13 ini diberikan kepada para PNS untuk membantu pembiayaan anak sekolah setelah libur Lebaran. Dengan begitu, PNS bisa mencukupi kebutuhan di tahun ajaran baru anak sekolah.

“Karena itu kan alokasinya untuk membantu biaya pendidikan anak sekolah,” kata Herman.

Pemerintah telah menetapkan anggaran gaji ke-13 untuk, prajurit TNI, dan anggota Polisi sebesar Rp 17,88 triliun. Anggaran gaji ke-13 untuk PNS ini sudah tertuang dalam UU Nomor 15 Tahun 2017 tentang APBN. Di APBN anggaran untuk THR dan gaji ke-13 sebesar Rp 35,76 triliun atau naik 68,9%.

Penerima dan rincian gaji ke-13

Sebelumnya Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) tentang pemberian gaji ke-13 untuk PNS. Kebijakan itu tercantum dalam PP nomor 18 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pemberian Gaji, Pensiun, atau Tunjangan Ketiga Belas Kepada PNS, TNI/Polri, pejabat negara, dan penerima pensiun atau tunjangan.

Dalam aturan tersebut ditegaskan bahwa gaji, pensiun, atau tunjangan ke-13 bagi PNS, prajurit TNI, anggota Polri, pejabat negara, dan penerima pensiun atau tunjangan akan diberikan sebesar penghasilan bulan Juni.

Pemberian gaji ke-13 untuk PNS, Prajurit TNI, Anggota Polri, pejabat negara akan meliputi gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan atau tunjangan umum, dan tunjangan kinerja.

Sementara gaji ke-13 untuk pensiunan akan meliputi pensiun pokok, tunjangan keluarga, dan/atau tunjangan tambahan penghasilan. Dan penerima tunjangan akan menerima tunjangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

“Pemberian penghasilan ketiga belas sebagaimana dimaksud pada Pasal 3, dibayarkan pada bulan Juli,” tulis PP tersebut seperti dikutip detikFinance.

Ketentuan dalam PP ini berlaku juga bagi pejabat lain yang hak keuangan atau hak administratifnya disetarakan atau setingkat menteri dan pejabat pimpinan tinggi. Wakil menteri atau jabatan setingkat wakil menteri, serta staf khusus di lingkungan kementerian.

Selain itu, berlaku juga bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPD), hakim ad hoc, dan pegawai lainnya yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian/pejabat yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (***)

sumber: detik.com

MEDIAKEPRI.CO.ID, Jakarta – Pembukaan lowongan calon pegawai negeri sipil (CPNS) biasanya dinanti masyarakat. Nah, belakangan ini marak beredar informasi palsu mengenai lowongan CPNS.

Kepala Biro Hukum, Komunikasi, dan Informasi Publik Kementerian PAN-RB Herman Suryatman mengimbau masyarakat perlu waspada dan hati-hati terhadap informasi palsu tersebut. Dia mengatakan informasi mengenai CPNS dapat dilihat langsung portal resmi pemerintah.

“Pengumuman itu disampaikan melalui portal resmi pemerintah, kalau kami menpan.go.id, kalau BKN bkn.go.id. Jadi jangan sampai terkecoh, terjebak dari wa atau portal yang tidak jelas sumbernya,” kata Herman Jakarta, Senin, 25 Juni 2018.

Masyarakat diminta waspada terhadap situs-situs berisi info lowongan CPNS selain milik pemerintah.

“Contoh cpns.com, lalu pegawainegeri.com, seolah-olah official padahal itu mengecoh. Padahal itu nggak tau, itu portal yang tidak jelas. Jadi harus merujuk portal resmi pemerintah,” jelasnya.

Herman menambahkan pemerintah akan menginformasikan masyarakat jika membuka lowongan CPNS.

“Pokoknya jangan galau, nggak usah risau, jadi persiapkan diri saja dengan baik, lalu update di portal resmi pemerintah. Kalau yang lain abaikan. Toh kalau sudah ditetapkan formasinya bakal langsung diumumkan pemerintah,” tuturnya. (***)

sumber: detik.com

MEDIAKEPRI.CO.ID, Jakarta – PT Pertamina (Persero) akan meluncurkan Elpiji 3 kilogram (kg) non subsidi. Dengan adanya produk tersebut, bagaimana nasib Elpiji 3 kg bersubsidi alias tabung melon?

Deputi Bidang Usaha Pertambangan, Industri Strategis dan Media Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Fajar Harry Sampurno mengatakan, adanya produk tersebut tak akan mengurangi pasokan Elpiji 3 kg subsidi. Sebab, alokasi subsidi tetap sesuai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

“Iya tetap, sesuai dengan APBN. Selama ini kan nggak pernah langka,” kata dia di Kementerian BUMN Jakarta, Kamis, 21 Juni 2018.

Dia mengatakan, produk tersebut akan dijual tahun ini. Meski, pihaknya tak memaparkan secara detail kapan pastinya.

Produk Elpiji 3 kg non subsidi dikeluarkan dengan seri Bright Gas. Dia menuturkan, tabung yang dikeluarkan memiliki kualitas yang baik.

“Tabungnya beda, tabungnya akan sama Bright Gas, jadi 3 kg ini serinya Bright Gas. Kita ngomongnya seri Perta kalau BBM gasoline,” ujarnya.

Fajar mengatakan, adanya produk ini untuk memenuhi kebutuhan masyarakat mampu pada tabung yang ringan.

“Jadi subsidi sebenarnya disalurkan keluarga pra sejahtera dan usaha mikro, kenyataannya masih dipakai. Kenapa, karena memang enak, gampang bawanya, ringan,” tutupnya. (***)

sumber: detik.com

MEDIAKEPRI.CO.ID, Jakarta – Cuti bersama untuk libur panjang Idul Fitri 1439 H bagi para Aparatur Sipil Negara (ASN) sudah usai. Seluruh pegawai negeri sipil (PNS) di berbagai kementerian dan lembaga (K/L) sudah harus kembali bertugas pada Kamis, 21 Juni 2018 ini.

Untuk memastikan kehadiran para abdi negara, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Asman Abnur melakukan sidak secara online. Sidak itu dilakukan di Command Center Kementerian PANRB, Jakarta.

“Saya punya alat kontrol baru. Saya bisa lihat secara online kehadiran pegawai ASN dari kementerian, lembaga, dan Pemda. Saya tidak perlu lagi sidak ke lapangan,” kata Asman dalam keterangan resminya, Kamis, 21 Juni 2018.

Sistem ini, kata Asman, akan memudahkan pemerintah pusat melakukan pengawasan. Dengan adanya sistem e-Government yang sudah ditetapkan ini, tidak diawasi pun para ASN akan merasa rugi bila membolos kerja. Sebab, penilaian yang dilakukan pemerintah berdasarkan kinerja masing-masing individu.

“Mereka akan merasa rugi jika berleha-leha,” katanya.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Command Center, sebanyak 87% ASN kementerian, lembaga dan pemda di seluruh Indonesia sudah hadir. Namun karena data ini terus bergerak, persentase kehadiran akan terus berubah.

“Ada juga ASN yang saat cuti bersama kemarin tugas, dan diganti setelah Lebaran,” kata Asman.

Sementara untuk di Kementerian PAN-RB sendiri, hanya ada 3 ASN yang izin, 7 ASN dinas, 1 ASN sakit dan 4 ASN sedang tugas belajar. Tidak ada pegawai Kementerian PANRB yang tak hadir tanpa keterangan. Asman berharap agar semua lapisan pemerintah juga sudah menerapkan layanan e-Government dan e-Office ini.

“Kita berharap Pemda dan K/L yang menerapkan e-Office multi fungsi,” imbuhnya.

Lebih lanjut, Asman menegaskan, para Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) memiliki hak diskresi untuk memberi sanksi bagi para pegawainya. Ada sanksi ringan, sedang, hingga berat.

“Pemberian sanksi sanksi diatur dalam PP 53 tahun 2010 tentang Disiplin PNS sesuai dengan klasifikasinya,” tuturnya. (***)

sumber: detik.com

MEDIAKEPRI.CO.ID, Jakarta – Gaji fantastis fungsionaris Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) terus menuai kritik. Guru besar ilmu ekonomi sekaligus peneliti senior INDEF Didik J Rachbini mengatakan besaran gaji BPIP sangat tak mencerminkan nilai-nilai Pancasila.

“Saya berpandangan bahwa gaji di BPIP sebagai lembaga baru di luar kewajaran. Bahkan saya berani mengatakan bahwa praktik kebijakan seperti itu tidak Pancasilais mengingat kondisi kesenjangan rakyat yang luar biasa pada saat ini,” kata Didik dalam keterangannya Rabu, 30 Mei 2018.

Menurut Didik, pengalokasian gaji itu seperti ingin merayu para tokoh-tokoh yang berada di BPIP. Didik menegaskan para tokoh di BPIP tak layak menerima gaji fantastis.

“Cara mengalokasikan gaji tersebut seperti mau mengambil hati atau ‘menyuap’ tokoh-tokoh agar berpihak kepada pemerintah. Tokoh-tokoh dalamnya ada tokoh-tokoh yang berjuang untuk rakyat dan untuk bangsa juga tidak pantas menerima gaji sebesar itu karena memang hampir tidak bekerja normal sebagaimana layaknya seorang profesional.

Jadi tidak selayaknya menerima gaji berlebihan di luar kewajaran tanpa kerja yang sewajarnya,” kritik Didik.

Didik lalu mengungkit birokrasi di waktu lalu yang disebutnya berkedok reformasi. Ini disebutnya telah menaikkan gaji sangat tinggi kepada para pegawai.

Meski gaji tinggi, Didik menyebut kualitas pelayanan publik tetap buruk dan masih dijangkiti boros, tidak efisien, tuna produktif, bahkan tuna kerja. Hal ini disebut Didik terjadi juga di BPIP.

“Ini dalam teori disebut perilaku ’empire builders’, penyakit membangun birokrasi yang gemuk tapi tuna efisiensi. Lembaga-lembag ad hoc sudah banyak dibubarkan tetapi pada sisi lain dibangun kembali seperti BPIP dengan gaji yang menyinggung perasaan rakyat banyak,” kata dia.

Menurut Didik, praktik yang diterapkan di berbagai lembaga negara dengan mengalokasikan gaji, honorarium, dan renumerasi yang berlebihan akan menguras anggaran negara. Sumber pemborosan negara disebutnya berasal dari praktik-praktik seperti ini.

“Praktik pemborosan birokrasi lebih parah daripada zaman Orde Baru. Pada masa Orde Baru, jumlah APBN hanya sekitar 60-70 triliun rupiah tetapi utang terkendali. Jumlah APBN sekarang tidak kurang dari 2.000 triliun rupiah tetapi haus utang. Sebabnya tidak lain karena praktik pemborosan di birokrasi semacam BPIP dan lembaga-lembaga negara lainnya,” sebutnya.

“Jika praktik pemborosan seperti ini terus dilakukan, maka birokrasi akan memakan negara, pasak memakan tiang. Memang tidak ada hubungan langsung yang signifikan antara gaji 112 juta dengan utang yang besar. Tetapi praktik kolektif ’empire builders’ seperti ini akan menguras anggaran negara secara boros dan tidak produktif,” pungkas Didik. (***)

sumber: detik.com

UMUM

Kamis | 24 Mei 2018

Sejarah Lahirnya Rupiah

MEDIAKEPRI.CO.ID, Yogyakarta – Mata uang Indonesia, Rupiah, ternyata punya kisah sejarah yang panjang, sebelum resmi beredar pada akhir Oktober 1946 untuk menggantikan uang Jepang yang berlaku saat itu.

Seperti apa sejarah lahirnya Rupiah?

Dua bulan setelah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, Oktober 1945, Indonesia mengalami kesulitan ekonomi.

Menteri Keuangan kabinet pertama kala itu, Mr. Maramis, menggagas langkah pembuatan mata uang RI, yang istilah pada masa itu, Oeang Repoeblik Indonesia (ORI).

Gagasan membuat uang sendiri dianggap sebagai upaya untuk menunjukkan bahwa Indonesia adalah negara yang benar-benar berdaulat.

Panitia Dua Selanjutnya, dibentuk Panitia Penyelenggara Pencetakan Uang Republik Indonesia atau dikenal Panitia Dua. Anggotanya adalah Aos Surjatna dan Sahlan Etfeni Osman.

Dikutip dari Harian Kompas, 14 Agustus 1970, dikisahkan bahwa awalnya pengerjaan pencetakan uang dilakukan di Surabaya.

Namun, saat itu, November 1945, terjadi pertempuran sehingga pencetakan uang dipindahkan ke Jakarta.

Di Jakarta, pencetakan uang salah satunya dilakukan di Balai Pustaka. Akan tetapi, situasi politik yang memanas, membuat proses pencetakan tak bisa dikerjakan hingga selesai di Jakarta.

Uang kuno seberat 13,5 kilogram yang ditemukan oleh salah seorang warga di pekarangan rumahnya di Dusun Gedad, Desa Banyusoco, Playen, Gunungkidul, Jumat 21 Oktober 2016. (Tribun Jogja/ Rendika Ferri K) Dibawa ke Yogyakarta

Bersama dengan hijrahnya Bung Karno ke Yogyakarta, uang yang sudah jadi beserta bahan bakunya turut dibawa.

Sementara itu, kertas sebagai bahan baku yang sudah tersedia di pabrik kertas Padalarang juga diangkut ke Yogyakarta. Setibanya di Yogyakarta, kertas-kertas tersebut disebar ke berbagai tempat penyimpanan.

Ada yang disimpan di pabrik gula, ada pula yang dititipkan di rumah Pangeran Purbodirdjo yang berada di Kampung Patangpuluhan.

Sementara, sebagian lagi ditimbun di gudang percetakan bekas Kolff Buning, di Jalan Lodji Ketjil.

Dengan segala keterbatasan, mereka harus membuat uang kertas yang tidak mudah ditiru dan berkualitas baik. Lembaran-lembaran uang harus ulet, lemas, tidak mudah kotor, dan tidak mudah dipalsukan.

Uang kertas yang dibuat bukan saja besar jumlahnya, tetapi juga banyak jenisnya. Uang kertas harus dibuat dalam pecahan 1 sen, 5 sen, 10 sen, 50 sen, 1 rupiah, 10 rupiah, dan 100 rupiah.

Mesin cetak yang digunakan untuk pembuatan uang waktu itu terdiri atas dua buah stopcylinder Augsburg 65 x 50. Uang satu sen kemudian diterbitkan pada 17 Oktober 1945.

Hambatan dalam fasilitas cetak terpaksa diatasi dengan membagi pekerjaan menjadi tiga daerah. Aos Surjatna, Suherman, dan Sudarsono memimpin pengerjaan di Yogyakarta.

Mereka memperoleh fasilitas yang disediakan oleh Percetakan Kanisius, percetakan bekas Kolff Buning, dan Percetakan Kedaulatan Rakyat.

Berdasarkan keterangan Suherman, Panitia Dua harus meminta dari lembaga atau instansi lain untuk mencukupi kebutuhan bahan-bahan pembuatan tinta.

Untuk mencukupi keperluan itu, mereka dibantu oleh Departemen Kemakmuran. Meski dengan susah payah, akhirnya uang kertas ORI bisa diselesaikan, dan akhirnya beredar pada akhir Oktober 1946. (***)

sumber: tribunnews.com

MEDIAKEPRI.CO.ID, Jakarta – Dalam menyambut masuknya bulan Ramadan dan hari raya Idul Fitri 1 Syawal 1439 H, PT PLN (Persero) kembali memberikan promo bertema Gemerlap Lebaran 2018 kepada masyarakat.

Kepala Satuan Komunikasi Korporat I Made Suprateka mengatakan promo yang diberikan PLN ini berupa diskon biaya penyambungan (BP) tambah daya listrik sebesar 50% dengan maksimum potongan Rp 10 juta.

Khusus rumah ibadah, potongan yang diberikan sebesar 100% atau gratis biaya penyambungan.

“Selama Ramadhan, pemakaian listrik masyarakat cenderung meningkat. Untuk itu kami ingin memberikan kenyamanan melalui promo ini, dimana mereka dapat mencukupi kebutuhan daya listrik dengan biaya yang lebih murah,” kata Made dalam keterangan tertulisnya, Jakarta, Jumat, 18 Mei 2018.

Melalui program promo ini, pelanggan dapat mengajukan tambah daya mulai dari 220 VA (Volt Ampere) – 197 kVA (kilo Volt Ampere). Promo bertema Gemerlap Lebaran 2018 berlangsung mulai 17 Mei 2018 hingga 30 Juni 2018.

“Selain lebih murah, pelanggan bisa mendapatkan tambahan daya listrik dengan cepat karena waktu Penambahan Daya (PD) tidak lebih dari 24 jam dan tanpa merubah kWh meter paskabayar menjadi prabayar ataupun sebaliknya,” jelasnya.

Untuk bisa mendapatkan kesempatan ini, pelanggan dapat langsung mendaftar ke Contact Center PLN 123 yang dapat diakses melalui ponsel (kode area+123), telepon 123, email [email protected], Twitter @pln_123, Facebook PLN 123, dan website www.pln.co.id. (***)

sumber: detik.com

MEDIAKEPRI.CO.ID – Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian mengunjungi tiga anak terduga pelaku yang selamat dari ledakan bom di lantai lima Blok B No.2 Rusunawa, Wonocolo, Sidoarjo.

Ledakan tersebut diduga merupakan salah satu dari rentetan ledakan bom di Surabaya.

Kamar tersebut ditinggali oleh enam anggota keluarga yang terdiri dari ayah, ibu dan empat orang anak.

Akibat ledakan tersebut, Anton Febrianto (ayah) (47) Puspita Sari (ibu) (47) dan satu anak tertua atas nama HL (17) dari terduga pelaku dinyatakan meninggal dunia.

Sedangkan tiga adiknya, AR (15), FPH (11), dan HD (11) lolos dari ledakan dan mengalami luka.

FPH (11) mengalami luka di bagian paha sebelah kiri dan HD (11) mengalami luka pada hidung.

Pada saat kejadian, anak kedua, AR dibantu oleh warga berusaha menyelamatkan kedua adiknya dari ledakan untuk dibawa ke RS Siti Khodijah.

Saat ini keduanya sudah dirujuk ke RS Bhayangkara Polda Jawa Timur.

Menurut pengakuan AR, keseharian ayahnya Anton Febrianto menjadi penjual jam tangan online dan seringkali mendengarkan ceramah melalui internet.

Ia juga mengatakan sering mendapat ajakan sang ayah untuk berjihad, namun selalu ditolaknya karena tidak sesuai pemikirannya dan bertolak belakang dengan ajaran Islam.

AR juga membenarkan kepada Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian bahwa bom yang meledak tersebut milik ayahnya.

Bom yang dirakit sendiri oleh sang ayah tersebut merupakan hasil belajar melalui internet dan Youtube.

Pada awalnya AR tak mengetahui bahwa yang dirakit oleh sang ayah itu adalah sebuah bom yang menyebabkan terjadinya ledakan di kamar yang ditinggalinya. (***)

sumber: tribunnews.com

MEDIAKEPRI.CO.ID, Bandung – Pengemudi Go-Jek mendaftar keanggotaan BPJS Ketenagakerjaan di gedung Sabuga, Bandung, Jawa Barat, Ahad, 13 Mei 2018.

Go-Jek menggandeng BPJS Ketenagakerjaan untuk kemudahan akses terhadap layanan jaminan sosial BPJS Ketenagakerjaan pada sektor Bukan Penerima Upah (BPU) bagi para pengemudi berupa Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) hanya dengan membayar iuran Rp 16.800 per bulan. (***)

sumber: republika.co.id

MEDIAKEPRI.CO.ID, Jakarta – Memasuki bulan Ramadan, pemerintah melakukan penyesuaian jam kerja bagi pegawai negeri sipil (PNS) atau Aparatur Sipil Negara (ASN). Pada bulan puasa nanti PNS bisa pulang lebih cepat dari hari biasa.

Berdasarkan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) nomor 336 tahun 2018 tentang Penetapan Jam Kerja ASN, TNI, dan POLRI pada Bulan Ramadhan, jam kerja dikurangi satu jam dari biasanya.

“Jumlah jam kerja bagi instansi pemerintah pusat dan daerah yang melaksanakan lima hari atau enam hari kerja menjadi 32,5 jam per minggu,” bunyi surat edaran tersebut seperti dikutip detikFinance, Jakarta, Senin, 14 mei 2018.

Dengan demikian, maka instansi pemerintahan yang melakukan 5 hari kerja, pada hari Senin hingga Kamis Pukul 08.00 – 15.00 WIB. Kemudian pada hari Jumat, PNS kerja pukul 08.00 WIB hingga 15.30 WIB.

Sementara bagi instansi pemerintah yang memberlakukan enam hari kerja, maka pegawai bekerja di hari Senin hingga Kamis, dan Sabtu mulai pukul 08.00 WIB hingga 14.00 WIB. Sementara untuk hari Jumat pukul 08.00 – 14.30 WIB.

Pengurangan jam kerja ini diberikan agar PNS atau ASN yang melaksanakan puasa dapat meningkatkan ibadahnya. Walaupun demikian, Menteri PANRB Asman Abnur mengimbau agar pelayanan publik tetap berjalan dan ASN tidak mengabaikan tugasnya sebagai pelayan masyarakat.

Penyesuaian jam kerja ini tidak hanya berlaku bagi PNS, namun juga berlaku untuk TNI dan Polri. Penyesuaian jam kerja ini juga hanya berlaku selama bulan Ramadan. (***)

sumber: detik.com

MEDIAKEPRI.CO.ID, Yogyakarta – Ketua Dewan Kehormatan PAN, Amien Rais kembali menyoroti masalah undang-undang di Indonesia yang dianggap pro asing itu merugikan rakyat. Salah satunya adalah UU migas. Oleh karena itu, ia menyebutkan bangsa Indonesia adalah bangsa pekok (bodoh). Apa alasannya?

“Ini ada UU yang aneh dan ajaib. Bahwa gas alam di perut bumi Indonesia, itu boleh digunakan oleh bangsa sendiri setelah bangsa lain dicukupi kebutuhannya,” kata Amien saat mengisi ceramah di Masjid Muthohirin Yogyakarta, Kamis 10 Mei 2018 malam.

Menurutnya, kebijakan tersebut aneh. Sebab, kebutuhan dalam negeri dikorbankan hanya demi memenuhi kebutuhan negara lain, seperti Tiongkok, Taiwan, dan Singapura.

“Ini mesti bangsa pekok (bodoh),” sindirnya.

Akibat kebijakan tersebut, lanjut Amien, Pabrik Pupuk Iskandar Muda di Aceh berhenti beroperasi karena tidak mendapatkan suplai bahan bakar penggerak mesin. Padahal di dekatnya terdapat tambang gas alam.

“Ini sebuah keanehan yang tidak masuk akal. Itu (gas alam) berkontainer-berkontainer dibawa oleh truk dari koorporasi gas, sebelum dibawa ke China itu melewati (Pabrik) Pupuk Iskandar Muda,” ungkapnya.

“Jadi pabrik pupuk di Aceh itu kelenger, tidak bisa berfungsi karena gasnya yang hanya beberapa puluh kilometer dari (pabrik pupuk) itu dijual dulu ke China,” lanjutnya.

Selain UU migas, kata Amien, kasus Freeport menjadi contoh lainnya dari kebodohan bangsa Indonesia. Sebab, hasil tambang emas terbesar di dunia tersebut hanya sebagian kecil yang bisa dinikmati bangsa ini.

“Kita ini, karena bangsa jongos membuat sebuah kesepakatan kontrak karya itu,” ungkapnya.

“Tidak ada bangsa yang lebih pekok dari pada bangsa kita,” tandasnya.

Amien juga meminta umat Islam di Indonesia lebih berpartisipasi dalam perpolitikan nasional. Harapannya umat Islam di indonesia tidak terus tertinggal, baik dari segi ekonomi, politik dan segi lainnya.

“Umat Islam di Indonesia ini (88,5 persen dari jumlah penduduk), itu perlu punya partisipasi, punya hak menentukan negeri ini di dalam kekuasaan politik,” kata Amien.

Ia mengatakan, kini mayoritas umat Islam di Indonesia hanya bisa menjadi penonton. Penggerak ekonomi, pemegang kendali kekuasaan elit politik jarang dipegang kalangan umat Islam. Akibatnya, umat Islam di Indonesia semakin terpinggirkan.

“Sekarang ini jelas sekali umat Islam itu menjadi umat yang marginal, di pinggiran. Karena hampir semua kehidupan nasional tidak ada di tangan umat Islam. Pertambangan di tangan mereka, pertanian di tangan mereka, perkebunan mereka,” sebutnya.

Amien tidak menyebutkan siapa mereka yang dimaksudnya. Namun, sekali lagi dia mengingatkan agar umat Islam di Indonesia lebih berpartisipasi di kancah politik. Dengan harapan umat Islam bisa ikut andil dalam menentukan arah pembangunan.

Selanjutnya, Amien menerangkan, ajakannya agar umat Islam di Indonesia lebih berpartisipasi dalam berpolitik bukan berarti dia mendukung ditegakkannya sistem pemerintahan berdasarkan syariat Islam di indonesia.

“Jadi, saya, kita Muhammadiyah itu memang tidak ada, seperti NU juga, tidak ada pikiran membangun negeri Indonesia ini menjadi negara syariah, ini tidak. Saya juga menolak,” tegasnya.

“Karena kalau kita bicara negara syariah, langsung TNI, Polri dan kaum nasionalis macam-macam itu yang akan masang kuda-kuda. Oleh sebab itu, opsi ini (membangun negara syariah) tidak kita ambil,” pungkas Amien. (***)

sumber: detik.com

MEDIAKEPRICO.ID, Jakarta – Mako Brimob Kelapa Dua, Depok malam ini mencekam. Keributan di dalam sel napi teroris dikabarkan terjadi.

Berdasarkan informasi yang dihimpun INILAHCOM, Selasa, 8 Mei 2018 malam. Kerusuhan terjadi di salah satu sel napi teroris.

“Saya membenarkan ada info kerusuhan di Mako Brimob,” kata koordinator Tim Pengacara Muslim (TPM) Achmad Michdan saat dikonfirmasi, Selasa, 8 Mei 2018 malam.

Namun Michdan belum mengetahui secara pasti apa yang terjadi di Mako Brimob. Yang jelas sejumlah tahanan teroris yang pernah dibelanya sedang mendekam di sana.

“Besok kan ada yang sidang napi (yang saya jadi pengacara). Saya belum tau penyebabnya,” ujarnya.

Sementara itu, Kadiv Humas Polri Irjen Setyo Wasisto saat dihubungi belum direspon hingga saat ini. (***)

sumber: inilah.com

MEDIAKEPRI.CO.ID, Jakarta – Pemerintah mengusul tarif ojek online Rp2.000 per kilometer sudah termasuk keuntungan dan biaya jasa, karena berdasarkan perhitungan yang dilakukan Kementerian Perhubungan, harga tarif pokok yang pantas kisaran Rp1.400-Rp1.500.

“Kemenhub memiliki perhitungan harga tarif pokok ojek online, dengan keuntungan dan jasanya sehingga tarifnya menjadi Rp2.000. Namun Rp2.000 itu harus bersih, jangan dipotong menjadi Rp1.600, karena karena ini yang menjadi modal untuk secara internal mereka menghitung,” kata Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dalam siaran pers yang diterima di Jakarta, Kamis.

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menyatakan itu sebelumnya melakukan rapat Pembahasan Taksi Online dan Ojek Online bersama Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko, Menteri Kominfo Rudiantara, Menteri Tenaga Kerja Hanif Dhakiri dan perwakilan Grab dan Gojek, di Kantor Staf Presiden, Rabu sore 28 Maret 2018.

Hasil pertemuan menyebutkan untuk besaran tarif ojek online, penentuan tarifnya adalah hak perusahaan untuk menentukan. Pemerintah tidak boleh menekan dan mengintervensi, karena perusahaan juga memiliki perhitungan tersendiri untuk mengeluarkan seberapa besar tarif per kilometernya.

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan akan berusaha untuk menampung aspirasi terkait PM 108 tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek.

Kepala KSP Moeldoko, mengatakan poinnya bukan naik atau tidaknya tarif, tapi yang diinginkan adalah pendapatan dari pengemudi itu dinaikkan dan itu sudah disampaikan pesan pengendara ojek ini kepada aplikator.

Prinsipnya aplikator akan menyesuaikan, besarannya berapa, nanti aplikator yang akan menghitung lagi.

“Intinya adalah mereka siap untuk menaikkan. Pastilah tarif yang akan disulkan akan proporsional. Karena dari aplikator juga ingin mensejahterakan pengendara ojeknya. Besarannya nanti manajemen akan rembukan,” katanya.

Moeldoko melanjutkan usaha antara perusahaan aplikator dan pengemudi ojek online bersifat kemitraan. Sehingga dalam kemitraan itu mesti ada keseimbangan antara kedua belah pihak.

Dia mengatakan telah berdiskusi dengan Kementerian Perhubungan dan Kementerian Kominfo karena pada kedua Kementerian inilah terdapat wewenang. (***)

Sumber : industri.com

UMUM

Selasa | 27 Maret 2018

Harga Beras Turun, Demi Lebaran atau ..?

MEDIAKEPRI.CO.ID, Jakarta – Harga beras di Pasar Induk Beras Cipinang atau PIBC turun Rp800-900 per kilonya sejak beberapa waktu terakhir. Apakah penurunan ini berkaitan dengan jelang pemilihan presiden tahun 2019 nanti?

Dikonfirmasi hal ini, Peneliti dari Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Bhima Yudhistira Adhinegara mengatakan, penurunan harga ini merupakan persiapan rutin yang dilakukan oleh pihak pemerintah. Sebab tidak lama lagi memasuki bulan puasa dan Lebaran.

“Itu sih sebenarnya persiapan saja rutin. Kalau harganya turun kan bagus juga berarti pemerintah sudah antisipasif belajar dari lebaran-lebaran sebelumnya,” kata Bhima Selasa, 27 Maret 2018.

Bhima mengatakan, sudah menjadi kewajiban pihak pemerintah untuk menstabilkan harga sembako pada saat bulan puasa dan lebaran nanti. Pasalnya, beras adalah kebutuhan pokok masyarakat.

“Harus dipermurah kalau bisa sembako itu. Karena ini krusial kalau jelang lebaran biasanya inflasi pangan tinggi. Jadi memang harus dikendalikan, pasokannya dijaga,” ujar dia.

Ketua DPD Persatuan Pengusaha Penggilingan Padi dan Pengusaha Beras (Perpadi) DKI Jakarta, Nellys Sukidi sebelumnya mngatakan bila harga beras mengalami penurunan Rp 800-900 per kg.

Menurut Sukidi, penurunan harga beras ini karena sudah memasuki panen raya. “Secara keseluruhan harga beras sudah kembali normal, karena musim panen,” ujar dia.

Mengenai stok beras di PIBC, kata dia, terpenuhi. “Disini perhari biasa 2500-3000 ton. Kalau pasokan kurang dari 2000 ton dan terus menerus, itu signal kenaikan harga. Tapi kalau pasokan diatas 2000-3000 ton dan itu terus menerus. Itu yang namanya stabil,” kata dia. (***)

sumber: inilah.com

MEDIAKEPRI.CO.ID, Jakarta – Harga cabai rawit merah sedang bergejolak. Contohnya di Pasar Senen, Jakarta Pusat, harga cabai rawit merah sempat Rp 70.000/kilogram (kg) selama 2 minggu sebelum akhirnya turun ke Rp 55.000/kg.

Meski turun, pedagang masih menganggap harga cabai rawit merah tinggi.

“Harga cabai rawit Rp 55 ribu/kg dari Rp 70 ribu/kg. Itu turun tapi masih tinggi,” kata Alex, pedagang sayuran di Pasar Senen kepada detikFinance, Jumat 16 Maret 2018.

Lantas, berapa harga idealnya?

“Rawit Rp 30 ribu/kg sampai Rp 35 ribu/kg. Kalau cabai besar Rp 20 ribu/kg sampai Rp 25 ribu/kg,” ujar Dewi, pedagang sayuran di Pasar Senen, Jumat 16 Maret 2018

Bahkan, menurut Alex, kalau pasokan lagi banyak harga cabai bisa lebih rendah lagi. Saat pasokan sedang melimpah harga cabai bisa Rp 20.000-Rp 25.000/kg. (***)

sumber: detik.com

MEDIAKEPRI.CO.ID – PT Pertamina (Persero) menetapkan harga baru jenis bahan bakar minyak umum (bahan bakar minyak non penugasan) yang berlaku mulai pada Sabtu, 24 Februari 2018 pukul 00.00 waktu setempat.

Vice President Corporate Communication PT Pertamina (Persero) Adiatma Sardjito mengatakan seluruh jenis BBM umum yakni Pertamax, Pertamax Turbo, Dexlite, dan Pertamina Dex mengalami perubahan harga.

“Evaluasi harga jual BBM jenis umum atau BBM non penugasan ini dilakukan secara periodik. Jika harga minyak dunia bergerak naik, maka harga jual BBM hingga ke konsumen harus mengalami penyesuaian. Kondisi yang sebaliknya juga bisa terjadi,” dalam rilisnya, Minggu 25 Februari 2018.

Untuk harga BBM umum jenis Pertamax, lanjut Adiatma, di wilayah Sumut, Bengkulu, Jakarta, Jabar, Banten, Jateng, Yogyakarta, Jatim, Bali, Kalteng, Kaltim, Kalsel, dan Kaltara ditetapkan mengalami kenaikan Rp 300 per liter menjadi Rp 8.900 per liter dari harga sebelumya Rp 8.600 per liter.

Demikian pula, harga Pertamax di Aceh, Sumbar, Riau, Jambi, Sumsel, Babel, Lampung, dan NTB mengalami kenaikan Rp300 per liter menjadi Rp9.000 per liter dibandingkan sebelumnya Rp8.700 per liter.

Adiatma mengatakan lagi harga BBM umum jenis PertamaxTurbo mulai Sabtu (24/2) di wilayah Jakarta, Banten, dan Jabar ditetapkan Rp10.100 per liter; di Jateng, DIY, Jatim, dan Bali menjadi Rp10.150 per liter; dan di Aceh, Sumut, Sumbar, Riau, Batam, Jambi, Sumsel, Lampung, dan NTB ditetapkan Rp10.200 per liter.

Selanjutnya, harga BBM umum jenis Dexlite di Aceh, Sumut, Sumbar, Bengkulu, Jakarta, Banten, Jabar, Jateng, DIY, Jatim, Bali, NTB, dan NTT ditetapkan Rp8.100 per liter; di Jambi, Sumsel, Babel, Lampung, Kalimantan dan Sulawesi menjadi Rp8.250 per liter; di Riau, Kepri, dan Batam Rp8.400 per liter; dan di Maluku dan Papua ditetapkan Rp8.550 per liter.

Untuk harga Pertamina Dex, menurut Adiatma, di wilayah Sumut, Jakarta, Banten, dan Jabar ditetapkan Rp10.000 per liter dan di Jateng, DIY, Jatim, Kepri, Sumsel, dan Lampung ditetapkan Rp10.100 per liter.

Menurut dia, penyesuaian harga BBM jenis umum ini terjadi semua wilayah dengan kenaikan rata-rata diantara Rp 100 hingga Rp 300. (***)

sumber: tribunnews.com