POLITIK

WARNA WARNI

Jumat | 15 Februari 2019

Ngantor Perdana Gubernur Khofifah dan Wagub Emil Elestianto Dardak Tinjau Ruang Kerja

MEDIAKEPRI.CO.ID, Surabaya – Ngantor hari perdana, Jumat 15, Februari 2019 Gubernur Khofifah Indar Parawansa dan Wagub Emil Elestianto Dardak meninjau ruang kerja di Kantor Gubernur Jalan Pahlawan.

Usai berkeliling meninjau ruang kerja satu persatu, Khofifah dan Emil sepakat untuk mengubah kantor kerja gubernur agar lebih adaptif dengan era digitalisasi.

Terutama untuk mengatasi kendala gedung kantor dinas Pemprov yang terpencar dan tidak berada di satu wilayah.

HORE!! Garuda Indonesia, Sriwijaya Air dan NAM Air Turunkan Tiket Pesawat Hingga 20 Persen

Khofifah meminta agar ada perangkat/alat yang memungkinkan ke depan ia dan dinas-dinas bisa rapat melalui video conference.

“Karena dinasnya Pemprov Jatim ini berpencar tidak satu area, maka nggak efektif kalau ada sesuatu yang urgent lalu kita panggil ke sini. Maka saya dan wagub setuju kita nanti akan rutin melakukn video conference bersama dinas badan atau dinas tertentu,” ucap Khofifah usai meninjau ruang kerjanya.

Jelang Tugas Pengamanan Pilpres dan Pileg, TNI Salurkan Ilmu untuk Kemajuan Linmas

Tidak hanya itu, Khofifah juga ingin era digitalisasi bisa dimanfaatkan untuk memudahkan koordinasi saat terjadi bencana alam.

Ia ingin Pemprov Jawa Timur bisa memililiki operation room dimana seluruh dinas bisa konek sehingga memudahkan koordinasi.

Terutama di saat-saat ada terjadi bencana alam atau masalah di Jawa Timur.

Tragis Ya, Niatnya Beri Makan Hewan Peliharaannya, Naas Wanita Ini Terjatuh ke Kandang dan Dimakan Hidup-hidup

Masih dalam konteks konektivitas, ia juga ingin agar Pemprov Jatim bisa konek juga dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) untuk mengantisipasi dan memberikan deteksi dini kemungkinan bencana alam di Jawa Timur.

Sehingga masyarakat juga tahu jika ada peringatan deteksi dini dan bisa melakukan antisipasi.

Duduk Ketika Kencing Ternyata Baik untuk Kesehatan Pria Loh, Ini Perbedaannya

“Kedua saya ingin bagaimana Bandan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) bisa membangun koneksitas dengan seluruh dinas. Sebab 80 persen, tekstur tanah kita itu mudah longsor dan banjor. Maka bagaimana antisipasi bencana bisa dilakukan, oleh dinas PU, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, jadi nggak hanya BPBD saja yang datang ke lokasi bencana saat tanggap daerah,” kata gubernur perempuan pertama Jawa Timur ini.

Jika sudah konek maka daerah yang sudah terdeteksi bisa melakukan antisipasi, yang bisa terpantau juga dalam sistem digital yang ia inginkan.

Sehingga kewaspadaan di wilayah tersebut bisa dilakukan bersama. Bisa lewat web atau lewat sistem integrasi. (***)

sumber: tribunews.com

WARNA WARNI

Selasa | 12 Februari 2019

Grace Natalie Usulkan Pencabutan Surat Keputusan Bersama 3 Menteri Soal Tempat Ibadah

MEDIAKEPRI.CO.ID, Jakarta – Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia atau PSI Grace Natalie mengusulkan pencabutan surat keputusan bersama (SKB) tiga menteri soal pendirian tempat ibadah. Grace Natalie menilai SKB 3 menteri itu melanggar UUD 1945 pasal 28e dan pasal 29.

“Pasal itu menyebut kebebasan bagi semua orang tentang kemerdekaan orang untuk memeluk agama dan beribadah. Negara menjamin ketika warga negaranya melakukan peribadatan,” kata Grace di Jogja Expo Center, Senin, 11 Februari 2019.

Ratusan Sertifikat Program PTSL Diserahkan Masyarakat Kecamatan Kayen Pati

Jika ada produk hukum yang bertentangan dengan UUD 1945 dan bertentangan dengan semangat konstitusi, maka jelas bertentangan dan terjadi diskriminasi. Sebab ada pembatasan orang sehingga ia tidak bisa atau sulit untuk beribadah.

“Oleh karena itu, PSI akan melakukan deregulasi, menghapuskan peraturan bersama menteri yang jelas-jelas menghalangi kebebasan orang beribadah sebagaimana yang dijamin oleh konstitusi,” kata dia.

Dasar Stres, Masuk Masjid Bukan Sholat, tapi Isi Kotak Infak Diembat, Wajah Pelaku Terekam CCTV

Soal intoleransi Grace Natalie menyatakan itu membahayakan persatuan bangsa. Karena dapat menimbulkan konflik dan menghancurkan toleransi.

Bahkan Grace menyebut intoleransi tidak hanya terjadi terhadap orang yang masih hidup. Tetapi terhadap orang yang sudah meninggal dunia. Seperti yang terjadi di Kotagede Yogyakarta di mana ada orang meninggal terpaksa harus dipindah karena beda agama.

Jokowi Merasa Lucu saat Dinobatkan Sebagai Bapak Pariwisata

Grace Natalie juga menyebut saat ini ada fenomena normalisasi intoleransi. Pembiaran penyerangan atas kelompok yang berbeda keyakinan, penutupan tempat ibadah, meluasnya ceramah kebencian, lama-lama menjadi sesuatu yang dianggap biasa.

“Gejala normalisasi intoleransi adalah ketika masyarakat menganggap intoleransi sebagai sesuatu yang normal akibat meluasnya kampanye kultural yang mengajak orang hanya berpikir secara biner hitam – putih. Kaum kita – musuh kita,” kata Grace.

PSI, kata dia akan melawan intoleransi. Juga melawan segala bentuk ancaman bagi persatuan masyarakat Indonesia karena sesuai dengan perjuangan pokok partai. (***)

sumber: tempo.co

WARNA WARNI

Jumat | 08 Februari 2019

Dua Pekan Dicari, Caleg Mandala Shoji Menyerahkan Diri, Ini Perjalanan Kasusnya

MEDIAKEPRI.CO.ID, Jakarta – Nasib Mandala Abadi alias Mandala Shoji terbalik dalam beberapa bulan terakhir. Berawal dari kegiatan kampanye yang dilakukannya sebagai calon anggota legislatif (caleg), Mandala kini harus menghadapi eksekusi hukuman penjara.

Divonis Bersalah, Mandala Shoji Belum Penuhi Panggilan Jaksa, Ini Alasannya

Begini perjalanan kasus Mandala

19 Oktober 2018

Mandala bersama Lucky Andriyani, yang sama-sama tercatat sebagai caleg dari PAN, tengah berkampanye di Pasar Gembrong Lama, Johar Baru, Jakarta Pusat. Saat itu Mandala diduga membagikan kupon undian berhadiah umrah.

Kegiatan Mandala dan Lucky diketahui Panwas Kelurahan Galur, yang diteruskan ke Panwaslu Kecamatan Johar Baru, kemudian dilanjutkan ke Sentra Gakkumdu Bawaslu Jakarta Pusat. Saat itu diketahui Mandala merupakan caleg DPR Dapil DKI Jakarta 2 dengan nomor urut 5 dari PAN. Sedangkan Lucky adalah caleg DPRD DKI Jakarta Dapil Jakarta Pusat dengan nomor urut 6 dari PAN.

November 2018

Polres Jakarta Pusat, yang merupakan bagian dari Sentra Gakkumdu Bawaslu Jakarta Pusat, memproses perkara itu. Sebab, Mandala dan Lucky diduga melanggar Pasal 280 angka 1 huruf j Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang berbunyi, ‘Pelaksana, peserta, dan tim kampanye pemilu dilarang menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye pemilu’.

Ancaman hukuman yang menanti Mandala dan Lucky adalah maksimal 2 tahun penjara dan denda paling banyak Rp 24 juta.

12 Desember 2018

Mandala dan Lucky menjalani sidang perdana di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Keduanya didakwa membagikan kupon yang terdapat foto Mandala dan Lucky serta tulisan dari PAN kemudian gambar paku coblos nomor urut 5 dan nomor urut 6. Ada juga tulisan ‘Bela Rakyat, Bela Umat. Ingat! 17 April 2019 coblos sesuai syarat dan ketentuan’.

“Adapun kesepakatan dari terdakwa I dan terdakwa II apabila mereka terpilih sebagai anggota DPR RI dan DPRD Provinsi DKI Jakarta nantinya yang akan mendapatkan hadiah umrah sekitar 1 atau 2 orang,” tutur jaksa saat membacakan dakwaannya.

Atas perbuatan tersebut, keduanya didakwa melanggar Pasal 523 ayat 1 juncto Pasal 280 ayat 1 huruf j UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Namun saat itu Mandala membantah dakwaan jaksa seusai persidangan. “Saksi yang pertama (mengatakan) bukan saya yang membagikan, bukan saya yang menjanjikan, karena di situ ada orang lain yang melakukan itu,” kata Mandala.

17 Desember 2018

Mandala dan Lucky dituntut 6 bulan penjara dan denda Rp 5 juta subsider 1 bulan. Mandala dan Lucky diyakini jaksa bersalah membagikan kupon umrah dan doorprize saat berkampanye.

Jaksa meyakini Mandala dan Lucky sedang berkampanye tatap muka dengan masyarakat di Pasar Gembrong Lama, Jakarta Pusat, pada Jumat, 19Oktober 2018. Mandala dan Lucky didampingi tim sukses Lucky bernama Zaki Almuzaki, Muhammad Farhan Mubina, dan M Abdul Rahim. Tim sukses tersebut langsung memberikan kupon umrah yang dicetak 50 lembar dan mengadakan doorprize kepada peserta kampanye atas arahan Mandala dan Lucky.

Mandala tetap membantah tuntutan itu. Istri Mandala, Maridha Deanova Safriana, yang mendampingi suaminya, juga merasa mempunyai bukti percakapan dengan Lucky bila suaminya hanya menerima undangan.

“Mandala diundang, dia yang merencanakan, tapi Mandala disalahkan,” kata Maridha.

Mandala langsung menangis menenangkan istrinya. Mandala menyebut sudah membantu Lucky, tapi mendapatkan hukuman yang bukan dilakukannya.

18 Desember 2018

Mandala divonis hukuman 3 bulan penjara dan denda Rp 5 juta subsider 1 bulan penjara. Selain Mandala, Lucky divonis hukuman yang sama.

“Menyatakan terdakwa Mandala Abadi dan Lucky Andriyani terbukti bersalah melakukan tindak pidana pemilihan umum,” ujar ketua majelis hakim Disbeneri Sinaga saat membacakan amar putusan saat itu.

Hakim menyatakan Mandala dan Lucky melanggar Pasal 523 ayat 1 juncto Pasal 280 ayat 1 huruf j UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. Perbuatan yang dilakukan keduanya terjadi saat berkampanye di Pasar Gembrong, Jakarta Pusat.

21 Januari 2019

Mandala menghilang. Padahal saat itu jaksa pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat (Jakpus) hendak mengeksekusi Mandala ke penjara setelah vonis kasus bagi-bagi kupon umrah saat berkampanye.

“Hari Senin, 21 Januari 2019 sudah ke rumah Mandala, tapi yang bersangkutan tidak ada. Jadi belum bisa dilaksanakan (eksekusi),” ujar Ketua Bawaslu Jakpus Halman Muhdar saat dimintai konfirmasi, Jumat 25, Januari 2019.

Eksekusi Mandala Shoji ke lapas didasari putusan Pengadilan Negeri Jakpus yang sudah berkekuatan hukum tetap. Mandala, caleg dari PAN, terbukti bersalah melanggar aturan pemilu karena membagi-bagikan kupon umrah serta divonis hukuman 3 bulan penjara dan denda Rp 5 juta subsider 1 bulan penjara.

Di pengadilan tinggi, permohonan banding Mandala ditolak. PT DKI memutuskan menguatkan putusan PN Jakpus. Tak ada upaya hukum lain karena UU Pemilu Nomor 7/2017 mengatur putusan pengadilan tinggi sebagai putusan terakhir dan mengikat.

Sebetulnya eksekusi akan dilakukan pada Senin, 21 Januari 2019 setelah salinan putusan diterima jaksa. Eksekusi ini dilakukan jaksa dengan didampingi Bawaslu Jakpus dan pihak kepolisian yang tergabung dalam Sentra Gakkumdu.

8 Februari 2019

Setelah sempat menghilang, Mandala akhirnya menyerahkan diri ke Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat. Mandala langsung diperiksa.

“Prosedurnya kita periksa dulu untuk mengetahui ke mana saja yang bersangkutan saat dicari,” ujar jaksa pada Kejari Jakpus Andri Saputra, yang bertugas di Sentra Gakkumdu, Jumat, 8 Februari 2019.

Mandala Shoji datang ke Kejari Jakpus bersama keluarganya. Tampak juga Elza Syarief mendampingi Mandala Shoji, yang berpakaian gamis.
(***)

sumber: detik.com

WARNA WARNI

Minggu | 03 Februari 2019

Singgung Kasus Hoax, Kejujuran Ratna Sarumpaet Dapat Acungan Jempol dari Jokowi

MEDIAKEPRI.CO.ID, Jakarta – Calon presiden nomor urut 01 menyinggung soal kasus hoaks penganiayaan Ratna Sarumpaet saat menghadiri deklarasi dukungan alumni universitas se-Jawa Tengah, di Kota Lama, Semarang, Ahad, 3 Februari 2019 pagi.

Jokowi awalnya bicara mengenai hoaks yang belakangan marak beredar di publik. Ia bicara soal hoaks 7 kontainer surat suara tercoblos. Ia juga menyinggung soal selang cuci darah di RSCM yang disebut Prabowo Subianto digunakan berkali-kali.

BERITA TERKAIT

Ngaku Dianaya, Polisi: Tidak Ada Nama Ratna Sarumpaet di Rumah Sakit di Cimahi

Lalu ia bicara mengenai Ratna Sarumpaet yang kabarnya sempat dianiaya, namun ternyata mukanya lebam karena operasi plastik.

“Ada lagi yang katanya dianiaya, mukanya babak belur, lalu konferensi pers, menuduh-nuduh kita,” kata Jokowi disambut riuh tepuk tangan hadirin.

Ikuti Perintah Saya Baru Kita “Rujuk”, Ibu Rumah Tangga Ini Pun Masuk Penjara Karena Ganja

Namun, Jokowi justru memuji sosok Ratna Sarumpaet karena pada akhirnya ia mengakui kepada publik bahwa wajahnya lebam akibat operasi plastik, bukan karena dianiaya orang tak dikenal sebagaimana disampaikan kubu Prabowo-Sandiaga.

“Untungnya yang namanya Mbak Ratna Sarumpaet itu jujur. Saya kenal beliau lama. Beliau berani dan jujur sehingga ketika ramai, dia menyampaikan apa adanya. Saya acungi jempol ke Ratna,” kata Jokowi.

Terkait Penundaan Gaji Pegawai PT Pos Indonesia, Ini Kata Manajemen

Kepala Negara justru mempermasalahkan pihak-pihak yang menyebarkan kepada publik bahwa Ratna dianiaya.

“Yang gak benar itu yang ngabarin dianiaya. Itu maunya apa? Mau nuduh kita? Tapi masyarakat sudah cerdas dan pintar-pintar,” kata Jokowi.

Ratna sendiri saat ini sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh kepolisian. Berkas perkaranya sudah dinyatakan lengkap dan akan segera menjalani sidang.

Kasus DBD Kerap Terjadi di Perkotaan dengan Tingkat Permukiman yang Cukup Padat, Apa Saja Penyebabnya?

Kasus ini bermula saat foto muka Ratna yang babak belur tersebar melalui media sosial, Oktober 2018.

Narasi yang beredar saat itu Ratna dihajar beberapa orang ketika berada di Bandung, tepatnya di Bundaran Husein Sastranegara pada 21 September 2018.

Prabowo Subianto bahkan menggelar jumpa pers untuk menyatakan penyesalannya atas penganiayaan yang menimpa Ratna.

Belakangan, Ratna menyatakan bahwa penganiayaan itu sebagai sebuah kebohongan yang ia sampaikan pada keluarganya. Kemudian, kebohongan itu tersebar di media sosial melalui sejumlah akun. Padahal, muka Ratna lebam karena operasi plastik. (***)

sumber: tribunnews.com

WARNA WARNI

Kamis | 24 Januari 2019

Jangan Pilih Caleg yang Pasang Alat Peraga Kampanye di Pohon, Ini Alasannya

MEDIAKEPRI.CO.ID, Jakarta – Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Jawa Barat, Dadan Ramdan menegaskan, calon anggota legislatif (caleg) yang memasang alat peraga kampanye (APK) pada pohon menunjukkan tidak pro lingkungan.

“Caleg yang memasang APK di pepohonan itu melanggar aturan KPU (Komisi Pemilihan Umum). Selain tidak menghargai lingkungan, tidak memiliki etika lingkungan, masang APK di pohon tidak mengedepankan estetika,” kata Dadan kepada galamedianews.com, Kamis, 24 Januari 2019 malam.

Cemburu Buta Bikin Pria Ini Masuk Penjara

Sementara itu, Pegiat Lingkungan Hidup Jawa Barat, Dadang Hermawan mengatakan, para caleg yang memasang APK di pohon, menunjukkan caleg tersebut kurang wawasan lingkungan.

“Biasanya, ketika caleg mendapat kritikan dari pihak lain terkait pemasangan APK di pohon, menyalahkan yang masang APK. Hal tersebut sebagai bentuk tidak ada rasa tanggung jawab terhadap ligkungan,” kata Dadang.

Masih Dibahas, tapi Dipastikan Rumah Bersubsidi Bakalan Naik Bulan Depan

Ia menilai, caleg yang masang APK di pohon itu masih menerapkan gaya ortodok. “Menunjukkan caleg tersebut tak cerdas. Caleg yang masang APK di pohon lebih baik jangan dipilih. Saya tegaskan, para caleg jangan sakiti pohon dengan cara memasang APK di pohon,” tandas Dadang.

Dadang berharap, para caleg yang membiasakan diri memasang APK di pohon dibangun kesadarannya. “Mereka harus menerapkan paradigma pelaksanaan kampanye cerdas berbudaya. Dengan cara itu, mereka pasti peduli lingkungan,” ungkapnya.

Menurutnya, Satpol PP dan Panwas juga harus melakukan tindakan terhadap caleg yang memasang APK di pohon, selain menertibkan APK tersebut. “Jangan sampai karena alasan kurang personil dan anggaran, Satpol PP dan Panwas kurang dalam melaksanakan penindakan.

Mengingat di tiap kecamatan juga ada Panwas maupun Satpol PP, selain bisa menggerakan relawan untuk menertibkan APK yang dipasang di pohon,” katanya. (***)

sumber: galamedianews.com

WARNA WARNI

Jumat | 18 Januari 2019

Prabowo Pertanyakan Konflik Kepentingan Bawahan Jokowi Soal Impor Pangan, Ini Jawabannya

MEDIAKEPRI.CO.ID, Jakarta – Sesi pertama debat pilpres 2019 putaran pertama antara Jokowi vs Prabowo sukses digelar, Kamis, 17 Januari 2019 pukul 20.00 WIB.

Putaran pertama debat pilpres 2019 Jokowi vs Prabowo yang diselenggarakan di Hotel Bidakara, Jakarta ini disiarkan secara langsung dan live streaming TVRI, RRI, Kompas TV, dan RTV.

Sejumlah Caleg Artis Ikut Nobar Debat Capres Perdana

Komisi Pemilihan Umum (KPU) sendiri sudah menentukan tema dan jadwal untuk debat capres 2019. Pada sesi pertama debat capres 2019 ini, ada dua orang yang KPU tunjuk sebagai moderator. Mereka adalah Ira Koesno dan Imam Priyono.

Debat pilpres membahas tema hukum, HAM, korupsi, dan terorisme. Debat Pilpres 2019 yang pertama ini terdiri dari 6 segmen dengan durasi yang berbeda-beda.

Telah Ditemukan Mayat Terbungkus Kain Sprei di Dalam Tong Plastik, Siapakah Dia?

Pada debat Pilpres ini, pasangan calon nomor urut 2 pasangan Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno kembali mempertanyakan putusan impor pangan yang diteken pada masa kepemimpinan Jokowi. Menurut mereka, terdapat inkonsistensi kepempimpinan antar Menteri teknis dan lembaga pangan dalam angka produksi dan perizinan impor.

Prabowo menyampaikan hal tersebut dalam sesi debat saling melontarkan pertanyaan kepada pasangan calon nomor urut 1 dalam tema pencegahan korupsi berbasis konflik kepentingan. Menurut Prabowo, sangat mencurigakan perizinan impor beras dan gula bisa terbit padahal terdapat indikasi stok dalam negeri tercukupi.

“Diantara menteri bapak ada yg berseberangan, Ada menteri yang mengatakan produksi cukup tapi ada menteri yang impor beras,” tanya Prabowo. Ia juga menyebut Direktur Utama Bulog Budi Waseso sebagai bagian yang menyebut stok beras aman.

Maka Prabowo mempertanyakan apakah diantara pejabat tersebut benar tidak ada konflik kepentingan. Dalam hal ini pasangan calon nomor urut 1 Jokowi menjawab bila Prabowo benar memiliki bukti adanya konflik kepentingan, maka silahkan dibawa ke ranah hukum.

Tak hanya itu, ia mengimplikasikan berat bahwa pihaknya tidak memiliki beban masa lalu sehingga tidak memiliki kepentingan politik. “Saya ini tidak memiliki beban masa lalu sehingga lebih enak dalam bekerja dan memberi perintah,” katanya.

Tak hanya itu, kebijakan impor sejatinya dilaksanakan setelah debat panjang antar menteri bersama Jokowi. Hal ini menurutnya tidak jadi masalah, justru menjadi mekanisme pengawasan terbaik.

“Kalau menteri sama semuanya maka malah tidak ada mekanisme saling cek. Kalau sudah rampung debatnya maka baru saya putuskan impor atau tidak,” katanya.(***)

sumber: tribunnews.com

WARNA WARNI

Rabu | 19 Desember 2018

Ma’ruf Amin Siap Jalani Debat Capres-Cawapres Pertama, dan Ini Jadwal dari KPU

MEDIAKEPRI.CO.ID, Jakarta – Komisi Pemilihan Umum (KPU) akan menggelar debat pertama capres-cawapres pada 17 Januari 2019. Cawapres KH Ma’ruf Amin mengaku siap menghadapi debat pertama tersebut.

“Sebagai calon, tentu saya harus siap. Kebetulan di tim kami ada, tim debat itu saya dapat masukan dari tim. Dan kita akan diskusikan untuk memperoleh masukan dan kemungkinan masalah yang akan didebatkan karena sebagai cawapres harus siap,” ujar Ma’ruf Amin di Pondok Pesantren Al Masthuriyah, Sukabumi, Jawa Barat, Rabu, 19 Desember 2018.

Meski begitu, Ma’ruf Amin mengatakan tidak ada persiapan khusus untuk menghadapi debat pertama tersebut. Dikatakan Ma’ruf, dia dengan capres Jokowi hanya mendiskusikan program lanjutan yang tertuang Nawacita.

“Karena kita merupakan kelanjutan Nawacita pertama, tentu programnya bagaimana melanjutkan membuat ini jadi lebih Besar dari apa yang sudah dilakukan Nawacita pertama harus ada lompat-lompatan intinya itu,” kata dia.

Selain itu, Ma’ruf mengaku optimis saat ini bisa menang Pilpres 2019 bersama capres Joko Widodo (Jokowi). Dia menargetkan kemenangan Pilpres 2019 di Jabar bisa selisih 20 persen dengan Prabowo-Sandiaga Uno.

“Jadi artinya sudah kelihatan, bahkan kalau Jawa Barat secara keseluruhan kita sudah menang. Tinggal bagaimana memperbesar kemenangan itu. Saya ingin jangan kurang dari 20 persen (selisih kemenangannya), paling sedikit 20 persen kalau bisa lebih,” tutur dia.

KPU saat ini tengah mempersiapkan debat capres-cawapres Pemilu 2019. KPU mengusulkan ada 14 tema dalam debat.

Ketua KPU, Arief Budiman mengatakan nantinya 14 tema itu akan dibagi ke dalam lima kali debat. Arief mengatakan tiap pasangan tim kampanye paslon juga dipersilakan untuk mengusulkan tema debat tersebut.

“Masing-masing bisa juga mengusulkan tema,” kata Arief di kantor KPU, Jl Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Rabu, 19 Desember 2018.

Berdasarkan jadwal KPU, debat ini akan dilakukan sebanyak lima kali. Nantinya debat akan dilakukan pada 17 Januari, 17 Februari, 17 dan 30 Maret, serta 13 April 2018. (***)

sumber: detik.com

WARNA WARNI

Sabtu | 15 Desember 2018

‘Ini Bukan Perang Saya, yang Bertarung Jokowi vs Prabowo’ Kata Presiden RI ke-6 Itu, Ada Apa Ya?

MEDIAKEPRI.CO.ID, Pekanbaru – Mata Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudoyono (SBY) berkaca-kaca saat memberikan keterangan pers terkait ribuan bendera dan baliho Partai Demokrat dirusak di Kota Pekanbaru, Sabtu, 15 Desember 2018.

SBY menahan tangis. Kesedihannya tak bisa disembunyikan.

SBY yang didampingi Sekjen Demokrat Hinca Panjaitan serta para petinggi Demokrat Riau menceritakan soal perusakan baliho, spanduk, dan bendera Partai Demokrat.

Perusakan bendera dan baliho Pratai Demokrat sangat menyayat hati.

SBY mengaku tampak sangat sedih sekali hingga suaranya bergetar saat berbicara.

Bahkan kedua matanya berkaca-kaca, ia terlihat berusaha menahan air matanya yang nyaris menetes.

Suaranya semakin pelan ketika wartawan semakin mencecar pertanyaan kepadanya.

“Ini bukan perang saya. Yang bertarung itu pak Jokowi dengan pak Prabowo,” terangnya dengan mata berkaca-kaca, sebelum melakukan kunjungan kerjanya.

SBY menyerahkan sepenuhnya proses hukum kepada kepolisian atas pengrusakan ribuan alat peraga yang dipasang Partai Demokrat itu. Pihaknya tak ingin menuduh siapa pelaku pengrusakan itu.

Pascadirusaknya baliho dan atribut Demokrat penyambutan Ketua Umum (Ketum) Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), pihak Demokrat Riau bersama SBY langsung turun ke jalan melakukan penyisiran, Sabtu, 15 Desember 2018.

SBY Cek Bendera dan Baliho Partai Demokrat

Bendera dan baliho Partai Demokrat di sejumlah ruas jalan di Pekanbaru, Riau, Sabtu, 15 Desember 2018 pagi, dirusak orang tak dikenal.

Padahal di deretan bendera-bendera Partai Demokrat juga ada sejumlah bendera partai lain.

Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) merasa geram, mengapa bendera dan baliho Partai Demokrat dirusak.

SBY kemudian mengecek langsung atribut berupa bendera dan baliho Partai Demokrat yang dirusak orang tak dikenal itu.

SBY dan rombongan berjalan kaki di Jalan Sudirman, Kota Pekanbaru, tepatnya di depan kantor DPRD Riau.

Dia juga didampingi Sekjen DPP Partai Demokrat, Hinca Pandjaitan yang turut serta dalam rombongan itu menyaksikan satu persatu baliho yang dirusak tersebut.

SBY tampak tidak banyak berkata-kata, sesekali ia tampak menggelengkan kepala, dengan raut muka tidak banyak ekspresi.

“Pemimpin yang baik harusnya menghargai pemimpin lainnya,” ujarnya singkat sambil terus ikut melihat dan mengangkat langsung baliho rusak tersebut.

Presiden keenam RI itu mengelus-elus dadanya melihat atribut Partai Demokrat dalam keadaan rusak.

“Ini menyayat hati,” kata SBY.

SBY mempertanyakan apakah pengerusakan ini dilakukan oleh pihak-pihak tertentu, atau memang masyarakat Riau saat ini sudah berubah.

“Saya, kami, sangat hormat kepada saudara kami masyarakat Riau, sangat sayang, taat beragama, jadi seperti ini. Apakah saudara kami berubah atau ulah mereka mereka,” kata dia.

Demokrat sudah melaporkan pengerusakan atribut itu kepada Polresta Pekanbaru.

Kini, SBY mengaku hanya bisa pasrah dan mengadu kepada Allah atas apa yang terjadi.

“Saya ini bukan capres. Saya tidak kompetisi dengan Bapak Presiden Jokowi. Saya sebagai pemimpin partai Demokrat berikhtiar dengan cara yang baik dan amanah sesuai yang diatur konstitusi dan UU. Tapi ternyata ini yang kami dapatkan,” kata dia.

SBY pun memerintahkan Sekjen Partai Demokrat serta pemimpin Partai Demokrat di Riau dan Pekanbaru untuk menurunkan semua atirbut yang masih tersisa.

“Lebih baik kita mengalah dan diturunkan daripada bendera kita, baliho yang tidak bersalah, dirobek,” ujar dia.

Menurut Imelda Sari, ada ribuan atribut yang dirusak dan diturunkan oleh orang tak dikenal.

Atribut itu terpasang dengan baik hingga Jumat, 14 Desember 2018 malam, tetapi ditemukan dalam keadaan rusak pada Sabtu pagi ini.

Di dekat bendera dan spanduk yang dirusak itu, ada juga deretan bendera Partai Golkar, PSI, dan PDI-P yang terpasang dengan baik.

“Ada 35 orang pelaku menurut pengakuan 1 orang yang tertangkap dan saat ini sedang dalam pemeriksaan Polresta Pekanbaru,” kata Imelda.

SBY dan elite Demokrat berada di Pekanbaru sejak Jumat, 14 Desember 2018 kemarin untuk melakukan kegiatan kampanye.
Rencananya, SBY berada di Pekanbaru hingga Senin, 17 Desember 2018.

Pada hari yang sama, Presiden Jokowi melakukan kunjungan kerja sekaligus kampanye.

Calon presiden Nomor urut 1 itu rencananya bertemu tim sukses dan kader parpol pendukung di Prime Park Hotel, Pekanbaru, sore nanti. (***)

sumber: tribunnews.com

WARNA WARNI

Jumat | 14 Desember 2018

Hasil Survey Jokowi Kalah di Media Sosial, Fakta atau Hoaks?

MEDIAKEPRI.CO.ID, Jakarta – Hasil survei lembaga analisa perilaku di media sosial PoliticaWave menepis hoaks yang menggambarkan pasangan petahana Joko Widodo (Jokowi)-KH Ma’ruf Amin kalah dari Prabowo Subianto-Sandiaga Uno dalam pertarungan wacana atau isu di media sosial.

Sejak beberapa minggu yang lalu di media sosial beredar semacam analisa atau data yang menggambarkan Jokowi-Maruf kalah oleh Prabowo-Sandi dalam pertarungan wacana atau isu di media sosial.

Data sebenarnya menurut Koordinator Jaringan Masyarakat Muslim Melayu/JAMMAL, Rofiq Al Fikri, lembaga analisa perilaku di media sosial Politicawave merilis hasil pantauannya selama 6-13 Desember 2018 di mana data menunjukkan justru Jokowi-Maruf unggul di medsos dibandingkan Prabowo-Sandi.

Hal itu diukur dari jumlah percakapan Jokowi-Maruf yaitu 739.206 (63,6%), sementara Prabowo-Sandi hanya 422.986 (36,4%) dari total percakapan kedua paslon di medsos yang jumlahnya mencapai 1.162.192 percakapan.

“Menariknya, keunggulan Jokowi-Maruf dalam percakapan medsos pun sejalan dengan keunggulan jenis percakapan yang nadanya positif (sentimen positif),” jelas Rofiq Al Fikri dalam keterangan tertulisnya, Jumat, 14 Desember 2018.

Sentimen positif tentang Jokowi-Ma’ruf di medsos jumlahnya mencapai 46%. Sementara Prabowo-Sandi hanya 28%.

Namun demikian, sentimen negatif kepada Jokowi-Maruf lebih besar (28%) dibandingkan sentimen negatif tentang Prabowo-Sandi (12%).

Hal itu karena dari pantuan sistem PoliticaWave diketahui pendukung Jokowi cenderung lebih mengkampanyekan prestasi Jokowi, namun jarang yang membicarakan sisi negatif dari Prabowo-Sandi.

Hal yang sebaliknya terjadi di kubu Prabowo-Sandi. Di medsos mereka cenderung membicarakan hal negatif tentang Jokowi-Maruf dibanding mengkampanyekan prestasi atau hal positif dari Prabowo-Sandi.

Dalam periode pengamatan ini, Politicawave mencatat dua hal paling menonjol dari kedua kubu.

Dari kubu Jokowi perbincangan paling menonjol yaitu tentang keharmonisan keluarga Jokowi di Istana Bogor.

Sementara itu, perbicangan paling menonjol di kubu Prabowo, yaitu tentang perilaku Prabowo yang mengecam media serta berperilaku kasar (main tangan) kepada wartawan.

Untuk catatan, Politicawave hanya menghitung perbincangan oleh akun real (bukan bot/robot).

Maka, masuk akal jika kubu Prabowo menyebarkan isu mereka menang di medsos, karena mereka mengandalkan ribuan akun robot guna memasifkan kampanye negatif mereka ke Jokowi via medsos.

Dari data yang ada ini, kubu Jokowi tetap perlu menjaga semangat dan konsisten menangkal aktivitas medsos kubu Prabowo dengan ribuan botnya.

Karena sekali lagi, masyarakat semakin cerdas. Semakin diberikan fakta, maka mereka akan semakin sadar dalam memilih pemimpin yang layak dipilih.(***)

sumber: tribunnews.com

WARNA WARNI

Rabu | 12 Desember 2018

Terkait Pembubaran BP Batam, Presiden dan Wapres Memutuskan Dualisme Itu Harus Segera Dihilangkan

MEDIAKEPRI.CO.ID, Jakarta – Setelah mendengarkan informasi dari dunia usaha, keterangan dari Kementerian Luar Negeri (Kemlu), pemerintah memutuskan akan menghapuskan dualisme di Batam, dengan mengalihkan kewenangan yang selama ini melekat pada Badan Pengusahaan (BP) Batam kepada Pemerintah Kota Batam.

“Tadi Presiden dan Wapres memutuskan dualisme itu harus segera dihilangkan. Itu berarti hanya ada satu, enggak boleh dua. Segera hilang,” kata Menko Perekonomian Darmin Nasution kepada wartawan usai mengikuti Rapat Terbatas tentang Pengembangan Batam, di kantor Presiden, Jakarta, Rabu, 12 Desember 2018 sore.

Artinya, lanjut Menko Perekonomian, untuk jalan cepatnya, kewenangan sebagai BP Batam sebagai tangan pemerintah di daerah itu akan dilaksanakan, akan dirangkap oleh Walikota Batam. Sehingga jadi satu dia tangannya, enggak dua.

Mengenai masalah perizinan, menurut Menko Perekonomian, dari sekarang pun sudah ada Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di sana. Kalau sekarang masih ada 2 lantai, menurut Darmin, nantinya mungkin jadi satu lantai.

Ditegaskan Menko Perekonomin, pengalihan kewenangan BP Batam kepada Pemerintah Kota Batam itu akan dilaksanakan segera.

Diakuinya saat ini masih harus ada pencatatan macam-macam yang harus diselesaikan dan disiapkan legalnya. Tapi Darmin meyakinkan, akan diselesaikan segera. “Kita akan usahakan ya begitu tahun baru sudah satu tangan,” tegasnya.

Saat ditanya apakah dengan demikian BP Batam dibubarkan, Menko Perekonomian Darmin Nasution, menjawab singkat, “Lebih kurang akan begitu.” (*)

Sumber : setkab.go.id

WARNA WARNI

Rabu | 12 Desember 2018

Tiga Tahun Tak Berkembang, BP Batam Terancam Bubar

MEDIAKEPRI.CO.ID, Jakarta – Presiden Joko Widodo memutuskan untuk membubarkan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Batam atau BP Batam sebagai pengelola kawasan wilayah tersebut.

Demikian hasil rapat terbatas yang digelar kepala negara bersama sejumlah menteri terkait, di Kantor Presiden, Rabu, 12 Desember 2018. Keputusan untuk membubarkan BP Batam, merupakan instruksi langsung Presiden.

“Arahnya begitu [BP Batam dibubarkan],” ungkap Darmin sembari mengajak Kepala BP Batam Lukita Dinarsyah Tuwo datang ke kantornya, untuk mendiskusikan hal tersebut.

Presiden Joko Widodo dalam rapat terbatas memang sempat menyindir pengembangan kawasan Batam yang terkesan lamban. Padahal, berbagai upaya sudah dilakukan hampir tiga tahun yang lalu.

Darmin menjelaskan, lambannya pengembangan di Batam tak lepas dari masih adanya dualisme kepemimpinan di kawasan tersebut. Hal ini, tentu perlu diselesaikan untuk mempercepat pengembangan Batam.

“Intinya tadi pembahasan, masalah yang belum terselesaikan. Jawabannya adalah dualisme. Masih ada dualisme. Dari sana Presiden dan Wapres memutuskan untuk hilangkan dualisme,” kata Darmin.

“Dengan cara, kewenangan pemerintah pusat yang ada selama ini di Batam akan dirangkap oleh Walikota,” tegas mantan Gubernur Bank Indonesia (BI) itu. (***)

sumber: cnbcindonesia.com

WARNA WARNI

Kamis | 06 Desember 2018

Prabowo Marahi Jurnalis dan Media, Pengamat: “Hati-hati Ini Bisa Menjadi Senjata Makan Tuan. Kenapa?

MEDIAKEPRI.CO.ID, Jakarta – Calon presiden nomor urut 02, Prabowo Subianto mengungkapkan kemarahannya kepada para jurnalis dan media dalam acara Peringatan Hari Disabilitas Internasional di Jakarta, Rabu, 5 Desember 2018.

Direktur Eksekutif Lembaga Riset Populi Center Usep Saiful Ahyar mengatakan, hal tersebut justru berpotensi merugikan Prabowo sebagai kandidat di Pilpres 2019.

Liburan Akhir Tahun, Rasakan Sensasi dan Inspirasi Baru Bersama Batik Air, Terbang Langsung dari Jakarta Menuju Samarinda

Pengamat menilai apa yang dilakukan Prabowo bisa menjadi senjata makan tuan.

Maung Bandung Menang Tipis di Hasil Akhir Piala Indonesia 2018

“Hati-hati ini bisa menjadi senjata makan tuan. Kenapa? Sebab Prabowo membuat distrust terhadap media mainstream di tengah masyarakat,” ujar Usep di Jakarta, Rabu, 5 Desember 2018 malam.

Jokowi: Pembangunan di Papua, Selain Sulitnya Medan dan Cuaca tapi Juga Taruhannya Nyawa

Usep menjelaskan, ketika terjadi distrust, maka masyarakat yang tergiring opini Prabowo akan beralih kepada media sosial. Padahal, seluruh berita yang disebarkan melalui media sosial tidak memiliki penyaring bahkan lebih liar dan tidak terkontrol. Pada titik tersebut, bukan tidak mungkin akan ada berita-berita yang menyerang Prabowo lalu diamini pengguna media sosial.

Lemparan Batu ke Arah Jendela Itu Menewaskan Serda Handoko

Menurut Usep, sikap yang ditunjukkan oleh Prabowo serupa sikap yang ditunjukkan Presiden AS Donald Trump kepada seluruh media mainstream di AS. Trump, kata dia, sengaja memusuhi media massa agar masyarakat tak lagi percaya.

Tragedi Penembakan Masal di Papua, Diduga Ini Pemicunya

“Seharusnya kalau Pak Prabowo kalau merasa ada yang salah ya dituntut saja. Sudah ada mekanismenya jika mau menuntut media mainstream,” katanya.

Bagaimanapun juga, kata dia, Prabowo sebagai kandidat penantang pejawat Joko Widodo membutuhkan peran media untuk mengangkat elektabilitasnya. Sebagai calon presiden, Prabowo juga tidak bisa memaksakan kehendak agar semua pemberitaan media berpihak kepadanya.

Koordinator Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Dahnil Anzar Simanjuntak menuturkan, kemarahan Prabowo tersebut dalam posisi melakukan kritik terhadap fungsi sejumlah media yang dinilai kehilangan objektivitas. Termasuk, terkait dengan peristiwa Reuni 212 Ahad lalu.

Padahal, kata Dahnil, media memiliki peran penting sebagai pilar demokrasi. Bila perilaku mdia sangat afilitatif dikhawatirkan akan menjadi ancaman serius bagi demokrasi yang ada. Dahnil pun menyebut, sikap Prabowo tersebut bukan sekadar untuk mencari efek elektoral di kalangan pendukungnya, namun lebih kepada peran kualitatif media.

Seperti diketahui, dalam peringatan Hari Disabilitas kemarin, Prabowo juga mengaku tidak lagi percaya dengan media mainstream. Bahkan Prabowo mengaku membaca koran hanya untuk melihat kebohongan demi kebohongan yang dilakukan media cetak setiap harinya.

“Saya katakan, hey jurnalis-jurnalis, kalian tidak berhak sandang predikat sebagai junalis. Saya katakan mulai sekarang jangan lagi hormati mereka karena mereka semua antek,” ucapnya. (***)

sumber: republika.co.id

andika perkasa

WARNA WARNI

Kamis | 22 November 2018

Jawaban Santai Andika Perkasa ketika Dikaitkan dengan Peran Hendropriyono

MEDIAKEPRI.CO.ID, Jakarta – Jenderal Andika Perkasa resmi dilantik Presiden Joko Widodo menjadi Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD). Andika menjawab isu soal adanya peran eks Kepala BIN, AM Hendropriyono, di balik penunjukannya sebagai KSAD.

“Itu tadi monggo, mau ngomong apa juga, saya gini, dari dulu juga gini. Nggak ada yang saya komentar lagi, terserah,” ujar Andika seusai pelantikan di Istana Negara, Jl Veteran, Jakarta Pusat yang dilangsir di detik.com, Kamis, 22 November 2018.

Jendral TNI Mulyono Saksikan Latancab TNI AD 2018, Ukur Kekuatan Alutsista

Untuk diketahui, Hendro merupakan eks Ketum PKPI, yang kini mendukung Jokowi di Pilpres 2019. Hendro juga merupakan mertua Andika.

Andika pun enggan mengomentari kenaikan karier yang begitu cepat tahun ini. Andika pada awal tahun ini dinaikkan pangkatnya menjadi letjen saat menjabat Dankodiklat dan Pangkostrad.

TNI Kian Dekat dengan Rakyat

“Orang kalau mau ngomong apa saja monggo, saya kan nggak bisa komentar yang nggak perlu. Kan semuanya beliau yang memutuskan, saya tidak tahu apa yang ada di dalam penilaian beliau, saya kan dari dulu gini aja,” ujar Andika.

Terlepas dari isu tersebut, Andika mengaku siap mengemban jabatan sebagai KSAD. Ia siap menjaga amanat yang diberikan Jokowi.

Jauh Kami Datang untukmu TNI KU

“Pesan beliau secara khusus sih nggak ada, hanya beliau memberikan kepercayaan kepada saya, saya secara otomatis kemudian harus menerjemahkan bahwa tugas ini harus saya jaga kepercayaan dari presiden, yang telah memberikan kesempatan, gitu aja,” kata Andika.

Andika dilantik menjadi KSAD menggantikan Jenderal Mulyono. Pergantian KSAD ini menyusul akan pensiunnya Mulyono pada Januari 2019. (***)

WAKIL RAKYAT

Jumat | 21 September 2018

Setelah Dibuka, Nomor Urut Capres Cawapres Jokowi-Ma’ruf No 1 Prabowo-Sandi No 2 Pilpres 2019

MEDIAKEPRI.CO.ID, Jakarta – Hasil Pengundian Nomor Urut Capres Cawapres, Jokowi-Ma’ruf No 1 Prabowo-Sandi No 2 di kantor KPU, Jumat, 21 September 2018.

Kesempatan untuk mengambil nomor urut dilakukan Cawapres Ma’ruf Amin dan Sandiaga Uno.

Hasilnya Sandiaga mendapat nomor 1, Ma’ruf Amin mendapat nomor 10.

Selanjutnya para Capres yakni Joko Widodo dan Prabowo Subianto mengambil nomor undian.

Prabowo pertama mengambil, dilanjut kemudian Joko Widodo.

Sebelum pengambilan nomor urut untuk Capres, kedua pasangan menyempatkan untuk berdoa.

Setelah dibuka bersama, Joko Widodo nomor 1, sedangkan Prabowo nomor 2.

Adapun jelang Penetapan Nomor Urut Capres-cawapres untuk Pilpres 2019, Jokowi-Ma’ruf Kumpul di Tugu Proklamasi, Prabowo-Sandi Didampingi AHY.

Penetapan nomor urut Capres-cawapres untuk Pilpres 2019 dilaksanakan di Gedung KPU Jakarta, Jumat, 21 September 2018 malam.

Ada perbedaan cara antara kedua pasangan capres-cawapres saat menuju kantor KPU RI.

Jika Jokowi-Ma’ruf Kumpul di Tugu Proklamasi, maka Prabowo-Sandi Didampingi AHY langsung ke kantor KPU.

Dikutip dari kompas.com, pasangan calon presiden Prabowo Subianto dan calon wakil presiden Sandiaga Uno tiba di kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat 21 September 2018 malam.

Prabowo tiba di kantor KPU sekitar pukul 19.30 WIB. Ia mengenakan kemeja lengan panjang berwarna putih dan memakai peci berwarna hitam.

Sebelum masuk ke gedung KPU, Prabowo sempat menyapa awak media yang meliput dengan melambaikan tangan.

Setelah itu tampak Komandan Komando Satuan Tugas Bersama (Kogasma) Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) berjalan di belakang Prabowo.

Putra Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono itu tampak mengenakan jas seragam Partai Demokrat berwarna biru.

Menyusul kemudian Sandiaga Uno yang mengenakan kemeja lengan panjang berwarna biru.

Sementara itu, massa pendukung kedua pasangan telah berkumpul di sekitar kantor KPU.

Mereka membawa bendera, spanduk dan atribut yang memperlihatkan dukungan kepada kedua pasangan. Para simpatisan itu juga berorasi menggunakan mobil komando yang dilengkapi pengeras suara.

Adapun pasangan capres-cawapres Jokowi-Ma’ruf Amin lebih dahulu menemui para relawan dan pendukung di Tugu Proklamasi, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat 21 September 2018.

Para relawan dan pendukung Jokowi-Ma’ruf Amin sendiri sudah memenuhi kawasan Tugu Proklamasi sejak sore tadi.

Mereka membawa berbagai atribut mulai dari bendera, rebana, hingga mengenakan kaos dan ikat kepala Jokowi-Ma’ruf Amin.

Setelah dari Tugu Proklamasi, Jokowi-Ma’ruf Amin langsung menuju Kantor KPU yang ada di Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta Pusat. (***)

sumber: tribunnews.com

PARTAI POLITIK

Rabu | 25 Juli 2018

SBY Bilang Banyak Rintangan dan Hambatan Berkoalisi dengan Jokowi, Ini Kata PDIP

MEDIAKEPRI.CO.ID, Jakarta – Ketum Partai Demokrat (PD) Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengungkap banyak rintangan untuk berkoalisi dengan Jokowi. PDIP merespons pernyataan SBY.

“Kendala eksternal atau internal? Kami duga lebih banyak internal PD dan perhitungan untung rugi partai, karena pileg dan pilpres bersamaan. Bisa jadi ekspektasi PD kelewat besar sebagai sedimen atau sindrom sebagai partai terbesar di masa lalu,” kata Ketua DPP PDIP Hendrawan Supratikno kepada wartawan, Rabu, 25 Juli 2018.

Hendrawan mengatakan berkoalisi haruslah mengedepankan komitmen, bukan berdasarkan syarat-syarat yang terkait hitung-hitungan untung rugi. PDIP, kata Hendrawan, membuka pintu untuk siapapun yang siap berkomitmen berjuang bersama.

“Kami tetap sabar dan membuka pintu. Sikap koalisi kami itu inklusif dan partisipatorik. Modal dasarnya komitmen,” ujarnya.

Hendrawan malah mempertanyakan soal kecamuk di tubuh PD. Hendrawan juga bicara koalisi tak boleh didasari niat mengelabui.

“Kami juga jadi bertanya-tanya, komplikasi batin seperti apa yang sedang berkecamuk di tubuh PD. Soalnya memang trust dan respect harus dibangun dengan komitmen dan niat tulus. Jadi hulunya niat tulus, bukan niat mengelabui atau akal-akalan. (***)

sumber: detik.com

WARNA WARNI

Rabu | 25 Juli 2018

Sah! KPU Tetapkan Khofifah-Emil Gubernur Jatim

MEDIAKEPRI.CO.ID, Surabaya – Komisi Pemilihan Umum Jawa Timur secara resmi menetapkan paslon nomor urut 1 Khofifah Indar Parawansa dan Emil Elestianto Dardak menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur Jatim. Penetapan ini atas hasil perolehan suara Khofifah-Emil yang unggul dan mencapai 53,55 persen atau 10.465.218 suara.

“Jumlah suara pasangan calon nomor urut 1 sebanyak 10.465.218 atau 53,55 persen dari jumlah suara sah atas nama Khofifah Indar Parawansa dan Emil Elestianto Dardak sebagai Gubernur dan wakil Gubernur terpilih Jatim,” ujar Ketua KPU Jatim Eko Sasmito saat membacakan surat keputusan di Rapat Pleno Terbuka Penetapan Pasangan Calon Terpilih Pilgub Jatim di Hotel Whyndam, Surabaya, Selasa, 24 Juli 2018.

Eko mengatakan penetapan ini berdasarkan keputusan MK setelah memastikan tidak ada gugatan kepada pemenang Pilgub Jatim. Juga berdasarkan surat KPU RI ke KPU Jatim untuk segera melakukan penetapan paslon yang terpilih.

“Kita ini kan sudah selesai setelah kemarin Mahkamah Konstitusi memberikan surat kepada KPU RI terkait dengan daftar kasus-kasus atau perkara yang diajukan yang diregister oleh MK. Kemudian KPU RI memberikan surat ke kita untuk bisa melaksanakan proses penetapan pasangan calon terpilih. Jadi satu hari setelah MK memberikan surat itu, kita sudah bisa menetapkan pasangan calon terpilih,” imbuh Eko.

Eko memastikan tidak ada gugatan dari paslon lain. Eko mengungkapkan tahapan selanjutnya adalah penyerahan hasil melalui DPRD dan disampaikan pada Menteri Dalam Negeri.

“Terkait dengan hasil pilgub ini, masing-masing paslon tidak ada yang mengajukan sengketa perselisihan hasil di MK. Sehingga tahapan ini nanti akan diikuti oleh penyerahan hasilnya itu melalui DPRD akan kita sampaikan kepada Kementerian Dalam Negeri,” imbuhnya.

Sementara itu, di lokasi rapat pleno, paslon nomor urut 2 Saifullah Yusuf dan Puti Guntur Soekarno tidak terlihat hadir. Eko mengatakan pihaknya telah mengundang dan menghubungi, tapi memang sedang berhalangan hadir lantaran ada kegiatan lain.

“Kita sudah menghubungi beliau, tapi masih ada kegiatan lain, sehingga beliau tidak bisa hadir. Jadi kita di dalam proses penetapan ini kita lakukan dengan pleno terbuka. Jadi itu sudah kita sampaikan,” jelasnya.

Di kesempatan yang sama, Gubernur terpilih Jatim Khofifah Indar Parawansa mengucapkan rasa terima kasihnya kepada seluruh pihak. Mulai aparat kepolisian dan TNI yang turut mengamankan hingga masyarakat yang dewasa dalam berpolitik.

“Kerja keras semua elemen, terutama dari jajaran kepolisian, TNI, dan seluruh penyelenggara pilkada. Kedewasaan masyarakat akhirnya pilkada di Jatim berjalan dengan sangat penuh hangat, pendewasaan politik, kekerabatan dan saling menghargai,” kata Khofifah. (***)

sumber: detik.com

PARTAI POLITIK

Selasa | 10 Juli 2018

Partai Golkar Rencana Tempatkan Kadernya Dampingi Capres Jokowi

MEDIAKEPRI.CO.ID, Jakarta – Partai Golkar punya rencana menempatkan kadernya di kursi cawapres, mendampingi capres Jokowi pada 2019. Bila cawapres Jokowi tak sesuai pilihan Golkar, ini yang akan dilakukan Golkar.

“Kita sudah menyiapkan langkah antisipasi. Tentu tidak bisa kita sampaikan di muka umum.

Langkah antisipasinya bisa jadi kita tetap mendukung Jokowi dan tentu dengan negosiasi tertentu atau lain-lain akan kita bicarakan di internal partai,” kata Wasekjen Golkar M Sarmuji di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 10 Juli 2018.

Sejauh ini, cawapres Jokowi masih jadi teka-teki. Dia menyebut penentuan cawapres Jokowi turut menentukan keutuhan parpol koalisi.

“Urusan menentukan cawapres ini adalah urusan yang sangat krusial. Akan sangat menentukan utuh dan retaknya koalisi Jokowi,” kata Sarmuji.

Sarmuji mengatakan pembahasan cawapres Jokowi harus diputuskan bersama seluruh parpol koalisi. Dengan demikian, dia berharap koalisi Jokowi untuk Pilpres 2019 tetap utuh.

“Kita berharap koalisi Jokowi utuh. Karena itu, pembicaraan cawapres harus dilakukan dalam kapasitas yang setara dan harus dibicarakan, dilaksanakan, dalam suasana yang bersahabat dengan memperhitungkan mitra koalisi,” sebut Sarmuji. (***)

sumber: detik.com

WARNA WARNI

Senin | 09 Juli 2018

Stop Sebut ‘Cebong-Kampret’ , Wanbin PD: Bisa Menyinggung Perasaan

MEDIAKEPRI.CO.ID, Jakarta – Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat (PD) Agus Hermanto setuju istilah ‘cebong-kampret’ harus dihentikan. Menurut Agus, istilah itu bisa menyinggung perasaan.

“Kita selama ini, saya sendiri, tidak pernah mengatakan hal seperti itu. Kalau mengatakan seperti itu kan bisa menyinggung perasaan,” kata Agus di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 9 Juli 2018.

Selain itu, sebut Agus, sebutan ‘kecebong’ dan ‘kampret’ itu juga tidak tepat digunakan dalam pembahasan politik. Dia pun berharap ke depan pembicaraan politik Indonesia menggunakan bahasa-bahasa yang santun.

“Kata-kata itu kan juga tidak tepat untuk pembicaraan politik dalam hal yang strategis,” ujar Wakil Ketua DPR itu.

“Jadi sebaiknya memang kita menggunakan bahasa-bahasa yang baik, lugas dan yang tidak menimbulkan ketersinggungan antara satu dengan lainnya,” imbuh Agus.

Sebelumnya, dalam Kajian Tauhid di Masjid Istiqlal, Aa Gym meminta kepada masyarakat jangan menyebut orang dengan gelar yang buruk, termasuk memanggil ‘kecebong’ atau ‘kampret’.

“Jadi jangan panggil dengan gelaran yang buruk. Yang satu panggil kecebong, yang satu panggil kampret,” kata Aa Gym, dalam acara Kajian Tauhid, di Masjid Istiqlal, Jakarta, Ahad, 8 Juli 2018. (***)

sumber: detik.com

POLITIK

Minggu | 08 Juli 2018

Pleno KPU Riau Tetapkan Pasangan Syamsuar-Edy Nasution Menang di Pilkada Riau

MEDIAKEPRI.CO.ID Pekanbaru– Rapat pleno Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Riau atas  hasil rekapitulasi kabupaten/kota, di Hotel Aryaduta, Pekanbaru, Minggu, 8 Juli 2018 ditetapkan pasangan Syamsuar – Edy Nasution sebagai pemenang Pilgub Riau.

Pasangan Syamsuar – Edy Nasution unggul di Kota Pekanbaru (138.664 suara), Kabupaten Rokan Hulu (69.946 suara), Kabupaten Rokan Hilir (97.239 suara), Kota Dumai (41.144 suara), Kabupaten Bengkalis (87.709 suara), Kabupaten Kepulauan Meranti (38.999 suara), Kabupaten Siak (110.020 suara), Kabupaten Pelalawan (36.161 suara), dan Kabupaten Kuantan Singingi (39.881 suara).

Dengan perolehan total suara Syamsuar – Edy Nasution 799.289 suara. Selisih suara dengan posisi kedua yang ditempati pasangan Arsyadjuliandi Rachman – Suyatno sebanyak 292.102 suara. Pasangan Syamsuar – Edy Nasution diusung tiga partai politik, yaitu PAN, Nasdem dan PKS. Yang membentuk Koalisi Riau Bersatu (Karib).

Sedangkan pasangan Arsyadjuliandi Rachman – Suyatno unggul di Kabupaten Indragiri Hulu (40.885 suara). Pasangan dengan nomor urut 4 ini memperoleh total suara sebanyak 507.187 suara. Pasangan petahana ini diusung oleh Golkar, PDI-P, Hanura dan PKPI.

Sementara diposisi ketiga perolehan suara hasil rapat pleno rekapitulasi KPU Riau, pasangan nomor urut 3 Firdaus – Rusli Effendi unggul di Kabupaten Kampar dengan perolehan 118.511 suara. Total perolehan suara pasangan ini diusung oleh Partai Demokrat dan PPP, ini sebanyak 416.248 suara.

Untuk pasangan Lukman Edy – Hardianto, unggul di Kabupaten Indragiri Hilir dengan memperoleh 114.862 suara. Total suara pasangan yang diusung PKB dan Gerindra ini memperoleh 369.802 suara.

Untuk jumlah surat suara sah sebanyak 2.092.526 suara dan surat suara tidak sah sebanyak 53.606 suara. Jumlah total suara sah dan tidak sah 2.146.132 suara.

Rapat pleno dipimpin langsung oleh Ketua KPU Riau, Nurhamin. Juga dihadiri Ketua Bawaslu Riau Rusidi Rusdan dan unsur Forkompinda Riau.

“Jika dalam tiga hari setelah hasil rapat pleno tidak ada tuntutan dari masing-masing pasangan calon di Mahkamah Konstitusi, maka tanggal 12 Juli 2018 akan ditetapkan oleh KPU Riau, bahwa Syamsuar sebagai Gubernur Riau dan Edy Nasution sebagai Wakil Gubernur Riau,” kata Nurhamin.

Ketua Harian Karib Riau, Tengku Zulmizan  mengatakan, dalam penyampaian hasil rekapitulasi KPU Riau tidak ada sanggahan dari saksi masing-masing pasangan calon. Artinya, tanggal 12 Juli 2018, akan keluar penetapan dari KPU Riau hasil rekapitulasi suara.

“Kita sama-sama berharap tidak ada tuntutan yang dilakukan masing-masing pasangan calon. Sehingga Syamsuar – Edy Nasution bisa ditetapkan sebagai Gubernur Riau dan Wakil Gubernur Riau periode 2018-2023,” ujar Zulmizan. (*)

Sumber: RiauKepri.com

PARTAI POLITIK

Rabu | 04 Juli 2018

Amien Rais Tantang Jokowi “Mari Kita Bertanding Secara Fair”

MEDIAKEPRI.CO.ID, Jakarta – Ketua Majelis Kehormatan PAN, Amien Rais, menantang Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk berduel secara gentle.

Namun Amien mengungkapkan bahwa pertarungannya dengan Jokowi bukan melalui fisik tapi secara konstitusional.

“Jadi saya menantang Pak Jokowi, mari kita bertanding secara fair. Mari kita duel secara gentle yakni dengan cara demokratis dan konstitusi,” ujar Amien dalam acara Tausiyah Kerakyatan #2019IndonesiaPascaJokowi di Kampung Akuarium, Penjaringan Jakarta Utara, Sabtu, 9 Juni 2018.

Amien yakin Jokowi bisa dikalahkan pada Pemilu 2019 mendatang. Menurut Amien, caranya hal tersebut dengan membangun kesadaran masyarakat untuk tidak memilih Jokowi lagi.

“Ya intinya saya begitu, saya sudah firm lewat jalan demokrasi, konstitusi. Akan kita kalahkan. Caranya itu menggalang kesadaran rakyat. Jadi pilpres kan bebas,” jelas Amien.

Selain Amien, acara ini juga dihadiri oleh Sugi Nur Raharja alias Gus Nur, Habib Umar Al Hamid, dan Ketua Forum Aspirasi Rakyat Indonesia, Lieus Sungkharisma.

Lieus Sungkharisma yang menjadi penggagas acara ini menyebut tujuan mereka untuk konsolidasi mengganti presiden pada Pemilu 2019 mendatang.

Rencananya acara ini juga akan dihadiri oleh Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB), Yusril Ihza Mahendra, Wakil Ketua DPR, Fadli Zon, hingga mantan Komisioner Komnas HAM, Natalius Pigai. (***)

sumber: tribunnews.com

WARNA WARNI

Rabu | 04 Juli 2018

Uang Ratusan Juta Ikut Diamankan saat KPK Tangkap Gubernur Aceh dan 9 Orang Lainnya

MEDIAKEPRI.CO.ID, Jakarta – Gubernur Aceh Irwandi Yusuf ditangkap KPK bersama sembilan orang lainnya. KPK mengamankan duit ratusan juta rupiah dari operasi tangkap tangan (OTT).

“Sejumlah uang ratusan juta rupiah diamankan. Diduga merupakan bagian dari realisasi commitment fee sebelumnya,” kata Ketua KPK Agus Rahardjo dalam keterangannya, Selasa, 3 Juli 2018.

Duit ini diduga fee terkait transaksi penyelenggara negara di tingkat provinsi dan kabupaten Aceh.

Dari informasi yang dihimpun, Gubernur Aceh Irwandi ditangkap bersama Bupati Bener Meriah, Ahmadi. Ada delapan orang lainnya, termasuk non-PNS, yang ikut ditangkap.

“Sore hingga malam ini KPK melakukan kegiatan penindakan di Aceh dan mengamankan 10 orang, yang terdiri atas dua kepala daerah dan sejumlah pihak non-PNS,” ujar Kabiro Humas KPK Febri Diansyah. (***)

sumber: detik.com

WARNA WARNI

Selasa | 03 Juli 2018

Raffi Ahmad Berencana Jadi Caleg, Yandri: “Kalau Raffi Mah Ditaruh di Mana Saja Pasti Jadi”

MEDIAKEPRI.CO.ID, Jakarta – Ketua DPP PAN Yandri Susanto mengungkapkan, sejumlah artis berencana mencalonkan diri sebagai anggota legislatif dari partainya.

Ia mengatakan, sejumlah nama seperti Raffi Ahmad dan Rhoma Irama berencana maju sebagai caleg DPR RI dari PAN.

“Raffi Ahmad memang ada rencana untuk nyaleg. Termasuk ada beberapa artis yang lain. Rhoma mungkin nyaleg dari Tasik kalau mau nyalon,” kata Yandri di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 3 Juli 2018′

Ia menggangap wajar jika sejumlah artis berencana mencalonkan diri melalui PAN. Menurut Yandri, sepanjang yang bersangkutan memenuhi syarat tak perlu dipermasalahkan.

Anggota Komisi II DPR RI, Yandri Susanto menanggapi saran agar gubernur DKI Jakarta ke depan dipilih DPRD atas rekomendasi presiden.

Menurut Yandri, akan baik ke depannya jika PAN mencalonkan tokoh muda yang punya banyak penggemar.

Bahkan, kata Yandri, Raffi kini dekat dengan Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PAN DKI Jakarta Eko Hendro Purnomo alias Eko Patrio.

“Tapi dapilnya mana belum. Bisa Yogya, Jabar, bisa Kabupaten Bogor, bisa kota Bandung. Kalau Raffi mah ditaruh di mana saja pasti jadi,” tutur Yandri.

Ihwal kapasitas, Yandri meminta semua pihak tak menganggap remeh Raffi Ahmad. Menurut dia, tak selalu caleg artis tak berkualitas.

Ia mengatakan, di PAN banyak pula caleg yang dulunya artis namun memiliki kapasitas sebagai politisi, di antaranya Desy Ratnasari.

“Kita enggak boleh underestimate lah. Jadi artis-artis di PAN itu kan bagus-bagus tuh. Dessy bagus, yang lain bagus, Anang bagus. Enggak ada masalah kan. Terbuka lah semua kalangan, mau artis mau TNI dan Polri yang udah pensiun, pengusaha, semua ada,” lanjut dia. (***)

sumber: tribunnews.com

WARNA WARNI

Selasa | 03 Juli 2018

Akan Ada Turun dan naik Kelas Jika Jusuf Kalla-Prabowo Duet di Pilpres 2019

MEDIAKEPRI.CO,ID, Jakarta – Muncul wacana memasangkan duet Jusuf Kalla-Prabowo untuk Pemilu Presiden (Pilpres) 2019 mendatang. Pakar komunikasi politik Emrus Sihombing mengatakan, cukup sulit untuk memasangkan kedua nama tersebut.

“Kalau JK dipasangkan Capres, Prabowo Cawapres, bisa-bisa saja. Kalau JK naik jadi Capres sangat bagus, karena dari Wapres naik jadi Capres artinya naik kelas. Tetapi Prabowo sudah pernah calonkan diri sebagai Capres, berarti dia turun kelas menjadi Cawapres.

Dua-duanya Cawapres ga mungkin, dari aspek itu jadi agak janggal secara akal sehat, satu naik kelas satu turun kelas disamping juga harus ada dukungan partai,” kata Emrus Senin, 2 Juli 2018

Kemudian jika ingin merealisasikan JK-Prabowo, juga harus mendapat dukungan partai politik lain selain Partai Gerindra. Pasalnya Gerindra tidak bisa sendiri mengusung pasangan calon. Sedangkan Partai Golkar telah menyatakan dukungan kepada Presiden Jokowi.

“Tetapi komunikasi JK-Prabowo masih perjalanan panjang, karena belum pernah diwacanakan, bahkan infromasi yang saya peroleh belum pernah penjajakan komunikasi politik mengarah kesana,” ujarnya.

Selain duet JK-Prabowo, sebelumnya juga muncul duet JK-AHY yang disuarakan oleh Partai Demokrat. Deut JK-AHY mulai berkembang setelah JK melakukan pertemuan dengan Ketua Umum Partai Demokrat SBY beberapa waktu lalu. Didalam pertemuan dikediaman SBY itu, juga turut dihadiri AHY. (***)

sumber: inilah.com

WAKIL RAKYAT

Minggu | 01 Juli 2018

Akbar Tandjung Minta Semua Pihak Hormati Putusan MK Soal Masa Jabatan Presiden dan Wakil Presiden

MEDIAKEPRI.CO.ID, Jakarta – Mahkamah Konstitusi (MK) menolak gugatan uji materi Undang-Undang Pemilu terkait masa jabatan presiden dan wakil presiden.

Wakil Ketua Dewan Kehormatan Akbar Tandjung menilai ditolaknya gugatan yang berkaitan dengan wacana majunya kembali Jusuf Kalla (JK) menjadi calon wakil presiden sebagai keputusan yang harus dihormati.

“Kita semua mengetahui bahwa keputusan MK itu final dan mengikat jadi kalau tidak ada represpektif itu ya mestinya harus kita ikutin keputusan MK itu,” ujar Akbar Tandjung, di komplek Parleman Senayan, Jakarta Barat, Ahad, 1 Juli 2018.

Akbar Tandjung menilai diajukannya uji materi tersebut lantaran adanya perbedaan penafsiran antara orang-orang yang berada di lingkungan JK.

“Hingga kemudian mereka minta Pak JK diuji materi oleh MK,” ujar Akbar Tandjung.

Namun, Akbar Tandjung sekali lagi menegaskan jika putusan yang telah dilakukan terhadap uji materi UU Pemilu terkait masa jabatan presiden atau wakil presiden sudah final dan harus diterima.

“Karena negara kita ini kan negara hukum bukan negara kekuasaan kalau menurut saya kalau memang betul-betul sudah final dan mengikat ya mestinya harus kita patuhi,” ujar Akbar Tandjung.

Karenanya Akbar Tandjung meminta masyarakat untuk ikut bersama-sama menunggu siapa saja capres dan cawapres yang akan maju dalam Pilpres 2019 mendatang.

“Ya kita tunggu aja dalam hari hari kedepan ini,” ujar Akbar Tandjung.

Sebelumnya MK menolak gugatan uji materi UU Pemilu terkait masa jabatan presiden atau wakil presiden.

Pemohon dinilai tidak punya kedudukan hukum terkait gugatan.

“Menyatakan permohonan para pemohon tidak dapat diterima,” ujar Hakim Konstitusi Anwar Usman membacakan putusan di gedung MK, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Kamis, 29 Juni 2018. (***)

sumber: tribunnews.com

WARNA WARNI

Sabtu | 30 Juni 2018

Hitung Cepat KPU di Pilkada Serentak Hampir Final, Ini Cagub-Cawagub yang Unggul

MEDIAKEPRI.CO.ID, Jakarta – Hitung cepat KPU di Pilkada Serentak 2018 sejumlah daerah sudah hampir final dengan data yang masuk di atas 90 persen. Siapa saja yang unggul?

“Data hasil pada hitung cepat berdasarkan entri Model C1 apa adanya. Hasil pada hitung cepat merupakan hasil sementara dan tidak bersifat final. Jika terdapat kesalahan pada model C1 akan dilakukan perbaikan pada proses rekapitulasi di tingkat atasnya,” demikian penjelasan KPU di situsnya.

Hasil hitung cepat ini juga dapat dipantau secara mudah di pilkada.detik.com.

Ada 8 provinsi yang hasil quick count dan real count-nya kami tampilkan dalam bentuk grafis data persentase, yaitu Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Lampung, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, dan Sulawesi Selatan.

Data pilkada 8 provinsi tersebut ditampilkan secara real time di pilkada.detik.com. Cara memantaunya mudah, tinggal arahkan kursor atau jempol Anda ke kolom “pilih daerah” pada laman pilkada.detik.com, klik daerah pilihan, hasil hitung cepat pun akan tampil di layar Anda.

Berikut hasil hitung cepat KPU di sejumlah wilayah hingga Jumat, 29 Juni 2018, pukul 17.00 WIB

SUMATERA UTARA
(Data 91,61%)

Edy Rahmayadi-Musa Rajekshah: 3.014.993 suara(57,73%)
Djarot Saiful Hidayat-Sihar Sitorus: 2.207.798 suara (42,27%)

SUMATERA SELATAN
(Data 89,35%)

Herman Deru-Mawardi: 1.204.421 suara (35,85%)
Saifudin Aswari Riva’i-Irwansyah: 377.852 suara (11,25%)
Ishak Mekki-Yudha Pratomo: 729.214 suara (21,70%)
Dodi Reza Alex Noerdin-Giri Ramanda Kiemas: 1.048.563 suara (31,21%)

LAMPUNG
(Data: 98,99%)

Muhammad Ridho Ficardo-Bachtiar Basri: 1.025.110 suara (25,31%)
Herman Hasanusi-Sutono: 1.044.128 suara (25,78%)
Arinal Djunaidi-Chusnunia: 1.532.323 suara (37,83%)
Mustafa-Ahmad Jajuli: 448.854 suara (11,08%)

JAWA BARAT
(Data 93,16%)

Ridwan Kamil-Uu Ruzhanul Ulum: 6.798.442 suara (33,12%)
Tb Hasanuddin-Anton Charliyan: 2.598.219 suara (12,66%)
Sudrajat-Ahmad Syaikhu: 5.823.294 suara (28,37%)
Deddy Mizwar-Dedi Mulyadi: 5.308.697 suara (25,86%)

JAWA TENGAH
(Data 98,9%)

Ganjar Pranowo-Taj Yasin: 10.249.106 suara (58,79%)
Sudirman Said-Ida Fauziyah: 7.183.033 suara (41,21%)

JAWA TIMUR
(Data 96,91%)

Khofifah Indar Parawansa-Emil Dardak: 10.157.683 suara (53,62%)
Saifullah Yusuf-Puti Guntur Soekarno: 8.786.844 suara (46,38%)

BALI
(Data: 100%)

Wayan Koster-Tjok Oka Artha: 1.211.556 suara (57,62%)
Ida Bagus Rai Dharmawijaya Mantra-I Ketut Sudikerta: 891.170 suara (42,38%)

SULAWESI SELATAN
(Data 94,84%)

Nurdin Halid-Abd Aziz Qahhar Mudzakkar: 1.101.067 suara (27.26%)
Agus Arifin Nu’mang-Tanribali Lamo: 394.635 suara (9,77%)
Nurdin Abdullah-Andi Sudirman Sulaiman: 1.763.969 suara (43,67%)
Ichsan Yasin Limpo-Andi Muzakkar: 779.675 suara (19,30%)

SULAWESI TENGGARA
(Data masuk 94,05%)

Ali Mazi-Lukman Abunawas: 461.258 suara (43,53%)
Asrun-Hugua: 263.564 suara (24,87%)
Rusda Mahmud-Sjafei Kahar: 334.856 suara (31,60%)

KALIMANTAN BARAT
(Data 96,43%)

Milton Crosby-Boyman Harun: 165.601 (6,63%)
Karolin Margret Natasa-Suryadman Gidot: 1.036.098 suara (41,47%)
Sutardmidji-Ria Norsan: 1.296.800 suara (51,90%)

KALIMANTAN TIMUR
(Data 97,85%)

Andi Sofyan Hasdam-Rizal Effendi: 283.739 suara (21,75%)
Syaharie Ja’ang-Awang Ferdian: 294.578 suara (22,58%)
Isran Noor-Hadi Mulyadi: 407.616 suara (31,24%)
Rusmadi-Safaruddin: 318.826 suara (24,44%)
(***)

sumber: detik.com

WAKIL RAKYAT

Kamis | 28 Juni 2018

Khofifah-Emil Unggul di Jatim, 3 Hal Ini yang Menjadi Faktor Kemenangannya

MEDIAKEPRI.CO.ID, Surabaya – Hasil quick count Pilgub Jatim yang dilakukan oleh beberapa lembaga survei menunjukkan kemenangan pasangan Khofifah Indar Parawansa-Emil Elistianto Dardak atas Saifullah Yusuf-Puti Guntur Soekarno dengan kisaran angka 53 persen vs 46 persen.

Pengamat menilai kemenangan tersebut terlihat dari tren dukungan suara terhadap pasangan Khofifah-Emil yang semakin naik selama 4-5 bulan terakhir, sedangkan suara Saifullah Yusuf-Puti Guntur Soekarno tertahan.

Pengamat Politik dari Universitas Airlangga (Unair) Airlangga Pribadi Kusman menyebutkan, ada tiga hal yang menjadi faktor kemenangan pasangan Khofifah-Emil atas Gus Ipul-Puti.

Pertama, strategi populisme elektoral yang dijalankan oleh Khofifah-Emil.

“Mereka langsung menyentuh lapisan terbawah dari pemilih menjadi strategi utama yang dilakukan oleh pasangan ini,” kata Pribadi Kusman, Kamis, 28 Juni 2018.

Hal ini membuat hubungan dan identifikasi politik antara Khofifah-Emil dan pemilih bersifat langsung.

“Hal ini yang juga terjadi dalam strategi kemenangan pasangan Gubernur Jakarta Jokowi-Ahok pada 2012 lalu,” ucapnya.

Kedua, pertarungan pilgub Jawa Timur di tengah popularitas yang optimal antara Khofifah dan Gus Ipul sangat ditentukan oleh perolehan dukungan yang didapat oleh wakilnya, Emil Dardak vs Puti Guntur Soekarno.

“Dalam beberapa debat yang berlangsung, Emil berhasil menunjukkan dirinya sebagai figur pemimpin muda, berkapasitas, berani dan cerdas. Ini menjadi rujukan dari para pemilih di Jawa Timur,” katanya.

Ketiga, satu faktor yang menentukan adalah langkah cantik dari Gubernur Jatim, Pakde Karwo, yang pada detik-detik terakhir melansir surat terbuka kepada masyarakat Jawa Timur untuk memilih pasangan Khofifah-Emil dengan pertimbangan kapasitas calon.

“Basis dukungan Pakde yang masih kuat baik dikalangan basis Mataraman maupun Kiai ikut memberikan kontribusi suara kepada pasangan Khofifah-Emil Dardak,” kata CEO Initiative Institute itu.

Sementara itu, peneliti senior Surabaya Survei Center (SSC), Surokim Abdusalam, Kamis, 28 Juni 2018 menyampaikan strategi mengikat massa bawah Khofifah menyentuh rasa hingga punya ikatan batin kuat dan tidak mudah berubah.

“Sehingga massa bawah mudah mengidentifikasi diri sebagai pendukung fanatis. Emil effect ada pergerakan suara rasional dan Khofifah memeroleh tambahan ceruk dari Emil, yang mengimpresi pemilih milenial rasional,” katanya.

Pemilih kultural Nahdlatul Ulama berbalik mendukung Khofifah karena melihat Khofifah sebagai kekuatan arus bawah.

Hal itu semakin meneguhkan pemilih Jawa Timur untuk bergerak rasional dan lebih banyak mempertimbangkan kompetensi, kualitas paslon, serta figur yang berkontestasi.

“Saya melihat tetap faktor undecided voters dan swing voters yang memberi pembeda, sebagian besar pemilih milenial dan pemilih rasional,” ucap Dekan FISIB Universitas Trunojoyo Madura itu.

Menurut dia, sebenarnya faktor Puti Guntur Soekarno harus diberi apresiasi karena bisa membuat solid suara internal kelompok nasionalis.

Tapi untuk suara eksternal di luar itu, tidak cukup bisa meyakinkan pemilih di luar kelompok nasionalis.

“Penentu kemenangan Khofifah-Emil karena sumbangan signifikan dari pemilih milenial-rasional,” katanya.

Surokim megatakan, pemilih pemula juga sebagian besar mendukung paslon 1 karena impresi Emil Dakdak yang memiliki kompetensi dan kapasitas yang menonjol.

“Ini semakin menegaskan bahwa pemilih Jawa Timur bergerak signifikan memilih atas pertimbangan rasional dan pertimbangan sosiologis, psikologis menjadi komplementer, tidak lagi jadi yang utama,” ucapnya. (***)

sumber: tribunnews.com

WARNA WARNI

Kamis | 28 Juni 2018

Bikin Ngakak Lihat 6 Meme Pilkada Serentak 2018 Ini, Nomor 4 Mak Jlebb!!

MEDIAKEPRI.CO.ID – Indonesia baru saja menggelar Pemilihan kepala daerah 2018 secara serentak.

Pilkada serentak ini dilaksanakan di 171 daerah di Indonesia, pada Rabu, 27 Juni 2018.

Saat ini beberapa lembaga survei telah memberikan hasil perhitungan cepat dari pilkada serentak hari ini.

Beberapa calon pun sudah memberikan pidato kemenangan sementaranya.
Ikut meramaikan pilkada serentak, warga net pun membuat beberapa meme kocak untuk mengingatkan warga Indonesia lain menggunakan hak pilihnya.

Dilansir oleh TribunWow.com dari berbagai sumber, berikut ini tujuh meme kocak Pilkada serentak Indonesia 2018.

1. Belum Jadi Pilihan
Netter menggunakan tagar #nyoblosserentak di Instagram untuk meramaikan pilkada serentak.

Istimewa

2. Pengertian Pilkada
Pengertian pilkada menurut warga net.

Istimewa

3. Tinta Pilkada
Tinta pilkada bagi warga net.

Istimewa

4. Pil KB
Netter juga menjelaskan perbedaan pilkada dan pil kb.

Istimewa

5. Tinta Ungu
Menyelupkan tinta di kelingking sudah terlalu biasa.

Istimewa

6. Kecelup Tinta
Anak kecil kecelup tinta ungu. (***)

Istimewa

sumber: tribunnews.com

WARNA WARNI

Rabu | 27 Juni 2018

Dari Penjara, Ahok Tulis Surat Ajak Warga Tidak Golput, Netter: “Wkwkwk Surat dari Kubur”

MEDIAKEPRI.CO.ID, Jakarta – Mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok mengajak warga yang memiliki hak pilih untuk tidak menjadi golongan putih (golput) atau tidak menggunakan hak suaranya dalam gelaran Pilkada Serentak 2018.

Ajakan untuk tak golput itu ditulis Ahok dalam pesannya yang diunggah di akun Instagram @basukibtp menjelang waktu pencoblosan, Rabu, 27 Juni 2018.

Dalam surat itu Ahok menulis:

Kepada warga yang mempunyai hak suara, gunakan hati nurani dan akal sehat kalian dalam memilih pemimpin kalian dalam Pilkada ini. Jangan Golput, pilih yang sungguh-sungguh paham dan mau berjuang demi masyarakat.

Unggahan surat Ahok oleh @timbtp itu mendapat respons dari warganet. Di antaranya ada yang mengungkapkan kerinduan pada Ahok, dan ada juga yang menyebut masih ada warga yang waras.

@ jerkasjerkyPak Ahok, masih banyak orang Indonesia yang waras pak. Jangan menyerah ya pak. Demi Nusantara yang lebih baik

@ iraaxtmorrw__Ah bisa aja ni ko @basukibtp saya dan keluarga pasti pilih sahabat deh @djarotsaifulhidayat kan sahabat2 nya ko ahok yg jujur seperti koko

@ damarmuktinusWkwkwk sutat dari kubur

Ahok saat ini masih berada di tahanan Mako Brimob untuk menjalani hukuman, karena kasus ujaran kebencian menjelang Pilkada DKI Jakarta. (***)

sumber: bisnis.com

WARNA WARNI

Sabtu | 23 Juni 2018

Pilkada Tinggal Beberapa Hari Lagi, Ini Harapan Wapres Jusuf Kalla

MEDIAKEPRI.CO.ID, Jakarta – Pilkada serentak di seluruh Indonesia tinggal beberapa hari lagi di mulai. Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) berharap pelaksanaan Pilkada serentak berangsung aman.

“Ya, harapannya yang terbaiklah yang menang,” kata JK di Makassar, Sulawesi Selatan, Sabtu, 23 juni 2018.

“Ya harapan kita semua begitu ya, aman dan damai,” sambungnya.

JK mengatakan dalam beberapa hari terakhir jelang pencoblosan tidak ada konflik yang terjadi di daerah di Indonesia. Termasuk konflik suku di dalamnya.

“Buktinya kan beberapa hari ini aman, tidak ada konflik apa-apa. Ngomong saja banyak, tapi tidak ada konflik suku,” terangnya.

Menurut JK, tak perlu ada yang dikhawatirkan. Dia menyatakan pemilu adalah hal yang sama yang terjadi berulang.

“Tidak ada yang dikhawatirkan. Pemilu di mana-mana juga begitu,” ujarnya. (***)

sumber: detik.com

PARTAI POLITIK

Senin | 11 Juni 2018

Amien Rais Siap Nyapres, Pertanyaannya: Apakah Pak Amien Punya Peluang maju? dan Ini Respon 10 Parpol

MEDIAKEPRI.CO,ID, Jakarta – Ketua Dewan Kehormatan PAN Amien Rais menyatakan siap maju menjadi calon presiden 2019. Respons dari 10 parpol di DPR pun macam-macam.

Kesiapan Amien maju sebagai capres ia sampaikan seusai acara buka puasa di rumah dinas Ketum PAN Zulkifli Hasan, Sabtu, 9 Juni 2018.

Selain Amien, tiga nama yang tengah dijaring PAN adalah Zulkifli, Soetrisno Bachir, dan Hatta Rajasa.

“Nah Mbah Amien Rais ini walaupun tua ya nggak apa-apa. Begitu Mahathir jadi, saya jadi remaja lagi sekarang. Biarlah nanti rakyat yang buat penilaian,” tutur Amien kepada wartawan di lokasi.

Parpol-parpol lainnya ada yang mendukung Amien, skeptis, bahkan mengungkit kekalahan Amien di Pilpres 2004. Seperti apa respons mereka?

1. PAN

PAN menuturkan, salah satu pemicu Amien maju sebagai capres karena faktor kemenangan Mahathir Mohammad sebagai PM Malaysia di usia ke-92. Amien yang saat ini berusia 74 tahun, dinilai masih sanggup untuk memimpin bangsa.

“Karena begitu Mahathir jadi PM Malaysia, Pak Amien jadi merasa remaja karena 20 tahun lebih muda. ak Amien kan di bawahnya, jadi sangat memungkinkan karena secara fisik dan pemikiran siap,” ujar Wasekjen PAN Saleh Partaonan Daulay.

Secara terpisah, Waketum PAN Viva Yoga Mauladi membeberkan 3 alasan PAN serius mencapreskan Amien, yaitu:

1. Pak Amien memiliki integritas sebagai pemimpin nasional, cinta NKRI dan cinta rakyat Indonesia.
2. Pak Amien memiliki konsep dan kapasitas leadership dalam memimpin perjuangan bangsa Indonesia menuju pada cita-cita Nasional sesuai berdirinya Negara Republik Indonesia.
3. Pak Amien masih memiliki fisik kuat dan stamina prima dalam beraktivitas sesuai tuntutan kerja. Usia tidak menghalangi dalam menjalankan tugas pokok pekerjaan.

2. Gerindra

Gerindra menjelaskan, Amien masih memiliki hak untuk maju sebagai capres secara konstitusional. Namun apakah Gerindra siap menyorongkan Amien sebagai capres/cawapres akan dibahas seusai Pilkada Serentak 2018.

“Kalau bicara siapa pendamping Pak Prabowo, semua harus dirundingkan. Tak hanya Pak Amien, mau Bang Zul, 9 nama PKS, Mas AHY, Mas Anies, Pak Gatot, siapa pun,” ujar Anggota Badan Komunikasi DPP Gerindra Andre Rosiade.

3. PKS

PKS mengapresiasi niatan Amien. Meski begitu, PKS menyarankan supaya figur muda yang lebih didorong untuk memimpin bangsa. Figur muda ini termasuk 9 capres/cawapres yang dimiliki PKS.

“Apresiasi niat mengusung Pak Amien. Usia 74 tahun tentu lebih muda dari usia Dr Mahathir Mohammad yang jadi PM usia 92 tahun. Tapi akan jauh lebih baik jika kita mulai memberikan kesempatan pada yang muda untuk memimpin bangsa,” kata Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera.

4. Hanura

Hanura meragukan Amien maju Pilpres. Hanura meminta Amien mengubur angannya maju sebagai capres.

“Saran saya kepada Amien Rais agar jangan berfiksi pengen nyapres deh lebih baik berzikir aja,” tutur Ketua DPP Hanura Inas Nasrullah Zubir.

5. PPP

PPP menilai kapasitas Amien beda jauh dengan Mahathir. PPP turut mengungkit kekalahan Amien pada Pilpres 2004 saat berduet dengan Siswono Yudo Husodo.

“Menyamakan diri dengan Mahathir ya jauh lah dan beda situasi sosial-politiknya. Mahathir pernah menjadi PM dan berprestasi sehingga dikenang oleh rakyat Malaysia. Maka ketika Mahathir kembali ke politik, daya ingat rakyat Malaysia masih kuat. Amien Rais? Menjadi ketua MPR yang banyak melakukan amendemen UUD 1945 yang salah satunya memicu liberalisasi politik dan ekonomi. Dan pemilu 2004 juga sebagai calon presiden, hasilnya ya kalah,” ujar Wasekjen PPP Achmad Baidowi.

6. NasDem

Partai besutan Surya Paloh ini menganggap manuver Amien hanya dagelan politik. engan siapnya Amien jadi capres, hal tersebut dinilai NasDem membuat kondisi ‘koalisi sebelah’ tambah runyam.

“Itu semua pernyataan lucu-lucuan. Kenapa? Karena itu menambah rumitnya dan menambah bingung situasi koalisi itu sendiri. Koalisi belum terbentuk, membuat tambah rumitnya koalisi sebelah,” ujar Sekjen NasDem Johnny G Plate.

7. Golkar

Golkar mendukung Amien maju sebagai capres ketimbang terus mengkritik pemerintahan Joko Widodo. PAN mendoakan Amien beruntung di tahun 2019.

“Pak Amien Rais memiliki kapasitas dan kemampuan untuk memimpin RI ini. Daripada teriak-teriak mengkritik Pemerintahan Pak Jokowi lebih baik maju saja sebagai capres. Berjuang merebut kekuasan Pemerintahan. Kita buktikan mana yang paling dipercaya rakyat,” ujar Ketua DPP Golkar Ace Hasan Syadzily.

8. PKB

Menurut PKB, jika Amien maju Pilpres, akan meramaikan kontestasi lima tahunan. Namun PKB menyebut duet Jokowi-Cak Imin (JOIN) tetap unggul.

“Kalau nanya saya, JOIN paling kuat dan tak terkalahkan,” ujar Wasekjen PKB Daniel Johan.

9. PDIP

PDIP menyebut, niat Amien maju sebagai capres dilindungi konstitusi. Nama Amien juga sudah diantisipasi PDIP jika benar-benar maju Pilpres dan berduet dengan Ketum Gerindra Prabowo Subianto

“Bagus. Demokrasi kita semakin membuka banyak pilihan. Salah satu yang sudah kami antisipasi dalam simulasi Pilpres memang paslon Prabowo-Amien Rais,” ujar Ketua DPP PDIP Hendrawan Supratikno.

10. Partai Demokrat

Menurut Demokrat, jika Amien maju, Pilpres tidak melulu soal rivalitas Joko Widodo dengan Prabowo Subianto saja. Selain itu, Demokrat mempertanyakan peluang Amien maju Pilpres.

“Kalau kita mencermati dengan betul apakah Pak Amien punya peluang maju, ini yang jadi pertanyaan. Kalau kesiapan saya pikir banyak orang yang siap. Tetapi syarat di presidential threshold itu kan sangat membebani dan berat, ini kan yang tidak mudah,” ujar Kadiv Advokasi dan Bantuan Hukum Demokrat Ferdinand Hutahaean. (***)

sumber: detik.com

WARNA WARNI

Rabu | 06 Juni 2018

Dilema Mantan Napi Menjadi Caleg: Pertarungan Suara Rakyat dengan Hukum Positif

MEDIAKEPRI.CO.ID – Komisi Pemilihan Umum (KPU) tetap berharap rancangan Peraturan KPU yang berisi larangan bagi mantan narapidana kasus korupsi mencalonkan diri sebagai anggota DPR dan DPRD akan diundangkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, meskipun pemerintah sudah mengindikasikan bakal menolaknya.

Rancangan peraturan baru itu disahkan dalam rapat pleno di lembaga penyelenggara pemilihan umum pada Senin, 5 Juni 2018.

Pada hari yang sama pula rancangan yang dikenal dengan nama Peraturan KPU tersebut sudah diserahkan ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk diundangkan.

“Peraturan KPU ini proses pembuatannya panjang melalui uji publik, melalui rapat konsultasi dengan pemerintah dan DPR hingga akhirnya disahkan oleh rapat pleno KPU.

“Sekarang tinggal Kementerian Hukum dan HAM kita harapkan untuk sesegera mungkin sesuai dengan kewenangannya untuk mengundangkan peraturan KPU,” kata Komisioner KPU Wahyu Setiawan dalam wawancara dengan BBC News Indonesia, Selasa, 5 Juni 2018.

Persoalannya, beberapa jam sebelum draf Peraturan KPU diserahkan ke kementeriannya, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly mengisyaratkan bakal menolak meneken rancangan PKPU.

“Nanti jangan dipaksa saya menandatangani sesuatu yang bertentangan dengan undang-undang itu saja,” katanya kepada media di DPR pada Senin, 4 Juni 2018.

Suara moral

Yang dimaksud sang menteri, hukum positif hingga kini tidak melarang mantan narapidana mencalonkan diri dalam pemilihan legislatif dan hanya pengadilanlah yang mempunyai kewenangan untuk mencabut hak politik seseorang.

Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang penyelenggaraan pemilu memang tidak melarang mantan narapidana mencalonkan diri.

Sinyal yang sama juga dikirim oleh Presiden Joko Widodo pekan lalu yang mengatakan bahwa mantan narapidana kasus korupsi mempunya hak politik, sama dengan warga negara yang lain, suatu hak yang dijamin oleh konstitusi.

Sekilas sikap itu berlawanan dengan upaya mewujudkan Nawacita dalam pemberantasan korupsi yang telah dijanjikan Joko Widodo ketika masih mencalonkan diri dalam pemilihan presiden 2014.

“Sekarang ini boleh kita katakan sedang terjadi semacam kompetisi antara suara moral rakyat yang ditangkap oleh KPU dengan bagaimana pemerintahan ini mencoba menerjemahkan itu dan kemudian menangkap suara moral dari rakyat itu,” jelas peneliti komunikasi di Universitas Indonesia, Effendy Perangin-angin, yang sebelumnya menjabat sebagai kepala biro humas di Kementerian Hukum dan HAM.

Masalah ini menimbulkan persoalan baru bagi pemerintah karena jika mantan narapidana kasus korupsi dilarang dalam pemilihan legislatif maka langkah itu akan menabrak hukum.

“Dalam konteks hukum positif memang tetap merupakan haknya bagi mereka yang sebelumnya dijatuhi hukuman korupsi itu tetap boleh nyaleg menurut hukum positif Indonesia pada saat ini,” tambahnya.

Proses hukuman sudah cukup?

Pengamat politik dari Universitas Airlangga Muhammad Asfar mencoba menjelaskan mengapa pemerintahan Presiden Joko Widodo justru menolak melarang mantan narapidana kasus korupsi turut dalam pemilihan legislatif.

“Pak Jokowi itu dalam posisi untuk menegakkan hukum. Mestinya aturan yang membatasi pribadi itu tidak boleh dikeluarkan oleh lembaga seperti KPU.”

Jadi, sebagaimana dipaparkan oleh Muhammad Asfar, karena rancangan Peraturan KPU yang melarang mantan narapidana korupsi tersebut berkaitan dengan hak asasi dan tidak dikeluarkan oleh lembaga perundangan yang berwenang, maka sudah sewajarnya ditolak. Jika tidak, pemerintah berisiko menghadapi gugatan di pengadilan.

Lagi pula, di luar hierarki payung hukum, terdapat setidaknya dua argumen yang dapat dijadikan pertimbangan untuk melenggangkan mantan narapidana kasus korupsi boleh mencalonkan diri.

“Mereka yang pernah terkena kasus korupsi, kalau mencalonkan diri lagi, mereka sudah melalui pentahapan hukuman dipenjara sehingga, menurut saya, keputusan apakah mereka boleh mencalonkan diri atau tidak mestinya ada pada lembaga kehakiman,” jelas Muhammad Asfar.

Idealnya, masih menurut Muhammad Asfar, sang hakim ketika menjatuhkan vonis kasus korupsi harus menyertakan keputusan apakah hak politik terpidana dicabut sementara atau selamanya.

Argumen kedua berkaitan dengan bobot keterlibatan terpidana dalam kasus korupsi.

“Dalam beberapa kasus ada orang-orang yang terkena kasus korupsi itu hanya mendukung, hanya terlibat kecil, bahkan hanya urusan administratif. Bukan urusan menerima dana besar,” tambah Muhammad Asfar.

Akan tetapi KPU menyodorkan landasan yang dinilainya kuat sehingga pada akhirnya mengesahkan peraturan yang ditentang oleh DPR dan pemerintah ini.

“KPU berpandangan bahwa upaya menciptakan penyelenggara negara yang bersih dan bebas KKN itu harus dimulai dari pemilu, dan KPU hanya mempunyai kewenangan membuat peraturan KPU,” tegas Komisioner KPU Wahyu Setiawan.

“Jadi kita mencoba berpartisipasi dengan seluruh komponen masyarakat berupaya menciptakan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN mulai dari hulunya dan hulunya adalah pemilu itu,” paparnya.

Kini gendang ada di tangan pemerintah untuk mengesahkan atau tidak, terkait dengan larangan narapidana kasus korupsi mencalonkan diri dalam pemilihan legislatif yang akan digelar tahun depan. (***)

sumber: bbc.com

WARNA WARNI

Jumat | 25 Mei 2018

Meninggalnya Bu Tien, Hilangkan Wibawa dan Pamor Soeharto

MEDIAKEPRI.CO.ID – Pasangan mendiang Presiden RI kedua HM Soeharto dan Fatimah Siti Hartinah yang akrab dipanggil Ibu Tien, dikenal oleh masyarakat luas sebagai pasangan supranutaral.

Banyak orang mempercayai bahwa Bu Tien yang merupakan keluarga besar Keraton Kasunanan Surakarta, Solo Jawa Tengah itu merupakan sumber kewibawaan dan pamor Pak Harto.

Maka banyak orang juga percaya ketika Bu Tien wafat mendahului Pak Harto pada 1996, pamor dan kewibawaan Pak Harto turut surut dan berujung pada lengsernya Presiden kedua RI itu pada bulan Mei 1998.

Tentang wibawa dan ‘’kesaktian’’ Bu Tien yang sangat berpengaruh kepada Pak Harto, menurut seorang penerbang helikopter TNI AU yang tak mau disebut namanya, kesaktian Bu Tien konon terletak pada tusuk konde rambutnya.

Menurut mantan pilot helikopter yang jabatan terakhirnya adalah jenderal bintang tiga (Marsekal Masdya) ini, ketika dirinya masih berpangkat Mayor dan kerap menerbangkan heli Puma VVIP, suatu ketika penumpangnya adalah Bu Tien dan para pengawalnya.

Sebagai pilot heli yang memiliki kemampuan istimewa dan sering mengangkut para penumpang VVIP seperti Presiden dan keluarganya, pilot heli berpangkat Mayor itu juga berusaha menunjukkan loyalitas yang tinggi.

Sebelum seluruh penumpang VVIP masuk ke kabin heli, pilot dan kopilot heli mendampingi dulu para penumpang serta baru siap menerbangkannya heli setelah penumpang dalam kondisi on board.

Ketika sedang mendampingi Bu Tien yang akan masuk heli itulah, tusuk konde yang dikenakan Bu Tien tersenggol pintu dan jatuh.

Secara spontan dan sekaligus menunjukkan kesigapan sebagai tentara, pilot helikopter berpangkat Mayor itu bermaksud mengambil tusuk konde dan ingin menyerahkannya kepada Bu Tien.

Tapi belum sampai tangan si pilot heli menyentuh tusuk konde, para pengawal BuTien yang lebih sigap terlebih dahulu menampar pilot bersangkutan sambil menghardik.

Pilot heli berpangkat Mayor itu sangat terkejut tapi karena yang bereaksi personel Paspampres, ia hanya diam saja.

Pilot heli itu baru menyadari jika untuk mengambil tusuk konde Bu Tien perlu ‘’ritual’’ tertentu dan tidak boleh dipungut begitu saja.

Pasalnya personel Paspampres yang mengambilnya terlebih dahulu menyembah tusuk konde itu sambil komat-kamit, kemudian dengan takzim menyerahkannya kepada Ibu Tien.

Mungkin di antara Presiden RI yang pernah menjabat hanya Soeharto yang memiliki spiritualisme Jawa yang kental demi menopang stabilitas kekuasaanya.

Soeharto juga bisa digolongkan sebagai penganut Islam-Kejawen seperti cara beragama para leluhur Keraton Ngayogyokarto Hadiningrat (Mataram) yang telah berhasil ‘’mengawinkan’’ Islam-Kejawen sejak Pemerintahan Raja Sultan Agung (1613-1645).

Dengan latar belakang kehidupan Soeharto yang penuh laku prihatin dan selalu selamat serta sukses dalam meniti kehidupannya maka dalam keyakinan dan kultur Jawa, orang tersebut pasti memiliki ‘’prewangan’’. Artinya Soeharto pasti memiliki bantuan dari dunia gaib.

Itu dibuktikan dengan banyaknya pusaka dan paranormal yang dimiliki Soeharto demi melanggengkan ‘’kamukten’’ atau kekusaan sebagai presiden yang lamanya lebih dari 30 tahun itu.

Lalu apakah Soeharto bisa digolongkan sebagai orang yang ‘’salah’’ jika dalam kehidupannya lekat dengan dunia gaib dan supranatural itu?

Tentu saja tidak. Pasalnya kehidupan semua orang selalu terkait dengan masa lalu, sekarang, dan masa depan. Apa yang terjadi di masa depan serba gaib dan misteri karena orang bersangkutan jika ditanya juga tidak tahu.

Maka banyak orang datang ke paranormal untuk mengetahui kehidupan di masa depannya dan berharap suskes, makmur, selalu berhasil, serta sehat walafiat.

Apa yang dilakukan Soeharto untuk membentengi dirinya dengan ribuan pusaka dan paranormal tujuannya sebenarnya juga seperti itu.

Ia selalu bercita-cita sebagai Presiden dan juga Raja di Indonesia agar semua rakyat yang dipimpinnya dalam kondisi gemah ripah loh jinawi toto tentrem kerto raharja. Atau sesuai sila kelima Pancasila : Keadilan sosial bagi seluruh Rakyat Indonesia. (***)

sumber: tribunnews.com

WARNA WARNI

Selasa | 22 Mei 2018

Dua Anggota KPU Kepri Incumben Terpilih Kembali Mengabdi Hingga 2023 Mendatang

MEDIAKEPRI.CO.ID, Batam – Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) dikabarkan telah menetapkan sejumlah anggota komisioner di sejumlah provinsi di Indonesia dengan masa bakti periode 2018-2023 mendatang.

Penetapan komisioner ini berdasarkan surat pengumuman yang ditandatangani Ketua KPU RI, Arief Budiman. Adapun surat dengan nomor: 511/PP.06-Pu/05/KPU/V/2018 tertanggal 21 Mei 2018 untuk menetapkan komisioner di 18 provinsi di Indonesia, termasuk Provinsi Kepulauan Riau.

Dalam surat tertuang sehubungan dengan telah ditetapkannya keputusan KPU RU nomor 371/PP.06-Kpt/KPU/V/2018 tentang penetapan anggota komisi pemilihan umum provinsi periode 2018-2023. Anggota komisi pemilihan umum provinsi berdasarkan urutan rangking tertinggi.

Untuk Provinsi Kepri, ada 10 nama dengan yang tercantum. Adapun kesepuluh nama tersebut yakni Arison S.Pt, Parlindungan Sihombing S.Sos, Priyo Handoko S.A.P., M.A, Widiyono Agung Sulistiyo S.T dan Sriwati S.E M.M.

Untuk lima nama memperoleh rangking berikutnya yakni Richard Rando Sidabutar, S.H, M.H, Arifuddin Jalil, A.Ag, M.I.Kom, Drs. Muhammad Djuhari, Priya Ribut Santosa, S.H dan Novelino, S.T.

Dari lima nama dengan rangking teratas, ada dua nama yang merupakan incumben KPU Kepri periode sebelumnya. Kedua incumben yang terpilih tersebut yakni Arison S.Pt dan Sriwati S.E M.M. (***)

WARNA WARNI

Senin | 21 Mei 2018

Budiman Sudjatmiko ‘Bersikukuh’ Katakan Jokowi sebagai Presiden Paling Berhasil Dibandingkan Soeharto dan Soekarno

MEDIAKEPRI.CO.ID, Jakarta – Politikus PDI Perjuangan Budiman Sudjatmiko mengatakan, survei Indobarometer secara tidak langsung menunjukkan bahwa Joko Widodo adalah presiden yang paling berhasil memimpin Indonesia.

Diketahui, survei Indo Barometer yang dirilis Minggu, 20 Mei 2018 menyebutkan, 32,9 persen responden memilih Soeharto sebagai presiden yang paling berhasil.

Urutan kedua dan ketiga diikuti Soekarno yang dipilih 21,3 persen responden dan Joko Widodo dipilih 17,8 responden.

Adapun, posisi keempat dan kelima ditempati oleh Susilo Bambang Yudhoyono (dipilih 11,6 persen responden) dan BJ Habibie (dipilih 3,5 persen responden). Pencapaian keberhasilan Soeharto, Soekarno dengan Jokowi, lanjut Budiman, tidak bisa dibandingkan.

Sebab, periode kepemimpinan ketiga presiden itu berbeda jauh. Soeharto berkuasa selama 32 tahun dan Ir Soekarno menjadi presiden selama 22 tahun. Sementara Jokowi yang kini belum menyelesaikan satu masa periode kepemimpinannya (sekitar 4 tahun) saja sudah berada pada posisi ketiga.

Dengan demikian, menurut Budiman, boleh dibilang bahwa mayoritas responden memilih Jokowi sebagai presiden yang paling berhasil.

“Artinya di sini, Pak Jokowi mendapatkan posisi bagus, Jokowi lebih tinggi (dibandingkan dengan presiden pasca-reformasi),” ujar Budiman kepada wartawan ketika dijumpai di bilangan Senayan, Jakarta, Minggu, 20 Mei 2018.

Budiman menambahkan, hal itu disebabkan oleh Jokowi yang berhasil memecahkan opini publik mengenai pembangunan yang masif.

“Dulu ada anggapan, pembangunan bisa berhasil kalau pemerintahannya sentralistik atau otoriter, semua bisa jalan. Nah, Pak Jokowi bisa membuktikan bahwa pembangunan bisa berjalan, bahkan merata di era pemerintahan yang demokratis,” ujar Budiman.

Menurut Budiman, memang sulit melaksanakan pembangunan yang masif apabila kekuasaan tidak sentralistik.

Ini berkaitan dengan banyak hal, salah satu yang paling menentukan adalah politik anggaran. Baca juga: Jokowi: Bersihkan Lembaga Pendidikan dari Ideologi Sesat Terorisme Apalagi, di era sekarang, situasi otonomi daerah sudah berkembang pesat di mana wewenang pemerintah pusat tidak lagi semutlak era Orde Baru.

Namun nyatanya Jokowi mampu menembus batas-batas itu dan melaksanakan pembangunan secara merata. “Jauh lebih susah loh membangun di pemerintahan demokratis ketimbang membangun di era sentralistis. Karena dulu ada faktor stabilitas yang lebih terjamin.

Nah, sekarang kan dinamis. Gubernur, bupati, wali kota saja bisa berbeda partai politik dengan presiden,” ujar Budiman. “Di sinilah mungkin Pak Jokowi mendapat posisi yang bagus, karena dia bisa memadukan dua hal yang dikira banyak orang mustahil digabungkan, yaitu kebebasan dan pembangunan infrastruktur,” lanjut dia. (***)

sumber: indonesiamedia.com

WARNA WARNI

Rabu | 16 Mei 2018

Adanya Partai Setan dan Partai Allah, Kontroversi Amien Rais: Bicara Pekok Hingga Sontoloyo

MEDIAKEPRI.CO.ID, Jakarta – Ketua Dewan Kehormatan PAN, Amien Rais kerapkali melontarkan ucapan yang kontroversi. Teranyar, Amien menyebutkan bangsa Indonesia adalah bangsa pekok atau bodoh.

Sebab musababnya, undang-undang Migas di Indonesia dianggap pro-asing yang merugikan rakyat. Salah satu contoh kasus Freeport tambang emas hanya sedikit dinikmati Indonesia.

“Ini ada UU yang aneh dan ajaib. Bahwa gas alam di perut bumi Indonesia, itu boleh digunakan oleh bangsa sendiri setelah bangsa lain dicukupi kebutuhannya. Ini mesti bangsa pekok (bodoh),” kata Amien saat mengisi ceramah di Masjid Muthohirin Yogyakarta, Kamis, 10 Mei 2018.

Tak hanya itu, sebelumnnya Amien juga menyebutkan pemimpin yang tidak memikirkan rakyat tetapi menjadi agen kekuatan asing adalah pemimpin sontoloyo.

Kata Amien, pemimpin saat ini tidak sesuai dengan janjinya dan tidak berhasil. Contohnya, janji menambah 10 juta lapangan pekerjaan untuk bangsa sendiri, soal hutang maupun impor pangan belum terealisasi.

“Bung Karno dulu mengatakan kalau ada pemimpin yang tidak memikirkan rakyatnya malah menjadi agen kekuatan tenaga asing itu pemimpin sontoloyo. Jadi kan yang sontoloyo itu siapa,” tegas Amien kepada wartawan di Banjarnegara, Ahad, 6 Mei 2018.

Pada 13 April, Amien juga berbicara adanya partai setan dan partai Allah. Amien menyebut PAN, PKS dan Gerindra sebagai kelompok yang membela agama Allah.

“Sekarang ini kita harus menggerakkan seluruh kekuatan bangsa ini untuk bergabung dan kekuatan dengan sebuah partai. Bukan hanya PAN, PKS, Gerindra, tapi kelompok yang membela agama Allah, yaitu hizbullah. Untuk melawan siapa? untuk melawan hizbusy syaithan,” ujar Amien seperti dikutip dari CNNIndonesia.com.

Amien bicara saat memberi tausiyah usai mengikuti Gerakan Indonesia Salat Subuh berjemaah di Masjid Baiturrahim, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, Jumat, 13 April 2018.

“Orang-orang yang anti-Tuhan, itu otomatis bergabung dalam partai besar, yaitu partai setan. Ketahuilah partai setan itu, mesti dihuni oleh orang-orang yang rugi, rugi dunia rugi akhiratnya. Tapi di tempat lain, orang beriman bergabung di sebuah partai besar namanya hizbullah, Partai Allah. Partai yang memenangkan perjuangan dan memetik kejayaan,” imbuh dia.

Amien tak membeberkan partai apa saja yang masuk kategori partai setan. Ditanya usai acara, Amien menyatakan bahwa yang dimaksudnya adalah cara berpikir, bukan partai dalam konteks politik praktis.

“Saya enggak katakan begitu. Jadi ini bukan partai, tapi cara berpikir. Cara berpikir yang untuk Allah dan yang diikuti oleh setan. Yang cara berpikir gelombang manusia yang prosetan itu pasti akan merugi, sementara gelombang besar yang didikte oleh kehendak Allah pasti menang,” kata dia.

Selain itu, mantan Ketua MPR ini pernah mengkritik Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengenai program bagi-bagi sertifikat. Jokowi disebut Amien melakukan suatu pengibulan.

Bahkan Jokowi disebut Amien ada unsur pembangkitan PKI dalam pemerintahan Jokowi.

“Ini pengibulan, waspada bagi-bagi sertifikat, bagi tanah sekian hektar, tetapi ketika 74 persen negeri ini dimiliki kelompok tertentu seolah dibiarkan. Ini apa-apaan?” kata Amien saat menjadi pembicara dalam diskusi ‘Bandung Informal Meeting’ yang digelar di Hotel Savoy Homman, Jalan Asia Afrika, Bandung, Ahad, 18 maret 2018.

Jauh sebelumnya, Amien mengkritik KPK yang sudah terjadi pembusukan. Amien mengaku tidak mengintervensi pimpinan partai untuk segera mengutus wakilnya ke Pansus Hak Angket KPK lantaran namanya disebut jaksa penuntut umum menerima uang Rp 600 juta dari terdakwa kasus korupsi alat kesehatan Siti Fadilah Supari.

“Nggak sama sekali, ini hal kecil saja. Saya nggak takut kok diusut, tapi saya melihat KPK terjadi pembusukan dari tahun ke tahun.

Bukan tebang pilih, superdiskriminatif. Perkara Anda mau bela KPK monggo, kalau saya sebagai rakyat yang punya pikiran yang membela kebenaran,” ujar Amien di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu, 7 Juni 2017. (***)

sumber: detik.com