PARTAI POLITIK

MEDIAKEPRI.CO.ID, Jakarta – Ketum Partai Demokrat (PD) Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengungkap banyak rintangan untuk berkoalisi dengan Jokowi. PDIP merespons pernyataan SBY.

“Kendala eksternal atau internal? Kami duga lebih banyak internal PD dan perhitungan untung rugi partai, karena pileg dan pilpres bersamaan. Bisa jadi ekspektasi PD kelewat besar sebagai sedimen atau sindrom sebagai partai terbesar di masa lalu,” kata Ketua DPP PDIP Hendrawan Supratikno kepada wartawan, Rabu, 25 Juli 2018.

Hendrawan mengatakan berkoalisi haruslah mengedepankan komitmen, bukan berdasarkan syarat-syarat yang terkait hitung-hitungan untung rugi. PDIP, kata Hendrawan, membuka pintu untuk siapapun yang siap berkomitmen berjuang bersama.

“Kami tetap sabar dan membuka pintu. Sikap koalisi kami itu inklusif dan partisipatorik. Modal dasarnya komitmen,” ujarnya.

Hendrawan malah mempertanyakan soal kecamuk di tubuh PD. Hendrawan juga bicara koalisi tak boleh didasari niat mengelabui.

“Kami juga jadi bertanya-tanya, komplikasi batin seperti apa yang sedang berkecamuk di tubuh PD. Soalnya memang trust dan respect harus dibangun dengan komitmen dan niat tulus. Jadi hulunya niat tulus, bukan niat mengelabui atau akal-akalan. (***)

sumber: detik.com

MEDIAKEPRI.CO.ID, Jakarta – Partai Golkar punya rencana menempatkan kadernya di kursi cawapres, mendampingi capres Jokowi pada 2019. Bila cawapres Jokowi tak sesuai pilihan Golkar, ini yang akan dilakukan Golkar.

“Kita sudah menyiapkan langkah antisipasi. Tentu tidak bisa kita sampaikan di muka umum.

Langkah antisipasinya bisa jadi kita tetap mendukung Jokowi dan tentu dengan negosiasi tertentu atau lain-lain akan kita bicarakan di internal partai,” kata Wasekjen Golkar M Sarmuji di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 10 Juli 2018.

Sejauh ini, cawapres Jokowi masih jadi teka-teki. Dia menyebut penentuan cawapres Jokowi turut menentukan keutuhan parpol koalisi.

“Urusan menentukan cawapres ini adalah urusan yang sangat krusial. Akan sangat menentukan utuh dan retaknya koalisi Jokowi,” kata Sarmuji.

Sarmuji mengatakan pembahasan cawapres Jokowi harus diputuskan bersama seluruh parpol koalisi. Dengan demikian, dia berharap koalisi Jokowi untuk Pilpres 2019 tetap utuh.

“Kita berharap koalisi Jokowi utuh. Karena itu, pembicaraan cawapres harus dilakukan dalam kapasitas yang setara dan harus dibicarakan, dilaksanakan, dalam suasana yang bersahabat dengan memperhitungkan mitra koalisi,” sebut Sarmuji. (***)

sumber: detik.com

MEDIAKEPRI.CO.ID, Jakarta – Ketua Majelis Kehormatan PAN, Amien Rais, menantang Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk berduel secara gentle.

Namun Amien mengungkapkan bahwa pertarungannya dengan Jokowi bukan melalui fisik tapi secara konstitusional.

“Jadi saya menantang Pak Jokowi, mari kita bertanding secara fair. Mari kita duel secara gentle yakni dengan cara demokratis dan konstitusi,” ujar Amien dalam acara Tausiyah Kerakyatan #2019IndonesiaPascaJokowi di Kampung Akuarium, Penjaringan Jakarta Utara, Sabtu, 9 Juni 2018.

Amien yakin Jokowi bisa dikalahkan pada Pemilu 2019 mendatang. Menurut Amien, caranya hal tersebut dengan membangun kesadaran masyarakat untuk tidak memilih Jokowi lagi.

“Ya intinya saya begitu, saya sudah firm lewat jalan demokrasi, konstitusi. Akan kita kalahkan. Caranya itu menggalang kesadaran rakyat. Jadi pilpres kan bebas,” jelas Amien.

Selain Amien, acara ini juga dihadiri oleh Sugi Nur Raharja alias Gus Nur, Habib Umar Al Hamid, dan Ketua Forum Aspirasi Rakyat Indonesia, Lieus Sungkharisma.

Lieus Sungkharisma yang menjadi penggagas acara ini menyebut tujuan mereka untuk konsolidasi mengganti presiden pada Pemilu 2019 mendatang.

Rencananya acara ini juga akan dihadiri oleh Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB), Yusril Ihza Mahendra, Wakil Ketua DPR, Fadli Zon, hingga mantan Komisioner Komnas HAM, Natalius Pigai. (***)

sumber: tribunnews.com

MEDIAKEPRI.CO,ID, Jakarta – Ketua Dewan Kehormatan PAN Amien Rais menyatakan siap maju menjadi calon presiden 2019. Respons dari 10 parpol di DPR pun macam-macam.

Kesiapan Amien maju sebagai capres ia sampaikan seusai acara buka puasa di rumah dinas Ketum PAN Zulkifli Hasan, Sabtu, 9 Juni 2018.

Selain Amien, tiga nama yang tengah dijaring PAN adalah Zulkifli, Soetrisno Bachir, dan Hatta Rajasa.

“Nah Mbah Amien Rais ini walaupun tua ya nggak apa-apa. Begitu Mahathir jadi, saya jadi remaja lagi sekarang. Biarlah nanti rakyat yang buat penilaian,” tutur Amien kepada wartawan di lokasi.

Parpol-parpol lainnya ada yang mendukung Amien, skeptis, bahkan mengungkit kekalahan Amien di Pilpres 2004. Seperti apa respons mereka?

1. PAN

PAN menuturkan, salah satu pemicu Amien maju sebagai capres karena faktor kemenangan Mahathir Mohammad sebagai PM Malaysia di usia ke-92. Amien yang saat ini berusia 74 tahun, dinilai masih sanggup untuk memimpin bangsa.

“Karena begitu Mahathir jadi PM Malaysia, Pak Amien jadi merasa remaja karena 20 tahun lebih muda. ak Amien kan di bawahnya, jadi sangat memungkinkan karena secara fisik dan pemikiran siap,” ujar Wasekjen PAN Saleh Partaonan Daulay.

Secara terpisah, Waketum PAN Viva Yoga Mauladi membeberkan 3 alasan PAN serius mencapreskan Amien, yaitu:

1. Pak Amien memiliki integritas sebagai pemimpin nasional, cinta NKRI dan cinta rakyat Indonesia.
2. Pak Amien memiliki konsep dan kapasitas leadership dalam memimpin perjuangan bangsa Indonesia menuju pada cita-cita Nasional sesuai berdirinya Negara Republik Indonesia.
3. Pak Amien masih memiliki fisik kuat dan stamina prima dalam beraktivitas sesuai tuntutan kerja. Usia tidak menghalangi dalam menjalankan tugas pokok pekerjaan.

2. Gerindra

Gerindra menjelaskan, Amien masih memiliki hak untuk maju sebagai capres secara konstitusional. Namun apakah Gerindra siap menyorongkan Amien sebagai capres/cawapres akan dibahas seusai Pilkada Serentak 2018.

“Kalau bicara siapa pendamping Pak Prabowo, semua harus dirundingkan. Tak hanya Pak Amien, mau Bang Zul, 9 nama PKS, Mas AHY, Mas Anies, Pak Gatot, siapa pun,” ujar Anggota Badan Komunikasi DPP Gerindra Andre Rosiade.

3. PKS

PKS mengapresiasi niatan Amien. Meski begitu, PKS menyarankan supaya figur muda yang lebih didorong untuk memimpin bangsa. Figur muda ini termasuk 9 capres/cawapres yang dimiliki PKS.

“Apresiasi niat mengusung Pak Amien. Usia 74 tahun tentu lebih muda dari usia Dr Mahathir Mohammad yang jadi PM usia 92 tahun. Tapi akan jauh lebih baik jika kita mulai memberikan kesempatan pada yang muda untuk memimpin bangsa,” kata Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera.

4. Hanura

Hanura meragukan Amien maju Pilpres. Hanura meminta Amien mengubur angannya maju sebagai capres.

“Saran saya kepada Amien Rais agar jangan berfiksi pengen nyapres deh lebih baik berzikir aja,” tutur Ketua DPP Hanura Inas Nasrullah Zubir.

5. PPP

PPP menilai kapasitas Amien beda jauh dengan Mahathir. PPP turut mengungkit kekalahan Amien pada Pilpres 2004 saat berduet dengan Siswono Yudo Husodo.

“Menyamakan diri dengan Mahathir ya jauh lah dan beda situasi sosial-politiknya. Mahathir pernah menjadi PM dan berprestasi sehingga dikenang oleh rakyat Malaysia. Maka ketika Mahathir kembali ke politik, daya ingat rakyat Malaysia masih kuat. Amien Rais? Menjadi ketua MPR yang banyak melakukan amendemen UUD 1945 yang salah satunya memicu liberalisasi politik dan ekonomi. Dan pemilu 2004 juga sebagai calon presiden, hasilnya ya kalah,” ujar Wasekjen PPP Achmad Baidowi.

6. NasDem

Partai besutan Surya Paloh ini menganggap manuver Amien hanya dagelan politik. engan siapnya Amien jadi capres, hal tersebut dinilai NasDem membuat kondisi ‘koalisi sebelah’ tambah runyam.

“Itu semua pernyataan lucu-lucuan. Kenapa? Karena itu menambah rumitnya dan menambah bingung situasi koalisi itu sendiri. Koalisi belum terbentuk, membuat tambah rumitnya koalisi sebelah,” ujar Sekjen NasDem Johnny G Plate.

7. Golkar

Golkar mendukung Amien maju sebagai capres ketimbang terus mengkritik pemerintahan Joko Widodo. PAN mendoakan Amien beruntung di tahun 2019.

“Pak Amien Rais memiliki kapasitas dan kemampuan untuk memimpin RI ini. Daripada teriak-teriak mengkritik Pemerintahan Pak Jokowi lebih baik maju saja sebagai capres. Berjuang merebut kekuasan Pemerintahan. Kita buktikan mana yang paling dipercaya rakyat,” ujar Ketua DPP Golkar Ace Hasan Syadzily.

8. PKB

Menurut PKB, jika Amien maju Pilpres, akan meramaikan kontestasi lima tahunan. Namun PKB menyebut duet Jokowi-Cak Imin (JOIN) tetap unggul.

“Kalau nanya saya, JOIN paling kuat dan tak terkalahkan,” ujar Wasekjen PKB Daniel Johan.

9. PDIP

PDIP menyebut, niat Amien maju sebagai capres dilindungi konstitusi. Nama Amien juga sudah diantisipasi PDIP jika benar-benar maju Pilpres dan berduet dengan Ketum Gerindra Prabowo Subianto

“Bagus. Demokrasi kita semakin membuka banyak pilihan. Salah satu yang sudah kami antisipasi dalam simulasi Pilpres memang paslon Prabowo-Amien Rais,” ujar Ketua DPP PDIP Hendrawan Supratikno.

10. Partai Demokrat

Menurut Demokrat, jika Amien maju, Pilpres tidak melulu soal rivalitas Joko Widodo dengan Prabowo Subianto saja. Selain itu, Demokrat mempertanyakan peluang Amien maju Pilpres.

“Kalau kita mencermati dengan betul apakah Pak Amien punya peluang maju, ini yang jadi pertanyaan. Kalau kesiapan saya pikir banyak orang yang siap. Tetapi syarat di presidential threshold itu kan sangat membebani dan berat, ini kan yang tidak mudah,” ujar Kadiv Advokasi dan Bantuan Hukum Demokrat Ferdinand Hutahaean. (***)

sumber: detik.com

MEDIAKEPRI.CO.ID, Surabaya – Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti sempat mendampingi Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri saat kampanye konservasi lingkungan. Warga yang melihat Susi, sontak memanggilnya dengan sebutan cawapres.

Teriakan itu sempat terdengar saat Susi berkunjung ke RW 10 Margorukun, Kelurahan Gundih, Surabaya, Jawa Timur, Minggu, 29 April 2018 siang. Teriakan kepada Susi sebagai cawapres terjadi sejak ia turun dari mobil.

Susi lantas merespons teriakan warga. Ia malah menunjuk Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini yang dinilainya pantas jadi cawapres untuk Joko Widodo.

“Cawapresnya itu. Bu Risma ini lho Cawapresnya,” kata Susi sambil menunjuk ke Risma yang ada di depannya.

Susi sempat tidak mau menanggapi teriakan warga saat Megawati berpidato di atas panggung. Saat itu diteriaki ‘Susi Cawapres’, Susi hanya mengangkat jari telunjukknya ditempelkan di bibirnya seolah memberikan tanda jangan berisik.

Sebelumnya, Jokowi menggoda Susi soal cawapres 2019. Sang menteri pun menyambut dengan sinyal kesiapan. Nama Susi ternyata masuk bursa cawapres Jokowi dari PDIP, bersama sejumlah tokoh lainnya.

Wasekjen PDIP Ahmad Basarah menyebutkan sejumlah nama yang belakangan santer dipasang-pasangkan dengan Jokowi. Selain Susi, ada nama eks Ketua MK Mahfud MD, Ketum Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia Jimly Asshiddiqie, dan Kepala Badan Intelijen Negara Budi Gunawan. (***)

sumber: detik.com

MEDIAKEPRI.CO.ID, Jakarta – Ketua DPP PSI Tsamara Amany, menyinggung soal kepemimpinan Presiden Rusia Vladimir Putin. Namun, aksi Tsamara tersebut dikritik oleh salah satu media Rusia yaitu RBTH. Keduanya pun adu argumen di media sosial.

Kritik Tsamara dilontarkan ketika Waketum Gerindra Fadli Zon, yang membanggakan Vladimir Putin. Menurut Fadli, gaya kepemimpinan Putin sangat dibutuhkan di Indonesia. Hal itu membuat Tsamara melakukan kritik ke Fadli. Lewat akun Instagram, Tsamara mengkritik pendapat Fadli dan menyatakan Indonesia tak butuh sosok seperti Putin.

Alasannya, mulai dari indeks persepsi korupsi Rusia yang di bawah Indonesia hingga tak ada demokrasi di Rusia di bawah kepemimpinan Putin.

Tetapi, kritik Tsamara dibalas RBTH. Lewat akun Facebooknya, RBTH menganggap Tsamara dangkal wawasan soal Rusia dan harus banyak lebih banyak belajar lagi soal negara beruang merah tersebut.

Berikut kritik RBTH lewat akun FB-nya @RBTHIndonesia ke Tsamara:

Selamat malam Tsamara, kami Russia Beyond, media Rusia yang (salah satunya) dalam bahasa Indonesia – mungkin Anda belum pernah tahu sebelumnya, jadi mari kita berkenalan.

Kami pikir di sini ada kesalahpahaman soal pengetahuan Anda tentang politik dan bahkan sistem pers di Rusia. Ini sangat disayangkan sekali.

Kami tidak membela siapa pun, termasuk Fadli Zon atau bahkan Presiden Putin. Namun, pernyataan Anda tentang negara kami, bahwa di Rusia tidak ada kebebasan beraspirasi seperti di Indonesia, ini menunjukkan kedangkalan wawasan.

Pernyataan Anda juga sangat disayangkan karena hubungan antara kedua negara kita sangat baik. Anda mungkin bisa tidak sepakat dengan Fadli Zon, tapi pernyataan Anda sebagai seorang politikus muda sungguh menunjukkan ketidakdewasaan.

Kami pikir, Anda perlu lebih banyak riset soal negara kami. Kalau ada politikus Indonesia yang mengidolakan pemimpin kami, kami bisa apa? Yang jelas, Anda selalu bisa juga berdiskusi dengan kami, Russian Embassy in Indonesia, atau Pusat Kebudayaan Rusia untuk tahu lebih banyak tentang negara kami.

Soal korupsi … Di Rusia memang ada korupsi, dan ya … besar – itu betul. Peringkat kami di bawah Indonesia, itu juga betul. Namun, bukan berarti kami tidak melawan korupsi dan membiarkannya begitu saja seperti yang Anda katakan.

Tahukah Anda bahwa di Rusia pernah terjadi penangkapan pejabat secara massal sepanjang sejarah pasca-Soviet. Rusia pernah menghukum 8.800 pegawai negeri Rusia karena kasus korupsi (dalam tempo satu tahun). Banyak? Ya, tentu. Tapi bukan berarti kami MEMBIARKAN sama sekali.

Kami lihat, Anda punya karier yang sedang naik. Karena itu, kami harap Anda bisa lebih bijaksana ke depannya ketika mengomentari negara lain, apalagi jika pengetahuan Anda tentang negara itu sangat minim. Jika itu kebetulan tentang Rusia, silakan cari tahu banyak hal dari kami.

Tsamara pun memberikan tanggapan atas kritik RBTH. Berikut tanggapan Tsamara, Sabtu, 7 April 2018:

Indonesia Tidak Perlu Contoh Putin yang Diktator dan Otoriter

Saya baru saja membaca posting di FB media Rusia bernama RBTH yang mengecam pernyataan saya, tentang pemimpin Rusia, Vladimir Putin. RBTH mengkritik pernyataan saya yang dianggap mendiskreditkan Putin.

Berkaitan dengan itu, saya perlu memberikan sejumlah tanggapan:

1. Saya sangat memahami keberatan RBTH. Sebagaimana tercantum dalam laman FBnya, RBTH adalah sarana kampanye Rusia di dunia internasional. Karena itu, sangat wajar bila RBTH wajib membela citra Putin di dunia internasional.

2. Namun dalam hal ini, saya perlu menjelaskan komentar saya tentang Putin itu ditujukan pada publik Indonesia terkait pernyataan Waketum Partai Gerindra yang mengimbau masyarakat Indonesia untuk mencari pemimpin seperti Putin sebagai pengganti pemimpin yang ‘planga-plongo’ (yang hampir pasti ditujukan pada Presiden Indonesia Jokowi).

3. Seperti dikatakan dalam status RBTH, tentu saja Fadli berhak untuk mengagumi Putin. Tapi saya juga wajib mengingatkan masyarakat Indonesia bahwa pemimpin seperti Putin bukanlah pemimpin yang layak bagi Indonesia yang saat ini berkomitmen memperjuangkan demokrasi dan memerangi korupsi. Ketika saya mengkritik Putin, bukan berarti saya kemudian anti terhadap rakyat Russia yang memiliki peradaban luar biasa. Ini sama saja ketika kita mengkritik Donald Trump dan cara-caranya memenangkan pemilu dengan menggunakan politik identitas, bukan berarti saya membenci rakyat Amerika Serikat.

4. Penilaian tentang kualitas Putin yang diktator, otoriter dan membiarkan korupsi terorganisir sudah banyak dikemukakan media dan lembaga-lembaga riset ternama di negara-negara demokratis dunia. Saya hanya merujuk pada analisis-analisis tersebut. Misalnya, survei The Economist tahun 2017 masih menempatkan Rusia sebagai negara dengan rezim otoritarian. (***)

sumber: detik.com

MEDIAKEPRI.CO.ID,Jember – Calon Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak menyebut bahwa Jember memiliki potensi besar sebagai penggerak ekonomi di wilayah Tapal Kuda.

Hal itu ia katakan usai menyusuri seluk-beluk Kabupaten Jember dengan menyambangi 17 titik kampanye.

Mulai industri Tarotama Nusantara, menyusuri pondok pesantren (ponpes), bertemu tokoh Jember, dialog dengan pegiat wisata, meresmikan sejumlah posko dan juga ziarah ke makam KH Muchid Muzadi.

Menurut doktor termuda Jepang ini, blusukannya di Jember merupakan kunjungan yang sangat luar biasa karena dalam setiap pungkasan kunjungannya ke ponpes Emil Dardak selalu mendapatkan doa dari para kiai di Jember.

Seperti ketika mengunjungi Ponpes Al Amin di Ambulu Jember, tak tanggung-tanggung Emil langsung didoakan oleh tujuh ulama thariqoh dari Jember selatan dan putra-putra dari KH Achmad Shiddiq, Rais Am Syuriah PBNU 1984-1991.

Belum lagi doa langsung dari Ibu Nyai Nihayah, istri almarhum KH Achmad Shiddiq, Rais Am Syuriah PBNU 1984-1991 sekaligus tokoh sentral khittah NU di Muktamar Situbondo.

“Tentu ini bagi saya adalah kunjungan yang luar biasa, sambutan warga Jember dan doa dari para sesepuh jadi amunisi baru untuk mengabdi kepada Jawa Timur,” tutur suami Arumi Bachsin ini, Jumat 30 Maret 2018.

Dari segi ekonomi, Emil menilai Jember memiliki potensi besar sebagai penggerak ekonomi di Tapal Kuda.

“Adanya perguruan tinggi dan faktor posisi yang strategis tidak terlalu jauh Banyuwangi, Bondowoso, Situbondo dan Lumajang akan mampu menjadi daya dongkrak Jember sebagai penggerak ekonomi kawasan Tapal Kuda,” ucap Emil.

Bahkan, Jember menurutnya harus juga memiliki rumah sakit sebagai rujukan utama di daerah Tapal Kuda sebelum ke Surabaya.

“Kami memastikan Jember harus bisa menjadi daerah penggerak ekonomi Tapal Kuda. Sentra perguruan tinggi ada di Jember, inilah yang perlu kita ungkit Puslit Koka (Pusat Penelitian Kopi dan Kakao) hasilnya sudah ke mana-mana ini akan menjadi penggerak nyata ekonomi di Tapal Kuda,” tutur doktor ekonomi pembangunan ini.

Bupati nonaktif Trenggalek ini optimistis harapan tersebut menjadi kenyataan. Bahkan kawasan selatan Jember nantinya bisa diakselerasi pembangunannya salah satunya dengan mengarahkan potensi Puger yang berada di kawasan selatan Jember.

“Puger juga harus ada pengembangan pasar yang nyaman bagi wisatawan, baik baunya, kebersihan, dan keamanan misalnya ada pos polisi. Apalagi kewenangan bidang kelautan dan perikanan sudah dialihkan dari kabupaten ke provinsi,” tuturnya.

Orang nomor satu di Kota Gerbang Pesisir Selatan ini mencontohkan bagaimana dirinya sebagai Bupati menjadikan pembenihan benih udang yang dikonversi menjadi balai wisata sehingga saat ini banyak anak-anak sekolah berdatangan untuk belajar pembenihan udang di Trenggalek.

“Saya yakin dengan gotong-royong, Jember akan jadi daerah penggerak ekonomi di Tapal Kuda,” pungkasnya. (***)

sumber: tribunnews.com

MEDIAKEPRI.CO.ID, Jakarta – Dalam Rakernas Kamis, 22 Maret 2018 lalu, Partai Golkar menyinggung soal Ketua Umum Airlangga Hartarto yang mungkin disodorkan sebagai calon wakil presiden (Cawapres) kepada Joko Widodo.

Walaupun secara formal belum diputuskan, namun Golkar akhirnya menyebut tetap ingin mengusulkan Cawapres Jokowi dari internal Golkar.

Wakil Sekretaris Jenderal Pemenangan Pemilu Golkar Ali Mochtar Ngabalin menanggapi perbedaan pembicaraan Cawapres di Rakernas lalu, dengan Cawapres-Cawapres dari partai lain yang telah disodor-sodorkan kepada Jokowi. Bedanya, jelas dia, Golkar hanya menyiapkan saja kemungkinan cawapres itu. Namun ia menegaskan saat ini Golkar ingin menunjukkan kelayakannya untuk bersanding sebagai Cawapres Jokowi.

“Kita siapkan seluruh kekuatan untuk kemenangan di Pilkada 2018 dan Pileg 2019 dulu, kita targetkan kemenangan 110-120 kursi di parlemen, sehingga kita bisa menunjukkan saat bicara Cawapres ke Jokowi tidak malu lah kira-kira,” ujar Ali Mochtar Ngabalin kepada wartawan, Ahad, 25 Maret 2018 malam.

Dengan begitu, kata dia, Golkar ingin tetap fokus ke pemenangan suara terlebih dahulu. Kalau kemudian perolehan suara dianggap layak bagi Golkar untuk mengusung Cawapres Jokowi dari internal, Golkar baru akan menyodorkan nama.

“Jadi yang paling pokok bagi kami sekarang membangun konsolidasi semangat pemenangan itu, memaksimalkan kinerja mesin partai di daerah dulu,” tegasnya. (***)

sumber: republika.co.id

MEDIAKEPRI.CO.ID, Jakarta – Joko Widodo bakal kembali maju menjadi di Pemilihan Presiden 2019 nanti. Dukungan sudah mengalir dari beberapa partai. Sejumlah nama calon wakil presiden juga berseliweran agar dilirik oleh calon petahana.

Dalam berbagai kesempatan, Presiden Jokowi mengajak petinggi partai koalisi mendampinginya. Setelah Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar di peresmian kereta Bandara Soekarno-Hatta, lalu Ketua Umum NasDem Surya Paloh ikut meninjau proyek terowongan kereta bawah tanah Mass Rapid Transit (MRT) fase 1 di kawasan Bundaran HI.

Selain itu, Jokowi sempat menggandeng Ketua Umum PPP M. Romahurmuziy (Romy) menghadiri Haul Majemuk Masyayikh di Pondok Pesantren Salafiyah Syafi’iyah Sukorejo, Situbondo, Jawa Timur. Romy bersama Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan juga tampak saat Jokowi meresmikan lapangan tenis indoor dan outdoor di Gelora Bung Karno.

“Memang ini dilakukan agar memberi keseimbangan ke partai-partai koalisi. Supaya tidak ada anggapan diskriminatif. Menutup tafsir orang ada kecenderungan ke si a, si b yang akan dijadikan cawapres. Makanya semua diundang,” kata Direktur Lingkar Madani untuk Indonesia (Lima) pada , Jumat 9 maret 2018.

Ray juga menilai Jokowi sedang melihat reaksi dari pentolan partai-partai tersebut. Menurutnya, ini menjadi pertimbangan Jokowi sebelum menunjuk seseorang mendampinginya untuk bertarung di 2019.

“Sedang menguji seperti apa sikapnya. Siapa yang cemburuan, ‘kegeeran’ dan ‘baper’ (bawa perasaan). Belum apa-apa ancam Jokowi, tinggalkan koalisi,” analisa Ray.

Soal gertak sambal, menurut Ray, salah satunya muncul isu poros baru. Wacana ini dilempar oleh Ketua DPP PKB Lukman Edy. Dia mengatakan partai-partai berbasis Islam kemungkinan akan melakukan penjajakan. Ada 3 partai berpeluang membentuk poros baru, yakni PKB, PAN, dan PKS.

“Isu poros baru apakah reaksi karena Jokowi ketemu ketua umum lain? Butuh beberapa variabel. Tetapi bisa juga itu langkah PKB semacam antisipasi, boleh jadi menarik kelompok Prabowo ke arah ke sana,” jelas Ray.

Ray meyakini Jokowi akan lebih selektif memilih pasangan. “Harus cawapres yang sejalan, satu pandangan dengan dia. Satu periode ini sudah taraf mau full, total agar tidak terganggu,” tandasnya.

Sejauh ini muncul beberapa nama calon wakil presiden, seperti Muhaimin Iskandar, Romahurmuziy, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Jenderal Gatot Nurmantyo dan Airlangga Hartarto. Bahkan hasil survei menempatkan Jokowi berpasangan dengan Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto.

Romy sendiri mengklaim kader PPP mendorongnya maju mendampingi Jokowi sebagai cawapres di Pemilu 2019. Namun, kata dia, sosok pendamping Jokowi di Pilpres 2019 ditentukan oleh konsolidasi partai politik pendukung.

Partai Persatuan Pembangunan (PPP) berencana menggelar Musyawarah Nasional Alim Ulama pada April 2018. Munas Alim Ulama ini untuk memberikan masukan nama calon wakil Presiden kepada Jokowi.

Muhaimin alias Cak Imin mengklaim, mayoritas kader PKB menginginkan dirinya maju sebagai cawapres Jokowi. Namun, dia mengaku tak ingin terburu-buru mendeklarasikan diri karena masih akan berkeliling untuk menyerap aspirasi kader dan publik soal maju di Pilpres.

Jokowi pun masih ogah berspekulasi tentang kriteria cawapresnya. Sambil guyon, dia sebut, sang istri, Iriana Jokowi sebagai pendampingnya. “Calon pendamping. Namanya adalah, saya sebutkan sekarang, Ibu Iriana,” kata Jokowi disambut tawa para wartawan, Jumat 23 Februari 2018

Seperti diketahui, PDIP sudah deklarasi mengusung Jokowi sebagai calon presiden. Partai Golkar, NasDem, dan Hanura juga sudah merapat. Partai baru yang sudah menyatakan dukungan, yaitu PSI dan Perindo. (***)

sumber: merdeka.com

MEDIAKEPRI.CO.ID, Jakarta – Partai yang dipimpin Yusril Ihza Mahendra itu pun dinyatakan bisa mengikuti Pemilu 2019.

Putusan Bawaslu diambil lewat sidang ajudikasi sengketa penyelenggaraan Pemilu 2019 di Kantor Bawaslu di Jakarta, Ahad, 4 Maret 2018.

Ketua Bawaslu Abhan mengatakan, PBB memenuhi syarat mengikuti Pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewam Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019.

Bawaslu juga memerintahkan KPU menetapkan PBB sebagai peserta Pemilu 2019 dan dilaksanakan paling lambat maksimal tiga hari setelah putusan dibacakan.

Yusril yang hadir dalam sidang, sebelum keputusan dibacakan mengatakan dirinya sudah melakukan usaha semaksimal mungkin untuk membawa PBB mengikuti Pemilu 2019.

Setelah keputusan dibacakan Yusril dan seluruh fungsionaris PBB yang hadir memperlihatkan rasa syukur mereka atas kemenangan ini.

Kejadian yang dialami PBB ini persis seperti kejadian lima tahun lalu menjelang Pemilu 2014. Saat itu pun PBB sempat dinyatakan KPU tidak bisa mengikuti Pemilu 2014. (***)

sumber: rmol

MEDIAKEPRI.CO.ID, Jakarta – Saat ini Joko Widodo (Jokowi) sebagai calon presiden petahana telah mengantongi lima dukungan partai politik untuk maju di Pilpres 2019. Mereka adalah PDIP (109 kursi atau 19,4% kursi DPR), Golkar (91 kursi atau 16,2% kursi DPR), PPP (39 kursi atau 7% kursi DPR), NasDem (36 kursi atau 6,4% kursi DPR) dan Hanura (16 kursi atau 2,9% kursi DPR).

Kubu petahana ini hanya tinggal merampungkan pembahasan tentang siapa orang yang tepat mendampingi Jokowi di posisi cawapres nantinya.

Di sisi lain, lima partai yakni Gerindra (73 kursi atau 13% kursi DPR), Demokrat (61 kursi atau 10,9% kursi DPR), PKB (47 kursi atau 8,4% kursi DPR), PAN (48 kursi atau 8,6% kursi DPR) dan PKS (40 kursi 7,1% kursi DPR) belum menentukan sikap untuk berkoalisi mendukung bersama satu calon presiden. Masing-masing partai punya jagoan sendiri untuk dimajukan.

Gerindra misalnya punya Prabowo. Demokrat menjagokan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Sementara PKB mendorong Muhaimin Iskandar alias Cak Imin dan PAN punya Zulkifli Hasan. Begitu pula PKS yang punya Sohibul Iman, Salim Segaf Aljufrie hingga Anis Matta. Aturan Presidential Threshold atau ambang batas capres juga menjadi kendala.

Lima partai di kubu penantang ini harus berkoalisi hingga melewati batas 20 persen kursi DPR RI. Jika secara hitung-hitungan, partai suara terbesar yakni Gerindra harus koalisi minimal dengan PKS untuk usung Prabowo. Gerindra dan PKS memang tampak mesra pasca menang di Pilgub DKI, ditambah PAN yang telah bangun koalisi ‘pemanasan’ di Pilkada serentak 2018.

Lalu bagaimana dengan peluang koalisi penantang Jokowi?

Wasekjen PAN Saleh Partaonan Daulay tak ingin mengerucutkan pertarungan di Pilpres 2019 hanya antara Jokowi dan Prabowo. Dia malah ingin lima partai yang belum punya koalisi untuk membangun komunikasi intens.

Komunikasi itu, tak dulu bahas nama capres. Tapi, bagaimana membangun Indonesia, menyatukan visi dan misi yang baik. Jika sudah memiliki visi dan misi yang sama. Maka kemudian baru membicarakan tentang sosok siapa capres dan cawapres yang akan diusung.

“Jadi begitu sudah ketemu, apapun bisa dilakukan. PAN mengajak partai yang belum menentukan capres untuk duduk bersama merumuskan lagi calon pemimpin alternatif, capres dan cawapres alternatif yang bisa bertanding melawan Jokowi, PAN meyakini calon itu banyak,” kata Saleh seperti dikutip utusan kepri dari merdeka.com, Selasa, 26 Februari 2018.

Saleh ingin ada capres alternatif muncul selain Jokowi dan Prabowo. Dia tak mau seolah-olah Jokowi mendapatkan dukungan besar sehingga hanya tinggal mencari siapa cawapresnya saja. Padahal, kata dia, ada calon alternatif yang pasti bisa muncul untuk menantang Jokowi.

Berkaca dari Pilgub DKI 2013, Jokowi menjadi calon alternatif bisa mengalahkan Fauzi Bowo. Begitu juga pada Pilgub DKI 2017, penantang Anies Baswedan dan Sandiaga Uno belakangan muncul dan sukses mengalahkan petahana Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).

“Sudah ada (calon penantang), kalau penantang itu dia kan dapat (elektabilitas) 15 persen atau 20 sampai 25 persen sudah bagus. Nanti begitu dia kuat, naik. Coba lihat Anies sama Sandi langsung kan, dulu Jokowi kalahkan Foke begitu. Menurut saya caranya, jangan lihat orangnya dulu,” jelas Wakil ketua Komisi IX DPR ini.

Namun demikian, bukan tidak mungkin PAN nantinya tetap bergabung dengan koalisi Jokowi bersama lima partai terdahulu. Tapi itu dilihat dari sukses Jokowi selama memimpin Indonesia. Bagaimana tingkat kepuasan rakyat dan program-program Jokowi yang telah terealisasi. Termasuk janji-janji Jokowi saat kampanye Pilpres 2014, kata Saleh, sudah dibayar belum. Ini yang akan menjadi pertimbangan PAN.

Sama halnya dengan Prabowo, juga tidak menutup kemungkinan PAN bergabung ke koalisi tersebut. Tapi lagi-lagi, Saleh inginkan koalisi penantang duduk bersama lebih dulu sebelum membahas nama capres dan cawapres yang akan diusulkan untuk menantang Jokowi.

“Tapi jangan sampai juga Jokowi nanti lawan kotak kosong, tidak baik buat demokrasi kita,” kata Saleh lagi.

Sementara itu, Pengamat Politik dari Universitas Padjajaran, Firman Manan menegaskan, koalisi penantang Jokowi akan lebih cair jika Gerindra memutuskan untuk tidak mengusung Prabowo Subianto. Prabowo dia minta untuk menjadi ‘king maker’ saja seperti dua kali Pilkada DKI yang terbukti menang.

Firman menambahkan, munculnya capres alternatif akan membuat Pilpres 2019 menjadi menarik. Dia mengakui bahwa sejauh ini penantang terberat Jokowi adalah Prabowo menurut hasil survei. Tapi, dia menekankan, bukan tak mungkin calon alternatif nanti bisa mengalahkan elektabilitas Prabowo bahkan Jokowi jika dimunculkan.

“Jika Prabowo maju ada dua problem psikologis yang harus dihadapi partai kubu oposisi. Pertama Prabowo sudah dua kali kalah dalam pilpres. Ini bisa mengganggu psikologis pemilih, sosok sudah dua kali bertanding dalam Pilpres, ini bisa jadi problem. Kedua persoalan logistik, kita belum tahu persiapan Prabowo dalam konteks logistik. Di beberapa momen terakhir, Pak Prabowo mengeluh soal logistik,” jelas Firman.

Menurut Firman, persoalan logistik juga sangat penting. Sehingga kenapa tidak jika memang ada calon alternatif yang kuat logistiknya untuk diusung menggantikan Prabowo. Sebab, selain perkara elektabilitas dan popularitas, dalam melawan petahana juga harus dipikirkan soal biaya politik.

Lalu siapa calon alternatif itu?

Firman melihat, per hari ini tidak ada calon alternatif selain Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Menurut dia, elektabilitas Anies masih sangat mungkin naik ketimbang Prabowo yang tidak memiliki jabatan publik dan jarang diberitakan media massa.

“Hari ini muncul Anies Baswedan, karena calon alternatif itu adalah bagaimanapun dia harus terekspos media, itu penting. Hari ini kita lihat Anies bahkan dalam beberapa momen lebih terkspos media dibanding Prabowo semenejak isu Pilkada DKI, terlepas pemberitaan itu bernada positif dan negatif,” kata dia.

Dia mencontohkan terkait insiden Final Piala Presiden di GBK yang menimpa Anies Baswedan. Saat itu, Anies dilarang Paspampres untuk mendampingi Presiden Jokowi memberikan piala kepada Persija Jakarta.

“Dia memang berada dalam posisi strategis untuk mendapat ekspos media. Ini juga masalah buat Prabowo, sampai saat ini seakan stagnan karena memang salah satu problemnya kelihatan belum bisa dapat momentum terekspos oleh media sehingga muncul di publik kalau Pak Anies sebagai Gubernur DKI dia berada pada wilayah itu,” kata Firman lagi.

Sementara terkait nama lain yang diusulkan oleh partai di luar Jokowi, seperti AHY, Cak Imin, Zulkifli Hasan dan Sohibul Iman, kata Firman, belum mampu mengalahkan elektabilitas dan kapasitas Anies Baswedan.

Menurut dia, selain populer, untuk bisa melawan Jokowi dibutuhkan kapasitas serta pengalaman yang mumpuni.

“Kalau lihat nama-nama (penantang) itu masih berat untuk bisa lawan Jokowi jadi capres. Mereka itu kemungkinan levelnya cawapres. Kaya Cak Imin figur-figur di PKS, AHY walaupun popularitas tinggi, tapi kan kapasitas personal, track record misalnya AHY bagaimana pengalaman kepemimpinan yang kurang, apalagi politisi sipil, kalau untuk cawapres nama-nama itu berpeluang, tapi untuk diusung capres apalagi melawan Jokowi sebagai petahana berat nama-nama itu,” tutup Firman. (***)

sumber: utusankepri.com

MEDIAKEPRI.CO.ID, Jakarta – Partai Gerindra kembali diterpa isu miring. Ada isu bahwa beberapa elite Gerindra menjadikan parpol pendatang baru, yaitu Partai Garuda, sebagai ‘sekoci’ andai mereka terpuruk di Pemilu 2019. Partai Garuda juga disebut-sebut didirikan elite Gerindra.

“Dibilang bahasa kerennya bukan didirikan, ‘sekocinya’ elite Partai Gerindra kan. Itu bahasanya kan. Itu dari dua bulan lalu, jadi itu bukan barang baru,” kata Wasekjen Gerindra Andre Rosiade membuka penjelasan terkait isu Partai Garuda jadi ‘sekoci’ elite Gerindra, Senin 26 Februari 2018.

Menurut Andre, isu tersebut tak bisa dipertanggungjawabkan. Isu itu juga disebutnya telah terdengar oleh beberapa petinggi partai, jauh sebelum Partai Garuda resmi menjadi peserta Pemilu 2019.

“Sebelum Partai Garuda ini disahkan oleh KPU, dapat nomor urut, kita sudah dengar isu itu. Bukan didirikan, sekocinyalah. Kalau ada apa-apa dengan Partai Gerindra, dia tinggal pindah,” ucap Andre.

“Tapi, nggak benar itu. Jadi tidak benar Partai Garuda sekocinya Partai Gerindra. Itu isu liar,” tegas Andre.

Andre menyebut memang ada hubungan khusus antara Ketum Partai Garuda Ahmad Ridha Sabana dan salah satu pengurus Gerindra, yaitu Ahmad Riza Patria. Keduanya disebut adik-kakak. Namun hubungan Ridha-Riza, disebut Andre, hanya sebatas keluarga, tidak sampai ke politik.

Riza pun disebut Andre telah mengklarifikasi soal isu ‘sekoci’ itu. Riza, setelah berdiskusi dengan Ridha, disebut Andre menyampaikan pernyataan kepada Prabowo bahwa Partai Garuda siap mendukung pencapresan sang Ketum Gerindra pada 2019.

“Prabowo sudah tanyakan langsung kepada Bang Riza Patria. Bang Riza sudah sampaikan bahwa itu betul ketum adik beliau dan insyaallah akan mendukung pencalonan Pak Prabowo juga. Tenang aja,” kata Andre. (***)

sumber: detik.com