WARNA WARNI

MEDIAKEPRI.CO.ID, Jakarta – Giring Ganesha Djumaryo (35) yang lebih populer dikenal sebagai Giring Nidji dikabarkan gagal maju ke gedung dewan wakil rakyat di Senayan.

Perolehan suaranya saat maju dalam pemilihan legislatif di DPR RI dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dari daerah pemilihan (Dapil) Jawa Barat I pada pemungutan suara yang digelar serentak 17 April lalu tidak mengangkat namanya ke Gedung DPR/MPR RI.

Nama populernya sebagai vokalis Band Nidji sepertinya tidak membawa pengaruh besar untuk Giring Ganesha.

Kegagalan menjadi wakil rakyat ini membuat bapak tiga anak tersebut kecewa.

Namun ia menilai, kalah atau menang dalam pemilihan adalah hal biasa dan sesuatu yang wajar karena manusiawi.

“Nggak stres, cuma kecewa, itu manusiawi. Untungnya, saya punya keluarga yang sangat sayang dan luar biasa sekali,” kata Giring Ganesha saat ditemui di kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara.

Kegagalan masuk lembaga parlemen RI itu tidak membuat Giring Ganesha lantas kembali lagi bernyanyi dan ‘pulang’ ke Nidji yang telah membesarkan namanya.

Saat ini Giring Ganesha memilih mengelola dan menjalankan bisnis terbarunya di bidang E-Sport.

Beberapa hari lalu Giring Ganesha bahkan bertemu Menteri Pemuda dan Olahraga RI Imam Nahrawi setelah menjadi Ketua Panitia E-Sport Piala Presiden.

Kayaknya nggak musik dulu (setelah kalah di pemilihan anggota legislatif tahun ini). Masih mau fokus di E-Sport dan tetap di PSI,” ucap pria kelahiran Jakarta, 14 Juli 1983, itu.

Giring Ganesha juga ingin menjaga kebersamaannya dengan keluarga.

Sebab hampir setahun terakhir ini ia tidak pernah berada di rumah karena kesibukannya kampanye untuk pemilihan anggota legislatif.

“Sekarang mau balik dulu ke keluarga dan bermain sama anak. Pacaran sama istri saya. Satu tahun kemarin ini capek. Setelah ini balik ke akar saya, keluarga dulu,” ujar suami Cynthia Riza itu.

Giring Ganesha mengumumkan pengunduran diri sebagai vokalis Band Nidji untuk terjun ke dunia politik pada 31 Desember 2017. (***)

sumber: tribunnews.com

MEDIAKEPRI.CO.ID, Jakarta – Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Pramono Ubaid Tanthowi, mengungkapkan terdapat sekitar 11 kabupaten/kota yang berpotensi menggelar Pemilu 2019 susulan.

Sampai saat ini pihaknya masih melakukan rekapitulasi data, di mana saja Pemilu 2019 susulan itu akan dilangsungkan.

“Yang ada mungkin sekitar 11 kabupaten. Nanti, kami masih merekap. Misalnya 11 kabupaten itu melibatkan total berapa TPS. Itu terus kita update,” kata Pramono, ditemui di Hotel Ritz Carlton, Rabu, 17 April 2019

Salah satu kabupaten/kota yang kemungkinan besar akan menggelar pemilu susulan berada di Provinsi Papua. Hal ini, karena terlambatnya logistik pemilu.

Sementara itu, Komisioner KPU RI, Hasyim Asyari, mengklaim secara umum penyelenggaraan pemilu di 29 kabupaten/kota di Papua berjalan baik. Hanya saja, kata dia, terdapat 7 kabupaten/kota yang harus menggelar pemungutan suara ulang.

Dia menjelaskan, di 7 kabupaten/kota itu tidak seluruhnya menggelar pemungutan suara ulang. Artinya, kata dia, hanya pemungutan suara di beberapa Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang berada di satu kecamatan.

“Dari 29 kabupaten kota itu yang ada problem, kemudian pemungutan suara-nya belum dapat dilaksanakan, tersebar di 7 kabupaten/kota, tetapi tidak seluruh nya ya,karena ukurannya,” kata dia. (***)

sumber: tribunnews.com

MEDIAKEPRI.CO.ID, Jakarta – Dalam pemilihan umun (Pemilu) 2019, calon legislatif (caleg) perempuan dan disabilitas akan menghadapi tantangan yang lebih sulit. Mereka berpotensi menjadi pihak yang rentan dirugikan karena sejumlah kendala yang dihadapi.

“Bukan hanya persoalan kesetaraan, namun juga permasalahan hukum pemilu dan potensi kecurangan yang tinggi. Potensi jual beli suara, manipulasi hasil pemilu setelah pencoblosan, akan menggerus perolehan suara caleg perempuan dan disabilitas,” ujar Ketua KODE Inisiatif Veri Junaidi lewat keterangan resmi yang diterima, Senin, 8 April 2019.

Veri menambahkan, dukungan internal partai politik yang minim, dan pengetahuan sistem hukum dan pemilu yang terbatas juga menjadi kendala bagi mereka. Padahal dalam Pemilu 2019, terdapat 3.371 caleg perempuan dan 40 caleg penyandang disabilitas, dari jumlah caleg yaitu 8,400 orang.

“Mengingat kendala dan keterbatasan, baik struktur kuasa, saksi dan pendanaan. Seringkali, caleg perempuan dan disabilitas mengalami kebingungan akan upaya dan tindakan hukum yang mesti dilakukan,” ujar Veri.

Maka dari itu, Veri mengimbau pada partai politik agar adil memperlakukan seluruh caleg. Tanpa membeda-bedakan caleg perempuan atau laki-laki, disabilitas ataupun yang tidak. “Karena mereka memiliki hak memilih dan dipilih yang sama. Partai politik wajib memberikan advokasi lebih terhadap caleg perempuan dan caleg disabilitas,” ujar Veri.

Selain itu, para caleg perempuan dan disabilitas diharapkan lebih aktif dalam berkampanye. Guna menarik perhatian masyarakat untuk dipilih pada 17 April mendatang. “Caleg perempuan dan caleg disabilitas harus aktif dalam hal campaign dan mempromosikan visi, misi yang akan mereka lakukan,” ujar Veri. (***)

sumber: republika.co.id

MEDIAKEPRI.CO.ID, Blora – Saya memastikan stabilitas politik dan keamanan akan selalu terjaga, baik sebelum maupun sesudah pelaksanaan pemungutan serta penghitungan suara, untuk Pemilihan Presiden (Pilpres) dan Pemilihan Anggota Legislatif (Pileg) 2019 pada 17 April mendatang.

Tidak akan ada perang total, perang badar, atau perang apa pun, apalagi situasi chaos, karena mayoritas elemen warga bangsa ini tidak ingin negara terperangkap dalam suasana tidak kondusif hanya karena pemilihan umum (pemilu).

Prabowo Pertanyakan Konflik Kepentingan Bawahan Jokowi Soal Impor Pangan, Ini Jawabannya

Sebaliknya, saya justru mendorong generasi milenial untuk terus mengekspresikan kegembiraan menyongsong pelaksanaan Pileg dan Pilpres 2019. Setiap komunitas didorong untuk menyuarakan aspirasi atau dukungan kepada kedua Pasangan Capres-Cawapres dengan cara yang menyenangkan dan memikat, sehingga suasana pesta demokrasi boleh dirasakan oleh semua orang.

Saya mengapresiasi inisiatif berbagai elemen masyarakat yang telah menyuarakan aspirasi atau dukungan, dengan kegiatan penuh ceria dan tertib. Ekspresi kegembiaraan pesta demkorasi itu hendaknya dilanjutkan sampai persiapan pemilu memasuki masa tenang.

Cuitan “Presiden Baru” Buat Achmad Zaky Bertemu Jokowi di Istana Merdeka Hari Ini

Di tengah kegembiraan itu, saya juga mengimbau serta mengingatkan semua elemen masyarakat agar tidak menghiraukan pernyataan maupun manuver kelompok-kelompok tertentu yang ingin membangun persepsi kegentingan atau ketegangan menjelang Pilpres-Pileg 2019. Pilpres dan Pileg 2019 bukan persoalan hidup mati, sehingga tidak selayaknya dipersepsikan sebagai perang.

Saya prihatin karena upaya menciptakan ketegangan jelang pemilu terus dilakukan pihak-pihak tertentu, termasuk gerakan pembusukan terhadap KPU. Motif dari manuver-manuver seperti ini sudah bisa dibaca arahnya.

Pemilunya sendiri belum dimulai, tetapi ada upaya membangun kecurigaan terhadap independensi KPU. Kecurigaan itulah yang akan dijadikan alasan untuk membuat gaduh.

Bagi kelompok masyarakat yang awam politik, penggunaan kata perang (perang total ataupun perang badar) yang dikaitkan dengan Pilpres 2019 tentu saja bisa menimbulkan rasa takut. Takut akan terjadinya bentrok antar-kelompok masyarakat atau takut akan terjadinya chaos. Itu sebabnya, komunitas pengusaha sering bertanya tentang prospek stabilitas keamanan sebelum dan sesudah pemungutan serta penghitungan suara pemilu.

Namun, bersama TNI dan Polri, pemerintah beserta DPR memastikan bahwa stabilitas politik dan keamanan akan selalu terjaga, baik sebelum maupun sesudah pelaksanaan pemungutan serta penghitungan suara Pilpres dan Pileg pada 17 April 2019.

Indonesia sangat kondusif, sehingga masyarakat tidak perlu menanggapi pernyataan atau asumsi tentang ketegangan situasi menuju pelaksanaan Pemilu 2019. (***)

sumber: kumparan.com

MEDIAKEPRI.CO.ID, Surabaya – Ngantor hari perdana, Jumat 15, Februari 2019 Gubernur Khofifah Indar Parawansa dan Wagub Emil Elestianto Dardak meninjau ruang kerja di Kantor Gubernur Jalan Pahlawan.

Usai berkeliling meninjau ruang kerja satu persatu, Khofifah dan Emil sepakat untuk mengubah kantor kerja gubernur agar lebih adaptif dengan era digitalisasi.

Terutama untuk mengatasi kendala gedung kantor dinas Pemprov yang terpencar dan tidak berada di satu wilayah.

HORE!! Garuda Indonesia, Sriwijaya Air dan NAM Air Turunkan Tiket Pesawat Hingga 20 Persen

Khofifah meminta agar ada perangkat/alat yang memungkinkan ke depan ia dan dinas-dinas bisa rapat melalui video conference.

“Karena dinasnya Pemprov Jatim ini berpencar tidak satu area, maka nggak efektif kalau ada sesuatu yang urgent lalu kita panggil ke sini. Maka saya dan wagub setuju kita nanti akan rutin melakukn video conference bersama dinas badan atau dinas tertentu,” ucap Khofifah usai meninjau ruang kerjanya.

Jelang Tugas Pengamanan Pilpres dan Pileg, TNI Salurkan Ilmu untuk Kemajuan Linmas

Tidak hanya itu, Khofifah juga ingin era digitalisasi bisa dimanfaatkan untuk memudahkan koordinasi saat terjadi bencana alam.

Ia ingin Pemprov Jawa Timur bisa memililiki operation room dimana seluruh dinas bisa konek sehingga memudahkan koordinasi.

Terutama di saat-saat ada terjadi bencana alam atau masalah di Jawa Timur.

Tragis Ya, Niatnya Beri Makan Hewan Peliharaannya, Naas Wanita Ini Terjatuh ke Kandang dan Dimakan Hidup-hidup

Masih dalam konteks konektivitas, ia juga ingin agar Pemprov Jatim bisa konek juga dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) untuk mengantisipasi dan memberikan deteksi dini kemungkinan bencana alam di Jawa Timur.

Sehingga masyarakat juga tahu jika ada peringatan deteksi dini dan bisa melakukan antisipasi.

Duduk Ketika Kencing Ternyata Baik untuk Kesehatan Pria Loh, Ini Perbedaannya

“Kedua saya ingin bagaimana Bandan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) bisa membangun koneksitas dengan seluruh dinas. Sebab 80 persen, tekstur tanah kita itu mudah longsor dan banjor. Maka bagaimana antisipasi bencana bisa dilakukan, oleh dinas PU, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, jadi nggak hanya BPBD saja yang datang ke lokasi bencana saat tanggap daerah,” kata gubernur perempuan pertama Jawa Timur ini.

Jika sudah konek maka daerah yang sudah terdeteksi bisa melakukan antisipasi, yang bisa terpantau juga dalam sistem digital yang ia inginkan.

Sehingga kewaspadaan di wilayah tersebut bisa dilakukan bersama. Bisa lewat web atau lewat sistem integrasi. (***)

sumber: tribunews.com

MEDIAKEPRI.CO.ID, Jakarta – Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia atau PSI Grace Natalie mengusulkan pencabutan surat keputusan bersama (SKB) tiga menteri soal pendirian tempat ibadah. Grace Natalie menilai SKB 3 menteri itu melanggar UUD 1945 pasal 28e dan pasal 29.

“Pasal itu menyebut kebebasan bagi semua orang tentang kemerdekaan orang untuk memeluk agama dan beribadah. Negara menjamin ketika warga negaranya melakukan peribadatan,” kata Grace di Jogja Expo Center, Senin, 11 Februari 2019.

Ratusan Sertifikat Program PTSL Diserahkan Masyarakat Kecamatan Kayen Pati

Jika ada produk hukum yang bertentangan dengan UUD 1945 dan bertentangan dengan semangat konstitusi, maka jelas bertentangan dan terjadi diskriminasi. Sebab ada pembatasan orang sehingga ia tidak bisa atau sulit untuk beribadah.

“Oleh karena itu, PSI akan melakukan deregulasi, menghapuskan peraturan bersama menteri yang jelas-jelas menghalangi kebebasan orang beribadah sebagaimana yang dijamin oleh konstitusi,” kata dia.

Dasar Stres, Masuk Masjid Bukan Sholat, tapi Isi Kotak Infak Diembat, Wajah Pelaku Terekam CCTV

Soal intoleransi Grace Natalie menyatakan itu membahayakan persatuan bangsa. Karena dapat menimbulkan konflik dan menghancurkan toleransi.

Bahkan Grace menyebut intoleransi tidak hanya terjadi terhadap orang yang masih hidup. Tetapi terhadap orang yang sudah meninggal dunia. Seperti yang terjadi di Kotagede Yogyakarta di mana ada orang meninggal terpaksa harus dipindah karena beda agama.

Jokowi Merasa Lucu saat Dinobatkan Sebagai Bapak Pariwisata

Grace Natalie juga menyebut saat ini ada fenomena normalisasi intoleransi. Pembiaran penyerangan atas kelompok yang berbeda keyakinan, penutupan tempat ibadah, meluasnya ceramah kebencian, lama-lama menjadi sesuatu yang dianggap biasa.

“Gejala normalisasi intoleransi adalah ketika masyarakat menganggap intoleransi sebagai sesuatu yang normal akibat meluasnya kampanye kultural yang mengajak orang hanya berpikir secara biner hitam – putih. Kaum kita – musuh kita,” kata Grace.

PSI, kata dia akan melawan intoleransi. Juga melawan segala bentuk ancaman bagi persatuan masyarakat Indonesia karena sesuai dengan perjuangan pokok partai. (***)

sumber: tempo.co

MEDIAKEPRI.CO.ID, Jakarta – Nasib Mandala Abadi alias Mandala Shoji terbalik dalam beberapa bulan terakhir. Berawal dari kegiatan kampanye yang dilakukannya sebagai calon anggota legislatif (caleg), Mandala kini harus menghadapi eksekusi hukuman penjara.

Divonis Bersalah, Mandala Shoji Belum Penuhi Panggilan Jaksa, Ini Alasannya

Begini perjalanan kasus Mandala

19 Oktober 2018

Mandala bersama Lucky Andriyani, yang sama-sama tercatat sebagai caleg dari PAN, tengah berkampanye di Pasar Gembrong Lama, Johar Baru, Jakarta Pusat. Saat itu Mandala diduga membagikan kupon undian berhadiah umrah.

Kegiatan Mandala dan Lucky diketahui Panwas Kelurahan Galur, yang diteruskan ke Panwaslu Kecamatan Johar Baru, kemudian dilanjutkan ke Sentra Gakkumdu Bawaslu Jakarta Pusat. Saat itu diketahui Mandala merupakan caleg DPR Dapil DKI Jakarta 2 dengan nomor urut 5 dari PAN. Sedangkan Lucky adalah caleg DPRD DKI Jakarta Dapil Jakarta Pusat dengan nomor urut 6 dari PAN.

November 2018

Polres Jakarta Pusat, yang merupakan bagian dari Sentra Gakkumdu Bawaslu Jakarta Pusat, memproses perkara itu. Sebab, Mandala dan Lucky diduga melanggar Pasal 280 angka 1 huruf j Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang berbunyi, ‘Pelaksana, peserta, dan tim kampanye pemilu dilarang menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye pemilu’.

Ancaman hukuman yang menanti Mandala dan Lucky adalah maksimal 2 tahun penjara dan denda paling banyak Rp 24 juta.

12 Desember 2018

Mandala dan Lucky menjalani sidang perdana di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Keduanya didakwa membagikan kupon yang terdapat foto Mandala dan Lucky serta tulisan dari PAN kemudian gambar paku coblos nomor urut 5 dan nomor urut 6. Ada juga tulisan ‘Bela Rakyat, Bela Umat. Ingat! 17 April 2019 coblos sesuai syarat dan ketentuan’.

“Adapun kesepakatan dari terdakwa I dan terdakwa II apabila mereka terpilih sebagai anggota DPR RI dan DPRD Provinsi DKI Jakarta nantinya yang akan mendapatkan hadiah umrah sekitar 1 atau 2 orang,” tutur jaksa saat membacakan dakwaannya.

Atas perbuatan tersebut, keduanya didakwa melanggar Pasal 523 ayat 1 juncto Pasal 280 ayat 1 huruf j UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Namun saat itu Mandala membantah dakwaan jaksa seusai persidangan. “Saksi yang pertama (mengatakan) bukan saya yang membagikan, bukan saya yang menjanjikan, karena di situ ada orang lain yang melakukan itu,” kata Mandala.

17 Desember 2018

Mandala dan Lucky dituntut 6 bulan penjara dan denda Rp 5 juta subsider 1 bulan. Mandala dan Lucky diyakini jaksa bersalah membagikan kupon umrah dan doorprize saat berkampanye.

Jaksa meyakini Mandala dan Lucky sedang berkampanye tatap muka dengan masyarakat di Pasar Gembrong Lama, Jakarta Pusat, pada Jumat, 19Oktober 2018. Mandala dan Lucky didampingi tim sukses Lucky bernama Zaki Almuzaki, Muhammad Farhan Mubina, dan M Abdul Rahim. Tim sukses tersebut langsung memberikan kupon umrah yang dicetak 50 lembar dan mengadakan doorprize kepada peserta kampanye atas arahan Mandala dan Lucky.

Mandala tetap membantah tuntutan itu. Istri Mandala, Maridha Deanova Safriana, yang mendampingi suaminya, juga merasa mempunyai bukti percakapan dengan Lucky bila suaminya hanya menerima undangan.

“Mandala diundang, dia yang merencanakan, tapi Mandala disalahkan,” kata Maridha.

Mandala langsung menangis menenangkan istrinya. Mandala menyebut sudah membantu Lucky, tapi mendapatkan hukuman yang bukan dilakukannya.

18 Desember 2018

Mandala divonis hukuman 3 bulan penjara dan denda Rp 5 juta subsider 1 bulan penjara. Selain Mandala, Lucky divonis hukuman yang sama.

“Menyatakan terdakwa Mandala Abadi dan Lucky Andriyani terbukti bersalah melakukan tindak pidana pemilihan umum,” ujar ketua majelis hakim Disbeneri Sinaga saat membacakan amar putusan saat itu.

Hakim menyatakan Mandala dan Lucky melanggar Pasal 523 ayat 1 juncto Pasal 280 ayat 1 huruf j UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. Perbuatan yang dilakukan keduanya terjadi saat berkampanye di Pasar Gembrong, Jakarta Pusat.

21 Januari 2019

Mandala menghilang. Padahal saat itu jaksa pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat (Jakpus) hendak mengeksekusi Mandala ke penjara setelah vonis kasus bagi-bagi kupon umrah saat berkampanye.

“Hari Senin, 21 Januari 2019 sudah ke rumah Mandala, tapi yang bersangkutan tidak ada. Jadi belum bisa dilaksanakan (eksekusi),” ujar Ketua Bawaslu Jakpus Halman Muhdar saat dimintai konfirmasi, Jumat 25, Januari 2019.

Eksekusi Mandala Shoji ke lapas didasari putusan Pengadilan Negeri Jakpus yang sudah berkekuatan hukum tetap. Mandala, caleg dari PAN, terbukti bersalah melanggar aturan pemilu karena membagi-bagikan kupon umrah serta divonis hukuman 3 bulan penjara dan denda Rp 5 juta subsider 1 bulan penjara.

Di pengadilan tinggi, permohonan banding Mandala ditolak. PT DKI memutuskan menguatkan putusan PN Jakpus. Tak ada upaya hukum lain karena UU Pemilu Nomor 7/2017 mengatur putusan pengadilan tinggi sebagai putusan terakhir dan mengikat.

Sebetulnya eksekusi akan dilakukan pada Senin, 21 Januari 2019 setelah salinan putusan diterima jaksa. Eksekusi ini dilakukan jaksa dengan didampingi Bawaslu Jakpus dan pihak kepolisian yang tergabung dalam Sentra Gakkumdu.

8 Februari 2019

Setelah sempat menghilang, Mandala akhirnya menyerahkan diri ke Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat. Mandala langsung diperiksa.

“Prosedurnya kita periksa dulu untuk mengetahui ke mana saja yang bersangkutan saat dicari,” ujar jaksa pada Kejari Jakpus Andri Saputra, yang bertugas di Sentra Gakkumdu, Jumat, 8 Februari 2019.

Mandala Shoji datang ke Kejari Jakpus bersama keluarganya. Tampak juga Elza Syarief mendampingi Mandala Shoji, yang berpakaian gamis.
(***)

sumber: detik.com

MEDIAKEPRI.CO.ID, Jakarta – Calon presiden nomor urut 01 menyinggung soal kasus hoaks penganiayaan Ratna Sarumpaet saat menghadiri deklarasi dukungan alumni universitas se-Jawa Tengah, di Kota Lama, Semarang, Ahad, 3 Februari 2019 pagi.

Jokowi awalnya bicara mengenai hoaks yang belakangan marak beredar di publik. Ia bicara soal hoaks 7 kontainer surat suara tercoblos. Ia juga menyinggung soal selang cuci darah di RSCM yang disebut Prabowo Subianto digunakan berkali-kali.

BERITA TERKAIT

Ngaku Dianaya, Polisi: Tidak Ada Nama Ratna Sarumpaet di Rumah Sakit di Cimahi

Lalu ia bicara mengenai Ratna Sarumpaet yang kabarnya sempat dianiaya, namun ternyata mukanya lebam karena operasi plastik.

“Ada lagi yang katanya dianiaya, mukanya babak belur, lalu konferensi pers, menuduh-nuduh kita,” kata Jokowi disambut riuh tepuk tangan hadirin.

Ikuti Perintah Saya Baru Kita “Rujuk”, Ibu Rumah Tangga Ini Pun Masuk Penjara Karena Ganja

Namun, Jokowi justru memuji sosok Ratna Sarumpaet karena pada akhirnya ia mengakui kepada publik bahwa wajahnya lebam akibat operasi plastik, bukan karena dianiaya orang tak dikenal sebagaimana disampaikan kubu Prabowo-Sandiaga.

“Untungnya yang namanya Mbak Ratna Sarumpaet itu jujur. Saya kenal beliau lama. Beliau berani dan jujur sehingga ketika ramai, dia menyampaikan apa adanya. Saya acungi jempol ke Ratna,” kata Jokowi.

Terkait Penundaan Gaji Pegawai PT Pos Indonesia, Ini Kata Manajemen

Kepala Negara justru mempermasalahkan pihak-pihak yang menyebarkan kepada publik bahwa Ratna dianiaya.

“Yang gak benar itu yang ngabarin dianiaya. Itu maunya apa? Mau nuduh kita? Tapi masyarakat sudah cerdas dan pintar-pintar,” kata Jokowi.

Ratna sendiri saat ini sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh kepolisian. Berkas perkaranya sudah dinyatakan lengkap dan akan segera menjalani sidang.

Kasus DBD Kerap Terjadi di Perkotaan dengan Tingkat Permukiman yang Cukup Padat, Apa Saja Penyebabnya?

Kasus ini bermula saat foto muka Ratna yang babak belur tersebar melalui media sosial, Oktober 2018.

Narasi yang beredar saat itu Ratna dihajar beberapa orang ketika berada di Bandung, tepatnya di Bundaran Husein Sastranegara pada 21 September 2018.

Prabowo Subianto bahkan menggelar jumpa pers untuk menyatakan penyesalannya atas penganiayaan yang menimpa Ratna.

Belakangan, Ratna menyatakan bahwa penganiayaan itu sebagai sebuah kebohongan yang ia sampaikan pada keluarganya. Kemudian, kebohongan itu tersebar di media sosial melalui sejumlah akun. Padahal, muka Ratna lebam karena operasi plastik. (***)

sumber: tribunnews.com

MEDIAKEPRI.CO.ID, Jakarta – Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Jawa Barat, Dadan Ramdan menegaskan, calon anggota legislatif (caleg) yang memasang alat peraga kampanye (APK) pada pohon menunjukkan tidak pro lingkungan.

“Caleg yang memasang APK di pepohonan itu melanggar aturan KPU (Komisi Pemilihan Umum). Selain tidak menghargai lingkungan, tidak memiliki etika lingkungan, masang APK di pohon tidak mengedepankan estetika,” kata Dadan kepada galamedianews.com, Kamis, 24 Januari 2019 malam.

Cemburu Buta Bikin Pria Ini Masuk Penjara

Sementara itu, Pegiat Lingkungan Hidup Jawa Barat, Dadang Hermawan mengatakan, para caleg yang memasang APK di pohon, menunjukkan caleg tersebut kurang wawasan lingkungan.

“Biasanya, ketika caleg mendapat kritikan dari pihak lain terkait pemasangan APK di pohon, menyalahkan yang masang APK. Hal tersebut sebagai bentuk tidak ada rasa tanggung jawab terhadap ligkungan,” kata Dadang.

Masih Dibahas, tapi Dipastikan Rumah Bersubsidi Bakalan Naik Bulan Depan

Ia menilai, caleg yang masang APK di pohon itu masih menerapkan gaya ortodok. “Menunjukkan caleg tersebut tak cerdas. Caleg yang masang APK di pohon lebih baik jangan dipilih. Saya tegaskan, para caleg jangan sakiti pohon dengan cara memasang APK di pohon,” tandas Dadang.

Dadang berharap, para caleg yang membiasakan diri memasang APK di pohon dibangun kesadarannya. “Mereka harus menerapkan paradigma pelaksanaan kampanye cerdas berbudaya. Dengan cara itu, mereka pasti peduli lingkungan,” ungkapnya.

Menurutnya, Satpol PP dan Panwas juga harus melakukan tindakan terhadap caleg yang memasang APK di pohon, selain menertibkan APK tersebut. “Jangan sampai karena alasan kurang personil dan anggaran, Satpol PP dan Panwas kurang dalam melaksanakan penindakan.

Mengingat di tiap kecamatan juga ada Panwas maupun Satpol PP, selain bisa menggerakan relawan untuk menertibkan APK yang dipasang di pohon,” katanya. (***)

sumber: galamedianews.com

MEDIAKEPRI.CO.ID, Jakarta – Sesi pertama debat pilpres 2019 putaran pertama antara Jokowi vs Prabowo sukses digelar, Kamis, 17 Januari 2019 pukul 20.00 WIB.

Putaran pertama debat pilpres 2019 Jokowi vs Prabowo yang diselenggarakan di Hotel Bidakara, Jakarta ini disiarkan secara langsung dan live streaming TVRI, RRI, Kompas TV, dan RTV.

Sejumlah Caleg Artis Ikut Nobar Debat Capres Perdana

Komisi Pemilihan Umum (KPU) sendiri sudah menentukan tema dan jadwal untuk debat capres 2019. Pada sesi pertama debat capres 2019 ini, ada dua orang yang KPU tunjuk sebagai moderator. Mereka adalah Ira Koesno dan Imam Priyono.

Debat pilpres membahas tema hukum, HAM, korupsi, dan terorisme. Debat Pilpres 2019 yang pertama ini terdiri dari 6 segmen dengan durasi yang berbeda-beda.

Telah Ditemukan Mayat Terbungkus Kain Sprei di Dalam Tong Plastik, Siapakah Dia?

Pada debat Pilpres ini, pasangan calon nomor urut 2 pasangan Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno kembali mempertanyakan putusan impor pangan yang diteken pada masa kepemimpinan Jokowi. Menurut mereka, terdapat inkonsistensi kepempimpinan antar Menteri teknis dan lembaga pangan dalam angka produksi dan perizinan impor.

Prabowo menyampaikan hal tersebut dalam sesi debat saling melontarkan pertanyaan kepada pasangan calon nomor urut 1 dalam tema pencegahan korupsi berbasis konflik kepentingan. Menurut Prabowo, sangat mencurigakan perizinan impor beras dan gula bisa terbit padahal terdapat indikasi stok dalam negeri tercukupi.

“Diantara menteri bapak ada yg berseberangan, Ada menteri yang mengatakan produksi cukup tapi ada menteri yang impor beras,” tanya Prabowo. Ia juga menyebut Direktur Utama Bulog Budi Waseso sebagai bagian yang menyebut stok beras aman.

Maka Prabowo mempertanyakan apakah diantara pejabat tersebut benar tidak ada konflik kepentingan. Dalam hal ini pasangan calon nomor urut 1 Jokowi menjawab bila Prabowo benar memiliki bukti adanya konflik kepentingan, maka silahkan dibawa ke ranah hukum.

Tak hanya itu, ia mengimplikasikan berat bahwa pihaknya tidak memiliki beban masa lalu sehingga tidak memiliki kepentingan politik. “Saya ini tidak memiliki beban masa lalu sehingga lebih enak dalam bekerja dan memberi perintah,” katanya.

Tak hanya itu, kebijakan impor sejatinya dilaksanakan setelah debat panjang antar menteri bersama Jokowi. Hal ini menurutnya tidak jadi masalah, justru menjadi mekanisme pengawasan terbaik.

“Kalau menteri sama semuanya maka malah tidak ada mekanisme saling cek. Kalau sudah rampung debatnya maka baru saya putuskan impor atau tidak,” katanya.(***)

sumber: tribunnews.com

MEDIAKEPRI.CO.ID, Jakarta – Komisi Pemilihan Umum (KPU) akan menggelar debat pertama capres-cawapres pada 17 Januari 2019. Cawapres KH Ma’ruf Amin mengaku siap menghadapi debat pertama tersebut.

“Sebagai calon, tentu saya harus siap. Kebetulan di tim kami ada, tim debat itu saya dapat masukan dari tim. Dan kita akan diskusikan untuk memperoleh masukan dan kemungkinan masalah yang akan didebatkan karena sebagai cawapres harus siap,” ujar Ma’ruf Amin di Pondok Pesantren Al Masthuriyah, Sukabumi, Jawa Barat, Rabu, 19 Desember 2018.

Meski begitu, Ma’ruf Amin mengatakan tidak ada persiapan khusus untuk menghadapi debat pertama tersebut. Dikatakan Ma’ruf, dia dengan capres Jokowi hanya mendiskusikan program lanjutan yang tertuang Nawacita.

“Karena kita merupakan kelanjutan Nawacita pertama, tentu programnya bagaimana melanjutkan membuat ini jadi lebih Besar dari apa yang sudah dilakukan Nawacita pertama harus ada lompat-lompatan intinya itu,” kata dia.

Selain itu, Ma’ruf mengaku optimis saat ini bisa menang Pilpres 2019 bersama capres Joko Widodo (Jokowi). Dia menargetkan kemenangan Pilpres 2019 di Jabar bisa selisih 20 persen dengan Prabowo-Sandiaga Uno.

“Jadi artinya sudah kelihatan, bahkan kalau Jawa Barat secara keseluruhan kita sudah menang. Tinggal bagaimana memperbesar kemenangan itu. Saya ingin jangan kurang dari 20 persen (selisih kemenangannya), paling sedikit 20 persen kalau bisa lebih,” tutur dia.

KPU saat ini tengah mempersiapkan debat capres-cawapres Pemilu 2019. KPU mengusulkan ada 14 tema dalam debat.

Ketua KPU, Arief Budiman mengatakan nantinya 14 tema itu akan dibagi ke dalam lima kali debat. Arief mengatakan tiap pasangan tim kampanye paslon juga dipersilakan untuk mengusulkan tema debat tersebut.

“Masing-masing bisa juga mengusulkan tema,” kata Arief di kantor KPU, Jl Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Rabu, 19 Desember 2018.

Berdasarkan jadwal KPU, debat ini akan dilakukan sebanyak lima kali. Nantinya debat akan dilakukan pada 17 Januari, 17 Februari, 17 dan 30 Maret, serta 13 April 2018. (***)

sumber: detik.com

MEDIAKEPRI.CO.ID, Pekanbaru – Mata Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudoyono (SBY) berkaca-kaca saat memberikan keterangan pers terkait ribuan bendera dan baliho Partai Demokrat dirusak di Kota Pekanbaru, Sabtu, 15 Desember 2018.

SBY menahan tangis. Kesedihannya tak bisa disembunyikan.

SBY yang didampingi Sekjen Demokrat Hinca Panjaitan serta para petinggi Demokrat Riau menceritakan soal perusakan baliho, spanduk, dan bendera Partai Demokrat.

Perusakan bendera dan baliho Pratai Demokrat sangat menyayat hati.

SBY mengaku tampak sangat sedih sekali hingga suaranya bergetar saat berbicara.

Bahkan kedua matanya berkaca-kaca, ia terlihat berusaha menahan air matanya yang nyaris menetes.

Suaranya semakin pelan ketika wartawan semakin mencecar pertanyaan kepadanya.

“Ini bukan perang saya. Yang bertarung itu pak Jokowi dengan pak Prabowo,” terangnya dengan mata berkaca-kaca, sebelum melakukan kunjungan kerjanya.

SBY menyerahkan sepenuhnya proses hukum kepada kepolisian atas pengrusakan ribuan alat peraga yang dipasang Partai Demokrat itu. Pihaknya tak ingin menuduh siapa pelaku pengrusakan itu.

Pascadirusaknya baliho dan atribut Demokrat penyambutan Ketua Umum (Ketum) Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), pihak Demokrat Riau bersama SBY langsung turun ke jalan melakukan penyisiran, Sabtu, 15 Desember 2018.

SBY Cek Bendera dan Baliho Partai Demokrat

Bendera dan baliho Partai Demokrat di sejumlah ruas jalan di Pekanbaru, Riau, Sabtu, 15 Desember 2018 pagi, dirusak orang tak dikenal.

Padahal di deretan bendera-bendera Partai Demokrat juga ada sejumlah bendera partai lain.

Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) merasa geram, mengapa bendera dan baliho Partai Demokrat dirusak.

SBY kemudian mengecek langsung atribut berupa bendera dan baliho Partai Demokrat yang dirusak orang tak dikenal itu.

SBY dan rombongan berjalan kaki di Jalan Sudirman, Kota Pekanbaru, tepatnya di depan kantor DPRD Riau.

Dia juga didampingi Sekjen DPP Partai Demokrat, Hinca Pandjaitan yang turut serta dalam rombongan itu menyaksikan satu persatu baliho yang dirusak tersebut.

SBY tampak tidak banyak berkata-kata, sesekali ia tampak menggelengkan kepala, dengan raut muka tidak banyak ekspresi.

“Pemimpin yang baik harusnya menghargai pemimpin lainnya,” ujarnya singkat sambil terus ikut melihat dan mengangkat langsung baliho rusak tersebut.

Presiden keenam RI itu mengelus-elus dadanya melihat atribut Partai Demokrat dalam keadaan rusak.

“Ini menyayat hati,” kata SBY.

SBY mempertanyakan apakah pengerusakan ini dilakukan oleh pihak-pihak tertentu, atau memang masyarakat Riau saat ini sudah berubah.

“Saya, kami, sangat hormat kepada saudara kami masyarakat Riau, sangat sayang, taat beragama, jadi seperti ini. Apakah saudara kami berubah atau ulah mereka mereka,” kata dia.

Demokrat sudah melaporkan pengerusakan atribut itu kepada Polresta Pekanbaru.

Kini, SBY mengaku hanya bisa pasrah dan mengadu kepada Allah atas apa yang terjadi.

“Saya ini bukan capres. Saya tidak kompetisi dengan Bapak Presiden Jokowi. Saya sebagai pemimpin partai Demokrat berikhtiar dengan cara yang baik dan amanah sesuai yang diatur konstitusi dan UU. Tapi ternyata ini yang kami dapatkan,” kata dia.

SBY pun memerintahkan Sekjen Partai Demokrat serta pemimpin Partai Demokrat di Riau dan Pekanbaru untuk menurunkan semua atirbut yang masih tersisa.

“Lebih baik kita mengalah dan diturunkan daripada bendera kita, baliho yang tidak bersalah, dirobek,” ujar dia.

Menurut Imelda Sari, ada ribuan atribut yang dirusak dan diturunkan oleh orang tak dikenal.

Atribut itu terpasang dengan baik hingga Jumat, 14 Desember 2018 malam, tetapi ditemukan dalam keadaan rusak pada Sabtu pagi ini.

Di dekat bendera dan spanduk yang dirusak itu, ada juga deretan bendera Partai Golkar, PSI, dan PDI-P yang terpasang dengan baik.

“Ada 35 orang pelaku menurut pengakuan 1 orang yang tertangkap dan saat ini sedang dalam pemeriksaan Polresta Pekanbaru,” kata Imelda.

SBY dan elite Demokrat berada di Pekanbaru sejak Jumat, 14 Desember 2018 kemarin untuk melakukan kegiatan kampanye.
Rencananya, SBY berada di Pekanbaru hingga Senin, 17 Desember 2018.

Pada hari yang sama, Presiden Jokowi melakukan kunjungan kerja sekaligus kampanye.

Calon presiden Nomor urut 1 itu rencananya bertemu tim sukses dan kader parpol pendukung di Prime Park Hotel, Pekanbaru, sore nanti. (***)

sumber: tribunnews.com

MEDIAKEPRI.CO.ID, Jakarta – Hasil survei lembaga analisa perilaku di media sosial PoliticaWave menepis hoaks yang menggambarkan pasangan petahana Joko Widodo (Jokowi)-KH Ma’ruf Amin kalah dari Prabowo Subianto-Sandiaga Uno dalam pertarungan wacana atau isu di media sosial.

Sejak beberapa minggu yang lalu di media sosial beredar semacam analisa atau data yang menggambarkan Jokowi-Maruf kalah oleh Prabowo-Sandi dalam pertarungan wacana atau isu di media sosial.

Data sebenarnya menurut Koordinator Jaringan Masyarakat Muslim Melayu/JAMMAL, Rofiq Al Fikri, lembaga analisa perilaku di media sosial Politicawave merilis hasil pantauannya selama 6-13 Desember 2018 di mana data menunjukkan justru Jokowi-Maruf unggul di medsos dibandingkan Prabowo-Sandi.

Hal itu diukur dari jumlah percakapan Jokowi-Maruf yaitu 739.206 (63,6%), sementara Prabowo-Sandi hanya 422.986 (36,4%) dari total percakapan kedua paslon di medsos yang jumlahnya mencapai 1.162.192 percakapan.

“Menariknya, keunggulan Jokowi-Maruf dalam percakapan medsos pun sejalan dengan keunggulan jenis percakapan yang nadanya positif (sentimen positif),” jelas Rofiq Al Fikri dalam keterangan tertulisnya, Jumat, 14 Desember 2018.

Sentimen positif tentang Jokowi-Ma’ruf di medsos jumlahnya mencapai 46%. Sementara Prabowo-Sandi hanya 28%.

Namun demikian, sentimen negatif kepada Jokowi-Maruf lebih besar (28%) dibandingkan sentimen negatif tentang Prabowo-Sandi (12%).

Hal itu karena dari pantuan sistem PoliticaWave diketahui pendukung Jokowi cenderung lebih mengkampanyekan prestasi Jokowi, namun jarang yang membicarakan sisi negatif dari Prabowo-Sandi.

Hal yang sebaliknya terjadi di kubu Prabowo-Sandi. Di medsos mereka cenderung membicarakan hal negatif tentang Jokowi-Maruf dibanding mengkampanyekan prestasi atau hal positif dari Prabowo-Sandi.

Dalam periode pengamatan ini, Politicawave mencatat dua hal paling menonjol dari kedua kubu.

Dari kubu Jokowi perbincangan paling menonjol yaitu tentang keharmonisan keluarga Jokowi di Istana Bogor.

Sementara itu, perbicangan paling menonjol di kubu Prabowo, yaitu tentang perilaku Prabowo yang mengecam media serta berperilaku kasar (main tangan) kepada wartawan.

Untuk catatan, Politicawave hanya menghitung perbincangan oleh akun real (bukan bot/robot).

Maka, masuk akal jika kubu Prabowo menyebarkan isu mereka menang di medsos, karena mereka mengandalkan ribuan akun robot guna memasifkan kampanye negatif mereka ke Jokowi via medsos.

Dari data yang ada ini, kubu Jokowi tetap perlu menjaga semangat dan konsisten menangkal aktivitas medsos kubu Prabowo dengan ribuan botnya.

Karena sekali lagi, masyarakat semakin cerdas. Semakin diberikan fakta, maka mereka akan semakin sadar dalam memilih pemimpin yang layak dipilih.(***)

sumber: tribunnews.com

MEDIAKEPRI.CO.ID, Jakarta – Setelah mendengarkan informasi dari dunia usaha, keterangan dari Kementerian Luar Negeri (Kemlu), pemerintah memutuskan akan menghapuskan dualisme di Batam, dengan mengalihkan kewenangan yang selama ini melekat pada Badan Pengusahaan (BP) Batam kepada Pemerintah Kota Batam.

“Tadi Presiden dan Wapres memutuskan dualisme itu harus segera dihilangkan. Itu berarti hanya ada satu, enggak boleh dua. Segera hilang,” kata Menko Perekonomian Darmin Nasution kepada wartawan usai mengikuti Rapat Terbatas tentang Pengembangan Batam, di kantor Presiden, Jakarta, Rabu, 12 Desember 2018 sore.

Artinya, lanjut Menko Perekonomian, untuk jalan cepatnya, kewenangan sebagai BP Batam sebagai tangan pemerintah di daerah itu akan dilaksanakan, akan dirangkap oleh Walikota Batam. Sehingga jadi satu dia tangannya, enggak dua.

Mengenai masalah perizinan, menurut Menko Perekonomian, dari sekarang pun sudah ada Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di sana. Kalau sekarang masih ada 2 lantai, menurut Darmin, nantinya mungkin jadi satu lantai.

Ditegaskan Menko Perekonomin, pengalihan kewenangan BP Batam kepada Pemerintah Kota Batam itu akan dilaksanakan segera.

Diakuinya saat ini masih harus ada pencatatan macam-macam yang harus diselesaikan dan disiapkan legalnya. Tapi Darmin meyakinkan, akan diselesaikan segera. “Kita akan usahakan ya begitu tahun baru sudah satu tangan,” tegasnya.

Saat ditanya apakah dengan demikian BP Batam dibubarkan, Menko Perekonomian Darmin Nasution, menjawab singkat, “Lebih kurang akan begitu.” (*)

Sumber : setkab.go.id

WARNA WARNI

Rabu | 12 Desember 2018

Tiga Tahun Tak Berkembang, BP Batam Terancam Bubar

MEDIAKEPRI.CO.ID, Jakarta – Presiden Joko Widodo memutuskan untuk membubarkan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Batam atau BP Batam sebagai pengelola kawasan wilayah tersebut.

Demikian hasil rapat terbatas yang digelar kepala negara bersama sejumlah menteri terkait, di Kantor Presiden, Rabu, 12 Desember 2018. Keputusan untuk membubarkan BP Batam, merupakan instruksi langsung Presiden.

“Arahnya begitu [BP Batam dibubarkan],” ungkap Darmin sembari mengajak Kepala BP Batam Lukita Dinarsyah Tuwo datang ke kantornya, untuk mendiskusikan hal tersebut.

Presiden Joko Widodo dalam rapat terbatas memang sempat menyindir pengembangan kawasan Batam yang terkesan lamban. Padahal, berbagai upaya sudah dilakukan hampir tiga tahun yang lalu.

Darmin menjelaskan, lambannya pengembangan di Batam tak lepas dari masih adanya dualisme kepemimpinan di kawasan tersebut. Hal ini, tentu perlu diselesaikan untuk mempercepat pengembangan Batam.

“Intinya tadi pembahasan, masalah yang belum terselesaikan. Jawabannya adalah dualisme. Masih ada dualisme. Dari sana Presiden dan Wapres memutuskan untuk hilangkan dualisme,” kata Darmin.

“Dengan cara, kewenangan pemerintah pusat yang ada selama ini di Batam akan dirangkap oleh Walikota,” tegas mantan Gubernur Bank Indonesia (BI) itu. (***)

sumber: cnbcindonesia.com

MEDIAKEPRI.CO.ID, Jakarta – Calon presiden nomor urut 02, Prabowo Subianto mengungkapkan kemarahannya kepada para jurnalis dan media dalam acara Peringatan Hari Disabilitas Internasional di Jakarta, Rabu, 5 Desember 2018.

Direktur Eksekutif Lembaga Riset Populi Center Usep Saiful Ahyar mengatakan, hal tersebut justru berpotensi merugikan Prabowo sebagai kandidat di Pilpres 2019.

Liburan Akhir Tahun, Rasakan Sensasi dan Inspirasi Baru Bersama Batik Air, Terbang Langsung dari Jakarta Menuju Samarinda

Pengamat menilai apa yang dilakukan Prabowo bisa menjadi senjata makan tuan.

Maung Bandung Menang Tipis di Hasil Akhir Piala Indonesia 2018

“Hati-hati ini bisa menjadi senjata makan tuan. Kenapa? Sebab Prabowo membuat distrust terhadap media mainstream di tengah masyarakat,” ujar Usep di Jakarta, Rabu, 5 Desember 2018 malam.

Jokowi: Pembangunan di Papua, Selain Sulitnya Medan dan Cuaca tapi Juga Taruhannya Nyawa

Usep menjelaskan, ketika terjadi distrust, maka masyarakat yang tergiring opini Prabowo akan beralih kepada media sosial. Padahal, seluruh berita yang disebarkan melalui media sosial tidak memiliki penyaring bahkan lebih liar dan tidak terkontrol. Pada titik tersebut, bukan tidak mungkin akan ada berita-berita yang menyerang Prabowo lalu diamini pengguna media sosial.

Lemparan Batu ke Arah Jendela Itu Menewaskan Serda Handoko

Menurut Usep, sikap yang ditunjukkan oleh Prabowo serupa sikap yang ditunjukkan Presiden AS Donald Trump kepada seluruh media mainstream di AS. Trump, kata dia, sengaja memusuhi media massa agar masyarakat tak lagi percaya.

Tragedi Penembakan Masal di Papua, Diduga Ini Pemicunya

“Seharusnya kalau Pak Prabowo kalau merasa ada yang salah ya dituntut saja. Sudah ada mekanismenya jika mau menuntut media mainstream,” katanya.

Bagaimanapun juga, kata dia, Prabowo sebagai kandidat penantang pejawat Joko Widodo membutuhkan peran media untuk mengangkat elektabilitasnya. Sebagai calon presiden, Prabowo juga tidak bisa memaksakan kehendak agar semua pemberitaan media berpihak kepadanya.

Koordinator Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Dahnil Anzar Simanjuntak menuturkan, kemarahan Prabowo tersebut dalam posisi melakukan kritik terhadap fungsi sejumlah media yang dinilai kehilangan objektivitas. Termasuk, terkait dengan peristiwa Reuni 212 Ahad lalu.

Padahal, kata Dahnil, media memiliki peran penting sebagai pilar demokrasi. Bila perilaku mdia sangat afilitatif dikhawatirkan akan menjadi ancaman serius bagi demokrasi yang ada. Dahnil pun menyebut, sikap Prabowo tersebut bukan sekadar untuk mencari efek elektoral di kalangan pendukungnya, namun lebih kepada peran kualitatif media.

Seperti diketahui, dalam peringatan Hari Disabilitas kemarin, Prabowo juga mengaku tidak lagi percaya dengan media mainstream. Bahkan Prabowo mengaku membaca koran hanya untuk melihat kebohongan demi kebohongan yang dilakukan media cetak setiap harinya.

“Saya katakan, hey jurnalis-jurnalis, kalian tidak berhak sandang predikat sebagai junalis. Saya katakan mulai sekarang jangan lagi hormati mereka karena mereka semua antek,” ucapnya. (***)

sumber: republika.co.id

MEDIAKEPRI.CO.ID, Jakarta – Jenderal Andika Perkasa resmi dilantik Presiden Joko Widodo menjadi Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD). Andika menjawab isu soal adanya peran eks Kepala BIN, AM Hendropriyono, di balik penunjukannya sebagai KSAD.

“Itu tadi monggo, mau ngomong apa juga, saya gini, dari dulu juga gini. Nggak ada yang saya komentar lagi, terserah,” ujar Andika seusai pelantikan di Istana Negara, Jl Veteran, Jakarta Pusat yang dilangsir di detik.com, Kamis, 22 November 2018.

Jendral TNI Mulyono Saksikan Latancab TNI AD 2018, Ukur Kekuatan Alutsista

Untuk diketahui, Hendro merupakan eks Ketum PKPI, yang kini mendukung Jokowi di Pilpres 2019. Hendro juga merupakan mertua Andika.

Andika pun enggan mengomentari kenaikan karier yang begitu cepat tahun ini. Andika pada awal tahun ini dinaikkan pangkatnya menjadi letjen saat menjabat Dankodiklat dan Pangkostrad.

TNI Kian Dekat dengan Rakyat

“Orang kalau mau ngomong apa saja monggo, saya kan nggak bisa komentar yang nggak perlu. Kan semuanya beliau yang memutuskan, saya tidak tahu apa yang ada di dalam penilaian beliau, saya kan dari dulu gini aja,” ujar Andika.

Terlepas dari isu tersebut, Andika mengaku siap mengemban jabatan sebagai KSAD. Ia siap menjaga amanat yang diberikan Jokowi.

Jauh Kami Datang untukmu TNI KU

“Pesan beliau secara khusus sih nggak ada, hanya beliau memberikan kepercayaan kepada saya, saya secara otomatis kemudian harus menerjemahkan bahwa tugas ini harus saya jaga kepercayaan dari presiden, yang telah memberikan kesempatan, gitu aja,” kata Andika.

Andika dilantik menjadi KSAD menggantikan Jenderal Mulyono. Pergantian KSAD ini menyusul akan pensiunnya Mulyono pada Januari 2019. (***)

WARNA WARNI

Rabu | 25 Juli 2018

Sah! KPU Tetapkan Khofifah-Emil Gubernur Jatim

MEDIAKEPRI.CO.ID, Surabaya – Komisi Pemilihan Umum Jawa Timur secara resmi menetapkan paslon nomor urut 1 Khofifah Indar Parawansa dan Emil Elestianto Dardak menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur Jatim. Penetapan ini atas hasil perolehan suara Khofifah-Emil yang unggul dan mencapai 53,55 persen atau 10.465.218 suara.

“Jumlah suara pasangan calon nomor urut 1 sebanyak 10.465.218 atau 53,55 persen dari jumlah suara sah atas nama Khofifah Indar Parawansa dan Emil Elestianto Dardak sebagai Gubernur dan wakil Gubernur terpilih Jatim,” ujar Ketua KPU Jatim Eko Sasmito saat membacakan surat keputusan di Rapat Pleno Terbuka Penetapan Pasangan Calon Terpilih Pilgub Jatim di Hotel Whyndam, Surabaya, Selasa, 24 Juli 2018.

Eko mengatakan penetapan ini berdasarkan keputusan MK setelah memastikan tidak ada gugatan kepada pemenang Pilgub Jatim. Juga berdasarkan surat KPU RI ke KPU Jatim untuk segera melakukan penetapan paslon yang terpilih.

“Kita ini kan sudah selesai setelah kemarin Mahkamah Konstitusi memberikan surat kepada KPU RI terkait dengan daftar kasus-kasus atau perkara yang diajukan yang diregister oleh MK. Kemudian KPU RI memberikan surat ke kita untuk bisa melaksanakan proses penetapan pasangan calon terpilih. Jadi satu hari setelah MK memberikan surat itu, kita sudah bisa menetapkan pasangan calon terpilih,” imbuh Eko.

Eko memastikan tidak ada gugatan dari paslon lain. Eko mengungkapkan tahapan selanjutnya adalah penyerahan hasil melalui DPRD dan disampaikan pada Menteri Dalam Negeri.

“Terkait dengan hasil pilgub ini, masing-masing paslon tidak ada yang mengajukan sengketa perselisihan hasil di MK. Sehingga tahapan ini nanti akan diikuti oleh penyerahan hasilnya itu melalui DPRD akan kita sampaikan kepada Kementerian Dalam Negeri,” imbuhnya.

Sementara itu, di lokasi rapat pleno, paslon nomor urut 2 Saifullah Yusuf dan Puti Guntur Soekarno tidak terlihat hadir. Eko mengatakan pihaknya telah mengundang dan menghubungi, tapi memang sedang berhalangan hadir lantaran ada kegiatan lain.

“Kita sudah menghubungi beliau, tapi masih ada kegiatan lain, sehingga beliau tidak bisa hadir. Jadi kita di dalam proses penetapan ini kita lakukan dengan pleno terbuka. Jadi itu sudah kita sampaikan,” jelasnya.

Di kesempatan yang sama, Gubernur terpilih Jatim Khofifah Indar Parawansa mengucapkan rasa terima kasihnya kepada seluruh pihak. Mulai aparat kepolisian dan TNI yang turut mengamankan hingga masyarakat yang dewasa dalam berpolitik.

“Kerja keras semua elemen, terutama dari jajaran kepolisian, TNI, dan seluruh penyelenggara pilkada. Kedewasaan masyarakat akhirnya pilkada di Jatim berjalan dengan sangat penuh hangat, pendewasaan politik, kekerabatan dan saling menghargai,” kata Khofifah. (***)

sumber: detik.com

MEDIAKEPRI.CO.ID, Jakarta – Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat (PD) Agus Hermanto setuju istilah ‘cebong-kampret’ harus dihentikan. Menurut Agus, istilah itu bisa menyinggung perasaan.

“Kita selama ini, saya sendiri, tidak pernah mengatakan hal seperti itu. Kalau mengatakan seperti itu kan bisa menyinggung perasaan,” kata Agus di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 9 Juli 2018.

Selain itu, sebut Agus, sebutan ‘kecebong’ dan ‘kampret’ itu juga tidak tepat digunakan dalam pembahasan politik. Dia pun berharap ke depan pembicaraan politik Indonesia menggunakan bahasa-bahasa yang santun.

“Kata-kata itu kan juga tidak tepat untuk pembicaraan politik dalam hal yang strategis,” ujar Wakil Ketua DPR itu.

“Jadi sebaiknya memang kita menggunakan bahasa-bahasa yang baik, lugas dan yang tidak menimbulkan ketersinggungan antara satu dengan lainnya,” imbuh Agus.

Sebelumnya, dalam Kajian Tauhid di Masjid Istiqlal, Aa Gym meminta kepada masyarakat jangan menyebut orang dengan gelar yang buruk, termasuk memanggil ‘kecebong’ atau ‘kampret’.

“Jadi jangan panggil dengan gelaran yang buruk. Yang satu panggil kecebong, yang satu panggil kampret,” kata Aa Gym, dalam acara Kajian Tauhid, di Masjid Istiqlal, Jakarta, Ahad, 8 Juli 2018. (***)

sumber: detik.com

MEDIAKEPRI.CO.ID, Jakarta – Gubernur Aceh Irwandi Yusuf ditangkap KPK bersama sembilan orang lainnya. KPK mengamankan duit ratusan juta rupiah dari operasi tangkap tangan (OTT).

“Sejumlah uang ratusan juta rupiah diamankan. Diduga merupakan bagian dari realisasi commitment fee sebelumnya,” kata Ketua KPK Agus Rahardjo dalam keterangannya, Selasa, 3 Juli 2018.

Duit ini diduga fee terkait transaksi penyelenggara negara di tingkat provinsi dan kabupaten Aceh.

Dari informasi yang dihimpun, Gubernur Aceh Irwandi ditangkap bersama Bupati Bener Meriah, Ahmadi. Ada delapan orang lainnya, termasuk non-PNS, yang ikut ditangkap.

“Sore hingga malam ini KPK melakukan kegiatan penindakan di Aceh dan mengamankan 10 orang, yang terdiri atas dua kepala daerah dan sejumlah pihak non-PNS,” ujar Kabiro Humas KPK Febri Diansyah. (***)

sumber: detik.com

MEDIAKEPRI.CO.ID, Jakarta – Ketua DPP PAN Yandri Susanto mengungkapkan, sejumlah artis berencana mencalonkan diri sebagai anggota legislatif dari partainya.

Ia mengatakan, sejumlah nama seperti Raffi Ahmad dan Rhoma Irama berencana maju sebagai caleg DPR RI dari PAN.

“Raffi Ahmad memang ada rencana untuk nyaleg. Termasuk ada beberapa artis yang lain. Rhoma mungkin nyaleg dari Tasik kalau mau nyalon,” kata Yandri di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 3 Juli 2018′

Ia menggangap wajar jika sejumlah artis berencana mencalonkan diri melalui PAN. Menurut Yandri, sepanjang yang bersangkutan memenuhi syarat tak perlu dipermasalahkan.

Anggota Komisi II DPR RI, Yandri Susanto menanggapi saran agar gubernur DKI Jakarta ke depan dipilih DPRD atas rekomendasi presiden.

Menurut Yandri, akan baik ke depannya jika PAN mencalonkan tokoh muda yang punya banyak penggemar.

Bahkan, kata Yandri, Raffi kini dekat dengan Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PAN DKI Jakarta Eko Hendro Purnomo alias Eko Patrio.

“Tapi dapilnya mana belum. Bisa Yogya, Jabar, bisa Kabupaten Bogor, bisa kota Bandung. Kalau Raffi mah ditaruh di mana saja pasti jadi,” tutur Yandri.

Ihwal kapasitas, Yandri meminta semua pihak tak menganggap remeh Raffi Ahmad. Menurut dia, tak selalu caleg artis tak berkualitas.

Ia mengatakan, di PAN banyak pula caleg yang dulunya artis namun memiliki kapasitas sebagai politisi, di antaranya Desy Ratnasari.

“Kita enggak boleh underestimate lah. Jadi artis-artis di PAN itu kan bagus-bagus tuh. Dessy bagus, yang lain bagus, Anang bagus. Enggak ada masalah kan. Terbuka lah semua kalangan, mau artis mau TNI dan Polri yang udah pensiun, pengusaha, semua ada,” lanjut dia. (***)

sumber: tribunnews.com

MEDIAKEPRI.CO,ID, Jakarta – Muncul wacana memasangkan duet Jusuf Kalla-Prabowo untuk Pemilu Presiden (Pilpres) 2019 mendatang. Pakar komunikasi politik Emrus Sihombing mengatakan, cukup sulit untuk memasangkan kedua nama tersebut.

“Kalau JK dipasangkan Capres, Prabowo Cawapres, bisa-bisa saja. Kalau JK naik jadi Capres sangat bagus, karena dari Wapres naik jadi Capres artinya naik kelas. Tetapi Prabowo sudah pernah calonkan diri sebagai Capres, berarti dia turun kelas menjadi Cawapres.

Dua-duanya Cawapres ga mungkin, dari aspek itu jadi agak janggal secara akal sehat, satu naik kelas satu turun kelas disamping juga harus ada dukungan partai,” kata Emrus Senin, 2 Juli 2018

Kemudian jika ingin merealisasikan JK-Prabowo, juga harus mendapat dukungan partai politik lain selain Partai Gerindra. Pasalnya Gerindra tidak bisa sendiri mengusung pasangan calon. Sedangkan Partai Golkar telah menyatakan dukungan kepada Presiden Jokowi.

“Tetapi komunikasi JK-Prabowo masih perjalanan panjang, karena belum pernah diwacanakan, bahkan infromasi yang saya peroleh belum pernah penjajakan komunikasi politik mengarah kesana,” ujarnya.

Selain duet JK-Prabowo, sebelumnya juga muncul duet JK-AHY yang disuarakan oleh Partai Demokrat. Deut JK-AHY mulai berkembang setelah JK melakukan pertemuan dengan Ketua Umum Partai Demokrat SBY beberapa waktu lalu. Didalam pertemuan dikediaman SBY itu, juga turut dihadiri AHY. (***)

sumber: inilah.com

MEDIAKEPRI.CO.ID, Jakarta – Hitung cepat KPU di Pilkada Serentak 2018 sejumlah daerah sudah hampir final dengan data yang masuk di atas 90 persen. Siapa saja yang unggul?

“Data hasil pada hitung cepat berdasarkan entri Model C1 apa adanya. Hasil pada hitung cepat merupakan hasil sementara dan tidak bersifat final. Jika terdapat kesalahan pada model C1 akan dilakukan perbaikan pada proses rekapitulasi di tingkat atasnya,” demikian penjelasan KPU di situsnya.

Hasil hitung cepat ini juga dapat dipantau secara mudah di pilkada.detik.com.

Ada 8 provinsi yang hasil quick count dan real count-nya kami tampilkan dalam bentuk grafis data persentase, yaitu Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Lampung, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, dan Sulawesi Selatan.

Data pilkada 8 provinsi tersebut ditampilkan secara real time di pilkada.detik.com. Cara memantaunya mudah, tinggal arahkan kursor atau jempol Anda ke kolom “pilih daerah” pada laman pilkada.detik.com, klik daerah pilihan, hasil hitung cepat pun akan tampil di layar Anda.

Berikut hasil hitung cepat KPU di sejumlah wilayah hingga Jumat, 29 Juni 2018, pukul 17.00 WIB

SUMATERA UTARA
(Data 91,61%)

Edy Rahmayadi-Musa Rajekshah: 3.014.993 suara(57,73%)
Djarot Saiful Hidayat-Sihar Sitorus: 2.207.798 suara (42,27%)

SUMATERA SELATAN
(Data 89,35%)

Herman Deru-Mawardi: 1.204.421 suara (35,85%)
Saifudin Aswari Riva’i-Irwansyah: 377.852 suara (11,25%)
Ishak Mekki-Yudha Pratomo: 729.214 suara (21,70%)
Dodi Reza Alex Noerdin-Giri Ramanda Kiemas: 1.048.563 suara (31,21%)

LAMPUNG
(Data: 98,99%)

Muhammad Ridho Ficardo-Bachtiar Basri: 1.025.110 suara (25,31%)
Herman Hasanusi-Sutono: 1.044.128 suara (25,78%)
Arinal Djunaidi-Chusnunia: 1.532.323 suara (37,83%)
Mustafa-Ahmad Jajuli: 448.854 suara (11,08%)

JAWA BARAT
(Data 93,16%)

Ridwan Kamil-Uu Ruzhanul Ulum: 6.798.442 suara (33,12%)
Tb Hasanuddin-Anton Charliyan: 2.598.219 suara (12,66%)
Sudrajat-Ahmad Syaikhu: 5.823.294 suara (28,37%)
Deddy Mizwar-Dedi Mulyadi: 5.308.697 suara (25,86%)

JAWA TENGAH
(Data 98,9%)

Ganjar Pranowo-Taj Yasin: 10.249.106 suara (58,79%)
Sudirman Said-Ida Fauziyah: 7.183.033 suara (41,21%)

JAWA TIMUR
(Data 96,91%)

Khofifah Indar Parawansa-Emil Dardak: 10.157.683 suara (53,62%)
Saifullah Yusuf-Puti Guntur Soekarno: 8.786.844 suara (46,38%)

BALI
(Data: 100%)

Wayan Koster-Tjok Oka Artha: 1.211.556 suara (57,62%)
Ida Bagus Rai Dharmawijaya Mantra-I Ketut Sudikerta: 891.170 suara (42,38%)

SULAWESI SELATAN
(Data 94,84%)

Nurdin Halid-Abd Aziz Qahhar Mudzakkar: 1.101.067 suara (27.26%)
Agus Arifin Nu’mang-Tanribali Lamo: 394.635 suara (9,77%)
Nurdin Abdullah-Andi Sudirman Sulaiman: 1.763.969 suara (43,67%)
Ichsan Yasin Limpo-Andi Muzakkar: 779.675 suara (19,30%)

SULAWESI TENGGARA
(Data masuk 94,05%)

Ali Mazi-Lukman Abunawas: 461.258 suara (43,53%)
Asrun-Hugua: 263.564 suara (24,87%)
Rusda Mahmud-Sjafei Kahar: 334.856 suara (31,60%)

KALIMANTAN BARAT
(Data 96,43%)

Milton Crosby-Boyman Harun: 165.601 (6,63%)
Karolin Margret Natasa-Suryadman Gidot: 1.036.098 suara (41,47%)
Sutardmidji-Ria Norsan: 1.296.800 suara (51,90%)

KALIMANTAN TIMUR
(Data 97,85%)

Andi Sofyan Hasdam-Rizal Effendi: 283.739 suara (21,75%)
Syaharie Ja’ang-Awang Ferdian: 294.578 suara (22,58%)
Isran Noor-Hadi Mulyadi: 407.616 suara (31,24%)
Rusmadi-Safaruddin: 318.826 suara (24,44%)
(***)

sumber: detik.com

MEDIAKEPRI.CO.ID – Indonesia baru saja menggelar Pemilihan kepala daerah 2018 secara serentak.

Pilkada serentak ini dilaksanakan di 171 daerah di Indonesia, pada Rabu, 27 Juni 2018.

Saat ini beberapa lembaga survei telah memberikan hasil perhitungan cepat dari pilkada serentak hari ini.

Beberapa calon pun sudah memberikan pidato kemenangan sementaranya.
Ikut meramaikan pilkada serentak, warga net pun membuat beberapa meme kocak untuk mengingatkan warga Indonesia lain menggunakan hak pilihnya.

Dilansir oleh TribunWow.com dari berbagai sumber, berikut ini tujuh meme kocak Pilkada serentak Indonesia 2018.

1. Belum Jadi Pilihan
Netter menggunakan tagar #nyoblosserentak di Instagram untuk meramaikan pilkada serentak.

Istimewa

2. Pengertian Pilkada
Pengertian pilkada menurut warga net.

Istimewa

3. Tinta Pilkada
Tinta pilkada bagi warga net.

Istimewa

4. Pil KB
Netter juga menjelaskan perbedaan pilkada dan pil kb.

Istimewa

5. Tinta Ungu
Menyelupkan tinta di kelingking sudah terlalu biasa.

Istimewa

6. Kecelup Tinta
Anak kecil kecelup tinta ungu. (***)

Istimewa

sumber: tribunnews.com

MEDIAKEPRI.CO.ID, Jakarta – Mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok mengajak warga yang memiliki hak pilih untuk tidak menjadi golongan putih (golput) atau tidak menggunakan hak suaranya dalam gelaran Pilkada Serentak 2018.

Ajakan untuk tak golput itu ditulis Ahok dalam pesannya yang diunggah di akun Instagram @basukibtp menjelang waktu pencoblosan, Rabu, 27 Juni 2018.

Dalam surat itu Ahok menulis:

Kepada warga yang mempunyai hak suara, gunakan hati nurani dan akal sehat kalian dalam memilih pemimpin kalian dalam Pilkada ini. Jangan Golput, pilih yang sungguh-sungguh paham dan mau berjuang demi masyarakat.

Unggahan surat Ahok oleh @timbtp itu mendapat respons dari warganet. Di antaranya ada yang mengungkapkan kerinduan pada Ahok, dan ada juga yang menyebut masih ada warga yang waras.

@ jerkasjerkyPak Ahok, masih banyak orang Indonesia yang waras pak. Jangan menyerah ya pak. Demi Nusantara yang lebih baik

@ iraaxtmorrw__Ah bisa aja ni ko @basukibtp saya dan keluarga pasti pilih sahabat deh @djarotsaifulhidayat kan sahabat2 nya ko ahok yg jujur seperti koko

@ damarmuktinusWkwkwk sutat dari kubur

Ahok saat ini masih berada di tahanan Mako Brimob untuk menjalani hukuman, karena kasus ujaran kebencian menjelang Pilkada DKI Jakarta. (***)

sumber: bisnis.com

MEDIAKEPRI.CO.ID, Jakarta – Pilkada serentak di seluruh Indonesia tinggal beberapa hari lagi di mulai. Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) berharap pelaksanaan Pilkada serentak berangsung aman.

“Ya, harapannya yang terbaiklah yang menang,” kata JK di Makassar, Sulawesi Selatan, Sabtu, 23 juni 2018.

“Ya harapan kita semua begitu ya, aman dan damai,” sambungnya.

JK mengatakan dalam beberapa hari terakhir jelang pencoblosan tidak ada konflik yang terjadi di daerah di Indonesia. Termasuk konflik suku di dalamnya.

“Buktinya kan beberapa hari ini aman, tidak ada konflik apa-apa. Ngomong saja banyak, tapi tidak ada konflik suku,” terangnya.

Menurut JK, tak perlu ada yang dikhawatirkan. Dia menyatakan pemilu adalah hal yang sama yang terjadi berulang.

“Tidak ada yang dikhawatirkan. Pemilu di mana-mana juga begitu,” ujarnya. (***)

sumber: detik.com

MEDIAKEPRI.CO.ID – Komisi Pemilihan Umum (KPU) tetap berharap rancangan Peraturan KPU yang berisi larangan bagi mantan narapidana kasus korupsi mencalonkan diri sebagai anggota DPR dan DPRD akan diundangkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, meskipun pemerintah sudah mengindikasikan bakal menolaknya.

Rancangan peraturan baru itu disahkan dalam rapat pleno di lembaga penyelenggara pemilihan umum pada Senin, 5 Juni 2018.

Pada hari yang sama pula rancangan yang dikenal dengan nama Peraturan KPU tersebut sudah diserahkan ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk diundangkan.

“Peraturan KPU ini proses pembuatannya panjang melalui uji publik, melalui rapat konsultasi dengan pemerintah dan DPR hingga akhirnya disahkan oleh rapat pleno KPU.

“Sekarang tinggal Kementerian Hukum dan HAM kita harapkan untuk sesegera mungkin sesuai dengan kewenangannya untuk mengundangkan peraturan KPU,” kata Komisioner KPU Wahyu Setiawan dalam wawancara dengan BBC News Indonesia, Selasa, 5 Juni 2018.

Persoalannya, beberapa jam sebelum draf Peraturan KPU diserahkan ke kementeriannya, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly mengisyaratkan bakal menolak meneken rancangan PKPU.

“Nanti jangan dipaksa saya menandatangani sesuatu yang bertentangan dengan undang-undang itu saja,” katanya kepada media di DPR pada Senin, 4 Juni 2018.

Suara moral

Yang dimaksud sang menteri, hukum positif hingga kini tidak melarang mantan narapidana mencalonkan diri dalam pemilihan legislatif dan hanya pengadilanlah yang mempunyai kewenangan untuk mencabut hak politik seseorang.

Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang penyelenggaraan pemilu memang tidak melarang mantan narapidana mencalonkan diri.

Sinyal yang sama juga dikirim oleh Presiden Joko Widodo pekan lalu yang mengatakan bahwa mantan narapidana kasus korupsi mempunya hak politik, sama dengan warga negara yang lain, suatu hak yang dijamin oleh konstitusi.

Sekilas sikap itu berlawanan dengan upaya mewujudkan Nawacita dalam pemberantasan korupsi yang telah dijanjikan Joko Widodo ketika masih mencalonkan diri dalam pemilihan presiden 2014.

“Sekarang ini boleh kita katakan sedang terjadi semacam kompetisi antara suara moral rakyat yang ditangkap oleh KPU dengan bagaimana pemerintahan ini mencoba menerjemahkan itu dan kemudian menangkap suara moral dari rakyat itu,” jelas peneliti komunikasi di Universitas Indonesia, Effendy Perangin-angin, yang sebelumnya menjabat sebagai kepala biro humas di Kementerian Hukum dan HAM.

Masalah ini menimbulkan persoalan baru bagi pemerintah karena jika mantan narapidana kasus korupsi dilarang dalam pemilihan legislatif maka langkah itu akan menabrak hukum.

“Dalam konteks hukum positif memang tetap merupakan haknya bagi mereka yang sebelumnya dijatuhi hukuman korupsi itu tetap boleh nyaleg menurut hukum positif Indonesia pada saat ini,” tambahnya.

Proses hukuman sudah cukup?

Pengamat politik dari Universitas Airlangga Muhammad Asfar mencoba menjelaskan mengapa pemerintahan Presiden Joko Widodo justru menolak melarang mantan narapidana kasus korupsi turut dalam pemilihan legislatif.

“Pak Jokowi itu dalam posisi untuk menegakkan hukum. Mestinya aturan yang membatasi pribadi itu tidak boleh dikeluarkan oleh lembaga seperti KPU.”

Jadi, sebagaimana dipaparkan oleh Muhammad Asfar, karena rancangan Peraturan KPU yang melarang mantan narapidana korupsi tersebut berkaitan dengan hak asasi dan tidak dikeluarkan oleh lembaga perundangan yang berwenang, maka sudah sewajarnya ditolak. Jika tidak, pemerintah berisiko menghadapi gugatan di pengadilan.

Lagi pula, di luar hierarki payung hukum, terdapat setidaknya dua argumen yang dapat dijadikan pertimbangan untuk melenggangkan mantan narapidana kasus korupsi boleh mencalonkan diri.

“Mereka yang pernah terkena kasus korupsi, kalau mencalonkan diri lagi, mereka sudah melalui pentahapan hukuman dipenjara sehingga, menurut saya, keputusan apakah mereka boleh mencalonkan diri atau tidak mestinya ada pada lembaga kehakiman,” jelas Muhammad Asfar.

Idealnya, masih menurut Muhammad Asfar, sang hakim ketika menjatuhkan vonis kasus korupsi harus menyertakan keputusan apakah hak politik terpidana dicabut sementara atau selamanya.

Argumen kedua berkaitan dengan bobot keterlibatan terpidana dalam kasus korupsi.

“Dalam beberapa kasus ada orang-orang yang terkena kasus korupsi itu hanya mendukung, hanya terlibat kecil, bahkan hanya urusan administratif. Bukan urusan menerima dana besar,” tambah Muhammad Asfar.

Akan tetapi KPU menyodorkan landasan yang dinilainya kuat sehingga pada akhirnya mengesahkan peraturan yang ditentang oleh DPR dan pemerintah ini.

“KPU berpandangan bahwa upaya menciptakan penyelenggara negara yang bersih dan bebas KKN itu harus dimulai dari pemilu, dan KPU hanya mempunyai kewenangan membuat peraturan KPU,” tegas Komisioner KPU Wahyu Setiawan.

“Jadi kita mencoba berpartisipasi dengan seluruh komponen masyarakat berupaya menciptakan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN mulai dari hulunya dan hulunya adalah pemilu itu,” paparnya.

Kini gendang ada di tangan pemerintah untuk mengesahkan atau tidak, terkait dengan larangan narapidana kasus korupsi mencalonkan diri dalam pemilihan legislatif yang akan digelar tahun depan. (***)

sumber: bbc.com

MEDIAKEPRI.CO.ID – Pasangan mendiang Presiden RI kedua HM Soeharto dan Fatimah Siti Hartinah yang akrab dipanggil Ibu Tien, dikenal oleh masyarakat luas sebagai pasangan supranutaral.

Banyak orang mempercayai bahwa Bu Tien yang merupakan keluarga besar Keraton Kasunanan Surakarta, Solo Jawa Tengah itu merupakan sumber kewibawaan dan pamor Pak Harto.

Maka banyak orang juga percaya ketika Bu Tien wafat mendahului Pak Harto pada 1996, pamor dan kewibawaan Pak Harto turut surut dan berujung pada lengsernya Presiden kedua RI itu pada bulan Mei 1998.

Tentang wibawa dan ‘’kesaktian’’ Bu Tien yang sangat berpengaruh kepada Pak Harto, menurut seorang penerbang helikopter TNI AU yang tak mau disebut namanya, kesaktian Bu Tien konon terletak pada tusuk konde rambutnya.

Menurut mantan pilot helikopter yang jabatan terakhirnya adalah jenderal bintang tiga (Marsekal Masdya) ini, ketika dirinya masih berpangkat Mayor dan kerap menerbangkan heli Puma VVIP, suatu ketika penumpangnya adalah Bu Tien dan para pengawalnya.

Sebagai pilot heli yang memiliki kemampuan istimewa dan sering mengangkut para penumpang VVIP seperti Presiden dan keluarganya, pilot heli berpangkat Mayor itu juga berusaha menunjukkan loyalitas yang tinggi.

Sebelum seluruh penumpang VVIP masuk ke kabin heli, pilot dan kopilot heli mendampingi dulu para penumpang serta baru siap menerbangkannya heli setelah penumpang dalam kondisi on board.

Ketika sedang mendampingi Bu Tien yang akan masuk heli itulah, tusuk konde yang dikenakan Bu Tien tersenggol pintu dan jatuh.

Secara spontan dan sekaligus menunjukkan kesigapan sebagai tentara, pilot helikopter berpangkat Mayor itu bermaksud mengambil tusuk konde dan ingin menyerahkannya kepada Bu Tien.

Tapi belum sampai tangan si pilot heli menyentuh tusuk konde, para pengawal BuTien yang lebih sigap terlebih dahulu menampar pilot bersangkutan sambil menghardik.

Pilot heli berpangkat Mayor itu sangat terkejut tapi karena yang bereaksi personel Paspampres, ia hanya diam saja.

Pilot heli itu baru menyadari jika untuk mengambil tusuk konde Bu Tien perlu ‘’ritual’’ tertentu dan tidak boleh dipungut begitu saja.

Pasalnya personel Paspampres yang mengambilnya terlebih dahulu menyembah tusuk konde itu sambil komat-kamit, kemudian dengan takzim menyerahkannya kepada Ibu Tien.

Mungkin di antara Presiden RI yang pernah menjabat hanya Soeharto yang memiliki spiritualisme Jawa yang kental demi menopang stabilitas kekuasaanya.

Soeharto juga bisa digolongkan sebagai penganut Islam-Kejawen seperti cara beragama para leluhur Keraton Ngayogyokarto Hadiningrat (Mataram) yang telah berhasil ‘’mengawinkan’’ Islam-Kejawen sejak Pemerintahan Raja Sultan Agung (1613-1645).

Dengan latar belakang kehidupan Soeharto yang penuh laku prihatin dan selalu selamat serta sukses dalam meniti kehidupannya maka dalam keyakinan dan kultur Jawa, orang tersebut pasti memiliki ‘’prewangan’’. Artinya Soeharto pasti memiliki bantuan dari dunia gaib.

Itu dibuktikan dengan banyaknya pusaka dan paranormal yang dimiliki Soeharto demi melanggengkan ‘’kamukten’’ atau kekusaan sebagai presiden yang lamanya lebih dari 30 tahun itu.

Lalu apakah Soeharto bisa digolongkan sebagai orang yang ‘’salah’’ jika dalam kehidupannya lekat dengan dunia gaib dan supranatural itu?

Tentu saja tidak. Pasalnya kehidupan semua orang selalu terkait dengan masa lalu, sekarang, dan masa depan. Apa yang terjadi di masa depan serba gaib dan misteri karena orang bersangkutan jika ditanya juga tidak tahu.

Maka banyak orang datang ke paranormal untuk mengetahui kehidupan di masa depannya dan berharap suskes, makmur, selalu berhasil, serta sehat walafiat.

Apa yang dilakukan Soeharto untuk membentengi dirinya dengan ribuan pusaka dan paranormal tujuannya sebenarnya juga seperti itu.

Ia selalu bercita-cita sebagai Presiden dan juga Raja di Indonesia agar semua rakyat yang dipimpinnya dalam kondisi gemah ripah loh jinawi toto tentrem kerto raharja. Atau sesuai sila kelima Pancasila : Keadilan sosial bagi seluruh Rakyat Indonesia. (***)

sumber: tribunnews.com

MEDIAKEPRI.CO.ID, Batam – Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) dikabarkan telah menetapkan sejumlah anggota komisioner di sejumlah provinsi di Indonesia dengan masa bakti periode 2018-2023 mendatang.

Penetapan komisioner ini berdasarkan surat pengumuman yang ditandatangani Ketua KPU RI, Arief Budiman. Adapun surat dengan nomor: 511/PP.06-Pu/05/KPU/V/2018 tertanggal 21 Mei 2018 untuk menetapkan komisioner di 18 provinsi di Indonesia, termasuk Provinsi Kepulauan Riau.

Dalam surat tertuang sehubungan dengan telah ditetapkannya keputusan KPU RU nomor 371/PP.06-Kpt/KPU/V/2018 tentang penetapan anggota komisi pemilihan umum provinsi periode 2018-2023. Anggota komisi pemilihan umum provinsi berdasarkan urutan rangking tertinggi.

Untuk Provinsi Kepri, ada 10 nama dengan yang tercantum. Adapun kesepuluh nama tersebut yakni Arison S.Pt, Parlindungan Sihombing S.Sos, Priyo Handoko S.A.P., M.A, Widiyono Agung Sulistiyo S.T dan Sriwati S.E M.M.

Untuk lima nama memperoleh rangking berikutnya yakni Richard Rando Sidabutar, S.H, M.H, Arifuddin Jalil, A.Ag, M.I.Kom, Drs. Muhammad Djuhari, Priya Ribut Santosa, S.H dan Novelino, S.T.

Dari lima nama dengan rangking teratas, ada dua nama yang merupakan incumben KPU Kepri periode sebelumnya. Kedua incumben yang terpilih tersebut yakni Arison S.Pt dan Sriwati S.E M.M. (***)

MEDIAKEPRI.CO.ID, Jakarta – Politikus PDI Perjuangan Budiman Sudjatmiko mengatakan, survei Indobarometer secara tidak langsung menunjukkan bahwa Joko Widodo adalah presiden yang paling berhasil memimpin Indonesia.

Diketahui, survei Indo Barometer yang dirilis Minggu, 20 Mei 2018 menyebutkan, 32,9 persen responden memilih Soeharto sebagai presiden yang paling berhasil.

Urutan kedua dan ketiga diikuti Soekarno yang dipilih 21,3 persen responden dan Joko Widodo dipilih 17,8 responden.

Adapun, posisi keempat dan kelima ditempati oleh Susilo Bambang Yudhoyono (dipilih 11,6 persen responden) dan BJ Habibie (dipilih 3,5 persen responden). Pencapaian keberhasilan Soeharto, Soekarno dengan Jokowi, lanjut Budiman, tidak bisa dibandingkan.

Sebab, periode kepemimpinan ketiga presiden itu berbeda jauh. Soeharto berkuasa selama 32 tahun dan Ir Soekarno menjadi presiden selama 22 tahun. Sementara Jokowi yang kini belum menyelesaikan satu masa periode kepemimpinannya (sekitar 4 tahun) saja sudah berada pada posisi ketiga.

Dengan demikian, menurut Budiman, boleh dibilang bahwa mayoritas responden memilih Jokowi sebagai presiden yang paling berhasil.

“Artinya di sini, Pak Jokowi mendapatkan posisi bagus, Jokowi lebih tinggi (dibandingkan dengan presiden pasca-reformasi),” ujar Budiman kepada wartawan ketika dijumpai di bilangan Senayan, Jakarta, Minggu, 20 Mei 2018.

Budiman menambahkan, hal itu disebabkan oleh Jokowi yang berhasil memecahkan opini publik mengenai pembangunan yang masif.

“Dulu ada anggapan, pembangunan bisa berhasil kalau pemerintahannya sentralistik atau otoriter, semua bisa jalan. Nah, Pak Jokowi bisa membuktikan bahwa pembangunan bisa berjalan, bahkan merata di era pemerintahan yang demokratis,” ujar Budiman.

Menurut Budiman, memang sulit melaksanakan pembangunan yang masif apabila kekuasaan tidak sentralistik.

Ini berkaitan dengan banyak hal, salah satu yang paling menentukan adalah politik anggaran. Baca juga: Jokowi: Bersihkan Lembaga Pendidikan dari Ideologi Sesat Terorisme Apalagi, di era sekarang, situasi otonomi daerah sudah berkembang pesat di mana wewenang pemerintah pusat tidak lagi semutlak era Orde Baru.

Namun nyatanya Jokowi mampu menembus batas-batas itu dan melaksanakan pembangunan secara merata. “Jauh lebih susah loh membangun di pemerintahan demokratis ketimbang membangun di era sentralistis. Karena dulu ada faktor stabilitas yang lebih terjamin.

Nah, sekarang kan dinamis. Gubernur, bupati, wali kota saja bisa berbeda partai politik dengan presiden,” ujar Budiman. “Di sinilah mungkin Pak Jokowi mendapat posisi yang bagus, karena dia bisa memadukan dua hal yang dikira banyak orang mustahil digabungkan, yaitu kebebasan dan pembangunan infrastruktur,” lanjut dia. (***)

sumber: indonesiamedia.com

MEDIAKEPRI.CO.ID, Jakarta – Ketua Dewan Kehormatan PAN, Amien Rais kerapkali melontarkan ucapan yang kontroversi. Teranyar, Amien menyebutkan bangsa Indonesia adalah bangsa pekok atau bodoh.

Sebab musababnya, undang-undang Migas di Indonesia dianggap pro-asing yang merugikan rakyat. Salah satu contoh kasus Freeport tambang emas hanya sedikit dinikmati Indonesia.

“Ini ada UU yang aneh dan ajaib. Bahwa gas alam di perut bumi Indonesia, itu boleh digunakan oleh bangsa sendiri setelah bangsa lain dicukupi kebutuhannya. Ini mesti bangsa pekok (bodoh),” kata Amien saat mengisi ceramah di Masjid Muthohirin Yogyakarta, Kamis, 10 Mei 2018.

Tak hanya itu, sebelumnnya Amien juga menyebutkan pemimpin yang tidak memikirkan rakyat tetapi menjadi agen kekuatan asing adalah pemimpin sontoloyo.

Kata Amien, pemimpin saat ini tidak sesuai dengan janjinya dan tidak berhasil. Contohnya, janji menambah 10 juta lapangan pekerjaan untuk bangsa sendiri, soal hutang maupun impor pangan belum terealisasi.

“Bung Karno dulu mengatakan kalau ada pemimpin yang tidak memikirkan rakyatnya malah menjadi agen kekuatan tenaga asing itu pemimpin sontoloyo. Jadi kan yang sontoloyo itu siapa,” tegas Amien kepada wartawan di Banjarnegara, Ahad, 6 Mei 2018.

Pada 13 April, Amien juga berbicara adanya partai setan dan partai Allah. Amien menyebut PAN, PKS dan Gerindra sebagai kelompok yang membela agama Allah.

“Sekarang ini kita harus menggerakkan seluruh kekuatan bangsa ini untuk bergabung dan kekuatan dengan sebuah partai. Bukan hanya PAN, PKS, Gerindra, tapi kelompok yang membela agama Allah, yaitu hizbullah. Untuk melawan siapa? untuk melawan hizbusy syaithan,” ujar Amien seperti dikutip dari CNNIndonesia.com.

Amien bicara saat memberi tausiyah usai mengikuti Gerakan Indonesia Salat Subuh berjemaah di Masjid Baiturrahim, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, Jumat, 13 April 2018.

“Orang-orang yang anti-Tuhan, itu otomatis bergabung dalam partai besar, yaitu partai setan. Ketahuilah partai setan itu, mesti dihuni oleh orang-orang yang rugi, rugi dunia rugi akhiratnya. Tapi di tempat lain, orang beriman bergabung di sebuah partai besar namanya hizbullah, Partai Allah. Partai yang memenangkan perjuangan dan memetik kejayaan,” imbuh dia.

Amien tak membeberkan partai apa saja yang masuk kategori partai setan. Ditanya usai acara, Amien menyatakan bahwa yang dimaksudnya adalah cara berpikir, bukan partai dalam konteks politik praktis.

“Saya enggak katakan begitu. Jadi ini bukan partai, tapi cara berpikir. Cara berpikir yang untuk Allah dan yang diikuti oleh setan. Yang cara berpikir gelombang manusia yang prosetan itu pasti akan merugi, sementara gelombang besar yang didikte oleh kehendak Allah pasti menang,” kata dia.

Selain itu, mantan Ketua MPR ini pernah mengkritik Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengenai program bagi-bagi sertifikat. Jokowi disebut Amien melakukan suatu pengibulan.

Bahkan Jokowi disebut Amien ada unsur pembangkitan PKI dalam pemerintahan Jokowi.

“Ini pengibulan, waspada bagi-bagi sertifikat, bagi tanah sekian hektar, tetapi ketika 74 persen negeri ini dimiliki kelompok tertentu seolah dibiarkan. Ini apa-apaan?” kata Amien saat menjadi pembicara dalam diskusi ‘Bandung Informal Meeting’ yang digelar di Hotel Savoy Homman, Jalan Asia Afrika, Bandung, Ahad, 18 maret 2018.

Jauh sebelumnya, Amien mengkritik KPK yang sudah terjadi pembusukan. Amien mengaku tidak mengintervensi pimpinan partai untuk segera mengutus wakilnya ke Pansus Hak Angket KPK lantaran namanya disebut jaksa penuntut umum menerima uang Rp 600 juta dari terdakwa kasus korupsi alat kesehatan Siti Fadilah Supari.

“Nggak sama sekali, ini hal kecil saja. Saya nggak takut kok diusut, tapi saya melihat KPK terjadi pembusukan dari tahun ke tahun.

Bukan tebang pilih, superdiskriminatif. Perkara Anda mau bela KPK monggo, kalau saya sebagai rakyat yang punya pikiran yang membela kebenaran,” ujar Amien di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu, 7 Juni 2017. (***)

sumber: detik.com

MEDIAKEPRI.CO.ID, Jakarta – Joko Widodo (Jokowi) masih menempati urutan teratas sejumlah survei sebagai calon presiden pilihan rakyat di Pilpres 2019. Tingginya elektabilitas Jokowi karena perhatian pada rakyat, sudah ada bukti nyata dan berkepribadian bagus.

Berdasarakan hasil survei Roda Tiga Konsultan (RTK), Jokowi mengantongi 38,2 persen suara di atas Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto sebagai lawan terkuat yang ada di angka 20,5 persen.

Jokowi juga menduduki urutan teratas untuk survei presiden dengan pilihan berdasarkan nama-nama yang ditawarkan. Meski masih di bawah 60 persen, elektabilitas Jokowi mencapai 48,2 persen disusul Prabowo 22 persen.

Direktur Riset dan Data TRK Rikola Fedri mengatakan dari survei dapat diketahui alasan responden memilih Jokowi.

“Ada tiga alasan, pertama perhatian pada rakyat, kedua sudah ada bukti nyata dan ketiga berkepribadian bagus,” kata Rikola dalam paparannya, Jakarta Selatan, Kamis, 10 Mei 2018.

Untuk perhatian atau keberpihakan pada rakyat memiliki porsi penilaian 20,2 persen, kerja nyata 18,1 persen dan berkepribadian baik 10,8 persen.

Sementara untuk rival utamanya yakni Prabowo, alasan responden memilih karena tegas dengan porsi penilaian 37,6 persen, menginginkan pemimpin baru 8,8 persen.

Berdasarkan jenis pekerjaan, karakteristik responden yang memilih Jokowi berprofesi sebagai petani, peternak atau nelayan yang merupakan wong cilik dengan presentase 40,3 persen. Hal yang sama juga terjadi pada Prabowo di mana yang memilih juga merupakan golongan menengah ke bawah dengan presentase 28,2 persen.

Survei dilakukan secara nasional pada bulan April 2018 di 161 desa atau kelurahan di 34 provinsi di Indonesia dengan sample responden secara acak. (***)

sumber: metrotvnews.com

MEDIAKEPRI.CO.ID, Jakarta – Dalam dua politik ada sebuah kesepakatan tidak tertulis. Dimana dalam memainkan strategi, tidak ada yang dilakukan secara gratis, baik itu dalam tindakan, maupun dalam sebuah ucapan. Semua dilakukan dengan target dan niat tertentu.

Begitu juga yang dilakukan Ketua Umum (Ketum) Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dalam semua acara formal dan resmi. Dimana saat menghadiri perayaan Seminar Nasional Hari Perempuan Internasional di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin 19 Maret 2018 lalu, SBY memuji Ketum PDIP, Megawati Soekarnoputri.

Dalam kesempatan itu, SBY mengatakan Megawati adalah salah satu sosok perempuan sukses di Indonesia. Secara politik, pujian SBY terhadap Megawati tentu tak bisa dipandang biasa saja. Sebab, hubungan keduanya diketahui kurang baik setelah SBY mundur dari posisi menteri di kabinet Megawati dan maju Pilpres pada 2004 melawan Megawati. Sejak itu hubungan keduanya dingin.

Sebelumnya, dalam Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Partai Demokrat di Sentul Internasional Convention Center (SICC), Jawa Barat, Sabtu, 10 Maret 2018 lalu, SBY juga memuji Presiden Joko Widodo yang notabene kader PDIP.

Saat itu, SBY menyatakan kepemimpinan Jokowi harus dilanjutkan. SBY juga menegaskan kesiapan Demokrat untuk berkoalisi mendukung Jokowi di Pilpres 2019.

Pengamat Politik FISIP Universitas Padjadjaran (Unpad), Muradi menilai, SBY tengah melakukan manuver politik dengan memuji Megawati dan Jokowi. Dia menilai, SBY dan Demokrat membutuhkan pijakan yang kuat di Pilpres 2019. Sebab, jika Demokrat mendukung Prabowo atau membentuk poros ketiga tak akan mendapat apa-apa. Sementara, jika bergabung dengan barisan pendukung Jokowi, Demokrat akan bisa mempersiapkan AHY buat maju di Pilpres 2024.

“Kalau merapat ke pemerintahan sekarang punya dua peluang yakni logistik dan ada pelatihan politik buat anaknya (AHY) bertarung di 2024,” katanya kepada merdeka.com, Selasa 20 Maret 2018 malam.

Menurutnya, pujian yang dilontarkan SBY terhadap Megawati dan Jokowi tak gratis. Sebab, tak ada yang gratis di dunia politik. Apa yang dilakukan SBY merupakan upaya mengambil hati Megawati agar merestui Demokrat bergabung mendukung Jokowi dan AHY menjadi cawapresnya.

Dia mengatakan, pujian terhadap Megawati dilakukan karena Jokowi bukanlah pemilik PDIP. Jokowi adalah kader PDIP yang dipimpin oleh Megawati Soekarnoputri karenanya SBY berupaya mengambil hati Mega.

“Ini langkah mengambil hati,” katanya.

Dia menilai secara hitungan politik, Jokowi sudah cukup dengan dukungan lima parpol. Menurutnya, Jokowi tak perlu menambah parpol pendukung karena akan menambah beban politik saat menjabat di periode kedua.

Selain itu, jika dilihat dari kalkulasi dukungan, Demokrat tak begitu besar. Karenanya, menurutnya, PDIP dan Jokowi harus memastikan dan mengkalkulasi lebih dulu pengaruh dukungan yang didapat jika Demokrat bergabung.

“Yang harus dipastikan Demokrat masuk (mendukung) Jokowi harus ada efek elektoralnya. Garansi Demokrat ke Jokowi harus dapat efek elektoral. Kalau enggak ada buat apa. Kalau enggak ada efek elektoral buat Jokowi enggak usah diambil, karena makin gemuk koalisi enggak bagus,” katanya (***)

sumber: utusankepri.com

Karena kasusnya terkait dengan pemilu maka tetap diproses selama 14 hari

MEDIAKEPRI.CO.ID, Jakarta – Kapolri Jenderal Polisi Muhammad Tito menyatakan akan menunda kasus calon kepala daerah yang mengikuti Pilkada serentak selama proses pilkada berlangsung.

Namun, Polda Sumatera Utara menetapkan calon gubernur Sumatera Utara JR Saragih sebagai tersangka kasus pemalsuan ijazah.

Terkait hal ini, Kepala Divisi Hubungan Masyarakat Polri Inspektur Jenderal Polisi Setyo Wasisto menyatakan, kasus diproses lantaran pidana yang dilakukan berkaitan dengan Pemilu. Setyo menjelaskan, pada Kamis 15 Maret 2018 Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Sumut telah melakukan gelar perkara.

Dari hasil tersebut ditemukan bukti bahwa penggunaan ijazah palsu oleh JR Saragih. Gakkumdu merupakan penegak hukum gabungan Polri Kejaksaan dan Bawaslu khusus untuk urusan pemilu.

Sehingga dari unsur Polri, yakni Direktorat Kriminal Umum memutuskan untuk memproses kasus tersebut. “Karena mengingat ini terkait dengan UU Pemilu diberikan waktu 14 hari. Oleh sebab itu harus cepat ditangani,” ujar Setyo di Jakarta Selatan, Jumat 16 Maret 2018

Hal ini berbeda dengan pernyataan Kapolri. Menurut Setyo, benar bahwa Polri menunda kasus calon kepala daerah. Namun, karena kasus ini berkaitan dengan pemilu dan terbukti oleh Gakkumdu, maka kasus ini tetap diproses dengan jangka waktu 14 hari.

Penundaan, kata Setyo, tidak berlaku untuk kasus berkaitan dengan Pemilu dan operasi tangkap tangan (OTT).

“Ini tindak pidana pemilu. Kalau tindak pidana lain yang tidak berkaitan dengan pemilu kita tunda ya. Misalnya dilaporkan calon melakukan penipuan penggelepan atau perbuatan tidak menyenangkan kita tunda nanti setelah pelantikan baru kita proses,” ucap Setyo.

Lebih lanjut, Setyo menjelaskan, JR Saragih diduga menggunakan data yang dipalsukan untuk mendaftar sebagai calon kepala daerah bersama calon wakilnya, Ance Selian. Saragih merupakan calon gubernur dari Partai Demokrat. Ia sempat tidak diloloskan oleh KPUD Sumut, setelah melakukan banding, ia hampir lolos. Namun, karena kasus ini, Saragih pun batal lolos sebagai calon Gubernur. (***)

sumber: republika.co.id

MEDIAKEPRI.CO.ID, Surabaya – Raja Dangdut Rhoma Irama menilai Khofifah Indar Parawansa merupakan sosok yang tepat meneruskan tongkat estafet kepimpinan di Jawa Timur.

Menurutnya, sudah saatnya Jawa Timur dipimpin mantan Menteri Sosial tersebut. Hal tersebut ditegaskan Rhoma Irama bersama FORSA (Fans Of Rhoma and Soneta) saat mengdeklarasikan dukungan kepada pasangan calon Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa-Emil di Hotel Novotel, Surabaya, Senin 12 maret 2018.

Deklarasi tersebut juga dihadiri Ketua DPW Forsa, Yusuf Maulana. “Saya dan bu Khofifah ini sudah ce-es sejak lama. Khofifah, Wis Wayahe. Pokoknya Khofifah menang, Khofifah wis wayahe,” kata Rhoma.

Rhoma mengatakan dukungan kepada Khofifah-Emil diberikan bukan tanpa pertimbangan matang.

Menurutnya, Khofifah memiliki pengalaman yang matang serta rekam jejak yang tidak hanya jelas berskala nasional tapi juga baik di mata publik.

Pengalaman dan kiprahnya sebagai anggota legislatif dan juga menteri di era presiden berbeda diyakini menjadi bekal cukup untuk memimpin Jawa Timur. Belum lagi, kata Rhoma, kepiawaian Khofifah dalam memimpin organisasi perempuan terbesar Muslimat Nahdlatul Ulama.

Selain itu, lanjut dia, visi misi yang dibawa oleh Khofifah-Emil lewat Nawa Bhakti Satya dianggap betul-betul menyentuh kebutuhan masyarakat Jawa Timur.

“Beliau adalah sosok yang profesional dalam bekerja. Saya yakin Ibu Khofifah mampu memimpin Jawa Timur dengan Sidiq, tabligh, amanah, dan fathonah,” tuturnya.

Oleh karena itu, Ia dan Forsa bertekad untuk berperan aktif memenangkan Khofifah dalam pertarungan Pilgub Jatim yang digelar 27 Juni mendatang.

Dalam kesempatan tersebut, Rhoma Irama juga berpesan agar Forsa berkampanye dengan cara-cara yang santun. Raja Dangdut itu meminta agar Forsa menyebarkan program dan menolak politik uang.

“Jangan main money politic. Arrosy walmurtasy kilahuma finnaar (penyogok dan yang disogok, keduanya di neraka). Makanya harus perjuangkan kemenangan yang bermartabat dan berakhlak,” imbuhnya.

Sementara itu, Khofifah mengucapkan rasa terima kasihnya atas dukungan Rhoma Irama bersama Forsa di Pilgub 2018 ini.

“Kepada Rhoma Irama, saya dan mas Emil ucapkan terima kasih. Semoga ikhtiar seiring dengan seluruh Forsa di Jawa Timur di kabupaten bahkan di desa-desa. Semoga ini seiring kepedulian kita membangun dan menyejahterkan masyarakat Jawa Timur. Kami ingin menjadi bagian yang berproses itu. Dengan segala kehormatan yang kami terima dengan kehadiran Bang Haji Rhoma Irama,” tutup Khofifah dalam sambutannya.

Sebelumnya, Rhoma menyatakan dukungan secara personal di Jalan Pondok Jaya VI, Mampang Prapatan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Selasa 20 Februari 2018 malam. Rhoma menegaskan siap menjadi juru kampanye pasangan Khofifah-Emil. (***)

sumber: inilah.com