WARNA WARNI

WARNA WARNI

Rabu | 25 Juli 2018

Sah! KPU Tetapkan Khofifah-Emil Gubernur Jatim

MEDIAKEPRI.CO.ID, Surabaya – Komisi Pemilihan Umum Jawa Timur secara resmi menetapkan paslon nomor urut 1 Khofifah Indar Parawansa dan Emil Elestianto Dardak menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur Jatim. Penetapan ini atas hasil perolehan suara Khofifah-Emil yang unggul dan mencapai 53,55 persen atau 10.465.218 suara.

“Jumlah suara pasangan calon nomor urut 1 sebanyak 10.465.218 atau 53,55 persen dari jumlah suara sah atas nama Khofifah Indar Parawansa dan Emil Elestianto Dardak sebagai Gubernur dan wakil Gubernur terpilih Jatim,” ujar Ketua KPU Jatim Eko Sasmito saat membacakan surat keputusan di Rapat Pleno Terbuka Penetapan Pasangan Calon Terpilih Pilgub Jatim di Hotel Whyndam, Surabaya, Selasa, 24 Juli 2018.

Eko mengatakan penetapan ini berdasarkan keputusan MK setelah memastikan tidak ada gugatan kepada pemenang Pilgub Jatim. Juga berdasarkan surat KPU RI ke KPU Jatim untuk segera melakukan penetapan paslon yang terpilih.

“Kita ini kan sudah selesai setelah kemarin Mahkamah Konstitusi memberikan surat kepada KPU RI terkait dengan daftar kasus-kasus atau perkara yang diajukan yang diregister oleh MK. Kemudian KPU RI memberikan surat ke kita untuk bisa melaksanakan proses penetapan pasangan calon terpilih. Jadi satu hari setelah MK memberikan surat itu, kita sudah bisa menetapkan pasangan calon terpilih,” imbuh Eko.

Eko memastikan tidak ada gugatan dari paslon lain. Eko mengungkapkan tahapan selanjutnya adalah penyerahan hasil melalui DPRD dan disampaikan pada Menteri Dalam Negeri.

“Terkait dengan hasil pilgub ini, masing-masing paslon tidak ada yang mengajukan sengketa perselisihan hasil di MK. Sehingga tahapan ini nanti akan diikuti oleh penyerahan hasilnya itu melalui DPRD akan kita sampaikan kepada Kementerian Dalam Negeri,” imbuhnya.

Sementara itu, di lokasi rapat pleno, paslon nomor urut 2 Saifullah Yusuf dan Puti Guntur Soekarno tidak terlihat hadir. Eko mengatakan pihaknya telah mengundang dan menghubungi, tapi memang sedang berhalangan hadir lantaran ada kegiatan lain.

“Kita sudah menghubungi beliau, tapi masih ada kegiatan lain, sehingga beliau tidak bisa hadir. Jadi kita di dalam proses penetapan ini kita lakukan dengan pleno terbuka. Jadi itu sudah kita sampaikan,” jelasnya.

Di kesempatan yang sama, Gubernur terpilih Jatim Khofifah Indar Parawansa mengucapkan rasa terima kasihnya kepada seluruh pihak. Mulai aparat kepolisian dan TNI yang turut mengamankan hingga masyarakat yang dewasa dalam berpolitik.

“Kerja keras semua elemen, terutama dari jajaran kepolisian, TNI, dan seluruh penyelenggara pilkada. Kedewasaan masyarakat akhirnya pilkada di Jatim berjalan dengan sangat penuh hangat, pendewasaan politik, kekerabatan dan saling menghargai,” kata Khofifah. (***)

sumber: detik.com

MEDIAKEPRI.CO.ID, Jakarta – Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat (PD) Agus Hermanto setuju istilah ‘cebong-kampret’ harus dihentikan. Menurut Agus, istilah itu bisa menyinggung perasaan.

“Kita selama ini, saya sendiri, tidak pernah mengatakan hal seperti itu. Kalau mengatakan seperti itu kan bisa menyinggung perasaan,” kata Agus di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 9 Juli 2018.

Selain itu, sebut Agus, sebutan ‘kecebong’ dan ‘kampret’ itu juga tidak tepat digunakan dalam pembahasan politik. Dia pun berharap ke depan pembicaraan politik Indonesia menggunakan bahasa-bahasa yang santun.

“Kata-kata itu kan juga tidak tepat untuk pembicaraan politik dalam hal yang strategis,” ujar Wakil Ketua DPR itu.

“Jadi sebaiknya memang kita menggunakan bahasa-bahasa yang baik, lugas dan yang tidak menimbulkan ketersinggungan antara satu dengan lainnya,” imbuh Agus.

Sebelumnya, dalam Kajian Tauhid di Masjid Istiqlal, Aa Gym meminta kepada masyarakat jangan menyebut orang dengan gelar yang buruk, termasuk memanggil ‘kecebong’ atau ‘kampret’.

“Jadi jangan panggil dengan gelaran yang buruk. Yang satu panggil kecebong, yang satu panggil kampret,” kata Aa Gym, dalam acara Kajian Tauhid, di Masjid Istiqlal, Jakarta, Ahad, 8 Juli 2018. (***)

sumber: detik.com

MEDIAKEPRI.CO.ID, Jakarta – Gubernur Aceh Irwandi Yusuf ditangkap KPK bersama sembilan orang lainnya. KPK mengamankan duit ratusan juta rupiah dari operasi tangkap tangan (OTT).

“Sejumlah uang ratusan juta rupiah diamankan. Diduga merupakan bagian dari realisasi commitment fee sebelumnya,” kata Ketua KPK Agus Rahardjo dalam keterangannya, Selasa, 3 Juli 2018.

Duit ini diduga fee terkait transaksi penyelenggara negara di tingkat provinsi dan kabupaten Aceh.

Dari informasi yang dihimpun, Gubernur Aceh Irwandi ditangkap bersama Bupati Bener Meriah, Ahmadi. Ada delapan orang lainnya, termasuk non-PNS, yang ikut ditangkap.

“Sore hingga malam ini KPK melakukan kegiatan penindakan di Aceh dan mengamankan 10 orang, yang terdiri atas dua kepala daerah dan sejumlah pihak non-PNS,” ujar Kabiro Humas KPK Febri Diansyah. (***)

sumber: detik.com

MEDIAKEPRI.CO.ID, Jakarta – Ketua DPP PAN Yandri Susanto mengungkapkan, sejumlah artis berencana mencalonkan diri sebagai anggota legislatif dari partainya.

Ia mengatakan, sejumlah nama seperti Raffi Ahmad dan Rhoma Irama berencana maju sebagai caleg DPR RI dari PAN.

“Raffi Ahmad memang ada rencana untuk nyaleg. Termasuk ada beberapa artis yang lain. Rhoma mungkin nyaleg dari Tasik kalau mau nyalon,” kata Yandri di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 3 Juli 2018′

Ia menggangap wajar jika sejumlah artis berencana mencalonkan diri melalui PAN. Menurut Yandri, sepanjang yang bersangkutan memenuhi syarat tak perlu dipermasalahkan.

Anggota Komisi II DPR RI, Yandri Susanto menanggapi saran agar gubernur DKI Jakarta ke depan dipilih DPRD atas rekomendasi presiden.

Menurut Yandri, akan baik ke depannya jika PAN mencalonkan tokoh muda yang punya banyak penggemar.

Bahkan, kata Yandri, Raffi kini dekat dengan Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PAN DKI Jakarta Eko Hendro Purnomo alias Eko Patrio.

“Tapi dapilnya mana belum. Bisa Yogya, Jabar, bisa Kabupaten Bogor, bisa kota Bandung. Kalau Raffi mah ditaruh di mana saja pasti jadi,” tutur Yandri.

Ihwal kapasitas, Yandri meminta semua pihak tak menganggap remeh Raffi Ahmad. Menurut dia, tak selalu caleg artis tak berkualitas.

Ia mengatakan, di PAN banyak pula caleg yang dulunya artis namun memiliki kapasitas sebagai politisi, di antaranya Desy Ratnasari.

“Kita enggak boleh underestimate lah. Jadi artis-artis di PAN itu kan bagus-bagus tuh. Dessy bagus, yang lain bagus, Anang bagus. Enggak ada masalah kan. Terbuka lah semua kalangan, mau artis mau TNI dan Polri yang udah pensiun, pengusaha, semua ada,” lanjut dia. (***)

sumber: tribunnews.com

MEDIAKEPRI.CO,ID, Jakarta – Muncul wacana memasangkan duet Jusuf Kalla-Prabowo untuk Pemilu Presiden (Pilpres) 2019 mendatang. Pakar komunikasi politik Emrus Sihombing mengatakan, cukup sulit untuk memasangkan kedua nama tersebut.

“Kalau JK dipasangkan Capres, Prabowo Cawapres, bisa-bisa saja. Kalau JK naik jadi Capres sangat bagus, karena dari Wapres naik jadi Capres artinya naik kelas. Tetapi Prabowo sudah pernah calonkan diri sebagai Capres, berarti dia turun kelas menjadi Cawapres.

Dua-duanya Cawapres ga mungkin, dari aspek itu jadi agak janggal secara akal sehat, satu naik kelas satu turun kelas disamping juga harus ada dukungan partai,” kata Emrus Senin, 2 Juli 2018

Kemudian jika ingin merealisasikan JK-Prabowo, juga harus mendapat dukungan partai politik lain selain Partai Gerindra. Pasalnya Gerindra tidak bisa sendiri mengusung pasangan calon. Sedangkan Partai Golkar telah menyatakan dukungan kepada Presiden Jokowi.

“Tetapi komunikasi JK-Prabowo masih perjalanan panjang, karena belum pernah diwacanakan, bahkan infromasi yang saya peroleh belum pernah penjajakan komunikasi politik mengarah kesana,” ujarnya.

Selain duet JK-Prabowo, sebelumnya juga muncul duet JK-AHY yang disuarakan oleh Partai Demokrat. Deut JK-AHY mulai berkembang setelah JK melakukan pertemuan dengan Ketua Umum Partai Demokrat SBY beberapa waktu lalu. Didalam pertemuan dikediaman SBY itu, juga turut dihadiri AHY. (***)

sumber: inilah.com

MEDIAKEPRI.CO.ID, Jakarta – Hitung cepat KPU di Pilkada Serentak 2018 sejumlah daerah sudah hampir final dengan data yang masuk di atas 90 persen. Siapa saja yang unggul?

“Data hasil pada hitung cepat berdasarkan entri Model C1 apa adanya. Hasil pada hitung cepat merupakan hasil sementara dan tidak bersifat final. Jika terdapat kesalahan pada model C1 akan dilakukan perbaikan pada proses rekapitulasi di tingkat atasnya,” demikian penjelasan KPU di situsnya.

Hasil hitung cepat ini juga dapat dipantau secara mudah di pilkada.detik.com.

Ada 8 provinsi yang hasil quick count dan real count-nya kami tampilkan dalam bentuk grafis data persentase, yaitu Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Lampung, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, dan Sulawesi Selatan.

Data pilkada 8 provinsi tersebut ditampilkan secara real time di pilkada.detik.com. Cara memantaunya mudah, tinggal arahkan kursor atau jempol Anda ke kolom “pilih daerah” pada laman pilkada.detik.com, klik daerah pilihan, hasil hitung cepat pun akan tampil di layar Anda.

Berikut hasil hitung cepat KPU di sejumlah wilayah hingga Jumat, 29 Juni 2018, pukul 17.00 WIB

SUMATERA UTARA
(Data 91,61%)

Edy Rahmayadi-Musa Rajekshah: 3.014.993 suara(57,73%)
Djarot Saiful Hidayat-Sihar Sitorus: 2.207.798 suara (42,27%)

SUMATERA SELATAN
(Data 89,35%)

Herman Deru-Mawardi: 1.204.421 suara (35,85%)
Saifudin Aswari Riva’i-Irwansyah: 377.852 suara (11,25%)
Ishak Mekki-Yudha Pratomo: 729.214 suara (21,70%)
Dodi Reza Alex Noerdin-Giri Ramanda Kiemas: 1.048.563 suara (31,21%)

LAMPUNG
(Data: 98,99%)

Muhammad Ridho Ficardo-Bachtiar Basri: 1.025.110 suara (25,31%)
Herman Hasanusi-Sutono: 1.044.128 suara (25,78%)
Arinal Djunaidi-Chusnunia: 1.532.323 suara (37,83%)
Mustafa-Ahmad Jajuli: 448.854 suara (11,08%)

JAWA BARAT
(Data 93,16%)

Ridwan Kamil-Uu Ruzhanul Ulum: 6.798.442 suara (33,12%)
Tb Hasanuddin-Anton Charliyan: 2.598.219 suara (12,66%)
Sudrajat-Ahmad Syaikhu: 5.823.294 suara (28,37%)
Deddy Mizwar-Dedi Mulyadi: 5.308.697 suara (25,86%)

JAWA TENGAH
(Data 98,9%)

Ganjar Pranowo-Taj Yasin: 10.249.106 suara (58,79%)
Sudirman Said-Ida Fauziyah: 7.183.033 suara (41,21%)

JAWA TIMUR
(Data 96,91%)

Khofifah Indar Parawansa-Emil Dardak: 10.157.683 suara (53,62%)
Saifullah Yusuf-Puti Guntur Soekarno: 8.786.844 suara (46,38%)

BALI
(Data: 100%)

Wayan Koster-Tjok Oka Artha: 1.211.556 suara (57,62%)
Ida Bagus Rai Dharmawijaya Mantra-I Ketut Sudikerta: 891.170 suara (42,38%)

SULAWESI SELATAN
(Data 94,84%)

Nurdin Halid-Abd Aziz Qahhar Mudzakkar: 1.101.067 suara (27.26%)
Agus Arifin Nu’mang-Tanribali Lamo: 394.635 suara (9,77%)
Nurdin Abdullah-Andi Sudirman Sulaiman: 1.763.969 suara (43,67%)
Ichsan Yasin Limpo-Andi Muzakkar: 779.675 suara (19,30%)

SULAWESI TENGGARA
(Data masuk 94,05%)

Ali Mazi-Lukman Abunawas: 461.258 suara (43,53%)
Asrun-Hugua: 263.564 suara (24,87%)
Rusda Mahmud-Sjafei Kahar: 334.856 suara (31,60%)

KALIMANTAN BARAT
(Data 96,43%)

Milton Crosby-Boyman Harun: 165.601 (6,63%)
Karolin Margret Natasa-Suryadman Gidot: 1.036.098 suara (41,47%)
Sutardmidji-Ria Norsan: 1.296.800 suara (51,90%)

KALIMANTAN TIMUR
(Data 97,85%)

Andi Sofyan Hasdam-Rizal Effendi: 283.739 suara (21,75%)
Syaharie Ja’ang-Awang Ferdian: 294.578 suara (22,58%)
Isran Noor-Hadi Mulyadi: 407.616 suara (31,24%)
Rusmadi-Safaruddin: 318.826 suara (24,44%)
(***)

sumber: detik.com

MEDIAKEPRI.CO.ID – Indonesia baru saja menggelar Pemilihan kepala daerah 2018 secara serentak.

Pilkada serentak ini dilaksanakan di 171 daerah di Indonesia, pada Rabu, 27 Juni 2018.

Saat ini beberapa lembaga survei telah memberikan hasil perhitungan cepat dari pilkada serentak hari ini.

Beberapa calon pun sudah memberikan pidato kemenangan sementaranya.
Ikut meramaikan pilkada serentak, warga net pun membuat beberapa meme kocak untuk mengingatkan warga Indonesia lain menggunakan hak pilihnya.

Dilansir oleh TribunWow.com dari berbagai sumber, berikut ini tujuh meme kocak Pilkada serentak Indonesia 2018.

1. Belum Jadi Pilihan
Netter menggunakan tagar #nyoblosserentak di Instagram untuk meramaikan pilkada serentak.

Istimewa

2. Pengertian Pilkada
Pengertian pilkada menurut warga net.

Istimewa

3. Tinta Pilkada
Tinta pilkada bagi warga net.

Istimewa

4. Pil KB
Netter juga menjelaskan perbedaan pilkada dan pil kb.

Istimewa

5. Tinta Ungu
Menyelupkan tinta di kelingking sudah terlalu biasa.

Istimewa

6. Kecelup Tinta
Anak kecil kecelup tinta ungu. (***)

Istimewa

sumber: tribunnews.com

MEDIAKEPRI.CO.ID, Jakarta – Mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok mengajak warga yang memiliki hak pilih untuk tidak menjadi golongan putih (golput) atau tidak menggunakan hak suaranya dalam gelaran Pilkada Serentak 2018.

Ajakan untuk tak golput itu ditulis Ahok dalam pesannya yang diunggah di akun Instagram @basukibtp menjelang waktu pencoblosan, Rabu, 27 Juni 2018.

Dalam surat itu Ahok menulis:

Kepada warga yang mempunyai hak suara, gunakan hati nurani dan akal sehat kalian dalam memilih pemimpin kalian dalam Pilkada ini. Jangan Golput, pilih yang sungguh-sungguh paham dan mau berjuang demi masyarakat.

Unggahan surat Ahok oleh @timbtp itu mendapat respons dari warganet. Di antaranya ada yang mengungkapkan kerinduan pada Ahok, dan ada juga yang menyebut masih ada warga yang waras.

@ jerkasjerkyPak Ahok, masih banyak orang Indonesia yang waras pak. Jangan menyerah ya pak. Demi Nusantara yang lebih baik

@ iraaxtmorrw__Ah bisa aja ni ko @basukibtp saya dan keluarga pasti pilih sahabat deh @djarotsaifulhidayat kan sahabat2 nya ko ahok yg jujur seperti koko

@ damarmuktinusWkwkwk sutat dari kubur

Ahok saat ini masih berada di tahanan Mako Brimob untuk menjalani hukuman, karena kasus ujaran kebencian menjelang Pilkada DKI Jakarta. (***)

sumber: bisnis.com

MEDIAKEPRI.CO.ID, Jakarta – Pilkada serentak di seluruh Indonesia tinggal beberapa hari lagi di mulai. Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) berharap pelaksanaan Pilkada serentak berangsung aman.

“Ya, harapannya yang terbaiklah yang menang,” kata JK di Makassar, Sulawesi Selatan, Sabtu, 23 juni 2018.

“Ya harapan kita semua begitu ya, aman dan damai,” sambungnya.

JK mengatakan dalam beberapa hari terakhir jelang pencoblosan tidak ada konflik yang terjadi di daerah di Indonesia. Termasuk konflik suku di dalamnya.

“Buktinya kan beberapa hari ini aman, tidak ada konflik apa-apa. Ngomong saja banyak, tapi tidak ada konflik suku,” terangnya.

Menurut JK, tak perlu ada yang dikhawatirkan. Dia menyatakan pemilu adalah hal yang sama yang terjadi berulang.

“Tidak ada yang dikhawatirkan. Pemilu di mana-mana juga begitu,” ujarnya. (***)

sumber: detik.com

MEDIAKEPRI.CO.ID – Komisi Pemilihan Umum (KPU) tetap berharap rancangan Peraturan KPU yang berisi larangan bagi mantan narapidana kasus korupsi mencalonkan diri sebagai anggota DPR dan DPRD akan diundangkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, meskipun pemerintah sudah mengindikasikan bakal menolaknya.

Rancangan peraturan baru itu disahkan dalam rapat pleno di lembaga penyelenggara pemilihan umum pada Senin, 5 Juni 2018.

Pada hari yang sama pula rancangan yang dikenal dengan nama Peraturan KPU tersebut sudah diserahkan ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk diundangkan.

“Peraturan KPU ini proses pembuatannya panjang melalui uji publik, melalui rapat konsultasi dengan pemerintah dan DPR hingga akhirnya disahkan oleh rapat pleno KPU.

“Sekarang tinggal Kementerian Hukum dan HAM kita harapkan untuk sesegera mungkin sesuai dengan kewenangannya untuk mengundangkan peraturan KPU,” kata Komisioner KPU Wahyu Setiawan dalam wawancara dengan BBC News Indonesia, Selasa, 5 Juni 2018.

Persoalannya, beberapa jam sebelum draf Peraturan KPU diserahkan ke kementeriannya, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly mengisyaratkan bakal menolak meneken rancangan PKPU.

“Nanti jangan dipaksa saya menandatangani sesuatu yang bertentangan dengan undang-undang itu saja,” katanya kepada media di DPR pada Senin, 4 Juni 2018.

Suara moral

Yang dimaksud sang menteri, hukum positif hingga kini tidak melarang mantan narapidana mencalonkan diri dalam pemilihan legislatif dan hanya pengadilanlah yang mempunyai kewenangan untuk mencabut hak politik seseorang.

Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang penyelenggaraan pemilu memang tidak melarang mantan narapidana mencalonkan diri.

Sinyal yang sama juga dikirim oleh Presiden Joko Widodo pekan lalu yang mengatakan bahwa mantan narapidana kasus korupsi mempunya hak politik, sama dengan warga negara yang lain, suatu hak yang dijamin oleh konstitusi.

Sekilas sikap itu berlawanan dengan upaya mewujudkan Nawacita dalam pemberantasan korupsi yang telah dijanjikan Joko Widodo ketika masih mencalonkan diri dalam pemilihan presiden 2014.

“Sekarang ini boleh kita katakan sedang terjadi semacam kompetisi antara suara moral rakyat yang ditangkap oleh KPU dengan bagaimana pemerintahan ini mencoba menerjemahkan itu dan kemudian menangkap suara moral dari rakyat itu,” jelas peneliti komunikasi di Universitas Indonesia, Effendy Perangin-angin, yang sebelumnya menjabat sebagai kepala biro humas di Kementerian Hukum dan HAM.

Masalah ini menimbulkan persoalan baru bagi pemerintah karena jika mantan narapidana kasus korupsi dilarang dalam pemilihan legislatif maka langkah itu akan menabrak hukum.

“Dalam konteks hukum positif memang tetap merupakan haknya bagi mereka yang sebelumnya dijatuhi hukuman korupsi itu tetap boleh nyaleg menurut hukum positif Indonesia pada saat ini,” tambahnya.

Proses hukuman sudah cukup?

Pengamat politik dari Universitas Airlangga Muhammad Asfar mencoba menjelaskan mengapa pemerintahan Presiden Joko Widodo justru menolak melarang mantan narapidana kasus korupsi turut dalam pemilihan legislatif.

“Pak Jokowi itu dalam posisi untuk menegakkan hukum. Mestinya aturan yang membatasi pribadi itu tidak boleh dikeluarkan oleh lembaga seperti KPU.”

Jadi, sebagaimana dipaparkan oleh Muhammad Asfar, karena rancangan Peraturan KPU yang melarang mantan narapidana korupsi tersebut berkaitan dengan hak asasi dan tidak dikeluarkan oleh lembaga perundangan yang berwenang, maka sudah sewajarnya ditolak. Jika tidak, pemerintah berisiko menghadapi gugatan di pengadilan.

Lagi pula, di luar hierarki payung hukum, terdapat setidaknya dua argumen yang dapat dijadikan pertimbangan untuk melenggangkan mantan narapidana kasus korupsi boleh mencalonkan diri.

“Mereka yang pernah terkena kasus korupsi, kalau mencalonkan diri lagi, mereka sudah melalui pentahapan hukuman dipenjara sehingga, menurut saya, keputusan apakah mereka boleh mencalonkan diri atau tidak mestinya ada pada lembaga kehakiman,” jelas Muhammad Asfar.

Idealnya, masih menurut Muhammad Asfar, sang hakim ketika menjatuhkan vonis kasus korupsi harus menyertakan keputusan apakah hak politik terpidana dicabut sementara atau selamanya.

Argumen kedua berkaitan dengan bobot keterlibatan terpidana dalam kasus korupsi.

“Dalam beberapa kasus ada orang-orang yang terkena kasus korupsi itu hanya mendukung, hanya terlibat kecil, bahkan hanya urusan administratif. Bukan urusan menerima dana besar,” tambah Muhammad Asfar.

Akan tetapi KPU menyodorkan landasan yang dinilainya kuat sehingga pada akhirnya mengesahkan peraturan yang ditentang oleh DPR dan pemerintah ini.

“KPU berpandangan bahwa upaya menciptakan penyelenggara negara yang bersih dan bebas KKN itu harus dimulai dari pemilu, dan KPU hanya mempunyai kewenangan membuat peraturan KPU,” tegas Komisioner KPU Wahyu Setiawan.

“Jadi kita mencoba berpartisipasi dengan seluruh komponen masyarakat berupaya menciptakan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN mulai dari hulunya dan hulunya adalah pemilu itu,” paparnya.

Kini gendang ada di tangan pemerintah untuk mengesahkan atau tidak, terkait dengan larangan narapidana kasus korupsi mencalonkan diri dalam pemilihan legislatif yang akan digelar tahun depan. (***)

sumber: bbc.com

MEDIAKEPRI.CO.ID – Pasangan mendiang Presiden RI kedua HM Soeharto dan Fatimah Siti Hartinah yang akrab dipanggil Ibu Tien, dikenal oleh masyarakat luas sebagai pasangan supranutaral.

Banyak orang mempercayai bahwa Bu Tien yang merupakan keluarga besar Keraton Kasunanan Surakarta, Solo Jawa Tengah itu merupakan sumber kewibawaan dan pamor Pak Harto.

Maka banyak orang juga percaya ketika Bu Tien wafat mendahului Pak Harto pada 1996, pamor dan kewibawaan Pak Harto turut surut dan berujung pada lengsernya Presiden kedua RI itu pada bulan Mei 1998.

Tentang wibawa dan ‘’kesaktian’’ Bu Tien yang sangat berpengaruh kepada Pak Harto, menurut seorang penerbang helikopter TNI AU yang tak mau disebut namanya, kesaktian Bu Tien konon terletak pada tusuk konde rambutnya.

Menurut mantan pilot helikopter yang jabatan terakhirnya adalah jenderal bintang tiga (Marsekal Masdya) ini, ketika dirinya masih berpangkat Mayor dan kerap menerbangkan heli Puma VVIP, suatu ketika penumpangnya adalah Bu Tien dan para pengawalnya.

Sebagai pilot heli yang memiliki kemampuan istimewa dan sering mengangkut para penumpang VVIP seperti Presiden dan keluarganya, pilot heli berpangkat Mayor itu juga berusaha menunjukkan loyalitas yang tinggi.

Sebelum seluruh penumpang VVIP masuk ke kabin heli, pilot dan kopilot heli mendampingi dulu para penumpang serta baru siap menerbangkannya heli setelah penumpang dalam kondisi on board.

Ketika sedang mendampingi Bu Tien yang akan masuk heli itulah, tusuk konde yang dikenakan Bu Tien tersenggol pintu dan jatuh.

Secara spontan dan sekaligus menunjukkan kesigapan sebagai tentara, pilot helikopter berpangkat Mayor itu bermaksud mengambil tusuk konde dan ingin menyerahkannya kepada Bu Tien.

Tapi belum sampai tangan si pilot heli menyentuh tusuk konde, para pengawal BuTien yang lebih sigap terlebih dahulu menampar pilot bersangkutan sambil menghardik.

Pilot heli berpangkat Mayor itu sangat terkejut tapi karena yang bereaksi personel Paspampres, ia hanya diam saja.

Pilot heli itu baru menyadari jika untuk mengambil tusuk konde Bu Tien perlu ‘’ritual’’ tertentu dan tidak boleh dipungut begitu saja.

Pasalnya personel Paspampres yang mengambilnya terlebih dahulu menyembah tusuk konde itu sambil komat-kamit, kemudian dengan takzim menyerahkannya kepada Ibu Tien.

Mungkin di antara Presiden RI yang pernah menjabat hanya Soeharto yang memiliki spiritualisme Jawa yang kental demi menopang stabilitas kekuasaanya.

Soeharto juga bisa digolongkan sebagai penganut Islam-Kejawen seperti cara beragama para leluhur Keraton Ngayogyokarto Hadiningrat (Mataram) yang telah berhasil ‘’mengawinkan’’ Islam-Kejawen sejak Pemerintahan Raja Sultan Agung (1613-1645).

Dengan latar belakang kehidupan Soeharto yang penuh laku prihatin dan selalu selamat serta sukses dalam meniti kehidupannya maka dalam keyakinan dan kultur Jawa, orang tersebut pasti memiliki ‘’prewangan’’. Artinya Soeharto pasti memiliki bantuan dari dunia gaib.

Itu dibuktikan dengan banyaknya pusaka dan paranormal yang dimiliki Soeharto demi melanggengkan ‘’kamukten’’ atau kekusaan sebagai presiden yang lamanya lebih dari 30 tahun itu.

Lalu apakah Soeharto bisa digolongkan sebagai orang yang ‘’salah’’ jika dalam kehidupannya lekat dengan dunia gaib dan supranatural itu?

Tentu saja tidak. Pasalnya kehidupan semua orang selalu terkait dengan masa lalu, sekarang, dan masa depan. Apa yang terjadi di masa depan serba gaib dan misteri karena orang bersangkutan jika ditanya juga tidak tahu.

Maka banyak orang datang ke paranormal untuk mengetahui kehidupan di masa depannya dan berharap suskes, makmur, selalu berhasil, serta sehat walafiat.

Apa yang dilakukan Soeharto untuk membentengi dirinya dengan ribuan pusaka dan paranormal tujuannya sebenarnya juga seperti itu.

Ia selalu bercita-cita sebagai Presiden dan juga Raja di Indonesia agar semua rakyat yang dipimpinnya dalam kondisi gemah ripah loh jinawi toto tentrem kerto raharja. Atau sesuai sila kelima Pancasila : Keadilan sosial bagi seluruh Rakyat Indonesia. (***)

sumber: tribunnews.com

MEDIAKEPRI.CO.ID, Batam – Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) dikabarkan telah menetapkan sejumlah anggota komisioner di sejumlah provinsi di Indonesia dengan masa bakti periode 2018-2023 mendatang.

Penetapan komisioner ini berdasarkan surat pengumuman yang ditandatangani Ketua KPU RI, Arief Budiman. Adapun surat dengan nomor: 511/PP.06-Pu/05/KPU/V/2018 tertanggal 21 Mei 2018 untuk menetapkan komisioner di 18 provinsi di Indonesia, termasuk Provinsi Kepulauan Riau.

Dalam surat tertuang sehubungan dengan telah ditetapkannya keputusan KPU RU nomor 371/PP.06-Kpt/KPU/V/2018 tentang penetapan anggota komisi pemilihan umum provinsi periode 2018-2023. Anggota komisi pemilihan umum provinsi berdasarkan urutan rangking tertinggi.

Untuk Provinsi Kepri, ada 10 nama dengan yang tercantum. Adapun kesepuluh nama tersebut yakni Arison S.Pt, Parlindungan Sihombing S.Sos, Priyo Handoko S.A.P., M.A, Widiyono Agung Sulistiyo S.T dan Sriwati S.E M.M.

Untuk lima nama memperoleh rangking berikutnya yakni Richard Rando Sidabutar, S.H, M.H, Arifuddin Jalil, A.Ag, M.I.Kom, Drs. Muhammad Djuhari, Priya Ribut Santosa, S.H dan Novelino, S.T.

Dari lima nama dengan rangking teratas, ada dua nama yang merupakan incumben KPU Kepri periode sebelumnya. Kedua incumben yang terpilih tersebut yakni Arison S.Pt dan Sriwati S.E M.M. (***)

MEDIAKEPRI.CO.ID, Jakarta – Politikus PDI Perjuangan Budiman Sudjatmiko mengatakan, survei Indobarometer secara tidak langsung menunjukkan bahwa Joko Widodo adalah presiden yang paling berhasil memimpin Indonesia.

Diketahui, survei Indo Barometer yang dirilis Minggu, 20 Mei 2018 menyebutkan, 32,9 persen responden memilih Soeharto sebagai presiden yang paling berhasil.

Urutan kedua dan ketiga diikuti Soekarno yang dipilih 21,3 persen responden dan Joko Widodo dipilih 17,8 responden.

Adapun, posisi keempat dan kelima ditempati oleh Susilo Bambang Yudhoyono (dipilih 11,6 persen responden) dan BJ Habibie (dipilih 3,5 persen responden). Pencapaian keberhasilan Soeharto, Soekarno dengan Jokowi, lanjut Budiman, tidak bisa dibandingkan.

Sebab, periode kepemimpinan ketiga presiden itu berbeda jauh. Soeharto berkuasa selama 32 tahun dan Ir Soekarno menjadi presiden selama 22 tahun. Sementara Jokowi yang kini belum menyelesaikan satu masa periode kepemimpinannya (sekitar 4 tahun) saja sudah berada pada posisi ketiga.

Dengan demikian, menurut Budiman, boleh dibilang bahwa mayoritas responden memilih Jokowi sebagai presiden yang paling berhasil.

“Artinya di sini, Pak Jokowi mendapatkan posisi bagus, Jokowi lebih tinggi (dibandingkan dengan presiden pasca-reformasi),” ujar Budiman kepada wartawan ketika dijumpai di bilangan Senayan, Jakarta, Minggu, 20 Mei 2018.

Budiman menambahkan, hal itu disebabkan oleh Jokowi yang berhasil memecahkan opini publik mengenai pembangunan yang masif.

“Dulu ada anggapan, pembangunan bisa berhasil kalau pemerintahannya sentralistik atau otoriter, semua bisa jalan. Nah, Pak Jokowi bisa membuktikan bahwa pembangunan bisa berjalan, bahkan merata di era pemerintahan yang demokratis,” ujar Budiman.

Menurut Budiman, memang sulit melaksanakan pembangunan yang masif apabila kekuasaan tidak sentralistik.

Ini berkaitan dengan banyak hal, salah satu yang paling menentukan adalah politik anggaran. Baca juga: Jokowi: Bersihkan Lembaga Pendidikan dari Ideologi Sesat Terorisme Apalagi, di era sekarang, situasi otonomi daerah sudah berkembang pesat di mana wewenang pemerintah pusat tidak lagi semutlak era Orde Baru.

Namun nyatanya Jokowi mampu menembus batas-batas itu dan melaksanakan pembangunan secara merata. “Jauh lebih susah loh membangun di pemerintahan demokratis ketimbang membangun di era sentralistis. Karena dulu ada faktor stabilitas yang lebih terjamin.

Nah, sekarang kan dinamis. Gubernur, bupati, wali kota saja bisa berbeda partai politik dengan presiden,” ujar Budiman. “Di sinilah mungkin Pak Jokowi mendapat posisi yang bagus, karena dia bisa memadukan dua hal yang dikira banyak orang mustahil digabungkan, yaitu kebebasan dan pembangunan infrastruktur,” lanjut dia. (***)

sumber: indonesiamedia.com

MEDIAKEPRI.CO.ID, Jakarta – Ketua Dewan Kehormatan PAN, Amien Rais kerapkali melontarkan ucapan yang kontroversi. Teranyar, Amien menyebutkan bangsa Indonesia adalah bangsa pekok atau bodoh.

Sebab musababnya, undang-undang Migas di Indonesia dianggap pro-asing yang merugikan rakyat. Salah satu contoh kasus Freeport tambang emas hanya sedikit dinikmati Indonesia.

“Ini ada UU yang aneh dan ajaib. Bahwa gas alam di perut bumi Indonesia, itu boleh digunakan oleh bangsa sendiri setelah bangsa lain dicukupi kebutuhannya. Ini mesti bangsa pekok (bodoh),” kata Amien saat mengisi ceramah di Masjid Muthohirin Yogyakarta, Kamis, 10 Mei 2018.

Tak hanya itu, sebelumnnya Amien juga menyebutkan pemimpin yang tidak memikirkan rakyat tetapi menjadi agen kekuatan asing adalah pemimpin sontoloyo.

Kata Amien, pemimpin saat ini tidak sesuai dengan janjinya dan tidak berhasil. Contohnya, janji menambah 10 juta lapangan pekerjaan untuk bangsa sendiri, soal hutang maupun impor pangan belum terealisasi.

“Bung Karno dulu mengatakan kalau ada pemimpin yang tidak memikirkan rakyatnya malah menjadi agen kekuatan tenaga asing itu pemimpin sontoloyo. Jadi kan yang sontoloyo itu siapa,” tegas Amien kepada wartawan di Banjarnegara, Ahad, 6 Mei 2018.

Pada 13 April, Amien juga berbicara adanya partai setan dan partai Allah. Amien menyebut PAN, PKS dan Gerindra sebagai kelompok yang membela agama Allah.

“Sekarang ini kita harus menggerakkan seluruh kekuatan bangsa ini untuk bergabung dan kekuatan dengan sebuah partai. Bukan hanya PAN, PKS, Gerindra, tapi kelompok yang membela agama Allah, yaitu hizbullah. Untuk melawan siapa? untuk melawan hizbusy syaithan,” ujar Amien seperti dikutip dari CNNIndonesia.com.

Amien bicara saat memberi tausiyah usai mengikuti Gerakan Indonesia Salat Subuh berjemaah di Masjid Baiturrahim, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, Jumat, 13 April 2018.

“Orang-orang yang anti-Tuhan, itu otomatis bergabung dalam partai besar, yaitu partai setan. Ketahuilah partai setan itu, mesti dihuni oleh orang-orang yang rugi, rugi dunia rugi akhiratnya. Tapi di tempat lain, orang beriman bergabung di sebuah partai besar namanya hizbullah, Partai Allah. Partai yang memenangkan perjuangan dan memetik kejayaan,” imbuh dia.

Amien tak membeberkan partai apa saja yang masuk kategori partai setan. Ditanya usai acara, Amien menyatakan bahwa yang dimaksudnya adalah cara berpikir, bukan partai dalam konteks politik praktis.

“Saya enggak katakan begitu. Jadi ini bukan partai, tapi cara berpikir. Cara berpikir yang untuk Allah dan yang diikuti oleh setan. Yang cara berpikir gelombang manusia yang prosetan itu pasti akan merugi, sementara gelombang besar yang didikte oleh kehendak Allah pasti menang,” kata dia.

Selain itu, mantan Ketua MPR ini pernah mengkritik Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengenai program bagi-bagi sertifikat. Jokowi disebut Amien melakukan suatu pengibulan.

Bahkan Jokowi disebut Amien ada unsur pembangkitan PKI dalam pemerintahan Jokowi.

“Ini pengibulan, waspada bagi-bagi sertifikat, bagi tanah sekian hektar, tetapi ketika 74 persen negeri ini dimiliki kelompok tertentu seolah dibiarkan. Ini apa-apaan?” kata Amien saat menjadi pembicara dalam diskusi ‘Bandung Informal Meeting’ yang digelar di Hotel Savoy Homman, Jalan Asia Afrika, Bandung, Ahad, 18 maret 2018.

Jauh sebelumnya, Amien mengkritik KPK yang sudah terjadi pembusukan. Amien mengaku tidak mengintervensi pimpinan partai untuk segera mengutus wakilnya ke Pansus Hak Angket KPK lantaran namanya disebut jaksa penuntut umum menerima uang Rp 600 juta dari terdakwa kasus korupsi alat kesehatan Siti Fadilah Supari.

“Nggak sama sekali, ini hal kecil saja. Saya nggak takut kok diusut, tapi saya melihat KPK terjadi pembusukan dari tahun ke tahun.

Bukan tebang pilih, superdiskriminatif. Perkara Anda mau bela KPK monggo, kalau saya sebagai rakyat yang punya pikiran yang membela kebenaran,” ujar Amien di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu, 7 Juni 2017. (***)

sumber: detik.com

MEDIAKEPRI.CO.ID, Jakarta – Joko Widodo (Jokowi) masih menempati urutan teratas sejumlah survei sebagai calon presiden pilihan rakyat di Pilpres 2019. Tingginya elektabilitas Jokowi karena perhatian pada rakyat, sudah ada bukti nyata dan berkepribadian bagus.

Berdasarakan hasil survei Roda Tiga Konsultan (RTK), Jokowi mengantongi 38,2 persen suara di atas Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto sebagai lawan terkuat yang ada di angka 20,5 persen.

Jokowi juga menduduki urutan teratas untuk survei presiden dengan pilihan berdasarkan nama-nama yang ditawarkan. Meski masih di bawah 60 persen, elektabilitas Jokowi mencapai 48,2 persen disusul Prabowo 22 persen.

Direktur Riset dan Data TRK Rikola Fedri mengatakan dari survei dapat diketahui alasan responden memilih Jokowi.

“Ada tiga alasan, pertama perhatian pada rakyat, kedua sudah ada bukti nyata dan ketiga berkepribadian bagus,” kata Rikola dalam paparannya, Jakarta Selatan, Kamis, 10 Mei 2018.

Untuk perhatian atau keberpihakan pada rakyat memiliki porsi penilaian 20,2 persen, kerja nyata 18,1 persen dan berkepribadian baik 10,8 persen.

Sementara untuk rival utamanya yakni Prabowo, alasan responden memilih karena tegas dengan porsi penilaian 37,6 persen, menginginkan pemimpin baru 8,8 persen.

Berdasarkan jenis pekerjaan, karakteristik responden yang memilih Jokowi berprofesi sebagai petani, peternak atau nelayan yang merupakan wong cilik dengan presentase 40,3 persen. Hal yang sama juga terjadi pada Prabowo di mana yang memilih juga merupakan golongan menengah ke bawah dengan presentase 28,2 persen.

Survei dilakukan secara nasional pada bulan April 2018 di 161 desa atau kelurahan di 34 provinsi di Indonesia dengan sample responden secara acak. (***)

sumber: metrotvnews.com

MEDIAKEPRI.CO.ID, Jakarta – Dalam dua politik ada sebuah kesepakatan tidak tertulis. Dimana dalam memainkan strategi, tidak ada yang dilakukan secara gratis, baik itu dalam tindakan, maupun dalam sebuah ucapan. Semua dilakukan dengan target dan niat tertentu.

Begitu juga yang dilakukan Ketua Umum (Ketum) Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dalam semua acara formal dan resmi. Dimana saat menghadiri perayaan Seminar Nasional Hari Perempuan Internasional di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin 19 Maret 2018 lalu, SBY memuji Ketum PDIP, Megawati Soekarnoputri.

Dalam kesempatan itu, SBY mengatakan Megawati adalah salah satu sosok perempuan sukses di Indonesia. Secara politik, pujian SBY terhadap Megawati tentu tak bisa dipandang biasa saja. Sebab, hubungan keduanya diketahui kurang baik setelah SBY mundur dari posisi menteri di kabinet Megawati dan maju Pilpres pada 2004 melawan Megawati. Sejak itu hubungan keduanya dingin.

Sebelumnya, dalam Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Partai Demokrat di Sentul Internasional Convention Center (SICC), Jawa Barat, Sabtu, 10 Maret 2018 lalu, SBY juga memuji Presiden Joko Widodo yang notabene kader PDIP.

Saat itu, SBY menyatakan kepemimpinan Jokowi harus dilanjutkan. SBY juga menegaskan kesiapan Demokrat untuk berkoalisi mendukung Jokowi di Pilpres 2019.

Pengamat Politik FISIP Universitas Padjadjaran (Unpad), Muradi menilai, SBY tengah melakukan manuver politik dengan memuji Megawati dan Jokowi. Dia menilai, SBY dan Demokrat membutuhkan pijakan yang kuat di Pilpres 2019. Sebab, jika Demokrat mendukung Prabowo atau membentuk poros ketiga tak akan mendapat apa-apa. Sementara, jika bergabung dengan barisan pendukung Jokowi, Demokrat akan bisa mempersiapkan AHY buat maju di Pilpres 2024.

“Kalau merapat ke pemerintahan sekarang punya dua peluang yakni logistik dan ada pelatihan politik buat anaknya (AHY) bertarung di 2024,” katanya kepada merdeka.com, Selasa 20 Maret 2018 malam.

Menurutnya, pujian yang dilontarkan SBY terhadap Megawati dan Jokowi tak gratis. Sebab, tak ada yang gratis di dunia politik. Apa yang dilakukan SBY merupakan upaya mengambil hati Megawati agar merestui Demokrat bergabung mendukung Jokowi dan AHY menjadi cawapresnya.

Dia mengatakan, pujian terhadap Megawati dilakukan karena Jokowi bukanlah pemilik PDIP. Jokowi adalah kader PDIP yang dipimpin oleh Megawati Soekarnoputri karenanya SBY berupaya mengambil hati Mega.

“Ini langkah mengambil hati,” katanya.

Dia menilai secara hitungan politik, Jokowi sudah cukup dengan dukungan lima parpol. Menurutnya, Jokowi tak perlu menambah parpol pendukung karena akan menambah beban politik saat menjabat di periode kedua.

Selain itu, jika dilihat dari kalkulasi dukungan, Demokrat tak begitu besar. Karenanya, menurutnya, PDIP dan Jokowi harus memastikan dan mengkalkulasi lebih dulu pengaruh dukungan yang didapat jika Demokrat bergabung.

“Yang harus dipastikan Demokrat masuk (mendukung) Jokowi harus ada efek elektoralnya. Garansi Demokrat ke Jokowi harus dapat efek elektoral. Kalau enggak ada buat apa. Kalau enggak ada efek elektoral buat Jokowi enggak usah diambil, karena makin gemuk koalisi enggak bagus,” katanya (***)

sumber: utusankepri.com

Karena kasusnya terkait dengan pemilu maka tetap diproses selama 14 hari

MEDIAKEPRI.CO.ID, Jakarta – Kapolri Jenderal Polisi Muhammad Tito menyatakan akan menunda kasus calon kepala daerah yang mengikuti Pilkada serentak selama proses pilkada berlangsung.

Namun, Polda Sumatera Utara menetapkan calon gubernur Sumatera Utara JR Saragih sebagai tersangka kasus pemalsuan ijazah.

Terkait hal ini, Kepala Divisi Hubungan Masyarakat Polri Inspektur Jenderal Polisi Setyo Wasisto menyatakan, kasus diproses lantaran pidana yang dilakukan berkaitan dengan Pemilu. Setyo menjelaskan, pada Kamis 15 Maret 2018 Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Sumut telah melakukan gelar perkara.

Dari hasil tersebut ditemukan bukti bahwa penggunaan ijazah palsu oleh JR Saragih. Gakkumdu merupakan penegak hukum gabungan Polri Kejaksaan dan Bawaslu khusus untuk urusan pemilu.

Sehingga dari unsur Polri, yakni Direktorat Kriminal Umum memutuskan untuk memproses kasus tersebut. “Karena mengingat ini terkait dengan UU Pemilu diberikan waktu 14 hari. Oleh sebab itu harus cepat ditangani,” ujar Setyo di Jakarta Selatan, Jumat 16 Maret 2018

Hal ini berbeda dengan pernyataan Kapolri. Menurut Setyo, benar bahwa Polri menunda kasus calon kepala daerah. Namun, karena kasus ini berkaitan dengan pemilu dan terbukti oleh Gakkumdu, maka kasus ini tetap diproses dengan jangka waktu 14 hari.

Penundaan, kata Setyo, tidak berlaku untuk kasus berkaitan dengan Pemilu dan operasi tangkap tangan (OTT).

“Ini tindak pidana pemilu. Kalau tindak pidana lain yang tidak berkaitan dengan pemilu kita tunda ya. Misalnya dilaporkan calon melakukan penipuan penggelepan atau perbuatan tidak menyenangkan kita tunda nanti setelah pelantikan baru kita proses,” ucap Setyo.

Lebih lanjut, Setyo menjelaskan, JR Saragih diduga menggunakan data yang dipalsukan untuk mendaftar sebagai calon kepala daerah bersama calon wakilnya, Ance Selian. Saragih merupakan calon gubernur dari Partai Demokrat. Ia sempat tidak diloloskan oleh KPUD Sumut, setelah melakukan banding, ia hampir lolos. Namun, karena kasus ini, Saragih pun batal lolos sebagai calon Gubernur. (***)

sumber: republika.co.id

MEDIAKEPRI.CO.ID, Surabaya – Raja Dangdut Rhoma Irama menilai Khofifah Indar Parawansa merupakan sosok yang tepat meneruskan tongkat estafet kepimpinan di Jawa Timur.

Menurutnya, sudah saatnya Jawa Timur dipimpin mantan Menteri Sosial tersebut. Hal tersebut ditegaskan Rhoma Irama bersama FORSA (Fans Of Rhoma and Soneta) saat mengdeklarasikan dukungan kepada pasangan calon Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa-Emil di Hotel Novotel, Surabaya, Senin 12 maret 2018.

Deklarasi tersebut juga dihadiri Ketua DPW Forsa, Yusuf Maulana. “Saya dan bu Khofifah ini sudah ce-es sejak lama. Khofifah, Wis Wayahe. Pokoknya Khofifah menang, Khofifah wis wayahe,” kata Rhoma.

Rhoma mengatakan dukungan kepada Khofifah-Emil diberikan bukan tanpa pertimbangan matang.

Menurutnya, Khofifah memiliki pengalaman yang matang serta rekam jejak yang tidak hanya jelas berskala nasional tapi juga baik di mata publik.

Pengalaman dan kiprahnya sebagai anggota legislatif dan juga menteri di era presiden berbeda diyakini menjadi bekal cukup untuk memimpin Jawa Timur. Belum lagi, kata Rhoma, kepiawaian Khofifah dalam memimpin organisasi perempuan terbesar Muslimat Nahdlatul Ulama.

Selain itu, lanjut dia, visi misi yang dibawa oleh Khofifah-Emil lewat Nawa Bhakti Satya dianggap betul-betul menyentuh kebutuhan masyarakat Jawa Timur.

“Beliau adalah sosok yang profesional dalam bekerja. Saya yakin Ibu Khofifah mampu memimpin Jawa Timur dengan Sidiq, tabligh, amanah, dan fathonah,” tuturnya.

Oleh karena itu, Ia dan Forsa bertekad untuk berperan aktif memenangkan Khofifah dalam pertarungan Pilgub Jatim yang digelar 27 Juni mendatang.

Dalam kesempatan tersebut, Rhoma Irama juga berpesan agar Forsa berkampanye dengan cara-cara yang santun. Raja Dangdut itu meminta agar Forsa menyebarkan program dan menolak politik uang.

“Jangan main money politic. Arrosy walmurtasy kilahuma finnaar (penyogok dan yang disogok, keduanya di neraka). Makanya harus perjuangkan kemenangan yang bermartabat dan berakhlak,” imbuhnya.

Sementara itu, Khofifah mengucapkan rasa terima kasihnya atas dukungan Rhoma Irama bersama Forsa di Pilgub 2018 ini.

“Kepada Rhoma Irama, saya dan mas Emil ucapkan terima kasih. Semoga ikhtiar seiring dengan seluruh Forsa di Jawa Timur di kabupaten bahkan di desa-desa. Semoga ini seiring kepedulian kita membangun dan menyejahterkan masyarakat Jawa Timur. Kami ingin menjadi bagian yang berproses itu. Dengan segala kehormatan yang kami terima dengan kehadiran Bang Haji Rhoma Irama,” tutup Khofifah dalam sambutannya.

Sebelumnya, Rhoma menyatakan dukungan secara personal di Jalan Pondok Jaya VI, Mampang Prapatan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Selasa 20 Februari 2018 malam. Rhoma menegaskan siap menjadi juru kampanye pasangan Khofifah-Emil. (***)

sumber: inilah.com

MEDIAKEPRI.CO.ID, Jakarta – Sekretaris Jenderal Partai Golkar Lodewijk Freidrich Paulus turut berkomentar mengenai adanya wacana poros baru di Pilpres 2019. Menurutnya dalam poros tersebut bisa saja memunculkan nama Mantan Panglima TNI Jendral Gatot Nurmantyo.

“Itu haknya beliaulah (Gatot jika ingin maju sebagai capres). Mau maju dalam kontek maju itu bagian dari demokrasi yah kemudian dia maju kalau dia mau menjadi katakan capres saya pikir hak beliau dan itu yang mungkin tercipta poros baru itu,” kata Lodewijk di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Jumat 9 Maret 2018

Dia tidak terlalu mempermasalahkan terkait adanya poros di Pilpres mendatang. Golkar kata Lodewijk, hanya akan fokus pada pemenangan Jokowi saja.

“Buat Golkar mau berapa poros tapi Golkar kan sudah fokus ke Jokowi yah. Kita ke sana aja. Daripada kita ngurusin orang lain bahwa itu menjadi bagian dari mana kita mengatur strategi untuk memungkinkan Jokowi itu pasti yah tapi kita fokus bagaimana solidaritas yang kita bentuk ini kita jaga,” ungkapnya.

Lodewijk menjelaskan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu juga sebenarnya tidak diperbolehkan adanya calon tunggal. Jika ada calon tunggal dalam Undang-Undang diberikan waktu selama 21 hari untuk mencari calon lainnya sebagai upaya menghindari calon tunggal.

“Hanya andaikan terjadi seperti itu maka dalam UU dikatakan diberi 21 hari untuk partai-partai yang ada itu mencari calonnya yah. andaikan ternyata partai itu punya suara dan dia tidak menyiapkan calon dia bisa kena sanksi,” tandasnya.

Partai Demokrat, Partai Amanat Nasional (PAN), dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) hari ini 8 maret 2018 menggelar pertemuan di salah satu Mall di Jakarta. Pertemuan itu digelar untuk membahas wacana poros ketiga di Pilpres 2019.

“Kamu tadi bertiga bertemu membahas perkembangan yang ada sambil ngobrol ringan aja sambil ngopi, termasuk membahas gagasan poros tengah itu. Poros ketiga,” kata Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Hinca Panjaitan, saat dihubungi, Kamis 8 Maret 2018.

Terkait wacana tersebut, nantinya tiga partai ini membuka peluang yang luas poros baru selain poros Jokowi dan Prabowo. Menurutnya semakin banyak calon di Pilpres semakin bagus. (***)

sumber: merdeka.com

MEDIAKEPRI.CO.ID, Jakarta – Poros baru di Pilpres 2019 mungkin saja terbentuk dari partai berbasis Islam yang belum mendeklarasikan dukungan.

Wakil Ketua Umum DPP PKB Lukman Edi mengatakan peluang terbentuknya poros koalisi baru dari partai berbasis Islam sangat besar.

“Peluang (poros baru) tetap ada, tetapi di luar PPP yang sudah deklarasi kepada Pak Jokowi,” ujar Lukman di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa, 6 Maret 2018.

Diketahui, sudah ada lima parpol yang mendukung petahana Presiden Joko Widodo. Yaitu, PDIP, Golkar, PPP, Nasdem, dan Hanura.

Lukman menyebutkan kekuatan partai berbasis Islam bukanlah hal yang bisa dipandang sebelah mata. Kekuatan basis Islam saat ini terformasikan dalam empat parpol.

“Partai-partai berbasis massa Islam ini, disitu ada PKB, ada PAN, ada PKS, dan ada PBB yang baru lolos,” tukasnya. (***)

sumber: rmol.co

MEDIAKEPRI.CO.ID – Wakil Ketua Umum Kadin DKI Jakarta Sarman Simanjorang men­gatakan, belanja kampanye sekitar Rp 4 triliun akan berputar dari para pasangan calon peserta Pilkada 2018, terutama untuk berbagai ke­butuhan atribut kampanye.

Hal itu belum termasuk anggaran penyelenggaraan Pilkada serentak yang berasal dari pemerintah mencapai Rp 20 triliun.

“Ini sangat berdampak pada aktivitas bisnis, khususnya pelaku UMKM dengan kenaikan order dan omzet,” katanya kepada Rakyat Merdeka, kemarin.

Menurut dia, Pilkada serentak 2018 akan dilaksanakan di 171 daerah, terdiri dari 17 provinsi, 39 kota dan 115 Kabupaten. Pilkada di 17 provinsi, pasangan calon rata-rata merogoh kocek Rp 75 miliar untuk belanja atribut kampanye, sehingga totalnya sudah mencapai Rp 1,27 triliun. Bahkan di lima provinsi yakni Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah, Sumatera Utara, dan Sumatera Selatan, belanja kampanye bisa menembus lebih dari Rp 100 miliar karena wilayah kampanye yang relatif luas.

Sarman memprediksi, peserta Pilkada di tingkat kabupaten atau kota rata-rata mengeluarkan dana belanja kampanye sekitar Rp 10-20 miliar. Itu tergantung luas wilayah dan jumlah pen­duduknya.

Menurutnya, perputaran belanja kampanye dapat mening­katkan pertumbuhan ekonomi daerah dan menjadi peluang emas bagi pengusaha UMKM. Pasalnya, sebagian besar kebutuhan atribut kampanye dapat diproduksi oleh UMKM seperti alat peraga, spanduk, umbul-umbul, baliho, backdrof, kaus, pin, leaflet dan lain lain.

Belum lagi untuk iklan di media massa, operasional tim sukses, konsumsi, transportasi, perlengkapan hiburan. Dampak tidak langsung, pedagang keliling juga dapat meraih keuntungan dari momentum kampanye di tempat terbuka.

Sebab itu, Sarman mengimbau seluruh pihak terkait mampu menjaga penyelenggaraan Pilkada berjalan dengan aman, damai, dan demokratis. Hal ini agar tak meng­ganggu niat investor asing untuk menanamkan modal ke Indonesia.

“Menjadi tugas kita bersama agar menghindari kampanye berbau SARA (suku, agama, dan ras) yang dapat menimbulkan kegelisahan masyarakat dan aktivitas bisnis,” imbuhnya. (***)

sumber: rmol.co

WARNA WARNI

Senin | 21 Agustus 2017

Didoakan Agar Gemuk, Jokowi Tak Tersinggung

MEDIAKEPRI.CO.ID,  Jakarta – Doa Tifatul Sembiring di Sidang Tahunan MPR agar Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjadi gemuk menuai beragam kontroversi. Namun demikian, Jokowi disebut tidak tersinggung dengan doa politikus PKS itu.

“Sebenarnya doa Pak Tifatul, Presiden nggak merasa tersinggung,” kata Staf Khusus Bidang Kepresidenan, Johan Budi di Kompleks Istana Kepresidenan, Jl Medan Merdeka Utara, Jakarta, Senin (21/8/2017).

Menurutnya, tak perlu ada yang dipersoalkan mengenai masalah itu. Sebab Jokowi juga tak mempermasalahkannya. “Menurut saya, Presiden biasa saja,” imbuh Johan.

Seperti yang dilansir oleh Detiknews.com, Doa anggota Fraksi PKS DPR itu menjadi semakin kontroversial saat seorang presenter TvOne menanggapi ketika bersiaran di televisi. Presenter bernama Windy Wellingtonia itu berharap agar rekening Jokowi tidak bertambah gemuk.

Kelompok pendukung Jokowi, yakni Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Seknas Jokowi, melaporkan Windy ke Komisi Penyiaran Indonesia (KPI). Soal ucapan Windy, Johan menolak berkomentar.

“Saya nggak mau komentar soal itu,” kata Johan.

Sebenarnya Tifatul sendiri sudah menyampaikan permintaan maaf terkait doa yang dia ucapkan pada 16 Agustus lalu. Hal tersebut dia sampaikan lewat akun Twitter @tifsembiring.

“Saya doakan Pak Jokowi semoga sehat wal afiat, kuat memikul tugas negara yang berat. Mohon maaf kalau ada kata2 yg kurang berkenan,” cuit Tifatul pada Minggu (20/8) sekitar pukul 13.52 WIB kemarin. ***